REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kebutuhan layanan kesehatan berstandar internasional menjadi faktor penting bagi destinasi wisata global seperti Bali. Lonjakan mobilitas wisatawan mancanegara menuntut kesiapan fasilitas kesehatan yang bisa menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien lintas negara.

Joint Commission International (JCI) kembali memberikan akreditasi internasional kepada Siloam Hospitals Bali pada 28 Maret 2026. Ini merupakan akreditasi ketiga yang diterima rumah sakit tersebut, sekaligus menjadikannya satu-satunya rumah sakit di Bali yang saat ini mengantongi akreditasi JCI.

Akreditasi JCI diberikan melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap standar mutu layanan kesehatan, keselamatan pasien, tata kelola klinis, manajemen risiko, kompetensi tenaga medis, hingga sistem informasi rumah sakit. Standar ini secara global digunakan sebagai rujukan kualitas layanan kesehatan berbasis keselamatan pasien.

Sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali menerima jutaan wisatawan setiap tahun. Kondisi ini membuat keberadaan fasilitas kesehatan berstandar global menjadi bagian dari ekosistem pariwisata, terutama untuk menjamin layanan medis bagi wisatawan yang membutuhkan perawatan selama berada di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, rumah sakit swasta mulai memperkuat standar layanan untuk menjawab kebutuhan wisatawan internasional sekaligus masyarakat lokal. Siloam Hospitals Bali menempatkan akreditasi internasional sebagai bagian dari upaya menjaga konsistensi mutu layanan klinis.

Direktur Siloam Hospitals Bali, Ni Gusti Ayu Putri Mayuni mengatakan, akreditasi JCI adalah wujud nyata dari dedikasi dan kerja keras seluruh tim Siloam Hospitals Bali dalam memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berpusat pada pasien. “Kami akan terus menyediakan standar pelayanan kesehatan internasional bagi seluruh pasien, baik warga lokal maupun tamu internasional yang mempercayakan kesehatan mereka kepada kami. Pencapaian ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari standar yang lebih tinggi lagi yang ingin kami capai demi kesehatan masyarakat Bali dan Indonesia,” kata Ni Gusti Ayu dalam siaran pers, Selasa (19/5/2026).

Standar layanan kesehatan internasional juga dinilai berperan dalam pengembangan wisata medis atau medical tourism. Pasien dari berbagai negara semakin mempertimbangkan kualitas layanan, keamanan prosedur medis, serta efisiensi biaya ketika memilih destinasi perawatan kesehatan.

Keberadaan rumah sakit dengan akreditasi global membuka peluang penguatan ekosistem pariwisata medis nasional, sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan daya saing layanan kesehatan Indonesia di tingkat regional.

JCI merupakan divisi internasional dari The Joint Commission, organisasi akreditasi layanan kesehatan nirlaba di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1951. Lembaga ini telah mengakreditasi lebih dari 1.000 organisasi layanan kesehatan di lebih dari 60 negara dan dikenal sebagai salah satu tolok ukur global dalam standar mutu serta keselamatan pelayanan medis.

Peningkatan standar layanan kesehatan di destinasi wisata diperkirakan menjadi faktor strategis dalam menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus memperkuat integrasi antara sektor kesehatan dan industri pariwisata Indonesia.

Bisnis.com, SURABAYA – Manajemen RSUD dr Soetomo, Surabaya, Jawa Timur mengklarifikasi terkait informasi mengenai penyebab seorang pasien yang dirawat di Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) yang dinyatakan meninggal dunia saat kejadian kebakaran.

Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya dr Cita Rosita Sigit Prakoeswa menegaskan bahwa penyebab pasti dari pasien yang tutup usia saat kejadian kebakaran itu bukan karena terpapar kepulan asap pekat, tetapi kondisi kesehatan pasien yang telah merosot usai dirawat intensif.

Cita mengungkapkan bahwa seluruh organ vital pasien tersebut telah diperbantukan menggunakan berbagai peralatan medis milik rumah sakit saat dievakuasi oleh petugas yang saat itu berjaga untuk melakukan pendampingan.

“Meninggal karena penyakit bahwa kondisi [pasien] sudah ter-support, oleh tiga organ sudah ter-support yaitu paru-paru, jantung dan ginjal,” ungkap Cita di lokasi, Jumat (15/5/2026).

Tak hanya itu, Cita menyebut pasien tersebut juga rencananya akan menjalani tindakan hemodialisis atau cuci darah karena kondisi kesehatan yang bersangkutan semakin memburuk usai menjalani serangkaian penanganan intensif di rumah sakit.

