JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tengah menyiapkan langkah antisipasi menjaga kualitas udara saat musim kemarau di wilayah Jakarta. Salah satunya dengan memasang alat operasi modifikasi cuaca (OMC) di sejumlah gedung tinggi di Ibu Kota.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan, teknologi itu disiapkan sebagai langkah intervensi ketika Jakarta mengalami periode panjang tanpa hujan yang berpotensi menurunkan kualitas udara.

“Di gedung-gedung tinggi di Jakarta ini BMKG bekerja sama juga dengan BPBD DKI Jakarta dengan banyak pihak, kita memasang semacam ground-based generator. Jadi ketika Jakarta dua minggu, tiga minggu tidak ada hujan sama sekali itu kan kualitas udaranya akan menurun,” kata Teuku di Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Minggu (24/5/2026).

Teuku menjelaskan, alat tersebut akan digunakan untuk melepaskan bahan semai berupa uap air maupun flare khusus saat terdapat potensi awan. Tujuannya, agar hujan dapat turun guna membantu memperbaiki kualitas udara Jakarta.

“Jadi kita akan melepaskan bahan semai apakah itu uap air ataukah flare khusus untuk apabila ada awan dia dapat menghujankan sehingga Jakarta dapat dalam kondisi kualitas udara yang lebih baik,” ujarnya.

Meski demikian, Teuku belum memerinci jumlah maupun lokasi gedung yang telah dipasangi perangkat tersebut. Ia mengatakan detail terkait pemasangan generator akan disampaikan kemudian.

“Kalau detailnya nanti mungkin saya sampaikan,” imbuhnya.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi BMKG menghadapi musim kemarau dan super El Nino 2026 yang diperkirakan lebih kering di sejumlah wilayah Indonesia.

BMKG juga memperkuat operasi modifikasi cuaca di berbagai daerah untuk mengantisipasi dampak El Nino, mulai dari menjaga tampungan air hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani mengungkapkan, Indonesia akan hadapi fenomena super El Nino bersamaan dengan musim kemarau pada pertengahan tahun ini. Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi instruksi untuk memperkuat operasi modifikasi cuaca (OMC) di seluruh wilayah di Indonesia.

Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi dampak dari fenomena super El Nino dan musim kemarau.

"Jadi ini Presiden itu memberikan instruksi, memberikan direktif kepada BMKG agar memperkuat operasi modifikasi cuaca di Indonesia agar kita dapat mengantisipasi kemarau yang bersamaan dengan El Nino ini dengan sebaik-baiknya. Jadi OMC ini akan bertahap di seluruh Indonesia," ungkap Teuku saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5/2026).

Kendati demikian, Teuku memperkirakan, fenomena El Nino akan mulai aktif melanda Indonesia pada Juni 2026. Menurutnya, intensitas El Nino diperkirakan moderate hingga kuat.

"Dan itu yang perlu kita waspadai ketika di bulan Juni, Juli, Agustus, nanti puncak musim kemarau Agustus, September, itu dapat membuat kemarau di Indonesia akan lebih panjang dan juga lebih kering dari yang terjadi dalam rata-rata 30 tahun terakhir," ucapnya.

Teuku pun menyampaikan, pihaknya akan memulai OMC. Hal ini ditujukan untuk mengisi tampungan air yang ada di sejumlah titik guna mencegah kekeringan. Apalagi, kata dia, periode super El Nino terbilang panjang.

"El Nino kira-kira periodenya akan berakhir kira-kira aktif dalam 9 sampai 12 bulan. Jadi kalau tahun ini aktif, akan berakhir kira-kira di bulan Maret sampai bulan Mei di tahun 2027. Jadi harapan kita 2027 kita tidak mengalami kemarau yang berbarengan dengan El Nino lagi," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mensupervisi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menangani darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Langkah ini menindaklanjuti SK Gubernur Sumsel Nomor 235/KPTS/-SS/2026 yang menetapkan status siaga darurat bencana asap di wilayah tersebut sejak 22 April 2026.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan pentingnya langkah preventif yang proaktif seiring prediksi masuknya musim kemarau dan pengaruh anomali iklim tahun 2026. Oleh karena itu, masyarakat dan pihak terkait perlu melakukan langkah pencegahan guna menghindari bencana demi kepentingan bersama.

