Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Jumat (10/4/2026) sukses dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sebagai bentuk dari langkah efisiensi konsumsi energi.

"Alhamdulillah, kemarin (Jumat) kita melaksanakan WFH secara konsekuen di DPR, di MPR, DPD RI, dan seluruh pegawai melaksanakan kegiatan dari rumah," ujar Eddy ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Eddy menyampaikan pelaksanaan WFH merupakan salah satu bukti dari komitmen parlemen untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa WFH dilaksanakan di semua lini, termasuk oleh anggota parlemen di Senayan.

Oleh karena itu, lanjut dia, ia berharap program WFH yang dicanangkan pemerintah diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat.

"Khususnya, dari unsur-unsur pemerintahan dalam rangka untuk melakukan konservasi energi, efisiensi energi di seluruh Indonesia," ucap Eddy.

Melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2026 yang berlaku efektif 1 April 2026, seluruh instansi pemerintah menerapkan pola kerja kombinasi empat hari work from office (WFO) pada Senin hingga Kamis dan satu hari WFH pada hari Jumat.

Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi manajemen ASN yang menekankan capaian kinerja dibandingkan kehadiran fisik.

Dalam skema ini, pengawasan tidak lagi bertumpu pada kehadiran fisik, melainkan pada capaian kerja yang terukur melalui sistem digital.

Setiap pimpinan instansi memiliki tanggung jawab langsung untuk memantau dan memastikan kinerja bawahannya tetap optimal, termasuk saat pelaksanaan WFH.

Setiap pejabat pembina kepegawaian/pimpinan instansi berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pencapaian sasaran kinerja bawahannya, serta memastikan sistem pelaporan kinerja berjalan secara efektif.

Evaluasi efektivitas pelaksanaan wajib dilaporkan kepada Menteri PANRB paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya.

ASN yang tidak memenuhi target kinerja dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

BPJS Kesehatan mencatat terjadi peningkatan rasio klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Februari 2026 yang mencapai 111,86 persen.

Rasio klaim merupakan perbandingan antara total biaya klaim layanan kesehatan dibandingkan iuran yang diterima.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan peningkatan rasio klaim terjadi akibat beban biaya layanan kesehatan yang melampaui pendapatan iuran peserta. Bahkan, tren tersebut diklaim menjadi tertinggi sejak delapan tahun terakhir.

Tercatat, rasio klaim pada tahun 2018, yaitu sebesar 110,37 persen. Pada 2019, trennya menurun menjadi 97,05 persen. Pada 2020 dan 2021 terus melandai ke angka 68,29 persen dan 63,03 persen.

Rasio klaim program JKN kembali menanjak pada 2022 menjadi 78,78 persen, dan pada 2023 menembus 104,72 persen.

Kemudian, rasio klaim naik pada 2024 dan 2025 menjadi 105,78 persen dan 107,69 persen.

"Pada tahun 2019, terjadi perbaikan kondisi di mana DJS sempat mencapai titik keseimbangan dengan rasio klaim yang lebih terkendali. Namun setelah itu, khususnya sejak tahun 2023, kembali terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana rasio klaim berada di atas 100 persen," ujar Prihati dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Prihati menerangkan tingginya rasio klaim menyebabkan BPJS Kesehatan menanggung defisit. Pemerintah sebelumnya memperkirakan defisit BPJS Kesehatan bisa mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

"Sebagai implikasinya, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terus terakumulasi dan secara langsung menekan kesehatan DJS (dana jaminan sosial)," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan mendorong jajaran direksi untuk melakukan reaktivasi terhadap 58,32 juta jiwa peserta yang nonaktif.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stevanus Adrianto Passat mengatakan saat ini peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 284,6 juta jiwa atau 99,3 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia.

Namun, Stevanus mengungkapkan 58,32 juta jiwa di antaranya merupakan peserta nonaktif sehingga perlu dibenahi secara serius oleh jajaran direksi BPJS Kesehatan.

"Walaupun saat ini cakupan kepesertaan JKN sudah mencapai 284,6 juta jiwa, yaitu sebesar 99,3 persen dari jumlah penduduk, namun sebanyak 58,32 juta jiwa dari peserta tersebut statusnya masih tidak aktif," ungkap Stevanus dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Karenanya, Dewas meminta jajaran direksi BPJS Kesehatan untuk menyiapkan program reaktivasi kepesertaan. Adapun hal ini menjadi salah satu fokus utama dari rencana kerja dewan.

"Tentu ini harus ada upaya strategis dari kawan-kawan dari Direksi BPJS untuk upaya meningkatkan reaktivasi peserta dan memastikan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan," ujar Stevanus.