“Dan cuci darah sedang on the way cuci darah, dan kami tetap melakukan evakuasi, dan tentu [pasien meninggal dunia] bukan karena asap karena semuanya tersupport oleh mesin ya,” bebernya.

Cita juga menegaskan bahwa segenap pasien yang dirawat di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PPJT) RSUD dr Soetomo terpapar asap pekat hitam yang diduga berasal dari titik api di ruang farmasi, yang terletak di lantai 5 bangunan tersebut. Sebab, pernafasan mereka juga dibantu sepenuhnya oleh alat-alat ventilator yang dimiliki rumah sakit.

“Jadi pasien yang dengan mesin itu mengambil alih dari pernapasan ya, tapi petugas kami ada tiga orang yang terdampak dan saat ini juga sudah membaik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novanti memaparkan petugas gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 37 pasien dari Gedung PPJT RSUD dr Soetomo. Mereka tersebar di bangunan yang memiliki enam lantai itu.

“Jumlah pasien yang dievakuasi keseluruhan 37 pasien, dengan rincian, lantai 1 ada 2 pasien, lantai 2 itu 5 pasien, lantai 3 ada 20 pasien, lantai 4 ada pasien, lantai 5 ada 1 pasien, lantai 6 ada 9 pasien,” bebernya.

Sedangkan, lanjut dia, seorang pasien yang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut berinisial S (46), pria asal Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Korban dikabarkan berada di lantai 6 bangunan tersebut ketika kebakaran terjadi.

“Keseluruhan pasien saat ini dipindahkan ke ruang ROI 2 lantai 3 dan sebagian di ruang IGD dan Ruang Resusitasi, dan satu pasien dari lantai 6 dinyatakan meninggal dunia,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - FDC Dental Clinic (FDC) memperkuat transformasi bisnisnya dari klinik gigi konvensional menjadi perusahaan teknologi yang berfokus pada layanan kesehatan gigi berbasis digital dan customer experience.

Transformasi ini ditandai dengan pengembangan aplikasi FDC yang kini telah digunakan lebih dari 1,5 juta pengguna di Indonesia. Melalui aplikasi tersebut, proses reservasi pasien yang sebelumnya memakan waktu sekitar 30 menit kini dapat dilakukan hanya dalam 15—20 detik.

Founder dan CEO FDC, drg. Ita Lestari, MARS, mengatakan inovasi ini lahir untuk menjawab hambatan masyarakat dalam mengakses layanan dokter gigi, seperti rasa takut, anggapan biaya mahal, dan proses layanan yang lama.

“FDC lahir bukan hanya untuk memberikan layanan kesehatan gigi, tetapi juga mengubah pengalaman masyarakat ketika datang ke dokter gigi menjadi lebih nyaman, praktis, dan transparan,” ujarnya kepada rekan media, Sabtu (9/5/2026).

Sedangkan Chief Technology Officer FDC, M. Reza Avesena, menyebutkan saat ini FDC melayani lebih dari 60.000 reservasi setiap bulan atau sekitar 2.000 pasien per hari melalui 68 cabang yang tersebar dari Medan hingga Sorong.

"Sebelum sistem digital diterapkan, proses reservasi manual melalui pesan instan maupun call center kerap menimbulkan antrean panjang meskipun telah ditangani dalam beberapa shift layanan pelanggan. Namun, dengan adanya aplikasi ini sangat memudahkan kami untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat," tambahnya.

Salah satu dokter gigi FDC, drg. Irvanda Mulyaningsih, Sp.Ort., menilai inovasi tersebut turut membantu tenaga medis memberikan pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan nyaman sehingga pasien dapat merasakan pengalaman perawatan gigi yang lebih modern.

“Melalui aplikasi FDC, proses reservasi dapat dilakukan hanya dalam 15–20 detik. Pelanggan dapat memilih cabang klinik terdekat, menentukan jadwal dan dokter gigi, hingga memperoleh informasi layanan dan estimasi biaya langsung melalui smartphone. Inovasi ini menjadi bagian dari transformasi FDC sebagai salah satu pelopor klinik gigi di Indonesia yang menghadirkan aplikasi digital terintegrasi untuk meningkatkan kemudahan layanan dan customer experience,” ungkap drg. Irvanda Mulyaningsih, Sp.Ort.

Selain transformasi digital, FDC juga meluncurkan FDC Foundation yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kepemimpinan generasi muda Indonesia.

