Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Frederica Widyasari Dewi mengatakan love scam atau modus penipuan berkedok asmara menjadi yang paling berkembang di Indonesia.

"Ada yang pernah kena love scam? Pura-pura punya pacar di online, padahal orangnya nggak ada. Ada nggak? Itu mulai banyak sekarang ya, hati-hati," ujarnya di acara Jogja Financial Forum, Jumat (22/5).

"Sepertinya punya hubungan, yang dikirim gambarnya cowok keren, cewek cantik, padahal itu semua editan AI. Kemudian kita merasa punya hubungan, dan kemudian dengan suka rela kita men-transfer. Itu hati-hati dan mulai banyak penipuan di media sosial," jelas Frederica.

OJK menyatakan per 22 November 2024 hingga 30 April 2026 pihaknya bersama Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 549.074 laporan penipuan.

"Ada yang bisa tebak nggak kira-kira jumlah kehilangan yang dilaporkan masyarakat Indonesia terkait scam dalam satu tahun terakhir? Yang sudah dilaporkan hilang itu Rp9,5 triliun," kata Friderica.

Dalam konteks ini, ia mengatakan terdapat lima modus scam yang banyak dilaporkan masyarakat. Secara berurutan penipuan terkait transaksi belanja, impersonation atau fake call, penipuan investasi, modus penipuan kerja, serta penipuan melalui media sosial.

"Kena scam jual beli online, ini penipuan transaksi belanja online. Laporannya masuk ke OJK, 76.724 orang yang kena scam penipuan online," papar Frederica.

Selanjutnya modus scam yang paling banyak digunakan lainnya adalah penipuan impersonation atau fake call sebanyak 44.889 laporan, kemudian penipuan investasi sebanyak 26.613 laporan, lalu ada modus penipuan kerja sebanyak 23.906 laporan, dan penipuan melalui media sosial menempati posisi kelima dengan total aduan sebanyak 20.394 laporan.

Frederica menegaskan pihaknya mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati agar tidak terjebak dalam tindak pidana penipuan dengan berbagai modus scam itu.

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031, Friderica Widyasari Dewi langsung memaparkan lima agenda prioritas strategis usai resmi mengucap sumpah jabatan di hadapan Mahkamah Agung. Perempuan yang akrab disapa Kiki ini menegaskan komitmen untuk membawa sektor jasa keuangan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama tim yang solid.

Menurut Kiki, prioritas utama kepemimpinannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika global yang menantang. Tok! Komisi XI DPR Setujui Friderica Widyasari Jadi Ketua OJK Baru

"Kami yakin dengan teamwork yang solid di ADK (Anggota Dewan Komisioner) OJK kita insyaallah bisa membawa sektor jasa keuangan kita untuk semakin maju ke depan, dan tentu saja yang pertama target kita adalah menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia ," kata Kiki dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Salah satu tantangan besar yang dihadapi jajaran baru ini adalah mengembalikan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Hal ini menjadi krusial setelah indeks saham domestik sempat mengalami guncangan akibat sentimen dari pengumuman indeks MSCI beberapa waktu lalu.

"Kemudian yang berikutnya adalah memulihkan kepercayaan publik. Ini terima kasih teman-teman media selalu mendampingi kita waktu saya dan Pak Hasan (Hasan Fawzi) di saat-saat critical pasar modal Indonesia, terima kasih. Tapi itu tetap menjadi agenda prioritas kita untuk menjaga, memulihkan kepercayaan publik ya terutama dari sisi pasar modal dan juga sektor yang lain," jelas Kiki.

Kiki menekankan pentingnya pengawasan terintegrasi untuk menghadapi fenomena konglomerasi keuangan dan produk hibrida. Selain itu, OJK akan mendorong pendalaman pasar agar kontribusi sektor keuangan terhadap ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada perbankan.

"Kita akan terus melakukan pendalaman pasar. Ini juga sangat penting, apalagi kalau kita ingin semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tentu saja kita nggak bisa cuman rely dari sektornya Pak Dian (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK), tapi bagaimana sektor-sektor keuangan lain juga terus tumbuh jadi bisa menjadi engine dari pertumbuhan," jelasnya.

