JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membidik lonjakan penerimaan pajak digital hingga dua kali lipat melalui mekanisme pemotongan otomatis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh platform marketplace. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu meningkatkan penerimaan pajak sektor perdagangan digital menjadi Rp16 triliun hingga Rp24 triliun per tahun.

'Kami berharap setidaknya bisa naik 100%. Jadi di angka mungkin Rp16 triliun hingga Rp24 triliun setahun," ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Bimo mengatakan sektor perdagangan digital masih memiliki potensi besar untuk mendukung penerimaan negara. Berdasarkan catatan DJP, realisasi penerimaan pajak dari pelaku usaha e-commerce dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan tren positif dengan capaian tahunan sekitar Rp8 triliun hingga Rp12 triliun.

Menurut dia, perubahan mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace diharapkan mampu mempersempit celah kebocoran pajak di ruang digital sekaligus memperbaiki validitas data wajib pajak melalui integrasi sistem Coretax.

Meski demikian, DJP menegaskan target peningkatan penerimaan tersebut tetap dihitung secara terukur dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, mitigasi risiko administrasi, serta masukan dari asosiasi UMKM dan pelaku industri digital. “Semangatnya kita arahkan ke sana, semangatnya untuk kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum,” ujar Bimo.

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, DJP menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pihak pemotong PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang di platform masing-masing. Keempat marketplace tersebut diberikan masa penyesuaian sistem hingga 1 Agustus 2026 sebelum mekanisme pemungutan diterapkan secara penuh.

DJP menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan perubahan tata cara pemungutan dari sebelumnya disetor mandiri oleh pedagang menjadi dipotong langsung oleh platform marketplace. Tarif pemotongan ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto di luar PPN dan PPnBM.

Pemerintah juga memastikan pelaku usaha orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari pungutan tersebut, sepanjang telah menyerahkan surat pernyataan kepada marketplace. Sementara bagi pedagang yang dikenakan potongan, pembayaran pajak itu dapat diperhitungkan sebagai pelunasan PPh final maupun kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga 31 Mei 2026, akumulasi penerimaan negara yang berhasil dihimpun dari sektor usaha ekonomi digital telah menembus angka Rp52,85 triliun.

Realisasi ini ditopang oleh empat pilar utama, yakni pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak atas aktivitas transaksi aset kripto , pajak industri fintech peer-to-peer lending, serta pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan, di antara seluruh lini tersebut, kontribusi terbesar pemenuhan target kas negara masih didominasi secara mutlak oleh setoran PPN PMSE. Ekonomi Digital RI Hampir USD100 Miliar, Menko Airlangga Sebut AI Mesin Pertumbuhan Baru

“Masuknya penyedia layanan AI dan berbagai layanan digital lainnya ke dalam daftar pemungut PPN PMSE mencerminkan semakin beragamnya layanan digital yang dimanfaatkan masyarakat. DJP akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” ujar Inge dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

DJP menegaskan bahwa masuknya berbagai penyedia teknologi canggih ini ke dalam radar perpajakan nasional menjadi sinyal positif bahwa regulasi perpajakan Indonesia mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman serta menjamin ekosistem usaha yang adil bagi seluruh pelaku ekonomi.

Hingga akhir Mei 2026, DJP tercatat telah menunjuk total 271 pelaku usaha PMSE global untuk memungut PPN atas produk digital yang dijual di Indonesia. Setoran Pajak Digital Awal 2026 Sentuh Rp50 Triliun, Segini Kontribusi Kripto hingga Fintech



Tujuh raksasa teknologi baru yang resmi mendapat mandat pemungutan pajak pada periode terbaru ini meliputi Strava, Inc., Envato Pty Ltd, Envato Elements Pty Ltd, The Nielsen Norman Group, Inc., Kling AI Pte. Ltd., Law School Admission Council, Inc., dan PLAUD LLC.

Bergabungnya entitas-entitas global ini mencakup spektrum bisnis digital yang kian bervariasi, mulai dari platform penyedia layanan kebugaran, penyedia konten kreatif digital, lembaga pendidikan internasional, hingga korporasi kecerdasan artifisial (artificial intelligence).

Perluasan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menangkap potensi ekonomi dari pergeseran model bisnis digital yang kian mutakhir di tengah masyarakat.

Sejalan dengan penambahan jumlah pemungut aktif tersebut, performa setoran dari klaster PPN PMSE saja sukses menyumbang angka kumulatif sebesar Rp40,55 triliun dari 233 pelaku usaha yang telah melakukan penyetoran.

Jika dibedah secara historis, pertumbuhan setoran ini merangkak naik secara eksponensial dari tahun ke tahun, yang diawali dengan setoran sebesar Rp731,4 miliar pada tahun 2020, kemudian mendaki ke angka Rp3,9 triliun pada tahun 2021, melonjak menjadi Rp5,51 triliun pada tahun 2022, merangkak ke Rp6,76 triliun pada tahun 2023, menyentuh Rp8,44 triliun pada tahun 2024, melesat ke posisi Rp10,32 triliun pada tahun 2025, serta membukukan Rp4,88 triliun untuk performa berjalan sepanjang lima bulan pertama tahun 2026.

