Bisnis.com, JAKARTA — Pembukaan kembali Selat Hormuz yang mendorong penurunan harga minyak dunia dinilai belum mampu menjadi katalis pemulihan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, semester II/2026 lebih tepat dipandang sebagai fase stabilisasi dibandingkan pemulihan penuh bagi industri tekstil. Pembukaan kembali Selat Hormuz memang meredakan salah satu sumber tekanan terbesar terhadap biaya produksi.

Normalisasi jalur pelayaran di Selat Hormuz juga mendorong penurunan harga minyak dunia sehingga membuka peluang turunnya biaya produksi industri tekstil. Saat gangguan pasokan energi terjadi, hargaparaxylenesebagai bahan baku utamapolyestersempat melonjak sekitar 40% sehingga menggerus margin pelaku usaha.

Dengan membaiknya pasokan energi global, tekanan biaya tersebut diperkirakan mulai mereda. Namun, manfaatnya tidak akan langsung dirasakan industri.

"Membaiknya kondisi energi global tidak serta-merta membalikkan keadaan industri tekstil nasional karena sebagian besar tantangan yang dihadapi bersifat struktural," ujarnya kepadaBisnis, Jumat (19/6/2026).

Terkait alasannya, Yusuf menyebut tiga indikator yang menjadi perhatian.Pertamaadalah biaya produksi.

Ketika disrupsi terjadi, hargaparaxylenesebagai bahan baku utamapolyestersempat melonjak sekitar 40% dalam waktu singkat sehingga menekan margin industri. Dengan normalisasi pasokan energi, tekanan biaya ini berpotensi berkurang secara bertahap.

Kedua, tingkat utilisasi industri TPT yang masih rendah. Sejumlah produsenpolyester, kata Yusuf, masih beroperasi di bawah 40% kapasitas, mencerminkan bahwa industri belum mampu memanfaatkan kapasitas produksi secara optimal.

Ketigayaitu derasnya arus impor yang masih menjadi ancaman bagi industri tekstil domestik. Produk tekstil dari negara-negara yang menghadapi hambatan masuk ke pasar Amerika Serikat akibat perang dagang diperkirakan akan dialihkan ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Situasi ini diperburuk oleh dugaan praktiktransshipmentyang membuat produk impor semakin sulit bersaing secara sehat," tegasnya.

Di sisi logistik, Yusuf mengakui pembukaan kembali Selat Hormuz membantu menurunkan premi risiko pengiriman, biaya bahan bakar kapal, serta premi asuransi kargo. Namun, dampaknya terhadap industri tekstil Indonesia dinilai relatif terbatas karena jalur tersebut bukan rute utama ekspor tekstil ke Amerika Serikat maupun Eropa.

"Manfaat yang diterima industri tekstil lebih bersifat tidak langsung melalui penurunan biaya energi dan biaya transportasi secara umum," katanya.

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah masih menggerus potensi penghematan biaya produksi. Yusuf menjelaskan banyak kebutuhan industri tekstil, mulai dari kapas, sebagian bahan petrokimia, hingga mesin produksi, masih bergantung pada impor sehingga depresiasi rupiah membuat biaya dalam negeri tetap tinggi.

Oleh karena itu, dia berpendapat, prospek industri tekstil ke depan lebih ditentukan oleh kemampuan memperluas akses pasar ekspor dibandingkan sekadar turunnya harga energi. Peluang memperoleh fasilitas tarif nol persen untuk sejumlah produk tekstil Indonesia ke pasar Amerika Serikat dinilai akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan produksi dan investasi.

Kendati demikian, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila industri mampu meningkatkan kapasitas produksi dan pemerintah berhasil mengendalikan tekanan impor di pasar domestik.

Untuk itu, Yusuf menilai pemerintah perlu memanfaatkan momentum penurunan harga energi dengan memperkuat pengawasan impor dan praktik transshipment, mempercepat pengembangan industri petrokimia domestik, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta meningkatkan efisiensi logistik.

"Langkah-langkah tersebut akan memberikan dampak yang jauh lebih permanen dibandingkan sekadar menikmati penurunan harga energi yang sifatnya sementara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional menghadapi tekanan baru akibat lonjakan harga bahan baku yang dipicu konflik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak dunia ke level sekitar US$110 per barel turut mendorong naiknya harga bahan baku utama polyester, yakni paraxylene.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengemukakan harga paraxylene saat ini telah mencapai US$1.300 per ton atau melonjak sekitar 40% dalam dua pekan terakhir.

Meski demikian, kenaikan harga tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh industri hilir. Menurutnya, efek berantai (domino effect) akan berlangsung secara bertahap dalam beberapa pekan ke depan.

“Dalam satu minggu ke depan, kenaikan harga ini akan terdistribusi ke produsen kain, dan dua minggu berikutnya akan berdampak ke sektor pakaian jadi,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Dia menambahkan, sektor ritel juga akan mengalami penyesuaian harga. Kenaikan harga produk jadi di tingkat ritel diperkirakan mencapai sekitar 10%.

Dari sisi permintaan, APSyFI menilai kondisi pasar masih relatif stabil, bahkan menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini didorong oleh kenaikan harga bahan baku impor yang membuat produk lokal menjadi lebih kompetitif.

“Hingga saat ini bahan baku untuk polyester maupun rayon yang diproduksi di dalam negeri belum ada kendala, barangnya ada, harganya yang tinggi," sebut Redma.