Melalui program FDC Scholarship, yayasan ini memberikan dukungan pendidikan bagi mahasiswa kedokteran gigi, dokter gigi spesialis, tenaga kesehatan, hingga mahasiswa berprestasi dari berbagai kampus seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, serta sejumlah Poltekkes Kemenkes.

Sementara itu, program FDC Berbagi menghadirkan layanan pemeriksaan dan perawatan gigi gratis di berbagai daerah, sedangkan FDC Leadership difokuskan untuk membangun kepemimpinan dan mentorship bagi generasi muda Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC) di tengah tingginya beban kasus di Indonesia. Berbagai langkah strategis kini dijalankan secara simultan, mulai dari penguatan skrining hingga pemberdayaan masyarakat berbasis desa.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI M. Qodari mengatakan Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia. Namun demikian, pemerintah terus mengintensifkan upaya pengendalian penyakit tersebut melalui pendekatan yang lebih terintegrasi.

“Indonesia masih menghadapi beban TBC yang signifikan. Kita adalah salah satu negara dengan kasus TBC terbesar di dunia. Namun, pemerintah tidak tinggal diam, berbagai langkah percepatan strategis penanganan telah dijalankan secara simultan,” ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan data per 3 Mei 2026, capaian program TBC nasional menunjukkan penemuan lebih dari 241.000 kasus. Namun, inisiasi pengobatan baru mencapai 84% dari target 95%, sementara keberhasilan pengobatan berada di angka 80% dari target 90%.

Qodari mengakui capaian tersebut masih memerlukan percepatan, khususnya dalam penemuan kasus. Meski begitu, dia menegaskan pemerintah telah menjalankan berbagai langkah konkret untuk meningkatkan kinerja program.

Dalam upaya mempercepat penanganan TBC, pemerintah mengimplementasikan sejumlah strategi utama. Salah satunya adalah integrasi skrining TBC dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang kini telah menjangkau pekerja di 16 kementerian dan lembaga, dan akan diperluas ke 50 instansi lainnya.

Selain itu, kapasitas deteksi di puskesmas diperkuat melalui penyediaan alat Near Point of Care Testing (NPOCT) serta pemanfaatan pemeriksaan X-ray yang akan mulai diimplementasikan pada semester II/2026.

Di sisi komunitas, pemerintah mendorong pembentukan desa siaga TBC. Hingga saat ini, sebanyak 6.484 desa dan kelurahan di 117 kabupaten/kota pada 23 provinsi telah berkomitmen dalam upaya pencegahan dan penanggulangan TBC secara mandiri.

“Dari total sekitar 70 ribu desa di Indonesia, saat ini baru sekitar 9 persen yang menjadi desa siaga TBC, sementara targetnya adalah 30 persen,” jelas Qodari.

Program lain yang juga diperkuat adalah tracing atau pelacakan kontak pasien TBC yang kini terintegrasi dengan CKG. Program ini telah berjalan di 13 kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan sasaran 5.500 kontak sepanjang April–Mei 2026, dan akan diperluas secara bertahap ke tingkat nasional.

Perbaikan rumah hingga koordinasi lintas sektor

Tak hanya dari sisi kesehatan, pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TBC pada 2026 di wilayah dengan beban kasus tinggi. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan realisasi 300 rumah per tahun pada periode 2020–2023.

“Rumah layak huni adalah garis pertahanan pertama melawan penularan TB,” kata Qodari.

Hingga saat ini, sebanyak 5.453 rumah telah diusulkan untuk diperbaiki melalui aplikasi Sibaru. Di tingkat kebijakan, koordinasi lintas sektor juga diperkuat melalui rapat nasional yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), serta Kantor Staf Presiden (KSP), bersama seluruh kepala daerah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Qodari menekankan bahwa berbagai langkah tersebut diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kehadiran lebih dari 6.000 desa siaga TBC, misalnya, diharapkan menjadikan penanganan TBC sebagai gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab tenaga medis.

Selain itu, perbaikan rumah pasien dinilai mampu memutus rantai penularan dari lingkungan hunian yang tidak sehat. Sementara program tracing terintegrasi dinilai menjadi model deteksi aktif untuk memastikan setiap kasus dapat ditangani hingga tuntas.

“CKG sekolah dan pengetesan TBC adalah bukti nyata bahwa pemerintah bekerja untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas,” ujarnya.

Ia menutup dengan menekankan bahwa setiap upaya penanganan TBC memiliki dampak langsung bagi masa depan masyarakat.

“Di balik setiap anak yang di-screening, ada harapan. Di balik setiap pasien yang diobati, ada keluarga yang terlindungi,” tandas Qodari.

