Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan melakukan pertemuan bilateral di Jakarta untuk membahas penguatan kerja sama lintas sektor guna menghadapi dinamika global.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara Indonesia dan Singapura dalam menghadapi dinamika global yang berdampak pada ekonomi dan kawasan.

Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas isu strategis mulai dari situasi global, kerja sama ekonomi dan investasi, hingga penguatan ketahanan kawasan di tengah ketidakpastian geopolitik. Sugiono menyebut Indonesia dan Singapura memiliki pandangan yang sejalan dalam memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan global.

Dalam kesempatan yang sama, Vivian juga menyoroti pentingnya kerja sama dalam menjaga sektor vital seperti energi dan ekonomi agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah potensi krisis global.

“Di masa-masa seperti ini, menjadi jauh lebih penting bagi kita untuk memiliki koordinasi dan kemitraan yang erat. Di masa-masa seperti ini, saya rasa sangat penting bagi kedua negara kita untuk saling mendukung satu sama lain dalam krisis guna memastikan terutama pada hal-hal esensial seperti energi dan ekonomi,” ungkap Vivian.

Simak strategi utama bagi Indonesia dan Singapura untuk memperkuat hubungan:

1. Transformasi Energi dan Kawasan Industri Berkelanjutan

Sektor energi menjadi sorotan utama dalam pertemuan Sugiono dan Vivian, terutama mengenai rencana perdagangan listrik lintas batas dan investasi pada energi terbarukan. Proyek ini diproyeksikan akan menjadi salah satu inisiatif kelistrikan terbesar di kawasan yang menitikberatkan pada keberlanjutan.

Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk meningkatkan keberhasilan kawasan industri yang sudah ada seperti Batam, Bintan, Karimun (BBK), dan Kendal, serta menjajaki pembentukan zona industri hijau baru guna menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Di sektor energi, Indonesia dan Singapura membahas perdagangan listrik lintas batas serta investasi energi berkelanjutan yang diproyeksikan menjadi salah satu proyek listrik terbesar di kawasan.

“Mengenai energi, kami berbicara tentang perdagangan listrik lintas batas dan pengembangan serta investasi energi yang kami harapkan menjadi proyek listrik terbesar, terutama proyek listrik berkelanjutan,” kata Sugiono.

2. Penguatan Ketahanan Pangan Nasional

Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk memperluas kolaborasi di sektor agribisnis. Langkah ini diarahkan pada pengembangan teknologi pertanian inovatif guna menjamin stabilitas pasokan pangan bagi kedua negara di tengah ketidakpastian rantai pasok global.

Sugiono menyebut kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat pasokan pangan sekaligus mendorong inovasi pertanian di kedua negara.

3. Sinergi Strategis menghadapi Dinamika Geopolitik

Mengutip pesan Presiden Prabowo Subianto, Menlu Sugiono menekankan bahwa posisi geografis yang bertetangga adalah sebuah takdir yang menuntut kolaborasi tanpa batas. Di tengah situasi global yang tidak menentu, seperti konflik di Timur Tengah, kedua negara sepakat untuk:

• Menjaga Stabilitas: Mengonsolidasikan potensi ekonomi untuk meredam dampak krisis global terhadap kawasan.
• Sentralitas ASEAN: Menegaskan pentingnya deeskalasi, dialog, dan kepatuhan terhadap hukum internasional.
• Dukungan Krisis: Saling mendukung dalam memastikan ketersediaan kebutuhan esensial bagi masyarakat, terutama energi dan stabilitas ekonomi.

4. Persiapan Leaders’ Retreat

Pertemuan ini juga menjadi ajang evaluasi kemajuan kerja sama konkret sekaligus persiapan matang untuk agenda Leaders’ Retreat mendatang, di mana para pemimpin kedua negara akan bertemu secara resmi. Menlu Vivian Balakrishnan juga secara khusus meminta masukan dari Indonesia terkait persiapan keketuaan ASEAN tahun depan guna memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat regional.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Pancasila ini diakhiri dengan suasana akrab, mencerminkan hubungan kedua Menlu yang sangat intensif dan tidak lagi kaku demi mencapai tujuan bersama yang lebih akuntabel.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) menekankan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) belum akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, saat ini pihaknya masih berfokus pada pematangan tahap perencanaan teknis agar proyek infrastruktur strategis tersebut dilakukan secara tepat dan tidak gegabah.

“Tentunya kami sudah mendapatkan tugas dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, untuk bisa mempersiapkan perencanaan-perencanaan yang akan kita lakukan, baik untuk kegiatan yang ada kaitan dengan perencanaan program, maupun dari pelaksanaan kegiatan infrastruktur nantinya,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Lebih lanjut, Didit menegaskan bahwa perlindungan pesisir utara Jawa tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan tanggul fisik semata. Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan melibatkan pembangunan tanggul pantai serta pemanfaatan ekosistem tanaman mangrove.

