Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyetujui penerapan Nutri-Level pada label gizi di bagian depan kemasan (front of pack nutrition labelling/FOPNL) untuk produk pangan dan minuman. Kebijakan ini ditegaskan melalui penandatanganan Rancangan Revisi Peraturan BPOM tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan pada Senin, 6 April 2026.

Nutri-Level merupakan sistem klasifikasi pangan olahan berdasarkan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL), yang ditampilkan dalam kategori A hingga D dengan indikator warna. Kategori A berwarna hijau tua menunjukkan kandungan GGL paling rendah, diikuti B (hijau muda) dengan kandungan GGl rendah, C (kuning) yang perlu dikonsumsi secara bijak, dan D (merah) yang dianjurkan untuk dibatasi.

Pakar kesehatan masyarakat dari Griffith University, Dicky Budiman, menyambut positif rencana tersebut. Dia menilai, di berbagai negara, nutrilevel telah lama digunakan sebagai instrumen penting dalam pengendalian penyakit tidak menular, seperti diabetes dan hipertensi.

Namun, dirinya mengingatkan bahwa keberhasilan pelabelan ini tidak hanya ditentukan oleh akurasi aspek teknis, melainkan juga oleh efektivitas komunikasi kepada konsumen, hususnya saat mereka mengambil keputusan membeli suatu produk.

"Jangan sampai konsumen menganggap level terendah hanya pilihan terakhir dalam spektrum normal dan bukan menganggapnya sebagai peringatan bahaya. Hal ini dapat menimbulkan optimism bias," katanya.

Dicky menilai, tanpa narasi yang kuat, masyarakat, terutama yang memiliki literasi kesehatan rendah, cenderung menganggap konsumsi produk level D tidak berdampak signifikan jika dilakukan sesekali.

Di sisi lain, label level D dalam praktiknya sering hanya dipahami sebagai 'kurang bergizi'. Padahal, produk tersebut sebenarnya mengandung gula, garam, dan lemak dalam jumlah yang melampaui batas aman.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat kebijakan agar level D tidak hanya informatif, tetapi juga menjadi alarm bagi konsumen, salah satunya dengan memperjelas terminologi yang digunakan melalui label peringatan.

"Alih-alih hanya menggunakan huruf D atau warna merah standar, regulasi seharusnya mewajibkan pencantuman teks peringatan yang lebih tegas dan jelas, seperti, 'tinggi gula', 'tinggi garam', 'tinggi lemak', serta 'batasi konsumsi'," imbuhnya.

Dicky mengungkapkan bahwa berdasarkan berbagai kajian dalam behavioral economics, penggunaan kata kerja imperatif lebih terbukti lebih efektif dalam memengaruhi perilaku dibandingkan sekadar klasifikasi huruf.

Selain itu, dari aspek visual, diperlukan penguatan melalui pencantuman peringatan nutrisi yang lebih spesifik. Sejumlah negara, seperti Singapura, telah mengadopsi sistem nutri-grade yang mengintegrasikan klasifikasi dengan peringatan yang jelas. Sebagai contoh, produk dengan level D akibat kandungan gula tinggi harus menampilkan informasi tersebut secara tegas, baik melalui warna merah yang dominan maupun simbol peringatan tambahan.

Dicky juga menilai perlunya counter marketing lewat edukasi publik. Menurutnya, nutri-level tidak boleh berhenti sebagai stiker di kemasan, tetapi harus diperkuat melalui kampanye nasional oleh BPOM dan dinas kesehatan dengan pesan tegas, yakni level D bukan sekadar pilihan terakhir, melainkan ancaman bagi kesehatan jangka panjang.

Menurutnya, edukasi tersebut juga harus menjelaskan secara gamblang kaitan konsumsi produk level D dengan risiko obesitas hingga sindrom metabolik.

Bisnis.com, JAKARTA - Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, Kementerian Kesehatan mengklaim akses kesehatan meluas.

Kementerian mengklaim, jika Pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas di daerah dan memperluas akses layanan kesehatan untuk masyarakat.

Salah satu program yang dianggap sukses yakni program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), atau Quick Win.

Menurut keterangan Kemenkes, dalam waktu kurang dari setahun, Kemenkes mengatakan akses layanan dasar meningkat pesat dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan makin tinggi.

Program CKG menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah pada pelayanan publik. Per 20 Oktober 2025, lebih dari 46,9 juta orang mendaftar, dan 43,9 juta orang telah mendapatkan layanan.

Pemeriksaan dilakukan di 10 ribu puskesmas dan 125 ribu sekolah dengan layanan tekanan darah, gula darah, anemia, dan status gizi. Program ini juga menghasilkan data penting untuk perencanaan kebijakan kesehatan nasional dan daerah.

Hasil CKG menunjukkan obesitas sentral, diabetes, dan hipertensi sebagai masalah paling banyak ditemukan. Orang dengan perut buncit memiliki risiko dua kali lebih tinggi terkena diabetes dan hipertensi, yang bisa berujung stroke atau penyakit jantung. Masalah gigi juga banyak ditemukan pada peserta pemeriksaan.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan antusias masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya pada program CKG nampak di setiap daerah.

“Kami melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa. Program Cek Kesehatan Gratis bukan hanya tentang pemeriksaan, tapi tentang membangun budaya peduli kesehatan di semua lapisan masyarakat,” ujar Aji.

Selain CGK, pengendalian Tuberkulosis (TBC), hingga pembangunan RSUD di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) juga dianggap berhasil.

Untuk pengendalian TBC menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Sistem Informasi TBC (SITB) per 5 Oktober 2025, penemuan kasus mencapai 621 ribu orang, atau 57% dari estimasi nasional dan 562 ribu lebih diobati (90%)

Program Terapi Pencegahan TBC (TPT) juga meningkat. Hingga September 2025, 143.284 orang telah menjalani TPT, naik dari 79.008 orang pada tahun sebelumnya.

Lebih dari 7.000 puskesmas kini menggunakan sistem pemantauan digital untuk memperkuat pengawasan pengobatan dan deteksi dini. Strategi door-to-door screening juga tetap dilakukan di daerah padat dan terpencil.

Di bidang infrastruktur kesehatan, pemerintah mempercepat pembangunan dan peningkatan kelas RSUD agar layanan rujukan merata di seluruh Indonesia. Rumah sakit kelas D dan D Pratama ditingkatkan ke kelas C dengan penambahan ruang operasi, rawat inap, cathlab, hemodialisa, radiologi, farmasi, dan fasilitas pendukung lainnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan RSUD di 66 kabupaten/kota, dengan 32 rumah sakit dimulai pada 2025. Hingga awal Oktober, lebih dari 22 rumah sakit sudah dalam tahap konstruksi dengan progres rata-rata di atas 50%.

RSUD Tarempa di Kepulauan Anambas menjadi proyek tercepat dengan progres 73%, disusul RSUD Bengkulu Tengah, RSUD Pongtiku (Toraja Utara), dan RSUD Maba (Halmahera Timur).

Aji menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan yang adil.

Upaya ini diharapkan memperkuat layanan rujukan di wilayah DTPK agar masyarakat tak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk berobat.

Satu tahun terakhir, sektor kesehatan menunjukkan arah baru di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran. Pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan hasil konkret yang dirasakan langsung masyarakat.

Sektor kesehatan ditargetkan menjadi pilar utama menuju Indonesia Sehat 2045, bangsa yang sehat, tangguh, dan berdaya saing.