BEKASI - RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi merujuk dua korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timu ke fasilitas kesehatan (faskes) Kelas A pada Rabu 29 April 2026. Langkah ini dilakukan agar korban mendapat perawatan yang lebih memadai.

"Nah, kemarin ada dua yang dirujuk. Itu perlu pemantauan lebih ketat dan butuh sarana yang lebih canggih lagi lah, katakanlah seperti itu," kata Wadir Pelayanan RSUD Kota Bekasi, Sudirman saat ditemui, Kamis (30/4/2026).

Sudirman menegaskan, keputusan untuk merujuk korban ke Faskes kelas A bukan akibat adanya penurunan kondisi kesehatan. Langkah itu dilakukan semata-mata agar korban mendapat perawatan yang lebih memadai.

"Sebetulnya sih tidak (ada penurunan kesehatan). Kita lebih hanya untuk mungkin mencari yang lebih ini aja, yang lebih memadai," ucap Sudirman.

"Jadi kita kan kemarin banyak, banyak korban gitu kan, jadi dokter-dokter spesialis juga kan fokusnya terbagi. Jadi kami berkoordinasi dengan PT KAI supaya nanti perawatannya lebih intens, mungkin ini (dirujuk), kan Primaya kan tipe A ya, kalau kita kan masih tipe B. Ya jadi tentunya dari sisi sarana prasarananya lebih memadai di sana," tambahnya.

Saat ini, ada 17 korban kecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL masih jalani perawatan di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Kamis (30/4/2026). Jumlah ini berkurang 5 pasien, dibanding hari kemarin ada 22 korban yang dirawat di RSUD Kota Bekasi.

Lihat video: KRL & Kereta Jarak Jauh Beroperasi Normal, Pasca-Evakuasi Kecelakaan



Sudirman menyampaikan, pihaknya juga akan melakukan tindakan operasi terhadap tiga korban. Namun, ia tak merinci operasi yang dilakukan terhadap pasien.

"Hari ini ada tiga yang dioperasi. Tadi ada yang ini, tendon ya. Kalau tendon sih nggak terlalu vital, tendon di jari. Kemudian dua lagi saya kurang hafal ya, datanya masih di ruangan," tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi meminta manajemen Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung untuk memberikan sanksi yang jelas dan tegas terkait kasus bayi pasien yang nyaris tertukar.

Dedi Mulyadi mengatakan dari penuturan Nina Saleha ibu sang bayi kepada pihaknya, telah terjadi kecerobohan yang dilakukan perawat RSHS yang menyebabkan kasus ini terjadi.

"Yang penting yang pertama itu adalah tindakan ceroboh yang dilakukan oleh perawat, dan nanti saya tanya ke manajemen apa tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Tapi saya dengar bahwa sudah diberikan sanksi, tapi tidak tahu sanksinya apa," ucap Dedi Mulyadi, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya pihak manajemen RSHS dalam menyikapi kasus ini harus memberikan sanksi yang jelas guna merespons kasus viral di media sosial tersebut.

"Apakah itu kelalaian atau disengaja. Kalau kelalaian sanksinya apa? Penundaan gaji atau apa?" ujarnya.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan Pemprov Jabar sebagai pengawas dan pembina RSHS hanya menekankan pentingnya audit menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

Dalam kasus tersebut, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi sudah mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan koordinasi lintas pihak, termasuk dengan Dinas Kesehatan dan manajemen RSHS.

"Kami tentu menyesalkan kejadian di RSHS, tapi yang harus dilakukan sekarang adalah mengambil hikmah dan memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi," ujarnya.

Terkait evaluasi terhadap RSHS, Dedi menegaskan kewenangan utama berada di Kementerian Kesehatan, mengingat status rumah sakit tersebut merupakan milik pemerintah pusat.

"Kami sudah komunikasi dengan manajemen RSHS agar kejadian ini dijadikan bahan evaluasi. Semua layanan harus diperbaiki, terutama layanan kedaruratan dan ibu-anak," ucapnya.

Herman juga menegaskan, Pemprov Jabar tidak akan terlibat langsung dalam proses investigasi, namun mendorong agar audit internal dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab insiden tersebut.

"Ini domainnya RSHS, tapi kami meminta agar dilakukan audit. Harus ditelusuri, apakah SOP (Standar Operasional Prosedur) yang longgar atau SDM (Sumber Daya Manusia) yang tidak taat SOP. Semua harus dicek," katanya.

Insiden tersebut tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga keselamatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara.