Di luar kontribusi PMSE, optimalisasi penerimaan juga disokong kuat oleh aktivitas transaksi keuangan digital lainnya seperti aset kripto yang hingga Mei 2026 berhasil menyumbang total Rp2,06 triliun bagi penerimaan negara.

Aliran dana dari komoditas ini terbagi atas raihan Rp246,54 miIiar pada tahun 2022, Rp220,89 miliar pada tahun 2023, Rp620,38 miIiar pada tahun 2024, Rp796,74 miIiar pada tahun 2025, dan Rp174,46 miIiar pada tahun 2026.

Secara struktural, kombinasi penerimaan pajak kripto tersebut dibentuk oleh setoran PPh Pasal 22 senilai Rp1,18 triliun serta pasokan PPN Dalam Negeri sebesar Rp881,82 miliar. Selanjutnya industri fintech lending atau pinjaman online juga ikut mempertebal dompet fiskal negara dengan kontribusi mencapai Rp4,98 triliun hingga akhir Mei 2026.

Penerimaan berkala dari sektor jasa pembiayaan ini terdiversifikasi atas setoran Rp446,39 miIiar pada tahun 2022, Rp1,11 triliun pada tahun 2023, Rp1,48 triliun pada tahun 2024, Rp1,37 triliun pada tahun 2025, serta tambahan Rp574,38 miIiar pada kurun Januari hingga Mei 2026.

Komponen pajak fintech ini terdiri dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman wajib pajak dalam negeri sebesar Rp1,4 triliun, PPh Pasal 26 bagi wajib pajak luar negeri senilai Rp727,91 miIiar, dan serapan PPN Dalam Negeri sebesar Rp2,85 triliun. Sementara itu, sisa kantong penerimaan ekonomi digital ditutup manis oleh setoran Pajak SIPP yang berhasil mengumpulkan total dana senilai Rp5,26 triliun hingga akhir Mei 2026.

Nilai ini merupakan akumulasi dari penerimaan berkala sebesar Rp402,38 miIiar pada tahun 2022, Rp1,12 triliun pada tahun 2023, Rp1,33 triliun pada tahun 2024, Rp1,23 triliun pada tahun 2025, serta kontribusi Rp1,18 triliun pada tahun 2026, yang strukturnya terbagi atas PPh Pasal 22 sebesar Rp389,88 miIiar dan PPN senilai Rp4,87 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengajukan anggaran pagu indikatif sebesar Rp5,4 triliun untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak pada 2027.

"Pagu indikatif 2027 ini yang pertama sebesar Rp5,4 triliun, terdiri atas program pengelolaan penerimaan negara Rp867,89 miliar dan program dukungan manajemen sebesar 4,534 triliun," kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan program penerimaan negara digunakan untuk melaksanakan kegiatan teknis.

Sementara, program dukungan manajemen memberikan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi seperti belanja pegawai, belanja operasional, belanja modal, dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Bimo menyampaikan bahwa tren anggaran DJP Kemenkeu dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan.

Pagu indikatif DJP pada tahun depan pun lebih rendah Rp23 miliar dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2026 setelah efisiensi sebesar Rp5,42 triliun.

Ia merinci pagu indikatif DJP Kemenkeu pada 2027 akan mencakup dukungan data dan sistem informasi yang andal dan kredibel (Rp678,98 miliar); perluasan basis pajak (Rp919,02 miliar); pelayanan dan penguatan kepercayaan publik (Rp665,4 miliar).

Lebih lanjut, anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum (Rp1,97 triliun); kebijakan perpajakan (Rp578,59 miliar); dan operasional kantor (Rp583,81 miliar).

Bimo mengatakan pihaknya juga telah mempersiapkan lima kebijakan teknis pajak untuk mengoptimalkan penerimaan pada tahun depan.

Poin pertama adalah perluasan basis pajak melalui pemanfaatan data dan teknologi terhadap aktivitas ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal lainnya.

"Kedua adalah penguatan administrasi pajak dalam pengumpulan data untuk mendukung optimalisasi Coretax, dan penggunaan Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM-IRE) guna meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak," ujar Bimo.

Lebih lanjut, meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak grup, wajib pajak dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dan wajib pajak orang pribadi prominen.

"Keempat adalah penguatan fungsi penegakan hukum dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui multidoor approach untuk memberikan efek jera," kata Bimo.

"Lalu, kelima ialah optimalisasi insentif pajak melalui evaluasi pemanfaatan insentif pajak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing, dan iklim usaha," ujarnya menambahkan.

Ia juga membeberkan detail lebih lanjut terkait kelima kebijakan teknis tersebut. DJP Kemenkeu akan fokus menyempurnakan data dan sistem informasi yang andal dan kredibel terkait dengan optimalisasi penggunaan Coretax, dan optimalisasi dukungan pemanfaatan data melalui kecerdasan buatan (AI).