Ia menyampaikan pihaknya juga mendorong Direksi BPJS Kesehatan memperketat sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Hal tersebut perlu untuk mempermudah pengalihan status kepesertaan dan penguatan sistem notifikasi kepada peserta, yakni segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Dewas BPJS Kesehatan juga menegaskan pentingnya validasi dan integrasi data kepesertaan agar program JKN lebih tepat sasaran.

Selain itu, jajaran direksi BPJS Kesehatan juga diminta untuk memastikan perlindungan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satunya, memberikan kemudahan akses manfaat layanan JKN maksimal enam bulan bagi peserta yang terdampak PHK.

"Hari ini karena kami masih banyak melihat, masih banyak terdapat keluhan dari para pekerja yang mengalami PHK dan terkait kemudahan proses untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan melalui JKN," ungkap Stevanus.

[Gambas:Youtube]

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman akan mengecek langsung penurunan harga ayam hidup di tingkat peternak yang dilaporkan jatuh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP).

"Nanti aku cek," kata Amran saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).

Ia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan solusi jangka panjang untuk menstabilkan harga ayam hidup, yakni melalui pembangunan pabrik pakan untuk peternak kecil.

Pabrik itu juga akan digunakan untuk produksi DOC (day old chick) atau anak ayam umur sehari serta penyediaan vaksin hingga obat-obatan.

"Solusi permanennya adalah membangun pabrik-pabrik pakan dan DOC itu milik pemerintah," ujar Amran.

Sebelumnya, Persatuan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) mengeluhkan harga ayam hidup di kandang anjlok hingga Rp18 ribu per kilogram (kg). Angka tersebut jauh di bawah HAP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp25 ribu per kg.

[Gambas:Youtube]

Permindo juga mencatat Harga Pokok Produksi (HPP) ayam hidup saat ini mencapai Rp22 ribu per kg. Kenaikan HPP ini dipicu oleh meningkatnya harga pakan ternak.

Menganggapi itu, Amran menyatakan pemerintah akan memanggil pelaku usaha pakan jika ditemukan adanya kenaikan harga.

"Kami akan panggil. Tolong pabrik pakan jangan naikkan harga," ujarnya.

Adapun anggota Permindo Asep Saepudin mengaku bahwa harga ayam sudah turun dalam hingga Rp18.500 per kg dan terus merosot.

"Setiap hari bisa turun Rp500 hingga Rp1.000 per kg. HPP kita sudah Rp22 ribu per kg. Peternak sudah rugi Rp4.000 per kg dari produksinya," katanya kepada Detikcom, Sabtu lalu (4/4).

Asep juga menjelaskan harga pakan naik sekitar Rp200 per kg. Biaya pakan normalnya mencapai Rp8.500 per kg.

"Sebelumnya normal di Rp8.200-Rp8.500 per kg harga pakan, jadi yg beredar sekarang sudah naik Rp200," imbuhnya.

Ramadan bulan lalu, Asep menyebut permintaan cukup baik sehingga harga ayam normal di tingkat peternak. Namun, setelah Lebaran ternyata stok ayam tidak terserap, terlebih karena libur sekolah yang juga menyetop penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ramadan normal, informasi yang didapat setelah Idulfitri kondisi pasar yang belum normal dan program MBG belum berjalan sehingga terjadi penumpukan di stok... Terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang drop duluan harga berimbas ke Jawa Barat dan Banten," ujarnya.

Permindo berharap pemerintah turun tangan mengatasi masalah ini karena peternak telah mengalami kerugian.

"HPP kita sudah di Rp22 ribu, harapan kita sebagai peternak bisa jual kembali di harga Rp 24 ribu per kg," pungkasnya.

Komisi XI DPR merestui susunan baru Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam daftar tersebut, Friderica Widyasari Dewi ditunjuk menjadi Ketua DK OJK.

Restu tersebut diberikan setelah calon anggota mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar hari ini, Rabu (11/3).

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun mengungkapkan penunjukkan Anggota DK OJK ditetapkan secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan hal teknis dan profesionalitas.

"Musyawarah mufakat dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, seperti dikutip Detik.

Selain menunjuk Friderica sebagai Ketua, Komisi XI DPR juga sepakat menunjuk Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua DK OJK. Kemudian Hasan Fawzi, terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

Komisi XI juga menyetujui dua pejabat OJK lain yakni Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK dan Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Berikut susunan baru Dewan Komisioner OJK yang direstui Komisi XI DPR:

Ketua: Friderica Widyasari DewiWakil Ketua: Hernawan Bekti SasongkoKepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon: Hasan FawziKepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK: Dicky KartikoyonoKepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto: Adi BudiarsoKepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Dian Ediana RaeKepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun: Ogi PrastomiyonoKepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML): AgusmanKetua Dewan Audit: Sophia Issabella Watimena

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan lima nama Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan hari ini, Selasa (10/2/2026).