"Ini bukan hanya soal kesehatan, tapi keselamatan rakyat. Negara wajib hadir memberikan perlindungan," katanya.

Peristiwa tersebut, lanjut Dedi, harus menjadi pelajaran bagi seluruh rumah sakit, baik milik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga swasta, untuk memperketat SOP, khususnya pada layanan ibu dan anak serta layanan kedaruratan.

Sebab, 2 sektor layanan tersebut merupakan titik paling rentan yang harus mendapatkan perhatian serius. Sehingga, masyarakat tidak boleh khawatir saat mengakses layanan kesehatan.

"Prinsipnya masyarakat harus mendapatkan layanan terbaik. Untuk layanan ibu dan anak, ibunya harus sehat dan bayinya aman. Tidak boleh ada kejadian seperti kemarin. Cukup satu kali dan kita belajar dari situ," ujarnya.

Pemprov Jabar memastikan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk bagi warga tidak mampu.

Herman menyebut, Dedi Mulyadi telah menerbitkan surat edaran yang menegaskan tidak boleh ada penolakan pasien dengan alasan administrasi, termasuk persoalan BPJS.

"Kalau ada masyarakat yang butuh layanan, apalagi harus dirawat, langsung ditangani. Soal administrasi, Pemprov siap bertanggung jawab dan mem-backup," katanya.

BATAM - Di tengah sorotan isu dugaan pungutan liar (pungli), Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tetap menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program ImmiCare. Sebuah layanan jemput bola yang ditujukan bagi masyarakat, khususnya pasien yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Program ImmiCare memungkinkan petugas imigrasi mendatangi langsung lokasi pemohon untuk melakukan perekaman data biometrik serta verifikasi dokumen. Layanan ini menjadi solusi bagi pasien yang tidak memungkinkan datang ke kantor imigrasi, terutama bagi mereka yang membutuhkan dokumen perjalanan secara mendesak untuk keperluan medis ke luar negeri.

Dalam pelaksanaannya, permohonan layanan diajukan melalui rumah sakit yang telah bekerja sama dengan pihak imigrasi. Rumah sakit akan menerbitkan surat permohonan resmi yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas yang siaga selama 24 jam.

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi, petugas akan menjadwalkan kunjungan ke rumah sakit untuk melakukan proses perekaman biometrik serta wawancara langsung dengan pemohon.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Imigrasi Batam, Martson H. Sihaloho, menegaskan bahwa kehadiran layanan ImmiCare merupakan bentuk komitmen institusi dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif dan responsif.

Lihat video: Hendarsam Marantoko Dilantik Sebagai Dirjen Imigrasi



“Melalui ImmiCare, kami ingin memastikan setiap warga negara tetap mendapatkan hak pelayanan keimigrasian, termasuk mereka yang sedang sakit dan tidak dapat datang ke kantor. Ini adalah pelayanan jemput bola yang humanis dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Martson menambahkan, layanan ini juga menjadi langkah konkret dalam mempercepat penerbitan dokumen perjalanan bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis lanjutan di luar negeri.

Sejauh ini, ImmiCare mendapat respons positif dari rumah sakit maupun masyarakat. Program ini dinilai sangat membantu karena proses pengurusan paspor dapat dilakukan tanpa memindahkan pasien, sehingga risiko terhadap kondisi kesehatan dapat diminimalkan.

Ke depan, Imigrasi Batam berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan ImmiCare sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan humanis. Di sisi lain, pengawasan internal juga akan diperkuat guna menjaga integritas layanan di tengah sorotan isu yang berkembang.

BATAM - Inovasi layanan Immi Care di Imigrasi Batam mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Layanan jemput bola Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam ini menjadi solusi cepat dalam kondisi darurat, bahkan berperan penting dalam penyelamatan nyawa.

Apresiasi tersebut disampaikan keluarga balita pasien emergency yang harus segera dirujuk ke Malaysia untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Mereka terbantu dengan kecepatan layanan Immi Care yang memungkinkan pengurusan paspor selesai hanya dalam hitungan jam.

“Kalau tidak ada Immi Care, kami tidak tahu bagaimana nasib anak kami. Prosesnya sangat cepat, sehingga kami bisa langsung berangkat ke Malaysia untuk pengobatan,” ujar Lina, orang tua balita saat menghadiri Halalbihalal Rumah Sakit KPJ Johor di Aston Batam, belum lama ini.

Layanan Immi Care diberikan kepada keluarga tersebut pada 4 Maret 2026 di Rumah Sakit Awal Bros Batam. Saat itu, kondisi darurat mengharuskan pasien segera diberangkatkan ke luar negeri, sementara dokumen perjalanan belum tersedia.