"Lalu, perluasan basis pajak, pelayanan dan penguatan kepercayaan publik, pengawasan dan penegakan hukum yang terukur dan tetap mendukung keberlanjutan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi," kata Bimo.

"Serta, kebijakan perpajakan dalam hal ini peninjauan kembali regulasi-regulasi yang masih ada policy gap dan potensi administration gap untuk memperkuat kebijakan maupun administrasi yang kami lakukan," imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Pelaku pasar merespons positif laporan kinerja APBN walaupun masih defisit

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan hari ini menguat 13 poin atau 0,07 persen jadi Rp18.036 per dolar AS dari sebelumnya Rp18.049 per dolar AS.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan penguatan rupiah dipicu respons positif pasar atas laporan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Pelaku pasar merespons positif laporan kinerja APBN walaupun masih defisit. Namun, kenaikan pajak tumbuh signifikan yang berarti ketergantungan pada utang mulai turun,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Tercatat, penerimaan pajak menunjukkan kinerja positif per 31 Mei 2026, dengan nilai Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp683,3 triliun. Secara komponen, hampir seluruh komponen pajak mengalami pertumbuhan positif.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan dan deposit PPh badan terealisasi sebesar Rp167,6 triliun atau tumbuh 23,9 persen. Kemudian, PPh orang pribadi dan PPh 21 tercatat sebesar Rp123,1 triliun atau tumbuh 26 persen. Sementara PPh final, PPh 22, dan PPh 26 terhimpun Rp138,7 triliun atau tumbuh 5,2 persen.

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, pajak penghasilan atas badan dan orang pribadi yang tumbuh signifikan mencerminkan realitas penghasilan yang tumbuh.

Selain pajak penghasilan, komponen pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) juga mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 41,3 persen dengan nilai Rp315,7 triliun.

Di samping itu, potensi Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan untuk meredam pelemahan rupiah dianggap menjadi faktor lain yang membuat kurs Garuda pada penutupan perdagangan hari ini menguat.

“Ekspektasi kenaikan suku bunga oleh BI membuat spread bunga dengan The Fed rate semakin melebar dan rupiah menjadi menarik lagi,” kata Rully.

Adapun Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak data ke level Rp18.039 per dolar AS, sama persis seperti hari sebelumnya.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penerimaan pajak menunjukkan kinerja positif per 31 Mei 2026, dengan nilai Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1 persen (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp683,3 triliun.

“Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat.

Secara komponen, hampir seluruh komponen pajak mengalami pertumbuhan positif.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan dan deposit PPh badan terealisasi sebesar Rp167,6 triliun atau tumbuh 23,9 persen.

Kemudian, PPh orang pribadi dan PPh 21 tercatat sebesar Rp123,1 triliun atau tumbuh 26 persen.

Sementara PPh final, PPh 22, dan PPh 26 terhimpun Rp138,7 triliun atau tumbuh 5,2 persen.

Pajak penghasilan atas badan dan orang pribadi yang tumbuh signifikan disebut mencerminkan realitas penghasilan yang tumbuh.

Selain pajak penghasilan, komponen pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) juga mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 41,3 persen dengan nilai Rp315,7 triliun.

Kemenkeu menyebut peningkatan kinerja PPN dan PPnBM sebagai pajak konsumsi mengindikasikan konsumsi dalam negeri tetap kuat dengan daya beli yang terjaga.

Berbeda dengan komponen-komponen pajak sebelumnya, pajak lainnya masih terkontraksi sebesar 6 persen, dengan realisasi senilai Rp89,3 triliun.

Sementara bila ditinjau secara sektoral, sejumlah sektor utama yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak mencatatkan pertumbuhan positif.

Sektor perdagangan tumbuh double digit 52,4 persen yang dipengaruhi oleh subsektor perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM) dan perdagangan daring.

Selanjutnya, sektor industri pengolahan tumbuh 19,7 persen, didukung oleh subsektor industri minyak kelapa sawit yang profitabilitasnya meningkat.

Sektor berikutnya yaitu pertambangan yang tumbuh 28,2 persen berkat pertumbuhan sektor pertambangan migas.

Kemenkeu juga mencatat sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif sebesar 19,6 persen sejalan dengan aktivitas ekonomi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Sumbawa mencatat penerimaan negara sebesar Rp1,44 triliun dalam empat bulan pertama 2026. Capaian tersebut melampaui target tahunan hingga 228,1 persen dan bahkan lebih tinggi dibandingkan total penerimaan sepanjang 2025.

“Lonjakan penerimaan ini terutama didorong ekspor konsentrat mineral yang masih mendapatkan relaksasi izin ekspor hingga April 2026,” kata Kepala KPPBC TMP C Sumbawa Sugeng Hariyanto dalam keterangan pers, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan, kontribusi terbesar berasal dari Bea Keluar yang mencapai Rp1,43 triliun, diikuti Bea Masuk sebesar Rp14,28 miliar dan Cukai Rp274 juta. Kinerja tersebut turut ditopang kenaikan harga komoditas global, khususnya konsentrat tembaga yang mengalami peningkatan Harga Patokan Ekspor (HPE) pada awal tahun.