Seiring dengan hal itu, Didit mengaku belum dapat memastikan kapan proses pembangunan Giant Sea Wall dapat dilaksanakan. Dia pun menekankan, tidak dapat memastikan konstruksi bakal dijalankan pada tahun ini. Kecuali, proses perencnaan benar-benar telah rampung dilakukan.

"Saya tidak pernah mengatakan, [pembangunan dilaksanakan] bulan September [tahun ini], tidak pernah saya katakan seperti itu. Tapi saya berusaha untuk mempercepat infrastruktur itu tapi dengan tidak gegabah, karena harus dilakukan rencana program lain," jelasnya.

Adapun, dalam merampungkan tahap perencanaan ini, BOPPJ bakal menjalin kerja sama lintas sektor dengan berbagai kementerian dan lembaga. Koordinasi juga dilakukan secara intensif dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga tingkat kecamatan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan komitmen pemerintah untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di wilayah Jakarta. Rencananya groundbreaking megaproyek bakal dilaksanakan pada September 2026.

Pramono menuturkan, rencana tersebut pun tetap menunggu arahan penuh dari pemerintah pusat sebelum melakukan realisasi pembangunan tanggul di tengah laut.

"Jakarta akan mengerjakan, tetapi kapan dimulainya? Rencana groundbreaking-nya itu mulai bulan September tahun ini,” ujarnya saat ditemui di kawasan Harmoni, Selasa (20/1/2026).

Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendapat jatah pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 19 kilometer (km). Bertambah 7 km dari rencana awal sepanjang 12 km.

Bisnis.com, JAKARTA - Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dalam memperluas peluang kerja luar negeri bagi masyarakat mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara KP2MI dan Pemkab Deli Serdang yang dilakukan oleh Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan bersama Menteri KP2MI Mukhtaruddin, di Aula Abdurrahman Wahid, Kantor KP2MI, Senin (15/12).

Pemkab Deli Serdang tercatat sebagai kabupaten pertama di Provinsi Sumatera Utara yang menjalin nota kesepakatan dengan KP2MI terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Melalui kerja sama ini, peluang kerja ke luar negeri bagi warga Deli Serdang diharapkan semakin terbuka dengan pendampingan yang legal, aman, dan terstruktur.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menegaskan bahwa program pendampingan kerja luar negeri merupakan bagian dari implementasi misi pembangunan Sehat Ekonominya.

“Nota kesepakatan ini berfokus pada sinergi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya, sebagai upaya membuka peluang kerja yang aman, terampil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Deli Serdang,” ujarnya.

Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri, penyelenggaraan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), serta pelayanan penempatan bagi CPMI dan PMI.

Ia menambahkan, saat ini Pemkab Deli Serdang tengah menyiapkan tenaga kerja dengan kompetensi khusus, seperti operator alat berat dan tenaga las. Dari sisi perlindungan, pemerintah daerah juga melibatkan pemerintah desa untuk memantau warganya yang bekerja di luar negeri, mulai dari keberangkatan, masa bekerja, hingga kepulangan.

“Ini bentuk kepedulian pemerintah sekaligus jaminan bahwa negara hadir dan tidak melepas pekerja migran begitu saja,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri KP2MI Mukhtaruddin menyampaikan bahwa pekerja migran merupakan warga negara yang membawa harapan besar bagi keluarganya. Melalui kerja sama lintas sektor, pemerintah ingin memastikan para pekerja migran berangkat dengan aman, bekerja dengan terlindungi, dan kembali dengan martabat serta masa depan yang lebih baik.

“Kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian terkait, perguruan tinggi, dan mitra strategis lainnya diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di mana pun berada,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan komitmen penuh pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia dari ancaman di ranah digital.

“Mereka adalah pejuang devisa dengan kontribusi remitansi yang besar. Data menunjukkan remitansi tahun sebelumnya mencapai sekitar Rp250–253 triliun dan diproyeksikan terus meningkat,” katanya.

Meutya menyoroti tantangan jarak yang dihadapi keluarga pekerja migran, sehingga penyediaan informasi yang akurat, kemudahan akses layanan, serta respons cepat terhadap aduan menjadi prioritas. Hingga Desember 2025, Kementerian Komdigi telah menangani lebih dari 300 aduan penipuan terkait pekerja migran, terutama lowongan kerja palsu di media sosial.

“Dengan adanya MoU ini, kami berharap penguatan kanal pelaporan serta percepatan takedown konten ilegal dapat semakin optimal,” tutupnya, seraya menegaskan visi 3T: Terhubung, Tumbuh, Terjaga.