“Musim Kemarau dan El Nino itu dua fenomena yang terpisah. Yang kita khawatirkan adalah ketika musim kemarau, fase El Nino-nya sedang aktif. Kondisi inilah yang terjadi pada tahun 2015, 2019, 2023, serta diprediksi mulai tahun 2026 ini. BMKG akan terus memantau agar prediksi ke depannya lebih akurat,” kata Faisal dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Secara umum, wilayah Sumatera Selatan membutuhkan perhatian ekstra karena menghadapi musim kemarau yang cenderung ‘bawah normal’ atau lebih kering tahun ini. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di wilayah tersebut akan terjadi pada Agustus 2026 mendatang.

Dalam pelaksanaan OMC, BMKG memanfaatkan data real-time tinggi muka air tanah di lahan gambut. Jika air tanah menurun pada posisi tertentu, tim Kedeputian Modifikasi Cuaca segera menyemai awan agar lahan tetap lembab dan tidak mudah terbakar. “BMKG akan terus memonitor, memprediksi, mendiseminasikan data, dan berkolaborasi dalam pelaksanaan OMC. Saat ini sinergi antarlembaga berjalan sangat baik dalam upaya penanganan karhutla,” jelas Faisal.

Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menjelaskan bahwa pihaknya memusatkan kegiatan OMC di Posko Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang mulai 5 hingga 14 Mei 2026. Hingga saat ini, tim gabungan telah menuntaskan 5 sorti penerbangan penyemaian awan dengan total waktu terbang selama 9 jam 45 menit.

Dalam operasi tersebut, tim menghabiskan total 5.000 kilogram bahan semai Natrium Klorida (NaCl). Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menanggung seluruh biaya operasi ini. Pelaksanaan OMC ini menunjukkan kerja sama solid antara BNPB, BMKG, dan Pangkalan TNI AU (Lanud) Sri Mulyono Herlambang, dengan dukungan PT Makson Sukses Pratama sebagai operator.

“Dalam eksekusi OMC di lapangan, kolaborasi antarlini berbasis data sangat dikedepankan agar penyemaian awan tepat sasaran, terutama untuk menjaga kondisi lahan gambut,” tambah Seto.

Melalui langkah mitigasi dan pelaksanaan OMC pemerintah optimistis dapat menekan risiko meluasnya titik api di wilayah Sumsel sedini mungkin melalui langkah mitigasi dan Operasi Modifikasi Cuaca yang tepat dan terukur. Pemerintah mengharapkan sinergi lintas sektor ini mampu menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap selama musim kemarau 2026.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) memperkuat sinergi dalam upaya melindungi hutan Indonesia dari berbagai risiko kerusakan alam, terutama akibat kebakaran hutan dan lahan ( karhutla ). Langkah preventif perlu dikuatkan demi mengendalikan sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan, terlebih Indonesia diprediksi dilanda kemarau lebih kering akibat El Nino.

"Kami sepakat untuk menguatkan perlindungan hutan melalui upaya preventif serta kuratif. Telah dibahas beberapa kerja sama potensial mulai dari pemasangan alat sensor hingga integrasi data dan informasi prediksi untuk upaya pencegahan, pengurangan, atau pengendalian karhutla," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani , Kamis (23/4/2026).

Menurut data BMKG, saat ini sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau. Pada semester kedua tahun 2026, fenomena El Nino lemah hingga moderat berpeluang 70-90 persen terjadi.

Di sisi lain, per 21 April 2026, jumlah titik api Indonesia mencapai 1.777 titik dengan Riau dan Kalimantan Barat menjadi yang paling banyak. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga risiko kebakaran hutan harus menjadi perhatian bersama.

"Potensi kebakaran hutan dan lahan sangat bergantung pada akurasi data serta optimalisasi upaya preventif, salah satunya melalui intervensi atmosfer pada operasi modifikasi cuaca (OMC)," kata Faisal.

Saat ini tengah dilakukan OMC di Riau dan Kalimantan Barat dengan tujuan meningkatkan tinggi muka air tanah gambut. Sehingga, ketika terjadi penurunan curah hujan, lahan tersebut tahan dari kebakaran.

Selain itu, BMKG juga dalam tahap koordinasi dengan stakeholders di Jambi dan Sumatra Selatan untuk pelaksanaan membasahi kembali lahan (rewetting) melalui OMC sebagai antisipasi meningkatnya titik panas. Pembasahan kembali lahan ini menjadi kunci untuk mempertahankan tingkat kesulitan terbakar atau kesulitan dibakar pada lahan gambut.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengimplementasikan penggunaan Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) sebagai underlying atau agunan dalam transaksi repo valas, guna mempercepat pendalaman pasar keuangan serta mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, kebijakan penguatan strategi operasi moneter Bank Indonesia tersebut diimplementasikan pada Senin (30/3).

