Bisnis.com, JAKARTA - Ukuran celana yang tiba-tiba terasa sempit sering kali dianggap hal sepele oleh sebagian orang. Padahal, kenaikan nomor celana bisa menjadi sinyal awal terjadinya penumpukan lemak di area perut atau lebih dikenal sebagai obesitas sentral.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan berbeda dengan kenaikan berat biasa, obesitas sentral berfokus pada penumpukan lemak di sekitar rongga perut atau lemak visceral. Lemak jenis ini lebih berbahaya karena berkaitan erat dengan peningkatan risiko penyakit tidak menular lainnya.

"Obesitas sentral itu paling gampang dilihat dari ukuran celana. Makanya waktu itu Pak Menteri (Budi Gunadi Sadikin, Red) bilang ukurannya disuruh di bawah 34 kan," katanya dalam Media Briefing Nutrifood bertajuk Cermat Memilih Pangan Olahan untuk Mencegah Obesitas di Jakarta Pusat, Selasa, (4/3/2026).

Siti Nadia menyebut angka prevalensi obesitas dan obesitas sentral di Indonesia tergolong tinggi. Gambaran tersebut merujuk pada hasil Program Cek Kesehatan Gratis yang berlangsung sepanjang Februari hingga Desember 2026.

Dari total 33.706.219 orang yang menjalani skrining Indeks Massa Tubuh (IMT), tercatat 24.801.301 orang berada dalam kategori normal. Sementara itu, 4.001.095 orang masuk kategori obesitas, 3.531.887 orang overweight, dan 1.371.936 orang tergolong underweight.

"Obesitas ini mengambil porsi 11,87 persen," jelasnya.

Sementara itu, dari total 34.169.548 peserta yang menjalani skrining lingkar perut, tercatat 11.585.251 orang berada dalam kategori normal. Sisanya, ada 8.150.419 orang teridentifikasi mengalami obesitas sentral atau setara dengan proporsi mencapai 23,85 persen.

Melihat angka tersebut, pihaknya mengimbau masyarakat untuk lebih rutin memantau kondisi kesehatan tubuh. Salah satu cara paling sederhana yang bisa dilakukan, menurutnya, adalah memperhatikan perubahan ukuran celana sebagai indikator awal potensi risiko obesitas sentral.

Selain memantau lingkar pinggang atau ukuran celana, masyarakat juga dapat mengecek Indeks Massa Tubuh (IMT). Dia menambahkan, pemerintah saat ini juga telah menyediakan program Cek Kesehatan Gratis yang dapat dimanfaatkan setiap tahun sebagai langkah deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala.

Siti Nadia menyarankan agar masyarakat yang telah mengetahui dirinya terindikasi obesitas segera melakukan intervensi, sehingga berat badan dapat kembali berada dalam rentang normal. Namun, dengan cara-cara yang sehat.

Dia mengingatkan, jika kondisi ini dibiarkan terlalu lama, obesitas berpotensi memicu berbagai komplikasi serius. Sebab, obesitas dapat meningkatkan kerentanan terhadap beragam penyakit, mulai dari stroke, gagal jantung kongestif, dan penyakit jantung iskemik, hingga PCOS, depresi berat, diabetes, perlemakan hati, gangguan tidur, hipertensi, serta osteoartritis lutut.

"Obesitas sering disebut sebagai “mother of disease” karena menjadi pintu masuk berbagai penyakit," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Obesitas lebih dari sekadar kelebihan berat badan. Kini obesitas bahkan sudah dikategorikan sebagai penyakit kronis yang juga turut membebani perekonomian negara.

Pasalnya, menurut IDF Diabetes Atlas edisi ke-11(2024), 20,4 juta orang di Indonesia hidup dengan diabetes, dan angka ini diproyeksikan melonjak menjadi 28,6 juta pada tahun 2050.

Indonesia kini menjadi negara ke-5 tertinggi di dunia dengan jumlah orang dewasa dengan diabetes.

Situasi obesitas yang menyertainya tak kalah mengkhawatirkan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi obesitas pada usia di atas 18 tahun meningkat dari 21,8% pada 2018 menjadi 23,4% pada 2023, dan obesitas sentral mencapai 36,8% pada kelompok usia di atas 15 tahun.

Penelitian dari Institut Pertanian Bogor bahkan memperkirakan bahwa obesitas menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp78,478 miliar per tahun, menggambarkan bagaimana masalah ini bukan hanya soal individu, tetapi krisis yang berdampak sistemik.

Obesitas: Lebih dari Sekadar Berat Badan

Obesitas bukan sekadar urusan berat badan, tetapi merupakan kondisi medis kronis yang menimbulkan risiko serius bagi kesehatan, termasuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, hipertensi, sleep apnea, osteoartritis, hingga beberapa jenis kanker.

Lemak viseral di dalam tubuh memainkan peran besar dalam memicu resistensi insulin dan inflamasi kronis, yang membuka jalan menuju diabetes.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Obesitas, sebuah panduan komprehensif bagi tenaga kesehatan dan masyarakat dalam mengenali dan mengelola obesitas secara tepat.

PNPK Obesitas menekankan pendekatan bertahap, dimulai dengan perubahan gaya hidup (aktivitas fisik, pola makan, dan tidur), lalu bila belum cukup, terapi medis atau farmakoterapi sesuai indikasi, dengan pemantauan dan rujukan tepat waktu.