Dengan respons cepat dari petugas Imigrasi, paspor berhasil diterbitkan dalam waktu singkat. Balita tersebut dapat segera diberangkatkan dan berhasil mendapatkan penanganan medis yang dibutuhkan.

Keluarga pasien juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kantor Imigrasi Batam Hajar Aswad atas terobosan layanan yang dinilai humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hajar Aswad mengatakan, Immi Care merupakan bentuk komitmen Imigrasi Batam dalam memberikan pelayanan prima, khususnya bagi masyarakat dalam kondisi mendesak.

“Immi Care kami hadirkan untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan layanan keimigrasian secara darurat tetap terlayani dengan cepat dan tepat. Tidak hanya di rumah sakit, layanan ini juga menjangkau pasien yang dirawat di rumah,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Immi Care tidak hanya melayani percepatan penerbitan paspor, tetapi juga memberikan pendampingan hingga proses keberangkatan ke luar negeri. “Kami juga memfasilitasi pasien dan keluarga saat akan berangkat ke luar negeri melalui jalur khusus tanpa antre. Dalam proses ini, kami turut berkoordinasi dengan Badan Karantina Kesehatan untuk penerbitan izin angkut,” ujarnya.

Layanan ini dirancang sebagai bentuk pelayanan humanis yang terintegrasi, sehingga masyarakat tidak terbebani prosedur berbelit di tengah kondisi darurat. Immi Care merupakan inovasi layanan berbasis jemput bola yang ditujukan bagi masyarakat dengan keterbatasan seperti pasien sakit, lansia, hingga kondisi darurat lainnya.

Di tengah berbagai isu yang berkembang, kehadiran layanan ini menjadi bukti bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Imigrasi Batam terus dilakukan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Seorang dokter internship berinisial AMW, 25 tahun, meninggal dunia akibat campak saat menjalani program internship di RSUD Pagelaran, Kabupaten Cianjur.

Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr. Andi Saguni, dokter tersebut kemungkinan sudah terinfeksi campak sebelum 18 Maret 2026.

“Kasus laki-laki berusia 25 tahun ini meninggal, dan prosesnya dapat ditelusuri. Beliau menangani pasien campak pada 8, 19, dan 21 Maret sebagai dokter di IGD RSUD Pagelaran,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Berdasarkan penjelasan Kemenkes, AMW menangani beberapa pasien campak sejak 8 Maret dan kembali pada 19 hingga 21 Maret 2026. Sebelumnya, dia juga bertugas pada 15 dan 16 Maret selama dua hari berturut-turut.

Gejala awal yang dirasakan AMW muncul pada 18 Maret berupa demam, flu, dan batuk. Dia sempat meminta izin untuk tidak berdinas yang kemudian disetujui.

Meski begitu, AMW tetap hadir bekerja pada 19, 20, dan 21 Maret karena merasa tubuhnya masih cukup fit. Selama tiga hari tersebut, dia menangani pasien campak di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Pada 21 Maret, ruam khas campak mulai muncul di kulit AMW. Kondisinya semakin menurun sehingga ia akhirnya mengajukan cuti.

Pada 25 Maret pukul 23.00 WIB, AMW dibawa keluarga ke IGD RS Cimacan dengan penurunan kesadaran sejak satu jam sebelumnya. Saat tiba, dia mengalami akral dingin, tekanan darah 90/60 mmHg, denyut nadi 144 kali per menit, dan saturasi oksigen 35 persen yang meningkat menjadi 50 persen dengan bantuan oksigen 15 liter per menit.

Keesokan harinya pukul 00.30 WIB, AMW dipindahkan ke ICU dan dilakukan intubasi pada pukul 08.15 WIB. Meski sudah mendapat penanganan intensif, pukul 11.30 WIB dia meninggal dunia dengan diagnosis campak dan komplikasi jantung serta otak.

Dr Andi menjelaskan sehari setelah kejadian, pada 27 Maret 2026, Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur langsung melakukan penyelidikan epidemiologi. Spesimen serum pasien kemudian dikirim ke Laboratorium Bio Farma.

“Hari berikutnya, tim langsung melakukan penyelidikan dan mengambil spesimen serum, yang pada 28 Maret 2026 dikonfirmasi positif campak,” jelasnya.