“Melalui penguatan tersebut, aktivitas pasar sekunder SVBI dan SUVBI diharapkan akan semakin meningkat, sehingga turut mendukung pendalaman pasar keuangan serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika global yang masih berlanjut,” kata Erwin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari penguatan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar (pro-market), guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA).

“Dalam pelaksanaannya, transaksi repo valas ini dapat diikuti oleh dealer utama (primary dealer) PUVA,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa kehadiran instrumen ini memberikan alternatif tambahan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas, khususnya likuiditas valas.

Selain itu, penambahan fitur repo kepada Bank Indonesia semakin memperkuat karakteristik SVBI dan SUVBI sebagai high quality liquid assets (HQLA).

Sebelumnya, BI juga telah mengumumkan penguatan kebijakan transaksi pasar valas yang akan mulai berlaku April 2026 guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

Kebijakan ini salah satunya berupa penyesuaian nilai ambang batas (threshold) pembelian valas yang wajib disertai dokumen underlying, dari 100 ribu dolar AS per pelaku per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per pelaku per bulan.

Penerapan threshold penyampaian dokumen underlying merupakan upaya BI untuk memastikan transaksi pembelian valas dilandasi kebutuhan ekonomi.

Dalam hal operasi moneter rupiah, BI mulai November 2025 juga telah memperluas instrumen underlying repo dengan menerima dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya yakni obligasi korporasi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) memperpanjang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga 3 Februari 2026. Perpanjangan ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi cuaca ekstrem yang masih meningkat di sejumlah wilayah Indonesia.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pelaksanaan OMC bersifat situasional dan akan terus disesuaikan dengan tingkat ancaman cuaca yang berkembang.

"Rencana (sampai) 3 Februari 2026 (sesuai situasi dan kondisi ancaman cuaca yang ada)," kata Suharyanto dalam keterangannya, Sabtu (31/1/2026).

Saat ini, BNPB mengerahkan total empat pesawat untuk mendukung OMC. Awalnya, kegiatan modifikasi cuaca di wilayah Jabodetabek telah dimulai sejak 12 Januari 2026 dengan menggunakan satu pesawat. Namun, seiring meningkatnya ancaman cuaca ekstrem berdasarkan rekomendasi BMKG, jumlah armada ditambah.

"Dengan adanya eskalasi meningkat ancaman cuaca ekstrem rekomendasi BMKG, maka pada tanggal 23 Januari 2026 ditambah 3 pesawat dengan menggeser armada yang sebelumnya untuk OMC bencana 3 provinsi di Sumatera," ujarnya.

Suharyanto menjelaskan, seluruh armada tersebut masih beroperasi hingga 31 Januari 2026 dan akan terus dievaluasi. "Sehingga total armada BNPB 4 pesawat masih beroperasi hingga 31 Januari 2026, dan akan dievaluasi sesuai dengan ancaman cuaca, apakah dihentikan atau diperpanjang lagi," jelasnya.

Penempatan pesawat dilakukan di dua lokasi. Dua pesawat ditempatkan di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, sementara dua lainnya berada di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Suharyanto juga memaparkan capaian operasi hingga saat ini.

"Jumlah total penerbangan 152 sortie dengan bahan semai hingga saat ini total: NaCl 83,2 ton dan Cao : 49 ton. Penambahan armada dari BPBD DKI 1 pesawat Cassa TNI AU mulai pagi tadi," tuturnya.

Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo menyebut OMC yang dilakukan di Jakarta, Bogor, Depok,, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) menunjukkan hasil cukup efektif. Bahkan, mengurangi intensitas hujan hingga 35%. "Jabodetabek (berkurang) 35%," ujarnya.

Meski demikian, Budi mengatakan bahwa BMKG telah memberikan imbauan potensi cuaca ekstrem masih akan berlangsung pada Februari. "Masih. Secara klimatologi berdasarkan data historis, wilayah Jabodetabek puncak musim hujan justru di bulan Februari."

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) merupakan upaya mitigasi bencana yang terukur dan berbasis sains. Langkah ini diambil sebagai respons paralel terhadap penurunan daya dukung lingkungan dan meningkatnya ancaman perubahan iklim.

