Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka peluang untuk menyalurkan baju impor ilegal kepada para korban bencana.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto soal opsi penindakan terhadap pakaian impor ilegal yang disita hari ini, Kamis (11/12).

"Itu yang nanti bisa salah satunya. Karena kan kalau sesuai ketentuan, barang hasil penindakan itu akan menjadi barang milik negara," jawab Nirwala usai konferensi pers di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta Timur.

Ia lalu menyampaikan ketentuan tindak lanjut penindakan pakaian impor ilegal terbagi menjadi tiga opsi, yaitu memusnahkan barang, menghibahkan barang dengan tujuan tertentu atau melelang barang ilegal itu.

Meski begitu, ia menegaskan keputusan opsi tersebut ditentukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu.

"Tinggal nanti pemerintah putuskannya yang mana. Nanti dari teman-teman dari Dirjen Kekayaan Negara yang akan memutuskan," jelasnya.

Hari ini, DJBC menggagalkan masuknya barang impor ilegal melalui tiga kontainer dan dua truk. Nirwala mengatakan penindakan tersebut dilakukan di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta dan di ruas Tol Palembang-Lampung.

"Penindakan ini menyasar tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada hari Rabu 10 Desember 2025 serta dua truk bermuatan balpres di ruas Tol Palembang-Lampung pada hari Rabu 3 Desember 2025," ujar Nirwala dalam konferensi pers.

Rugi. Habis itu masih beri makan orang yang ditahan. Rugi besar kita. Jadi, mau kami ubah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memilih untuk mencacah ulang pakaian dan tas bekas (balpres) impor ilegal dan menjual sebagiannya ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam taklimat media, di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat, Purbaya mengatakan cara pemusnahan baju impor ilegal selama ini tidak memberikan keuntungan bagi negara, justru membuat pemerintah mengeluarkan biaya.

Menurut Purbaya, untuk satu kontainer yang membawa balpres ilegal untuk dimusnahkan, biaya yang dikeluarkan oleh pihaknya mencapai Rp12 juta.

“Rugi. Habis itu masih beri makan orang yang ditahan. Rugi besar kita. Jadi, mau kami ubah,” kata Purbaya.

Dalam mencari alternatif pengelolaan baju impor ilegal, Purbaya berkoordinasi dengan Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia (AGTI). Salah satu cara yang direkomendasikan adalah mencacah ulang produk balpres ilegal terkait.

Purbaya pun menyebut solusi itu telah mendapat restu dari Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi kami bertemu dengan AGTI, menawarkan bisa nggak mereka cacah ulang balpres itu. Nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah,” ujar Menkeu.

Bendahara negara mengatakan sudah ada pengusaha dari AGTI yang siap menjalankan mandat tersebut. Dia akan berdiskusi dengan AGTI pada pekan depan agar rencananya itu bisa segera dieksekusi.

“Itu bisa dipakai untuk bahan baku industri kan, dalam bentuk benang dan lain-lain. Nanti UMKM akan bisa memakai sebagian bahan dengan biaya yang lebih murah,” katanya lagi.

Purbaya mengaku juga sudah berkoordinasi dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman terkait distribusi hasil pencacahan baju impor ilegal untuk UMKM.

“Beliau setuju dengan kerja sama seperti ini. Nanti distribusi UMKM-nya lewat Menteri UMKM,” ujar Purbaya.

Purbaya sebelumnya beraudiensi dengan AGTI pada 4 November 2025. Dalam pertemuan itu, AGTI menyampaikan pengembangan solusi berbasis daur ulang poliester agar industri garmen dan tekstil nasional tetap kompetitif dan ramah lingkungan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, seluruh pakaian bekas impor ilegal hasil penyelundupan tetap dimusnahkan sesuai prosedur. Ia membantah isu yang menyebut pemerintah menahan atau menunda pemusnahan sebagian barang sitaan.

"Kecurigaan untuk tidak dimusnahkan itu tidak benar. Karena hari ini, jadi pemusnahan itu tidak hanya di sini, ada di beberapa tempat, salah satunya adalah di Bogor ini. Ini yang hari ini adalah 500 balpres, dan totalnya sudah 16.591 ya," kata Budi dalam pemusnahan pakaian bekas di PT Prasadha Pamunah Limbah di Kabupaten Bogor, Jumat (14/11/2025).

Prosesnya berjalan simultan di berbagai lokasi karena volume barang yang disita sangat besar. Budi menegaskan seluruh prosedur mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk tindakan pidana pada pelaku penyelundupan.

"Jadi memang prosesnya berlanjut. Jadi kalau sesuai Permendag kan kita pemusnahan atau re-ekspor, ya kemudian juga melibatkan sanksi administrasi. Tetapi proses pidana dan seterusnya itu akan proses lebih lanjut, nanti akan diteruskan oleh teman-teman dari K/L yang berwenang untuk itu," ujarnya.

Artinya pemerintah tak hanya berhenti pada penutupan usaha para distributor yang terlibat. Langkah hukum juga dipastikan berjalan.

"Jadi kita sekarang ini menindaklanjuti Permendag bahwa pelanggaran ini sanksinya adalah sanksi administrasi, bisa ditutup perusahaannya, dan yang kedua melakukan re-ekspor atau pemusnahan barang-barang yang telah diimpor," tegasnya.

Seluruh proses penindakan terhadap penyelundupan thrifting tetap berjalan hingga tuntas. Budi pun menjelaskan alasan pemusnahan tidak dilakukan di Bandung, lokasi temuan awal.