Permintaan global terhadap tembaga yang meningkat, seiring perkembangan energi terbarukan dan kendaraan listrik, mendorong perusahaan tambang di Sumbawa meningkatkan volume ekspor. Salah satu kontributor utama adalah PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang memperluas aktivitas pengiriman ke pasar internasional.

Dampak dari lonjakan ekspor tersebut turut dirasakan di tingkat daerah. Aktivitas logistik di pelabuhan meningkat, sektor jasa penunjang tumbuh, serta perdagangan regional ikut terdorong. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat mencapai 13,64 persen pada triwulan I 2026, ditopang kenaikan ekspor luar negeri hingga 827 persen.

Meski demikian, pemerintah terus mendorong hilirisasi industri pertambangan melalui pembangunan smelter. Seiring beroperasinya fasilitas pengolahan, ekspor konsentrat diperkirakan akan berkurang dan struktur penerimaan negara berpotensi berubah.

Kebijakan ini juga diperkuat dengan penerapan bea keluar untuk komoditas emas sejak akhir 2025, guna mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Dengan demikian, capaian penerimaan saat ini dinilai sebagai windfall atau keuntungan sementara dalam masa transisi menuju hilirisasi penuh.

Di sisi pengawasan, Bea Cukai Sumbawa mencatat penindakan terhadap 626.816 batang rokok ilegal hingga April 2026, mendekati total penindakan sepanjang 2025. Kondisi ini menunjukkan pelanggaran di sektor cukai masih menjadi tantangan serius bagi penerimaan negara dan industri legal.

Untuk mengatasi hal tersebut, pengawasan diperkuat melalui operasi pasar terpadu, edukasi masyarakat, serta peningkatan koordinasi intelijen antarinstansi. Langkah ini diharapkan mampu menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Sumbawa dan sekitarnya.

Sugeng menegaskan pihaknya akan terus menjaga keseimbangan antara fungsi pelayanan dan pengawasan. “Di satu sisi kami mendukung kelancaran perdagangan dan ekspor, namun di sisi lain pengawasan terhadap potensi pelanggaran juga terus diperkuat agar penerimaan negara dan iklim usaha tetap terjaga,” ujarnya.

Coretax ini menunjukkan bahwa walaupun ada kelemahan, sudah kami perbaiki dan sekarang sudah cukup baik, tapi dampaknya ke pendapatan jelas positif sekali

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan implementasi sistem Coretax DJP dalam proses perpajakan berdampak positif terhadap penerimaan negara.

“Coretax ini menunjukkan bahwa walaupun ada kelemahan, sudah kami perbaiki dan sekarang sudah cukup baik, tapi dampaknya ke pendapatan jelas positif sekali,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Per 30 April 2026, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang masuk ke sistem Coretax DJP tercatat mencapai 13.056.881 SPT.

Jumlah itu di antaranya mencakup 10.743.907 wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.438.498 wajib pajak orang pribadi non-karyawan, serta 874.476 wajib pajak badan.

Menurut Menkeu, salah satu dampak positif penerapan sistem Coretax DJP terlihat pada pertumbuhan nilai SPT kurang bayar dan melandainya nilai SPT lebih bayar.

DJP mencatat nilai SPT kurang bayar wajib pajak orang pribadi karyawan tumbuh 83 persen, wajib pajak orang pribadi non karyawan tumbuh signifikan 949 persen, dan wajib pajak badan tumbuh 18 persen.

Sedangkan nilai SPT lebih bayar wajib pajak orang pribadi karyawan terkontraksi 46 persen, wajib pajak orang pribadi non karyawan turun 96 persen. Adapun SPT lebih bayar oleh wajib pajak badan masih tumbuh sebesar 59 persen.

“Ada kenaikan nilai SPT kurang bayar, jadi pada dasarnya sistem Coretax ini bagus, karena Anda nggak usah memasukkan SPT sendiri kan. Dia (data pajak) ditempatkan sekaligus dan dikonsolidasi langsung,” ujar Menkeu.

Dengan sistem itu, lanjutnya, upaya manipulasi data SPT makin sulit dilakukan, sehingga proses pelaporan berjalan dengan lebih efektif dibanding tahun sebelumnya.

Hingga sejauh ini, data pendapatan negara yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan mencakup data hingga 31 Maret 2026.

Untuk data per triwulan I 2026, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp574,9 persen atau tumbuh 10,5 persen (year-on-year/yoy).

Khusus penerimaan pajak, nilai realisasi tercatat sebesar Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7 persen (yoy). Pertumbuhan pajak utamanya ditopang oleh pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) serta pajak penghasilan (PPh), yang dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi serta makin membaiknya implementasi Coretax.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatatkan tren positif untuk setoran pajak digital di kuartal pertama (Q1) 2026. Hingga 31 Maret 2026, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp50,51 triliun.