Pernyataan itu sekaligus meluruskan narasi di media sosial yang menyebutkan OMC memiliki risiko dan seperti bom waktu jika terus dikakukan Dalam narasi yang beredar, OMC memiliki risiko bencana lain seperti membuat kondisi cuaca tidak stabil serta membentuk cold pool (kolam dingin), memindahkan atau menumpuk air di wilayah tertentu sehingga membuat banjir besar dan memberikan rasa aman yang palsu.

"Dalam konteks tersebut, BMKG menegaskan cold poll atau kolam dingin merupakan fenomena meteorologi yang sepenuhnya alami. Fenomena ini terjadi saat air hujan menguap di bawah awan badai, mendinginkan udara, dan menciptakan massa udara padat yang jatuh ke permukaan," tulis BMKG, Kamis (29/1/2026).

Setiap kali terjadi hujan secara alami cold pool pasti terbentuk secara alami. Sehingga mengaitkan fenomena ini sebagai efek samping yang berbahaya dari OMC adalah kekeliruan sains.

Pasalnya, OMC dengan teknik penyemaian awan (cold seeding) tidak menumbuhkan awan baru dan hanya bekerja pada awan yang sudah ada di alam. "BMKG menegaskan bahwa implementasi OMC bertujuan murni untuk mitigasi bencana dan perlindungan masyarakat dengan menambah atau mengurangi curah hujan, bukan pemicu cuaca tidak stabil," kata BMKG.

Merespons narasi bahwa OMC memindahkan hujan ke wilayah tetangga dan berpotensi membuat banjir, BMKG menjelaskan dua metode utama untuk melindungi wilayah strategis.

Pertama, Jumping Process Method di mana tim OMC mendeteksi suplai awan dari laut (Laut Jawa/Samudra Hindia) menggunakan radar dan menyemainya sebelum mencapai daratan agar hujan jatuh di perairan.

Kedua, Competition Method yakni awan yang tumbuh langsung di atas daratan (in-situ), penyemaian dilakukan sejak dini untuk mengganggu pertumbuhan awan (tidak menghilangkan) agar tidak menjadi awan Cumulonimbus yang masif. Hal ini untuk meluruhkan intensitas hujan, bukan memindahkannya ke permukiman lain.

Meskipun demikian, BMKG menyepakati bahwa kemampuan lingkungan dalam merespons air hujan yang jatuh menjadi faktor penting terjadi atau tidak terjadinya banjir. Fakta hilangnya sekitar 800 Situ di Jabodetabek sejak 1930-an menjadi faktor utama kurangnya daerah resapan dan berpotensi menjadi pemicu banjir.

"BMKG sepakat bahwa penataan lingkungan sebagai respons terhadap penanganan banjir menjadi hal paling utama yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, saat bersamaan secara paralel juga diperlukan upaya mengurangi curah hujan seperti OMC agar bisa diterima oleh kondisi lingkungan saat ini," ungkapnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa banjir yang sempat melanda wilayah Ibu Kota kini berangsur surut. Ratusan RT sebelumnya terdampak banjir imbas hujan intensitas tinggi sejak Kamis (22/1/2026).

"Alhamdulillah, hari ini semua lokasi sudah surut. Bahkan sekarang kita, yang tetangga-tetangga kita belum surut, kita sudah surut semua," kata Pramono saat memberikan sambutan acara pembagunan JPO Ancol-JIS, di Jakarta Utara, Minggu (25/1/2026).

Pramono mengakui banjir memang masih menggenangi wilayah Jakarta Timur, khususnya di Kelurahan Bidara Cina. Namun, genangan itu tidak melumpuhkan aktivitas warga.

"Jakarta Barat yang paling berat sudah surut, Jakarta Timur tinggal di Kampung Melayu, kemudian Bidara Cina dan Cawang ada beberapa genangan kecil, tapi tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan tidak mengganggu transportasi yang ada," ucapnya.

Kader PDIP itu juga memastikan seluruh jalan yang tersendat akibat genangan, kini sudah bisa dilalui dengan normal. Selain itu, para pengungsi kini juga telah kembali ke rumahnya.

"Semua jalan sudah bisa dilalui. Pengungsi juga sudah hampir tidak ada. Termasuk kemarin yang pengungsi paling besar itu di Rawa Buaya," katanya.