"Barang-barangnya ditemukannya di Bandung, ada 11 gudang. Kemudian pemusnahan ada di beberapa tempat, termasuk di sini. Kenapa tidak di Bandung? Ya kebetulan di sini juga banyak perusahaan pemusnahan. Kita ingin cepat proses pemusnaannya," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengungkap modus importir memasukkan tekstil dan pakaian jadi asal China. Barang-barang tersebut masuk ke Indonesia tanpa label maupun merek, lalu setelah tiba di dalam negeri baru dipasangi merek baru oleh importir lokal.

"Ini tuh praktik yang sering kita temui. Jadi banyak barang-barang pakaian baru dari China masuk Indonesia tanpa brand (label merek), kemudian importir di sini memasang brand di situ," ungkap Danang kepada CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

Menurut Danang, praktik tersebut bukan fenomena baru. API sudah mendeteksi dan melaporkan hal itu sejak lama, termasuk kepada Kementerian Koperasi dan UKM saat masih dijabat Teten Masduki.

"Ya, itu kan sudah kita laporkan sebenarnya ke Menteri Koperasi UKM ya waktu jaman masih mas Teten ya sebenarnya sudah kita laporkan," katanya.

Ia menjelaskan, modus barang tanpa label itu membuat asal-usul produk menjadi tidak terlacak.

"Made in China kan tidak selalu ada di label, kalau 'made in' itu kan sangat jarang ya. Kalau praktik-praktik seperti itu kan mereka tidak mencantumkan nama merek asal negara, tidak mencantumkan. Nah salahnya di situ, sehingga kita juga tidak bisa melacak ini merek China dari mana, area mana, provinsi mana," tutur dia.

API menilai praktik tersebut semakin mengganggu industri tekstil nasional. Barang-barang itu bukan hanya pakaian bekas, tapi juga pakaian baru yang masuk ke Indonesia dengan berbagai modus, termasuk tanpa label berbahasa Indonesia dan tanpa keterangan asal negara produsen.

"Iya ini keluhan besar kita di situ ya, yang meresahkan bukan hanya pakaian impor ilegal, barang-barang bekas ya, baju bekas ya, tapi justru yang mulai marak terjadi itu memang baju atau tekstil garmen yang baru gitu," ujar Danang.

Praktik tersebut, lanjutnya, sudah berlangsung sekitar tiga tahun terakhir tanpa tindak lanjut yang jelas dari pemerintah.

"Nah yang baru ini modusnya selalu begitu, tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia, tidak mencantumkan asal negara produsennya, dan ini sudah hampir 3 tahun terakhir ya. Kita sudah sampaikan juga ke pengawas ya seperti Menperin (Menteri Perindustrian) atau Menkop UKM waktu jaman mas Teten Masduki. Cuman tindak lanjutnya memang kita belum tahu, apakah ada upaya keras terkait dengan penindakan penegakan hukum atau mengidentifikasi siapa importirnya," jelasnya.

Ketika ditanya soal status legalitas barang-barang tanpa label merek tersebut, Danang menyebut situasinya abu-abu. Hal itu karena pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 sebelumnya memang masih memperbolehkan impor pakaian jadi baru.

"Kan diatur di Permendag 8/2024 bahwa importasi baju baru bisa dilakukan. Jadi itulah yang... apakah kita itu bisa sebut itu legal atau illegal, gimana ya kita menjawabnya ya, kalau pemerintah mengizinkan kan berarti legal," ujarnya.

Namun kebijakan tersebut dinilai berdampak besar pada daya saing industri dalam negeri.

"Itu sudah terbukti sangat menggerus, mengingat juga kemudian kita lihat hampir sebesar 58 atau 60-an perusahaan tekstil garmen jatuh dalam 3-4 tahun terakhir kan, salah satu penyebabnya adalah liberalisasi impor itu yang dilakukan melalui berbagai kebijakan ya, termasuk misalnya Permendag 8/2024 itu," tegas Danang.

Selain lewat jalur legal, impor pakaian baru tanpa label juga kerap dilakukan secara ilegal melalui cara penyelundupan halus.

"Secara ilegal ini bukan hanya baju bekas ya, tapi baju baru juga masuk secara ilegal, karena modusnya melalui misalnya importasi borongan atau mixed container. Importasi borongan ini kan terdiri dari berbagai jenis produk, berbagai jenis HS code, yang akhirnya kemudian pengawas kita di pelabuhan, di bea cukai misalnya tidak bisa mengidentifikasi dengan jelas di dalam container yang campur itu ada baju baru, ada elektronik, ada household, ada peralatan-peralatan lain yang digabung ke situ kan," katanya.

API berharap pemerintah segera memperbaiki aturan agar celah semacam itu tertutup. "Sehingga, kita sih berharap dia peraturannya diperbaiki," ucap Danang.

Sebagai bentuk pengetatan, pemerintah saat ini memang telah menerbitkan Permendag Nomor 17 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, revisi dari Permendag 8/2024, yang memperketat impor produk barang jadi. Namun, peraturan tersebut baru akan berlaku satu tahun setelah diterbitkan.

"Pada bulan Agustus 2025 kan pemerintah sudah melahirkan peraturan pengganti, Permendag 17/2025, di mana Permendag 17/2025 itu mulai mengetatkan lagi importasi produk barang yang sudah jadi. Tapi baru berlaku 1 tahun setelah itu dikeluarkan, dari Agustus, ya berarti Agustus tahun depan," pungkasnya.