Kementerian Kesehatan juga menegaskan pentingnya pemantauan kesehatan tenaga medis dan kepatuhan protokol untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

SURABAYA - IHH Healthcare Malaysia terus memperluas kolaborasinya dengan Indonesia melalui Indonesia Partners Roundtable Sessions 2026. Forum ini menjadi wadah pertemuan antara pimpinan perusahaan asuransi Indonesia dan manajemen IHH Healthcare Malaysia untuk berdiskusi mengenai penguatan pelayanan kesehatan lintas negara dan peningkatan akses perawatan bagi pasien.

Indonesia menjadi salah satu negara penting bagi IHH Healthcare Malaysia, didukung oleh kerja sama jangka panjang dengan berbagai perusahaan asuransi di Indonesia. Kolaborasi ini memudahkan proses rujukan pasien serta akses ke pelayanan medis spesialis di jaringan rumah sakit IHH di Malaysia, dengan perawatan yang terkoordinasi dan berfokus pada kenyamanan pasien. Terungkap Alasan Kenapa Indonesia Jadi Target Pasar Wisata Medis Malaysia

Kegiatan ini diadakan di tiga kota besar Jakarta, Surabaya, dan Medan. Kegiatan ini memungkinkan IHH Healthcare Malaysia memahami dinamika pasar lokal, merespons kebutuhan mitra dan pasien yang terus berkembang, serta menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan di kawasan Indonesia barat, tengah, dan timur.

Forum ini juga menjadi wadah diskusi terbuka mengenai tren pelayanan kesehatan, perubahan kebutuhan pasien, serta peluang peningkatan koordinasi perawatan lintas negara. Head of Marketing IHH Healthcare Malaysia, Khairul Annuar Yusof, menjelaskan komunikasi terbuka antara sektor kesehatan dan asuransi dalam mendorong kolaborasi serta keselarasan yang berkelanjutan.

“Indonesia merupakan salah satu negara yang penting bagi IHH Healthcare Malaysia. Melalui dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan dengan mitra asuransi, kami ingin memastikan pasien Indonesia terus mendapatkan akses yang mudah dan berkesinambungan terhadap layanan kesehatan berkualitas di rumah sakit kami di Malaysia” ujar Khairul Annuar Yusof.

“Pendekatan kami mengedepankan transparansi, komunikasi terbuka, dan kemitraan jangka panjang. Fokus kami bukan hanya pada rujukan pasien, tetapi juga membangun kolaborasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan perjalanan pasien serta memperkuat kerja sama layanan kesehatan antara kedua negara” tambahnya.

Indonesian Business Lead International Marketing, dr Chandrati Sukardji menyebutkan, ada banyak alasan mengapa orang Indonesia pilih berobat ke Malaysia. Pertama adalah medical check up, kedua mencari second opinion terkait hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan di Indonesia. 8 Alasan Malaysia Jadi Wisata Medis Asia

Dia juga mengungkap beberapa penyakit orang Indonesia yang berobat ke Negeri Jiran ini, antara lain cardiologi, orthopedi, onkologi, kanker, gastroenterologi, dan obgyn. “Itulah urutan penyakit yang oleh orang Indonesia dibawa berobat ke Malaysia. Selain lengkapnya fasilitas, berobat ke Malaysia juga bisa sambil berwisata,” katanya.

Berikut daftar Rumah Sakit IHH Healthcare Malaysia yang mendukung pasien Indonesia:

1. Gleneagles Hospital Kuala Lumpur

2. Gleneagles Hospital Penang

3. Gleneagles Hospital Johor

4. Gleneagles Hospital Kota Kinabalu

5. Island Hospital

6. Pantai Hospital Penang

7. Pantai Hospital Kuala Lumpur

8. Pantai Hospital Melaka

9. Prince Court Medical Centre

10. Timberland Medical Centre

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/D/539/2026 yang menegaskan bahwa rumah sakit dilarang menolak pasien dengan kepesertaan BPJS Kesehatan dinonaktifkan sementara.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Azhar Jaya menegaskan keselamatan pasien menjadi prioritas di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Upaya ini untuk memastikan permasalahan administratif kepesertaan tidak memengaruhi keselamatan pasien dan menghambat pelayanan medis.

“Rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena status JKN-nya nonaktif sementara. Aspek administrasi tidak boleh menghambat pelayanan medis yang dibutuhkan pasien,” ujar Azhar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (12/2/2026).

Menurutnya negara wajib melayani masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan seperti PBI. Dia mengatakan tidak ada tawar menawar terhadap keselamatan pasien.