Meski kondisi terbilang membaik, Pemprov DKI Jakarta tetap melakukan antisipasi terhadap curah hujan tinggi, dengan melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC). Pelaksanaan modifikasi cuaca akan berlangsung sampai 27 Januari 2026.

"Tapi saya tetap meminta untuk modifikasi cuaca kita standby-kan sampai dengan tanggal 27 Januari ini," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memperluas instrumen underlying repo dalam operasi moneter mulai pekan depan dengan menerima obligasi korporasi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai agunan pada tahap pertama, guna mendorong pendalaman pasar keuangan.

“Kita sedang siapkan terus berbagai infrastruktur pendukungnya. Kemudian tanggal 10 (November 2025, Red.), hari Senin depan, kita bisa lelang perdana untuk repo dengan underlying SMF,” kata Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas (DPMA) BI Fitra Jusdiman dalam Taklimat Media di Jakarta, Jumat.

Perluasan underlying ini akan dilaksanakan melalui lelang repo reguler yang digelar setiap Senin dalam operasi moneter BI. Sesuai ketentuan, transaksi repo dilakukan melalui bank-bank dealer utama (DU), sementara bank lain dapat mengakses likuiditas melalui pasar antarbank dengan bertransaksi lewat DU.

BI menetapkan sejumlah kriteria bagi surat berharga yang dikatakan berkualitas tinggi yang dapat diterima sebagai underlying, antara lain memiliki peringkat tinggi, dapat diperjualbelikan, aktif diperdagangkan dalam periode tertentu, tercatat di rekening peserta operasi moneter (OM), serta tidak sedang diagunkan.

Obligasi yang diterbitkan PT SMF dinilai memenuhi seluruh kriteria tersebut, sehingga digunakan pada tahap awal penerapan kebijakan ini. Ke depan, BI membuka kemungkinan untuk menerima obligasi korporasi lain yang memiliki kualitas setara.

Selama ini, instrumen repo BI hanya menggunakan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai agunan. Padahal, ujar Fitra, di pasar keuangan terdapat berbagai jenis surat berharga yang juga memiliki kualitas tinggi dan likuiditas memadai.

Menurut Fitra, dengan membuka ruang bagi obligasi korporasi berkualitas tinggi sebagai underlying repo, maka BI tidak hanya memperluas sumber likuiditas bagi perbankan, tetapi juga mendorong berkembangnya pasar surat berharga non-pemerintah.

“Di banyak negara, bank sentralnya juga menerima berbagai jenis obligasi sebagai underlying repo,” ujarnya.

Mengutip data IMF dan Asian Bonds Online, nilai pasar obligasi korporasi di Indonesia masih sangat kecil, yakni sekitar 2,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh dibandingkan negara lain seperti Korea Selatan (60,70 persen) dan Singapura (27,06 persen). Adapun porsi SBN terhadap PDB mencapai sekitar 27,72 persen.

Oleh sebab itu, langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan pasar obligasi korporasi sebagai alternatif pembiayaan bagi perusahaan, yang selama ini masih sangat bergantung pada pinjaman perbankan. Dengan semakin aktifnya penerbitan obligasi korporasi, perusahaan dapat memperoleh sumber pendanaan yang lebih variatif dan efisien.

Persaingan penerbitan obligasi korporasi tersebut juga diharapkan mendorong perbankan menyesuaikan tingkat suku bunga pinjamannya. BI menilai, pengembangan pasar obligasi korporasi juga akan meningkatkan efisiensi harga (pricing) di sistem keuangan nasional.

“Harapannya, mau tak mau, dengan kompetisi dari obligasi korporasi nanti, bank pasti harus melakukan adjustment dalam melakukan penyesuaian lending rate-nya mereka. Ini mungkin beberapa upaya kita agar bagaimana ke depan aspek pricing dalam sistem finansial kita menjadi lebih efisien,” kata Fitra.

Sebelumnya, rencana perluasan underlying repo telah diungkapkan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Oktober 2025, Rabu (22/10).

Perry mengatakan, bank sentral terus memperkuat strategi operasi moneter pro-market salah satunya memperluas underlying repo dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan pemerintah.

Namun, saat itu Perry belum menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi “surat berharga berkualitas tinggi” yang dimaksud.

Selain memperluas underlying repo, BI juga mengumumkan akan menerbitkan BI-FRN (Floating Rate Note) dan pengembangan Overnight Index Swap (OIS) untuk tenor di atas overnight. Hal ini dilakukan dalam rangka membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani yang baru dilantik pada Senin (3/11/2025) mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrem dan dampaknya terhadap aktivitas harian, khususnya di wilayah dengan curah hujan tinggi. Apalagi, BMKG mendeteksi fenomena iklim La Nina dan Siklon Tropis, yang berdampak pada cuaca di Indonesia.