Ratusan Mahasiswa Surabaya Ikuti Edukasi Asuransi yang Digelar BRI Insurance



OJK berkomitmen untuk tidak mengabaikan aspek perlindungan masyarakat. Penegakan hukum akan semakin digalakkan untuk menyelesaikan berbagai kasus di sektor keuangan melalui sinergi dengan berbagai lembaga terkait.

"Dan tentu saja kita akan terus melakukan penegakan hukum yang kita akan lebih giatkan lagi, kita galakkan lagi, bagaimana untuk kasus-kasus di sektor keuangan kita akan selesaikan, dan juga tentu saja kita akan melakukan terus sinergi dan kolaborasi," imbuhnya.

Sesaat setelah pelantikan, seluruh jajaran ADK OJK dijadwalkan langsung melakukan serah terima jabatan (sertijab) dan menggelar Rapat Dewan Komisioner (RDK) perdana untuk menetapkan langkah operasional sesuai amanat undang-undang.

"Kami harus kembali ke kantor, pertama kami melakukan serah terima, sertijab untuk ADK yang baru dilantik dengan yang sebelumnya. Kemudian kami juga harus melakukan rapat Dewan Komisioner yang pertama karena sesuai dengan mandat undang-undang setelah ADK dilantik kita harus melakukan RDK yang pertama untuk pelaksanaan tugas dan lain-lain," pungkas Kiki.

Daftar Pejabat OJK Periode 2026-2031:

Ketua: Friderica Widyasari Dewi

Wakil Ketua: Hernawan Bekti Sasongko

KE Pengawas Pasar Modal: Hasan Fawzi

KE Pengawas Perilaku Pelaku Usaha & Perlindungan Konsumen: Dicky Kartikoyono

KE Pengawas Inovasi Teknologi & Aset Kripto: Adi Budiarso

Anggota Ex-officio Bank Indonesia: Thomas A. M. Djiwandono

Anggota Ex-officio Kemenkeu: Juda Agung

Jakarta (ANTARA) - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati Friderica Widyasari Sari alias Kiki sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031.

Setelah melalui rapat internal, Komisi XI juga menyepakati Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua DK OJK.

"Diputuskan ada lima jabatan yang akan diisi, yaitu untuk Ketua Ibu Friderica Widyasari Dewi, kemudian untuk Wakil Ketua Bapak Hernawan Bekti Sasongko," ujar Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan ini, Komisi XI DPR RI juga menyepakati untuk memilih Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

Kemudian, juga menyepakati Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

Selanjutnya, menetapkan Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.

"Jadi ada lima yang sudah diputuskan l, dan mereka akan menjabat untuk periode 2026-2031," ujar Misbakhun.

Misbakhun mengatakan bahwa keputusan Komisi XI DPR RI ini, selanjutnya akan dibawa ke dalam Rapat Paripurna pada 12 Maret 2026, untuk diberikan persetujuan oleh anggota DPR RI.

Pihaknya memastikan bahwa keputusan ini ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat, dengan tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan teknis terkait kompetensi dan profesional.

"Musyawarah mufakat, dengan penuh kekeluargaan, tapi penuh dengan pertimbangan-pertimbangan teknis soal kompetensi dan profesional," ujar Misbakhun.

Pada Rabu (11/3) hari ini, Komisi XI DPR RI menyelenggarakan fit and proper test atau tes kelayakan dan kepatutan terhadap sebanyak 10 kandidat calon anggota DK OJK.

Adapun, sebanyak 10 kandidat itu, diantaranya Friderica Widyasari Dewi, Agus Sugiarto, Hernawan Bekti Sasongko, Ary Zulfikar, Hasan Fawzi, Darmansyah, Dicky Kartikoyono, Danu Febrianto, Adi Budiarso, serta Anton Daryono.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan alasannya mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Dewan Komisioner OJK di DPR.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu mengatakan keputusannya maju dalam seleksi tersebut didorong oleh rasa tanggung jawab untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di OJK yang sempat terjadi beberapa bulan terakhir.