Dari total setoran pajak digital tersebut, Rp38,76 triliun merupakan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), Rp2 triliun pajak aset kripto, Rp4,77 triliun pajak fintech (peer-to-peer lending), serta Rp4,98 triliun pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut PPN PMSE. Sepanjang Maret 2026, DJP juga melakukan penyesuaian terhadap daftar pemungut PPN PMSE, yang meliputi dua penunjukan baru, dua pencabutan, serta satu perubahan data pemungut PPN PMSE sebagai bagian dari pembaruan dan peningkatan akurasi basis data.

Purbaya Ungkap Alasan di Balik Pajak Pedagang Online: Bukan Hanya demi Pendapatan Negara



Dua entitas yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE pada periode tersebut adalah Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc. Sementara itu, pencabutan dilakukan terhadap Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited.

Selain itu terdapat satu perubahan data pemungut PPN PMSE, yaitu pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa hingga 31 Maret 2026, dari seluruh pemungut yang telah ditunjuk, sebanyak 231 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total sebesar Rp38,76 triliun.

Setoran Pajak Digital Capai Rp48,11 Triliun, PMSE dan Kripto Terkumpul Rp39,36 Triliun



Jumlah tersebut terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada tahun 2020, Rp3,9 triliun pada tahun 2021, Rp5,51 triliun pada tahun 2022, Rp6,76 triliun pada tahun 2023, Rp8,44 triliun pada tahun 2024, Rp10,32 triliun pada tahun 2025 dan Rp3,09 triliun pada tahun 2026.

Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp2 triliun sampai dengan Maret 2026. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,54 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,89 miliar penerimaan tahun 2023, Rp620,38 miliar penerimaan tahun 2024, Rp796,73 miliar penerimaan tahun 2025, dan Rp118,31 miliar penerimaan hingga tahun 2026. Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,12 triliun dan PPN DN sebesar Rp880,18 miliar.

Pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp4,77 triliun sampai dengan Maret 2026. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,48 triliun penerimaan tahun 2024, Rp1,37 triliun penerimaan tahun 2025 dan Rp360,38 miliar hingga tahun 2026.

Pajak fintech tersebut terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima WPDN dan BUT sebesar Rp1,35 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp727,76 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,69 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan Pajak SIPP. Hingga Maret 2026, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp4,98 triliun.

Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, Rp1,33 triliun penerimaan tahun 2024, Rp1,23 triliun penerimaan tahun 2025 dan Rp906,81 miliar hingga tahun 2026. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun.

“Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat,” ujar Inge Diana Rismawanti.

Ia menambahkan, kenaikan terbesar penerimaan pajak digital pada periode tersebut terutama berasal dari PPN PMSE dan pajak atas SIPP. "PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital,” jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Tekanan ekonomi global yang semakin kompleks, mulai dari perlambatan ekonomi dunia, fragmentasi geopolitik, hingga perang dagang yang belum sepenuhnya mereda, telah menciptakan dinamika baru dalam pengelolaan penerimaan negara.

Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, tantangan tersebut tidak hanya datang dari sisi eksternal, tetapi juga dari praktik-praktik penghindaran pajak lintas negara yang semakin canggih.

Dalam hal ini praktik yang penting untuk diwaspadai bagi Indonesia adalah keberadaan skema dan celah untuk meminimalkan beban pajak secara agresif, sehingga menggerus basis pajak negara berkembang, atau dikenal dengan istilah base erosion and profit shifting (BEPS) dan menjadi tantangan serius dalam menjaga kedaulatan fiskal.

Dengan tax ratio yang masih relatif rendah dan tax gap yang besar, setiap praktik penghindaran pajak lintas negara akan memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan negara dalam membiayai pembangunan.

Istilah BEPS dipopulerkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2012 untuk menggambarkan strategi perusahaan memindahkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah atau tanpa pajak guna mengurangi kewajiban pajak secara global. Secara global, OECD memperkirakan praktik BEPS menyebabkan kehilangan penerimaan pajak sebesar 100–240 miliar dolar AS per tahun atau sekitar 4–10 persen dari total penerimaan pajak global.

Keterkaitan Praktik BEPS dengan tekanan global, saat ini menjadi semakin relevan dan strategis. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia mulai dari perlambatan pertumbuhan, tingginya suku bunga global, hingga eskalasi geopolitik, seperti konflik di Timur Tengah, maka perusahaan multinasional menghadapi tekanan besar untuk menjaga profitabilitas. Dalam situasi ini, strategi efisiensi tidak lagi hanya menyasar operasional, tetapi juga merambah agresivitas dalam perencanaan pajak lintas negara.

Skema dan celah

Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, praktik BEPS tidak hanya bertahan, tetapi justru berevolusi menjadi lebih adaptif dan sulit dideteksi. Perusahaan multinasional memanfaatkan kombinasi skema teknis dan celah regulasi lintas negara untuk menjaga profitabilitas di tengah perlambatan ekonomi, volatilitas energi, dan ketidakpastian geopolitik.

Salah satu skema paling umum adalah profit shifting melalui transfer pricing. Perusahaan mengatur harga transaksi antar-entitas dalam grup untuk memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif rendah. Misalnya, entitas di Indonesia dibebani biaya tinggi atas lisensi, jasa manajemen, atau pembelian barang dari afiliasi di yurisdiksi pajak rendah, sehingga laba kena pajak di dalam negeri menjadi kecil.