Hal itu disampaikannya saat Apel Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara hybrid, Selasa (4/11/2025). Apel ini digelar menghadapi musim hujan di Indonesia, serta jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026).

Kata Faisal, saat ini Indonesia memasuki periode peningkatan curah hujan yang menandai peralihan menuju puncak musim hujan. Menurutnya, curah hujan dengan kategori tinggi hingga sangat tinggi berpotensi terjadi di wilayah Indonesia bagian selatan, meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, hingga Papua bagian selatan.

Dari hasil analisis tiga bulan terakhir, kata dia, curah hujan terus mengalami kenaikan signifikan, dengan sebagian besar wilayah berada pada kategori menengah hingga tinggi.

"Fenomena La Nina lemah saat ini tengah berlangsung dan diprediksi bertahan hingga Maret 2026. Namun, dampaknya terhadap peningkatan curah hujan dinilai tidak terlalu signifikan saat puncak musim hujan nanti," kata Faisal, dikutip dari keterangan di situs resmi BMKG, Rabu (5/11/2025).

"La Nina lemah akan bertahan hingga awal tahun 2026, namun pada puncak musim hujan dampaknya terhadap penambahan curah hujan tidak terlalu signifikan. Meski begitu, curah hujan tinggi pada periode tersebut tetap perlu diwaspadai," tambah dia.

Faisal memaparkan, pada Februari hingga April 2026, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami curah hujan kategori menengah dan mulai berangsur normal.

Sedangkan, pada periode November-Desember 2025, sebagian besar wilayah Indonesia masih akan mengalami curah hujan atas normal, terutama di Sumatra bagian utara, Kalimantan bagian utara, Sulawesi bagian utara, dan Maluku Utara.

"Kombinasi faktor global dan regional seperti La Niña lemah dan Dipole Mode negatif (-1,61) menyebabkan atmosfer tetap labil dan mendukung pembentukan awan konvektif di sejumlah wilayah," ujarnya.

"Hal ini meningkatkan potensi hujan lebat disertai angin kencang, terutama di Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, NTB, dan Sulawesi Selatan," ungkap Faisal.

Bibit Siklon Berkembang jadi Siklon Tropis Kalmaegi

Sementara itu, pada Rabu (5/11/2025, pukul 07.00 WIB), BMKG mendeteksi Bibit Siklon Tropis 98W berkembang jadi Siklon Tropis Kalmaegi. Dijelaskan, saat ini sirkulasi terdeteksi di Laut China Selatan sebelah barat Filipina, 11,4 derajat LU-118,9 derajat BT (sekitar 910 km sebelah utara Tarakan) dengan kecepatan angin maksimum sekitar 70 knot (130 km/jam) dan tekanan udara minimum 970hPa.

Kecepatan angin Siklon Tropis Kalmaegi diprediksi meningkat dalam 24 jam ke depan, namun masih dalam kategori 3 dengan pergerakan ke arah barat laut.

"BMKG juga mendeteksi keberadaan Siklon Tropis Kalmaegi di Samudra Hindia bagian barat daya Lampung serta beberapa sirkulasi siklonik lain yang turut memengaruhi dinamika cuaca nasional," sebut Faisal.

"Dalam sepekan ke depan (3-9 November 2025), hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di pesisir barat Sumatra, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, dan Papua," ujarnya.

Menurut Faisal, untuk menekan dampak cauca ekstrem, BMKG dan BNPB bersama instansi terkait telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di beberapa wilayah rawan, di antaranya:

• Jawa Tengah (Posko Semarang & Solo) dengan dua armada pesawat (Cessna, Grand Caravan) pada periode 25 Oktober - 3 November 2025
• Jawa Barat (Posko Jakarta) dengan satu armada pesawat pada periode 23 Oktober - 3 November 2025.

"Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana geo-hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang dapat meningkat seiring masuknya puncak musim hujan," ucap Faisal.

"Koordinasi lintas sektor dan peningkatan kesiapsiagaan menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana yang dipicu cuaca ekstrem," tegasnya.