“Karena saya terpanggil melihat kekosongan kepemimpinan di OJK beberapa bulan lalu dan kebetulan saya sudah di dalam, jadi saya merasa terpanggil untuk memimpin OJK, menahkodai OJK di saat-saat yang tidak mudah seperti saat ini,” kata Kiki usai mengikuti uji kelayakan di DPR, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Ia berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak agar dapat melanjutkan upaya penguatan sektor jasa keuangan di Indonesia.

“Itu mohon dukungannya semua pihak. Kami memberikan yang terbaik saja,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam pemaparannya di depan Komisi XI DPR RI, Kiki menyatakan telah menyiapkan delapan kebijakan prioritas untuk memperkuat sektor jasa keuangan di tengah berbagai tantangan global, domestik, hingga internal lembaga.

Delapan kebijakan strategis tersebut meliputi menjaga stabilitas sektor keuangan, memulihkan kepercayaan publik, serta mendorong sektor jasa keuangan agar lebih kontributif terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memperkuat pengawasan terintegrasi dan mempercepat pendalaman pasar keuangan.

Kebijakan lainnya mencakup penguatan perlindungan konsumen dan masyarakat, penguatan kelembagaan serta kapasitas internal OJK, serta peningkatan sinergi dengan kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan.

“Itu semua tujuannya adalah untuk sektor jasa keuangan yang stabil, terpercaya, inklusif, dan kontributif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk Friderica Widyasari Dewi atau Kiki Widyasari sebagai anggota Dewan Komisioner pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. Penunjukan tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan lembaga setelah pimpinan sebelumnya mengundurkan diri.

"Penunjukan anggota dewan komisioner pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam siaran pers, Sabtu (31/1/2026).

Penetapan tersebut diputuskan dalam rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar Sabtu (31/1/2026) dan berlaku efektif sejak tanggal yang sama. Kiki menggantikan Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara yang mengundurkan diri sehari sebelumnya.

Pengunduran diri pimpinan OJK itu disebut sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan menyusul penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua hari terakhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Selain menunjuk Kiki Widyasari, OJK juga menetapkan Hasan Fawzi sebagai anggota Dewan Komisioner pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, menggantikan Inarno Djajadi yang mengundurkan diri pada hari yang sama.

OJK menegaskan tetap melakukan penajaman kebijakan, program kerja, dan agenda strategis guna merespons dinamika sektor jasa keuangan, serta memastikan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan layanan kepada masyarakat berjalan optimal.

Profil Kiki Widyasari

Friderica Widyasari Dewi lahir di Cepu, Jawa Tengah, pada 28 November 1975. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada pada 2001 dan meraih gelar Master of Business Administration dari California State University, Amerika Serikat, pada 2004.

Karier profesionalnya di sektor pasar modal dimulai di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2005 hingga menjabat Direktur Pengembangan BEI periode 2009–2015. Ia kemudian bergabung dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Direktur Keuangan pada 2015–2016 dan menjabat Direktur Utama KSEI periode 2016–2019.

Kiki selanjutnya memimpin PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai Direktur Utama pada 2020–2022. Setelah lolos uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR RI, ia terpilih sebagai anggota Dewan Komisioner OJK periode 2022–2027.

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Kiki juga mengemban tugas sebagai Koordinator Dewan Pembina Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) serta Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) sejak 2023.

Pada tahun yang sama, ia juga menjadi anggota Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Perannya menempatkan Kiki sebagai salah satu figur kunci dalam penguatan pelindungan konsumen jasa keuangan.

Di luar kariernya di sektor keuangan, Kiki Widyasari merupakan istri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol. Eddy Hartono. Pasangan ini dikenal sama-sama berkiprah sebagai pelayan publik di bidang keamanan negara dan stabilitas sistem keuangan.

Fakta lain yang kerap menarik perhatian publik, Kiki pernah meniti karier di dunia hiburan. Ia tercatat sebagai pemenang Diajeng Yogyakarta 1994 dan Puteri Ayu Yogyakarta 1995, serta pernah membintangi sejumlah sinetron populer seperti Panji Manusia Millenium dan Angling Dharma pada era 1990-an.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menunjuk Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) guna menjamin kesinambungan kepemimpinan serta kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan . Penunjukan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta, Jumat (31/1/2026), dan berlaku efektif pada tanggal yang sama.