Selain itu, terdapat skema strategic placement of intangible assets. Aset tidak berwujud, seperti paten, algoritma, dan merek dagang, ditempatkan di negara dengan tarif pajak rendah. Entitas di negara pasar, seperti Indonesia, kemudian membayar royalti yang besar, sehingga laba secara sistematis dipindahkan ke luar negeri.

Skema lain yang juga marak adalah thin capitalization, yaitu pembiayaan perusahaan melalui utang berlebihan dari afiliasi luar negeri. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi laba kena pajak melalui pembayaran bunga yang tinggi.

Tidak kalah penting, praktik treaty shopping juga menjadi bagian dari strategi BEPS. Perusahaan memanfaatkan jaringan perjanjian pajak untuk mendapatkan tarif pajak lebih rendah dengan mendirikan entitas perantara di negara tertentu yang memiliki perjanjian menguntungkan.

Menurut OECD, berbagai skema ini secara agregat menyebabkan kehilangan penerimaan pajak global, hingga 100–240 miliar dolar AS per tahun, angka yang semakin signifikan ketika tekanan ekonomi global meningkat.

Selanjutnya, di balik skema tersebut terdapat sejumlah celah yang kerap dimanfaatkan. Pertama, perbedaan aturan pajak antarnegara. Perbedaan perlakuan atas suatu instrumen keuangan atau entitas dapat menciptakan situasi di mana penghasilan tidak dikenakan pajak di dua yurisdiksi sekaligus.

Kedua, keterbatasan definisi permanent establishment (bentuk usaha tetap/BUT) menjadi celah krusial di era ekonomi digital karena kerangka perpajakan internasional masih bertumpu pada kehadiran fisik. Banyak perusahaan, khususnya platform digital, mampu meraup nilai ekonomi besar dari suatu negara hanya melalui interaksi pengguna, data, dan transaksi daring, tanpa kantor, aset, atau karyawan yang signifikan secara lokal. Akibatnya, negara pasar, seperti Indonesia, kesulitan menetapkan hak pemajakan secara optimal, karena secara formal entitas tersebut tidak memenuhi kriteria.

Ketiga, lemahnya pertukaran informasi dan keterbatasan data lintas negara masih menjadi hambatan serius dalam mengatasi praktik BEPS. Meski inisiatif, seperti Automatic Exchange of Information (AEOI), telah digagas secara global, implementasinya belum merata dan sering terkendala kualitas data, perbedaan standar pelaporan, serta keterbatasan kapasitas administrasi di banyak negara berkembang.

Akibatnya, otoritas pajak kerap menghadapi blind spot dalam melacak aliran dana, kepemilikan aset, dan struktur perusahaan multinasional yang tersebar di berbagai yurisdiksi.

Keempat, keberadaan yurisdiksi tax haven menjadi episentrum dari praktik penghindaran pajak global yang semakin agresif. Negara atau wilayah ini secara sengaja menawarkan tarif pajak sangat rendah, bahkan mendekati nol, dikombinasikan dengan rezim kerahasiaan finansial yang ketat, sehingga menjadi tempat ideal untuk “menyembunyikan” laba, tanpa aktivitas ekonomi yang sepadan.

Tekanan akibat perlambatan ekonomi dunia, tingginya suku bunga global, serta gejolak energi akibat konflik perang mendorong perusahaan untuk menjaga margin keuntungan dengan segala cara, termasuk optimalisasi pajak lintas negara. Kondisi ini tentunya menciptakan ketimpangan fiskal, ketika negara membutuhkan penerimaan lebih besar untuk menjaga stabilitas fiskal, praktik BEPS justru semakin menggerus potensi tersebut.

Penguatan strategi

Bagi Indonesia, momentum tekanan global justru harus dimaknai sebagai katalis untuk mempercepat reformasi perpajakan yang lebih dalam dan berbasis data. Penguatan untuk menghindari BEPS bukan lagi pilihan teknokratis, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan fiskal di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

Salah satu penguatan kunci adalah Country-by-Country Reporting (CbCR). Melalui mekanisme ini, otoritas pajak memperoleh gambaran utuh mengenai distribusi laba, aktivitas ekonomi, dan pembayaran pajak dari suatu grup usaha multinasional di berbagai yurisdiksi. Dengan data ini, Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dapat mengidentifikasi pola profit shifting yang tidak wajar, misalnya ketika laba besar dilaporkan di negara dengan aktivitas ekonomi minimal.

Selanjutnya, penguatan exchange of information (pertukaran informasi perpajakan) menjadi fondasi penting dalam era ekonomi lintas batas. Melalui skema, seperti AEOI, Indonesia dapat mengakses data keuangan wajib pajak yang ditempatkan di luar negeri, termasuk rekening keuangan, kepemilikan aset, dan transaksi lintas yurisdiksi. Hal ini secara signifikan mempersempit ruang bagi praktik penghindaran pajak yang selama ini memanfaatkan kerahasiaan perbankan di yurisdiksi tertentu.