Foto: BMKG pada Rabu (5/11/2025, pukul 07.00 WIB) mendeteksi Bibit Siklon Tropis 98 W berkembang jadi Siklon Tropis Kalmaegi dan mengeluarkan peringatan dini potensi kejadian hujan lebat-gelombang tinggi air laut di sejumlah wilayah. (Dok. BMKG) BMKG pada Rabu (5/11/2025, pukul 07.00 WIB) mendeteksi Bibit Siklon Tropis 98 W berkembang jadi Siklon Tropis Kalmaegi dan mengeluarkan peringatan dini potensi kejadian hujan lebat-gelombang tinggi air laut di sejumlah wilayah. (Dok. BMKG)

Menteri PU Ingatkan Tidak Boleh Berjalan Sendiri-sendiri

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menambahkan, kesiapsiagaan seluruh elemen pemerintah adalah faktor penting menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang meningkat.

"BMKG telah memperingatkan bahwa intensitas hujan di berbagai wilayah Indonesia akan meningkat signifikan dan berpotensi menimbulkan bencana banjir serta tanah longsor di beberapa daerah. Untuk itu, saya menekankan pentingnya langkah mitigasi dan kesiapan dari seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah," tegas Dody.

"Ini bukan sekadar informasi, melainkan tanggung jawab kita bersama. Kita harus bekerja secara terkoordinasi dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kolaborasi antarinstansi, antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan masyarakat sangat diperlukan agar penanganan di lapangan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan efektif," sambungnya.

Dody mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar pemerintah selalu hadir dan tanggap dalam menghadapi kondisi darurat.

"Sebagaimana arahan Bapak Presiden, pemerintah harus selalu hadir dan tanggap terhadap situasi darurat. Kita mungkin tidak dapat sepenuhnya mengendalikan alam, namun kita dapat memastikan bahwa infrastruktur yang sudah dibangun mampu bertahan dan berfungsi dengan baik dalam menghadapi tantangan alam tersebut," pungkas Dody.

Foto: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyampaikan dalam Apel Kesiapsiagaan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum (PU), bahwa Indonesia saat ini tengah memasuki periode peningkatan curah hujan yang menandai peralihan menuju puncak musim hujan. (Dok. BMKG) Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menyampaikan dalam Apel Kesiapsiagaan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum (PU), bahwa Indonesia saat ini tengah memasuki periode peningkatan curah hujan yang menandai peralihan menuju puncak musim hujan. (Dok. BMKG)

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menginisiasi pengembangan sandbox Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara antara Indonesia dan Korea Selatan.

Dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2025 yang digelar secara daring di Jakarta, Rabu, ia mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas inovasi dan pemanfaatan teknologi keuangan digital di masyarakat.

“Peningkatan inovasi dan perluasan akseptasi digital melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia bersinergi dengan Indonesia Fintech Summit dan Expo 2025, dengan berbagai inisiatif antara lain launching QRIS Tap In/Tap Out dan Inisiasi sandboxing QRIS Antarnegara Indonesia-Korea Selatan,” katanya.

Selain kedua inisiatif tersebut, Perry Warjiyo menuturkan pihaknya juga menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (KATALIS P2DD), BI-OJK Hackathon 2025, serta QRIS Jelajah Budaya Indonesia untuk memperkuat ekosistem keuangan digital nasional.

Tidak hanya pada sektor keuangan digital, BI juga melakukan penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk meningkatkan efektivitas transmisi penurunan suku bunga, meningkatkan likuiditas, serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas).

Sejumlah strategi moneter pro-market tersebut meliputi pengelolaan struktur suku bunga instrumen moneter dan swap valas sejalan dengan ekspansi likuiditas moneter untuk mempercepat efektivitas penurunan suku bunga deposito dan kredit perbankan.

Kedua, peningkatan likuiditas di pasar uang dan perbankan melalui penurunan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.

Selanjutnya, perluasan underlying repurchase agreement (repo) dalam operasi moneter BI dengan surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan yang dibentuk atau didirikan pemerintah untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat.

BI juga menerbitkan BI-FRN (Floating Rate Note) dan mengembangkan Overnight Index Swap (OIS) untuk tenor di atas overnight untuk membentuk struktur suku bunga yang berdasarkan transaksi di pasar uang.

Strategi moneter pro-market lainnya adalah memperluas investor Sukuk Bank Indonesia (SukBI) untuk dapat dimiliki oleh bank dan nonbank, termasuk bukan penduduk; serta memperkuat peran dealer utama untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repo antarpelaku pasar.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025