Pengesahan itu dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?” ujar Saan, yang dijawab dengan persetujuan para anggota dewan.

Saan melanjutkan, DPR RI akan segera melanjutkan prosesnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Untuk diketahui, lima anggota yang ditetapkan DPR hari ini terdiri dari dua unsur pekerja dan dua unsur pemberi kerja, serta satu tokoh masyarakat.

Penetapan mereka dilakukan seusai mengikuti uji penetapan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi IX DPR RI pada Senin (2/2/2026) dan Rabu (4/2/2026). Tes ini dilakukan kepada 10 calon anggota.

Pada Senin (2/2/2026), mereka diberikan waktu selama dua jam untuk menyusun makalah sesuai dengan tema yang diberikan. Kemudian, mereka mengambil nomor urut untuk mempresentasikan visi dan misi serta makalah mereka pada Rabu (4/2/2026).

Berikut Lima Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Periode 2026—2031:

1. Dedi Hardianto (Pekerja)
2. Ujang Romli (Pekerja)
3. Abdurrakhman Lahabato (Pemberi Kerja)
4. Sumarjono Saragih (Pemberi Kerja)
5. Alif Noeriyanto Rahman (Tokoh Masyarakat)

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun buka suara terkait kabar yang menyebut namanya masuk dalam bursa calon Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif.

Misbakhun mengaku belum mengetahui informasi mengenai masuknya nama dia ke dalam bursa pencalonan tersebut. Politisi Partai Golkar ini menekankan bahwa mandat utama yang diberikan partai kepadanya saat ini masih di parlemen.

“Saya belum tahu. Sampai saat ini tugas partai saya, saya adalah Ketua Komisi XI [DPR],” ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Ketika disinggung lebih jauh mengenai apakah sudah ada komunikasi dengan Panitia Seleksi (Pansel) OJK, Misbakhun kembali menekankan posisinya saat ini sebagai alat kelengkapan dewan yang ditugaskan oleh ketua umum partainya.

Lebih lanjut, saat ditanya mengenai kesiapannya jika kelak benar-benar mendapatkan penugasan untuk memimpin otoritas jasa keuangan, Misbakhun enggan memberikan spekulasi.

“Saya tidak berandai-andai,” tutupnya.

Adapun, isu mengenai sosok pengganti orang nomor satu di OJK ini mencuat seiring dengan dimulainya proses seleksi ketua definitif.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memastikan bahwa proses pembentukan Pansel untuk memilih Ketua OJK telah resmi dimulai pada hari ini, Senin (2/2/2026).

Purbaya menargetkan penetapan Ketua OJK definitif dapat dilakukan dalam kurun waktu satu hingga dua pekan ke depan demi menjaga kepastian kepemimpinan di tubuh otoritas.

“Ini pra-perantara, kita mesti cepat. Seminggu dua minggu harus ada Ketua OJK yang baru yang definitif,” kata Purbaya usai Rakornas di Sentul.

Adapun, saat ini posisi Ketua DK OJK diisi oleh Friderica Widyasari Dewi sebagai Pejabat Sementara (Pjs.), menyusul pengunduran diri Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara dari kursi pimpinan OJK.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial (bansos) bersifat dinamis dan terus mengalami pembaruan.

Hal itu disampaikan Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (27/1).

"Untuk 100 persen akurat rasanya tidak mungkin, karena setiap hari ada yang meninggal, ada yang lahir, menikah, pindah tempat tinggal, naik kelas, bahkan turun kelas," ujar Gus Ipul.

Ia menjelaskan, perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat membuat data penerima bansos harus terus diperbarui. Untuk itu, Kementerian Sosial secara berkala berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pemutakhiran DTSEN.

Dengan data yang terus diperbarui tersebut, Gus Ipul menyebut penerima bansos berpotensi berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi setiap keluarga.

"Sekarang sangat mungkin penerima manfaat itu berubah-ubah. Kuartal pertama dapat, kuartal kedua tidak, kuartal ketiga bisa dapat lagi. Semua tergantung kondisi sosial ekonomi masing-masing keluarga penerima manfaat," ucapnya.

Gus Ipul berharap keberadaan DTSEN dapat menyelesaikan persoalan tumpang tindih data yang selama ini sering terjadi dalam proses penyaluran bansos.

"Dengan data tunggal ini, kita harapkan intervensi pemerintah menjadi lebih terintegrasi dan ego sektoral bisa dikurangi karena semua menggunakan data yang sama," ujarnya.

Ia menambahkan, penyatuan data tersebut diharapkan dapat membuat penyaluran bansos dan berbagai program perlindungan sosial ke depan menjadi lebih tepat sasaran.