Selain itu, pelayanan kesehatan harus diberikan tanpa diskriminasi dan tetap menjalankan administrasi secara tertib dan akuntabel, termasuk pencatatan, pengkodean diagnosis dan tindakan, pelaporan pelayanan, serta pengajuan klaim sesuai mekanisme yang berlaku.

“Jangan sampai ada pasien yang tertunda penanganannya karena kendala administratif. Keselamatan pasien adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Langkah ini bersamaan dengan pemantauan dan evaluasi dari Kementerian Kesehatan, serta menindaklanjuti laporan terkait penolakan pasien.

Kemenkes, katanya, terus melakukan koordinasi dengan BPJS kesehatan untuk proses verifikasi status kepesertaan dan mekanisme penjaminan pembiayaan. Koordinator lintas sektor juga dilakukan dengan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.

Diketahui, ketentuan larangan penolakan tersebut berlaku paling lama tiga bulan sejak status kepesertaan dinyatakan nonaktif sementara oleh BPJS Kesehatan.

Dalam rentang waktu itu, rumah sakit tetap wajib memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku, terutama pasien dengan riwayat medis kronis seperti hemodialisa (cuci darah), terapi kanker dan beberapa layanan katostrofik.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan BPJS 106.000 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dengan penyakit katastropik atau kronis yang sempat dinonaktifkan karena adanya perubahan data, sudah direaktivasi secara otomatis per hari ini.

Kebijakan ini untuk memastikan pasien dengan penyakit berat tidak kehilangan akses pengobatan di tengah proses pemutakhiran data nasional.

"Yang pertama ini sudah otomatis, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini," kata Gus Ipul usai rapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemensos, Jakarta, dikutip Rabu (11/2/2026).

Kemudian, dalam rangka melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan, Kemensos dan BPS juga akan melakukan ground check kepada 106 ribu penerima PBI-JK dengan penyakit katastropik tersebut.

Upaya ini merupakan salah satu tindak lanjut dari pertemuan Kemensos dan BPS bersama pimpinan DPR pada Senin (9/2), untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

“Jadi saya dan Kepala BPS menindaklanjuti hasil pertemuan kemarin di DPR untuk melakukan ground check kepada 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan, khususnya kepada yang memiliki penyakit katastropik di mana memerlukan perawatan berkelanjutan, dan diharapkan ini nanti juga sekaligus merupakan dari proses untuk melakukan verifikasi dan validasi data,” ujar Gus Ipul.

Lihat video: Jangan Sampai Terlewat! Pemerintah Aktifkan Lagi 11 Juta PBI BPJS Kesehatan



Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan pada proses pemutakhiran data ini, Kemensos melibatkan SDM pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Pemutakhiran ditargetkan akan selesai dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan ke depan.

Proses ground check dilakukan untuk memastikan penerima manfaat berada di Desil 1 sampai 5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Bagi yang memenuhi syarat tentu akan tetap mendapatkan bantuan, tapi yang tidak memenuhi syarat kita sarankan nanti untuk menjadi peserta mandiri. Kira-kira begitu, akan kita rekomendasikan untuk menjadi peserta mandiri,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan upaya bersama Kemensos ini merupakan tindaklanjut hasil pertemuan dengan DPR.

“Karena memang salah satu hasil kesimpulan dari rapat tersebut adalah bahwa Kemensos dan BPS itu harus segera melakukan pemutahiran terhadap 106.153 orang yang dinonaktifkan tetapi punya penyakit katastropik. Tetapi tentu tugas BPS adalah melakukan pemutahiran dan ground check,” kata Amalia.

Amalia menuturkan bahwa BPS telah menyampaikan peta sebaran 106 ribu orang tersebut, terbanyak berdomisili di Kota Palembang. Rencananya proses ground check akan melalui beberapa tahap, dimulai dengan pelatihan petugas lapangan.

“Di bulan Februari ini, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Mensos, kami akan melakukan perencanaan pelatihan petugas, kemudian koordinasi dengan daerah terutama BPS daerah, dan tadi juga Pak Mensos menyampaikan bahwa untuk proses ground check lapangan akan dibantu juga oleh pendamping PKH dicampur dengan petugas mitra statistik dan juga pegawai BPS daerah,” ungkapnya.

Selanjutnya, setelah menyiapkan petugas dan koordiasi dengan pemerintah daerah, ground check akan dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan Maret, diperkirakan proses pengecekan anomali dan pengolahan data akan selesai akhir bulan Maret.

“Jadi ini adalah kolaborasi yang akan sangat baik untuk mempercepat proses ground check dan pemutahiran dari 106 ribu orang itu,” pungkasnya.