Kerja sama ini juga memungkinkan otoritas pajak untuk melakukan cross-check atas laporan wajib pajak domestik, dengan data global, sehingga meningkatkan akurasi dan kredibilitas pengawasan. Dalam konteks tekanan global, akses terhadap data ini menjadi semakin penting karena arus modal internasional cenderung lebih volatil dan kompleks.

Di sisi lain, penerapan prinsip substance over form menjadi kunci dalam menutup celah legalistik yang sering dimanfaatkan dalam praktik BEPS. Prinsip ini menekankan bahwa penilaian pajak tidak hanya didasarkan pada bentuk formal suatu transaksi, tetapi pada substansi ekonomi yang sebenarnya. Artinya, jika suatu transaksi atau struktur bisnis secara formal terlihat sah, tetapi secara substansi hanya bertujuan untuk menghindari pajak, maka otoritas pajak berhak untuk mengabaikan bentuk tersebut dan mengenakan pajak sesuai realitas ekonominya.

Lebih jauh, integrasi ketiga instrumen tersebut akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam melakukan pengawasan berbasis risiko. Dengan dukungan sistem digital, seperti Coretax, analisis big data, dan kecerdasan buatan, otoritas pajak dapat mengidentifikasi anomali secara lebih cepat dan akurat, sekaligus meminimalkan ketergantungan pada pemeriksaan manual yang memakan waktu.

Pada akhirnya, penguatan strategi untuk menghindari BEPS bukan sekadar upaya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga langkah strategis untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan instrumen-instrumen ini akan sangat menentukan seberapa kuat negara mampu menjaga basis pajaknya dari praktik penggerusan yang semakin canggih.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak senilai Rp200 triliun dari upaya perluasan basis pajak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam seminar bertajuk “Menatap Outlook Ekonomi 2026 dan Meracik Strategi Pengamanan Penerimaan Negara” di Jakarta, Rabu, menjelaskan jumlah penerimaan pajak yang bisa diamankan secara otomatis tiap tahunnya berkisar Rp1.800 triliun.

Sementara target penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp2.357,7 triliun. Maka dari itu, DJP perlu melakukan upaya ekstra untuk mengejar penerimaan sekitar Rp560 triliun.

“Setiap tahun kami bisa mengamankan Rp1.800 triliun dengan mesin dan kebijakan yang ceteris paribus. Untuk mencapai Rp2.357,7 triliun, kami masih butuh Rp560 triliun, super extra effort yang harus kami capai,” kata Bimo.

Dia menambahkan, DJP tidak bisa hanya mengandalkan basis pajak lama untuk memenuhi target tersebut. Oleh sebab itu, Bimo mengandalkan ekstensifikasi pajak sebagai salah satu mesin tambahan penerimaan.

Bimo menyebut, dari total kebutuhan tambahan senilai Rp560 triliun, sekitar Rp200 triliun ditargetkan berasal dari perluasan basis pajak yang selama ini belum tergarap optimal.

“Dari yang super extra effort Rp560 triliun tadi, kami targetkan Rp200 triliun dari ekspansi basis pajak. Insya Allah bisa tercapai,” tambahnya.

Dirjen Pajak pun mengerahkan sekitar 530 kantor pelayanan pajak yang tersedia untuk bisa menggali potensi basis pajak.

DJP akan mengolah basis pajak lama menjadi data pembanding yang nantinya digunakan untuk menguji penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan perluasan basis pajak menjadi salah satu strategi otoritas fiskal untuk menghadapi gejolak perekonomian pada 2026.

Juda mengatakan kebijakan fiskal perlu diarahkan secara terukur dan berkelanjutan dalam merespons kondisi global saat ini. Sebab, ketegangan geopolitik membuka ruang risiko pada harga komoditas, nilai tukar, serta tekanan terhadap belanja negara, khususnya subsidi energi.

Secara umum, Kementerian Keuangan merumuskan empat pilar dalam mengelola penerimaan negara. Pertama, penguatan basis penerimaan secara struktural melalui perluasan basis pajak yang adil, optimalisasi potensi ekonomi baru, serta integrasi data lintas sektor.

Kedua, penguatan kepatuhan berbasis risiko dan data. Ketiga, menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Terakhir, transformasi sumber daya manusia (SDM).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bagi OJK, pencapaian ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan aset kripto telah menjadi bagian nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat kita,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Adi Budiarso mengungkapkan bahwa industri kripto nasional menyumbangkan pajak sebesar Rp1,96 triliun sejak 2022 hingga Januari 2026.

Ia mengatakan, hal tersebut menunjukkan kontribusi nyata para pelaku industri kripto terhadap penerimaan negara, sekaligus investasi dalam pembangunan nasional.

“Bagi OJK, pencapaian ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan aset kripto telah menjadi bagian nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat kita,” kata Adi Budiarso dalam Pembukaan Bulan Literasi Kripto 2026 di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), penerimaan pajak kripto tercatat sebesar Rp246,45 miliar pada 2022, Rp220,83 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,73 miliar pada 2025, dan Rp84,7 miliar hingga Januari 2026.