Dalam keputusan tersebut, Friderica Widyasari Dewi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Pejabat BEI dan OJK Kompak Mengundurkan Diri, Banggar DPR: Mundur Saja Tak Cukup



Sementara itu Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

OJK menjelaskan bahwa penunjukan pejabat pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"OJK akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja, serta agenda strategis guna merespons berbagai perkembangan di sektor keuangan," demikian pernyataan resmi OJK, Sabtu (31/1/2026).

Selain itu OJK memastikan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta layanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal, demi menjaga stabilitas sektor keuangan nasional dan memperkuat pelindungan konsumen.

Keputusan jabatan Pejabat Pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Selain itu, OJK juga menetapkan Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, memastikan OJK menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta pelindungan konsumen dan masyarakat.

Ismail mengatakan penunjukan Anggota Dewan Komisioner Pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Keputusan jabatan Pejabat Pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026.

OJK menegaskan akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan.

OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.

Sebelumnya, pada Jumat sekitar pukul 18.30 WIB, OJK menyatakan bahwa Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

Selain itu, pada waktu sama, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) IB Aditya Jayaantara juga menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

Lalu, sekitar pukul 21.15 WIB, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara turut menyatakan pengunduran diri dari jabatannya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Keputusan jabatan Pejabat Pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Friderica Widyasari Dewi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Selain itu, OJK juga menetapkan Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, memastikan OJK menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta pelindungan konsumen dan masyarakat.

Ismail mengatakan penunjukan Anggota Dewan Komisioner Pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Keputusan jabatan Pejabat Pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026.

OJK menegaskan akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan.

OJK juga memastikan bahwa koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan maupun layanan kepada masyarakat tetap dilakukan secara optimal untuk terus menjaga stabilitas sektor keuangan dan memperkuat pelindungan konsumen.

Sebelumnya, pada Jumat sekitar pukul 18.30 WIB, OJK menyatakan bahwa Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

Selain itu, pada waktu sama, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) IB Aditya Jayaantara juga menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

Lalu, sekitar pukul 21.15 WIB, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara turut menyatakan pengunduran diri dari jabatannya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap jenis penipuan digital yang memanfaatkan psikologi korban melalui hubungan asmara (love scam) yang kian mengganas di tingkat global.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi Friderica menekankan, modus penipuan yang paling marak di Indonesia antara lain penipuan belanja online, investasi bodong, impersonation, penipuan kerja, hingga penipuan melalui media sosial.

Di tingkat global, love scam menjadi salah satu modus yang paling menonjol.

"Satu hal yang menjadi penting, khusus, adalah maraknya love scam," ujar Friderica saat acara Penyerahan Dana Masyarakat Korban Scam yang Berhasil Diselamatkan Melalui Sinergi dan Kolaborasi Indonesia Anti Scam Centre (IASC) di Jakarta, Rabu (21/01)

"Love scam itu sudah menjadi satu yang utama di negara-negara lain. Jadi mungkin juga ini harus kita antisipasi juga," tambahnya.

Laporan IASC menunjukkan penipuan digital paling banyak terjadi di Jawa, dengan provinsi seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten sebagai wilayah dengan jumlah laporan tertinggi.

Ia menjelaskan, sejak IASC beroperasi, OJK telah menerima sekitar 432 ribu laporan masyarakat terkait dugaan penipuan. Dari laporan tersebut, tercatat 721 ribu rekening terindikasi terkait aktivitas scam, dengan sekitar 397 ribu rekening di antaranya telah diblokir. Modus penipuan ini diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp9 triliun.

Menurut Friderica, total dana masyarakat yang berhasil diblokir mencapai lebih dari Rp400 miliar. Namun, pada tahap awal, dana yang telah melalui proses hukum dan administrasi secara clean and clear baru sebesar Rp161 miliar.

"Sebetulnya dana yang bisa kita blokir adalah 400 miliar rupiah namun hari ini yang bisa kita kembalikan clean and clear Rp161 (miliar)," ujarnya.

Friderica menekankan, kecepatan pelaporan menjadi kunci keberhasilan pengembalian dana. Korban yang melapor cepat berpeluang mendapatkan pengembalian hingga 100 persen, sedangkan keterlambatan membuat dana berpindah ke berbagai kanal, termasuk belanja online, e-wallet, dan kripto.