Kendati demikian, tingkat utilisasi industri masih tergolong rendah. Utilisasi produsen polyester tercatat di bawah 40%, sementara produsen rayon berada di kisaran 70%.

Menurut Redma, belum optimalnya utilisasi tersebut dipengaruhi oleh praktik perdagangan yang dinilai tidak adil di pasar domestik. Sejumlah produsen bahkan memilih tidak kembali beroperasi.

“Produsen yang masih bertahan saat ini hanya melayani konsumen loyal. Sementara pengguna bahan baku impor tidak menjadi prioritas,” ujarnya.

Ancaman Deindustrialisasi

Di sisi lain, Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) menilai penutupan puluhan pabrik dalam tiga tahun terakhir menjadi indikasi terjadinya deindustrialisasi dini di sektor TPT.

Direktur Eksekutif KAHMI Tekstil Agus Riyanto menyebutkan lonjakan impor menjadi salah satu faktor utama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor produk benang meningkat hingga 84% dalam lima tahun terakhir, sedangkan kain naik sekitar 50%.

“Ini yang menjadi biang kerok terjadinya deindustrialisasi, padahal izin impornya sebagian besar ada di tangan pemerintah, di sini sudah jelas bahwa program substitusi impor yang digembar-gemborkan sudah gagal total," tegasnya.

Menurut Agus, tanpa adanya konflik geopolitik, industri tekstil sudah salah urus sejak awal. Pemerintah, katanya, lebih memprioritaskan bahan baku impor dan menutup mata akan banyaknya produsen serupa yang gulung tikar.

Dia menambahkan, persoalan struktural tersebut tidak hanya terjadi di industri tekstil, tetapi juga merambah sektor manufaktur lainnya. Di tengah klaim pertumbuhan industri, kontribusi manufaktur terhadap perekonomian disebut masih berada di kisaran 18%, di bawah target pemerintah sebesar 20,8%.

KAHMI Tekstil pun mendorong adanya langkah tegas dari pemerintah untuk membenahi tata kelola industri, termasuk memastikan perlindungan terhadap pasar domestik guna mencegah deindustrialisasi lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Benang dan Filamen Indonesia (APSyFI) memperingatkan tekanan berat yang tengah dihadapi industri tekstil akibat lonjakan harga bahan baku utama dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan ini dinilai berpotensi menekan utilisasi produksi di sektor hulu hingga hilir.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Benang dan Filamen Indonesia, Redma Gita Wirawasta, mengatakan bahwa kenaikan signifikan terjadi pada sejumlah komponen bahan baku utama seperti paraxylene (PX), purified terephthalic acid (PTA), dan monoethylene glycol (MEG). Dampaknya, harga produk berbasis polyester ikut terdorong naik.

Menurut dia, kenaikan harga bahan baku polyester bahkan mencapai sekitar 40%, sementara untuk rayon relatif lebih terkendali karena hanya dipengaruhi kenaikan salah satu komponen saja.

“Harga PX, PT dan MEG-nya sudah naik 40%, jadi untuk polyester juga naik sekitar 40%,” ujar Redma kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Selain faktor harga bahan baku, tekanan juga datang dari sisi logistik. Biaya pengiriman, khususnya asuransi, mengalami peningkatan yang turut memperberat beban industri. Kondisi ini mempersempit ruang bagi pelaku usaha untuk menjaga efisiensi biaya produksi.

Di sisi pasokan, APSyFI menyebut ketersediaan bahan baku masih relatif aman hingga April 2026. Hal ini tidak terlepas dari jaminan suplai dari Pertamina, khususnya untuk bahan baku PX yang menjadi komponen penting dalam produksi polyester.

Meski demikian, tekanan harga dinilai akan berdampak langsung pada pasar. Tidak semua pelaku industri mampu menyerap kenaikan biaya tersebut, sehingga berpotensi memicu penurunan tingkat produksi dalam waktu dekat.

“Tetapi market tidak semuanya mampu menghadapi kenaikan harganya, jadi sepertinya akan ada penurunan utilisasi produksi lagi,” tuturnya.

Untuk meredam dampak yang lebih dalam, pelaku industri berharap adanya kepastian pasokan bahan baku ke depan. Keberlanjutan suplai dinilai menjadi faktor krusial untuk menjaga stabilitas produksi di tengah tekanan biaya yang meningkat.

APSyFI juga mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan kebijakan guna meringankan beban industri, khususnya melalui insentif fiskal pada bahan baku dalam negeri.

“Untuk menurunkan beban, pemerintah bisa berikan insentif pemotongan PPN atau PPN DTP untuk bahan baku yang origin Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan adanya kenaikan harga bahan baku poliester yang berasal dari turunan minyak bumi sebagai imbas dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran di Timur Tengah.

Government Relations API, Geraldi Halomoan menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan baku poliester yang mencakup paraxylene (PX), polyethylene terephthalate (PET) hingga monoethylene glycol (MEG) itu diiringi kebutuhan yang tinggi di dalam negeri.

Pasalnya, dia menyebut produk pakaian di Tanah Air didominasi oleh campuran antara poliester dengan kapas maupun rayon.

“Dengan adanya perang di Timur Tengah ini seluruh pelaku usaha TPT itu waspada. Karena berdampak secara langsung yaitu bahan baku,” kata Geraldi saat ditemui usai rapat di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa kekhawatiran pelaku usaha tekstil juga timbul dari sisi kenaikan biaya logistik.

Menurutnya, ancaman krisis energi seperti bahan bakar minyak akibat situasi perang ini dapat berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil di Tanah Air.