Walaupun penerimaan pajak kripto cenderung meningkat dari tahun ke tahun, Adi menyoroti nilai transaksi aset kripto yang fluktuatif.

Nilai transaksi aset kripto tercatat Rp859,4 triliun pada 2021, lalu menurun menjadi Rp306,4 triliun pada 2022, turun lagi menjadi Rp149,25 triliun pada 2023, kemudian naik menjadi Rp650,61 triliun pada 2024, dan menurun kembali menjadi Rp482,23 triliun pada 2025.

Ia menyatakan, fenomena tersebut sejalan dengan pergerakan harga aset kripto global yang dinamis akibat tekanan geopolitik dan perekonomian dunia.

Hal tersebut terlihat dari nilai kapitalisasi pasar kripto global yang turun sekitar 45 persen dari rekor all-time high sebesar 4,2 triliun dolar AS pada Oktober 2025 menjadi 2,3 triliun dolar AS pada pertengahan Maret 2026.

“Di sisi lain, (terdapat) siklus pasar (kripto) pada tahun 2024. Ini merupakan fase yang kuat dan didorong oleh Bitcoin halving pada April 2024… Jadi, ada market halving, ini tentunya menunjukkan fenomena betapa fluktuasi harga dan kaitannya dengan ekonomi global dan dengan ekonomi domestik,” ujar Adi.

Meskipun demikian, ia optimistis industri kripto nasional akan terus tumbuh, didukung oleh jumlah konsumen aset keuangan digital dan aset kripto di Indonesia yang naik 1,79 persen month-to-month (mtm) dari 20,7 juta konsumen pada Januari 2026 menjadi 21,07 juta konsumen per Februari 2026.

Ia juga optimistis bahwa keberhasilan penyelesaian sandbox sejumlah model bisnis tokenisasi Real-World Asset (RWA/Aset Dunia Nyata), seperti tokenisasi emas, tokenisasi Surat Utang Negara (SUN), dan tokenisasi manfaat kepemilikan properti, akan menjadikan industri keuangan domestik menjadi semakin menarik bagi para investor.

“Kami berharap kita bisa memperluas penerapan (aset digital), memperdalam kualitas pengawasan, mendorong inovasi yang lebih solid ke depan, dan responsif terhadap dinamika masa,” ucap Adi.

Indonesia menempati peringkat ke-7 Global Crypto Adoption Index per September 2025.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Hal ini mencerminkan juga perbaikan aktivitas ekonomi serta semakin efektifnya implementasi Coretax. Jadi, kenaikan pajak itu in line atau mengonfirmasi bahwa ekonomi betul-betul sedang mengalami perbaikan,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun, atau meningkat 10,5 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Realisasi tersebut setara dengan 18,2 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp3,15 kuadriliun.

Ia mengatakan di Jakarta, Senin, bahwa capaian tersebut didukung oleh kinerja penerimaan pajak pada triwulan I 2026 yang keseluruhan tumbuh kuat, baik secara bruto maupun neto, dengan realisasi bulanan yang konsisten dan meningkat sejak awal tahun.

Secara total, penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun, atau meningkat 14,3 yoy, yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp394,8 triliun serta kepabeanan dan cukai sejumlah Rp67,9 triliun.

“Hal ini mencerminkan juga perbaikan aktivitas ekonomi serta semakin efektifnya implementasi Coretax. Jadi, kenaikan pajak itu in line atau mengonfirmasi bahwa ekonomi betul-betul sedang mengalami perbaikan,” jelas Purbaya.

Ia menuturkan, Pajak Penghasilan (PPh) Badan terkumpul sebesar Rp43,3 triliun (naik 5,4 persen yoy); PPh Orang Pribadi dan PPh 21 Rp61,3 triliun (naik 15,8 persen yoy); dan PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 Rp76,7 triliun (naik 5,1 persen yoy).

Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) tercatat Rp155,6 triliun, atau melonjak 57,7 persen yoy; serta pajak lainnya mencapai Rp57,9 triliun, atau terkontraksi 5,7 persen yoy.

“Kalau dilihat, PPN dan PPnBM-nya tumbuhnya 57,7 persen, artinya memang aktivitas ekonominya amat lebih sibuk dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” kata Purbaya.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun (turun 12,6 persen yoy), yang terdiri dari cukai Rp51 triliun (turun 11,2 persen yoy), bea keluar Rp5,4 triliun (turun 38,9 persen yoy), serta bea masuk Rp11,5 triliun (naik 0,9 persen yoy).

Ia menyatakan, kontraksi penerimaan penerimaan cukai disebabkan oleh penurunan produksi pada akhir 2025 dan pemanfaatan fasilitas penundaan pembayaran cukai

“Sebaliknya, biaya masuk masih mencatatkan pertumbuhan positif didorong oleh peningkatan nilai impor dan pergerakan nilai cukai rupiah,” ujarnya.

Selain itu, pendapatan negara per akhir Maret juga berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp112,1 triliun serta hibah senilai Rp100 miliar.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026