"Yang orang lapornya cepat, dana itu dikembalikan 100 persen. Namun kalau lama ya itu sudah kemana-mana karena itu nggak cuman muter-muter di sektor perbankan, tapi masuk ke sisa pembayaran. Masuk ke misalnya belanja online, masuk ke kripto, dan lain-lain," pungkasnya.

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, rancangan peraturan OJK (POJK) terkait aktivitas financial influencer (finfluencer) atau influencer keuangan telah memasuki tahap final. 

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, penerbitan POJK tersebut sempat melambat karena adanya dinamika baru dalam pembahasan.

“Finfluencer kita udah tahap final sih. Memang agak mulur ya kemarin karena ada perkembangan-perkembangan yang cukup menarik,” kata Friderica saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, dikutip, Selasa (9/12/2025).

Kiki, sapaan akrab Friderica, menambahkan, OJK tidak mungkin merampungkannya pada tahun ini.

“Mungkin tahun depan, tapi tidak mungkin tahun ini,” ucapnya.

Dia menuturkan, ketentuan final belum mencakup kewajiban sertifikasi untuk para finfluencer. 

Menurutnya, regulasi awal akan difokuskan pada aspek transparansi agar industri memiliki pedoman dasar sebelum melangkah ke tahapan berikutnya.

“Jadi kita pertama mungkin belum sertifikasi dulu. Karena kan memang ini sesuatu yang baru. Tapi pada intinya, finfluencer itu harus terbuka,” ujarnya.

OJK ingin memastikan para finfluencer bersikap jujur ketika bekerja sama dengan perusahaan jasa keuangan. Dalam rancangan aturan tersebut, finfluencer diwajibkan mengungkapkan apabila mereka menerima kompensasi.

“Ketika mereka melakukan endorse produk, jangan dibilang saya menggunakan ini, padahal sebenarnya dibayar,” kata dia. 

Dia juga menilai regulasi ini diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman publik terhadap testimoni finfluencer yang tampak sebagai pengalaman pribadi. 

Menurutnya, kehadiran aturan ini akan mempertegas kewajiban finfluencer dalam mendeklarasikan bentuk kemitraan mereka dengan industri jasa keuangan. 

“Kita harus minta mereka mendeclare apakah mereka itu memang dibayar ketika ada orang masuk karena rekomendasi mereka dan seterusnya,” tuturnya.

Editor: Aditya Pratama

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan aset industri keuangan syariah naik 11,3 persen year on year (tahunan) menjadi sekitar Rp3.050 triliun, dengan rincian perbankan Rp975,9 triliun, pasar modal Rp1.896,2 triliun, dan industri keuangan nonbank Rp178,7 triliun.

“Total aset industri keuangan syariah meningkat 11,3 persen year on year, menjadi sebesar Rp3.050 triliun. Ini tentu saja didukung oleh stabilitas kinerja sektor keuangan kita,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) yang digelar di Jakarta, Kamis.

Adapun total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) per Desember 2024 mencapai Rp2.883,67 triliun, dikutip dari snapshot perbankan syariah yang dirilis oleh OJK.

Kiki, sapaan akrab Friderica, menyampaikan bahwa yang saat ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah meningkatkan inklusi dan literasi masyarakat. Tingkat literasi keuangan nasional masyarakat saat ini mencapai 66,46 persen pada 2025.

Akan tetapi, lanjut dia, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat berada di angka 43,42 persen. Selain itu, rendahnya inklusi keuangan syariah juga menuai sorotan Kiki.

“Kenapa kami mendorong inklusi keuangan? Berdasarkan studi OECD, semakin tinggi tingkat literasi dan inklusi masyarakat di suatu negara, itu semakin tinggi tingkat kesejahteraannya,” tutur Kiki.

Oleh karena itu, ia menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Adapun upaya OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, yakni melalui penguatan literasi berbasis kolaborasi, peningkatan inovasi dan teknologi, pengembangan produk, serta peningkatan peran seluruh pemangku kepentingan.

“Ini tidak akan mungkin tanpa komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi,” ucap Kiki.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025