“Sekitar satu dari empat orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas, dan lebih dari satu dari tiga mengalami obesitas sentral. Ini bukan sekadar angka statistik, tapi peringatan keras, karena di balik tren obesitas, risiko diabetes meningkat tajam. Jika kita tidak bertindak sekarang, beban penyakit kronis akan terus bertambah. Aksi bersama lintas sektor, dari edukasi publik, layanan kesehatan, hingga kebijakan yang mendorong pola hidup sehat, menjadi kunci untuk menekan laju obesitas dan diabetes di Indonesia,” ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dalam keterangan resmi.

Menurut Dicky L. Tahapary, dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes yang merupakan Bendahara Perhimpunan Endokrinologi Indonesia (PERKENI), obesitas dan diabetes adalah dua sisi dari koin yang sama.

"Penurunan berat badan 5–10% saja sudah terbukti memperbaiki kadar gula darah, tekanan darah, dan lipid. Sementara penurunan lebih dari 10–15% bahkan dapat mendorong remisi diabetes tipe 2. Jika diet dan olahraga belum cukup, itu bukan kegagalan, tetapi sinyal bahwa sudah waktunya berkonsultasi dengan dokter," terangnya.

Penanganan Obesitas

Sesuai panduan PNPK Obesitas, pendekatan bertahap tetap menjadi kunci, dimulai dari pola makan sehat dan aktivitas fisik teratur, dilanjutkan dengan opsi faramakoterapi atau terapi medis berbasis bukti, misalnya GLP-1, yang tentunya di bawah pengawasan dokter.

Di samping itu, eliminasi stigma pada orang dengan obesitas juga perlu dilakukan. Karena hingga kini masih banyak individu dengan obesitas yang berjuang sendiri dan enggan mencari bantuan tenaga kesehatan karena stigma dan rasa bersalah.

Padahal, obesitas bukan kegagalan pribadi, melainkan kondisi medis kompleks yang membutuhkan dukungan nyata.

Bisnis.com, JAKARTA - Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, Kementerian Kesehatan mengklaim akses kesehatan meluas.

Kementerian mengklaim, jika Pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas di daerah dan memperluas akses layanan kesehatan untuk masyarakat.

Salah satu program yang dianggap sukses yakni program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau Quick Win.

Menurut keterangan Kemenkes, dalam waktu kurang dari setahun, Kemenkes mengatakan akses layanan dasar meningkat pesat dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan makin tinggi.

Program CKG menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah pada pelayanan publik. Per 20 Oktober 2025, lebih dari 46,9 juta orang mendaftar, dan 43,9 juta orang telah mendapatkan layanan.

Pemeriksaan dilakukan di 10 ribu puskesmas dan 125 ribu sekolah dengan layanan tekanan darah, gula darah, anemia, dan status gizi. Program ini juga menghasilkan data penting untuk perencanaan kebijakan kesehatan nasional dan daerah.

Hasil CKG menunjukkan obesitas sentral, diabetes, dan hipertensi sebagai masalah paling banyak ditemukan. Orang dengan perut buncit memiliki risiko dua kali lebih tinggi terkena diabetes dan hipertensi, yang bisa berujung stroke atau penyakit jantung. Masalah gigi juga banyak ditemukan pada peserta pemeriksaan.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan antusias masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya pada program CKG nampak di setiap daerah.

“Kami melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa. Program Cek Kesehatan Gratis bukan hanya tentang pemeriksaan, tapi tentang membangun budaya peduli kesehatan di semua lapisan masyarakat,” ujar Aji.

Selain CGK, pengendalian Tuberkulosis (TBC), hingga pembangunan RSUD di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) juga dianggap berhasil.

Untuk pengendalian TBC menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Sistem Informasi TBC (SITB) per 5 Oktober 2025, penemuan kasus mencapai 621 ribu orang, atau 57% dari estimasi nasional dan 562 ribu lebih diobati (90%)

Program Terapi Pencegahan TBC (TPT) juga meningkat. Hingga September 2025, 143.284 orang telah menjalani TPT, naik dari 79.008 orang pada tahun sebelumnya.

Lebih dari 7.000 puskesmas kini menggunakan sistem pemantauan digital untuk memperkuat pengawasan pengobatan dan deteksi dini. Strategi door-to-door screening juga tetap dilakukan di daerah padat dan terpencil.

Di bidang infrastruktur kesehatan, pemerintah mempercepat pembangunan dan peningkatan kelas RSUD agar layanan rujukan merata di seluruh Indonesia. Rumah sakit kelas D dan D Pratama ditingkatkan ke kelas C dengan penambahan ruang operasi, rawat inap, cathlab, hemodialisa, radiologi, farmasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan RSUD di 66 kabupaten/kota, dengan 32 rumah sakit dimulai pada 2025. Hingga awal Oktober, lebih dari 22 rumah sakit sudah dalam tahap konstruksi dengan progres rata-rata di atas 50%.

RSUD Tarempa di Kepulauan Anambas menjadi proyek tercepat dengan progres 73%, disusul RSUD Bengkulu Tengah, RSUD Pongtiku (Toraja Utara), dan RSUD Maba (Halmahera Timur).

Aji menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan yang adil.

Upaya ini diharapkan memperkuat layanan rujukan di wilayah DTPK agar masyarakat tak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk berobat.

Satu tahun terakhir, sektor kesehatan menunjukkan arah baru di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran. Pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan hasil konkret yang dirasakan langsung masyarakat.

Sektor kesehatan ditargetkan menjadi pilar utama menuju Indonesia Sehat 2045, bangsa yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.