Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan jumlah penyandang diabetes diproyeksikan akan terus meningkat jika tidak ada kesadaran masyarakat atau pengendalian konsumsi gula dari regulator.

Berdasarkan data yang dirilis oleh International Diabetes Federation (IDF) dalam Diabetes Atlas edisi ke-11, jumlah penderita diabetes di Indonesia pada 2024 mencapai 20,4 juta orang. Jumlah ini membuat Indonesia menjadi negara Asean yang masuk lima besar penderita diabetes secara global.

Angka penyandang diabetes ini diproyeksikan meningkat hingga mencapai 28,6 juta pada 2050. Secara prevalensi, dari 185,217,400 penduduk sebanyak 11,4% dalam rentang usia 20-79 tahun merupakan penderita diabetes pada 2024.

Beragam upaya pemerintah untuk menekan angka diabetes dan penyakit tidak menurun (PTM) lainnya tengah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan instansi terkait.

Salah satu upaya pemerintah itu dengan meluncurkan kebijakan tentang pencantuman label gizi atau Nutri-level di kemasan makanan dan minuman pada Selasa (14/4/2026).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan penerapan label gizi menjadi upaya mengedukasi masyarakat tentang konsumsi makanan dan minuman yang sehat serta mengurangi beban penyakit tidak menular karena konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) berlebih.

Menurutnya, edukasi ini dinilai sebagai langkah efektif dalam menekan angka diabetes. Dia mengklaim penurunan angka diabetes atau PTM lainnya lebih efektif dilakukan melalui pola hidup yang sehat.

"Nah, kita harapkan ini sifatnya lebih ke edukasi masyarakat. Jadi masyarakat diharapkan bisa melihat, mereka kalau mau beli minuman mendingan yang sehat atau produk makanan yang sehat," ujar Budi di Kemenkes, Selasa (14/4/2026).

Dia mengatakan bahwa konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebihan menjadi penyebab penyakit yang kematiannya tinggi dan juga biayanya tinggi.

Berdasarkan hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) menunjukkan angka diabetes pada anak yang cukup tinggi. Meski dia tidak mengetahui secara pasti angkanya, namun dia menilai bahwa tidak seharusnya anak-anak menderita diabetes.

Terlebih, beban pembiayaan yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan untuk masalah-masalah kesehatan terkait konsumsi GGL berlebih, seperti hipertensi dan diabetes, mencapai sekitar Rp 50 triliun.

Oleh sebab itu, harapannya kebijakan tersebut juga dapat memulai sebuah gerakan untuk hidup sehat yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Contohnya seperti olahraga lari yang mulai digemari masyarakat.

"Risetnya sudah banyak di seluruh dunia, standarnya juga WHO juga sudah kasih. Beban-beban penyakit ini yang besar, daripada kita mengobatinya sesudah sakit, lebih baik kita mencegah agar tetap sehat. Dan bagaimana cara mencegah? Itu tadi, kita harus mengatur konsumsi makan kita, terutama gula garam lemak," ujar Budi.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi peluncuran, nampak label nutri-level ini memiliki beberapa tingkatan "A" sampai dengan "D". Setiap produk nantinya bakal diterapkan label nutri-level sesuai dengan kandungan bahannya.

Misalnya, jumlah kandungan gula yang sesuai batas konsumsi per hari bakal diberi label "A". Label itu akan meningkat sesuai dengan kandungan gula yang dimiliki produk tersebut hingga mencapai level "D". Artinya, setiap produk yang memiliki label "A" dinyatakan sebagai produk yang sehat.

Dampak mengonsumsi garam dan gula/Harvard

Masa Transisi 1-2 Tahun

Dalam kesempatan yang sama Menteri Kesehatan Budi mengatakan, saat ini kebijakan tersebut masih bersifat imbauan dan belum wajib. Pasalnya, dia juga menyadari bahwa perlu ada upaya extra yang dilakukan pelaku industri dalam menerapkan nutri-level pada kemasan.

Artinya, pelaku usaha pun mau tidak mau harus mengatur ulang kembali kemasan eksisting. Oleh karenanya, dia memperkirakan masa transisi penerapan label gizi ini bisa mencapai satu sampai dengan dua tahun.

“Ada masa transisi sekitar 1-2 tahun”, tutur Budi Gunadi.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, pada tahap awal pencantuman label gizi atau Nutri-level diimplementasikan pada produk-produk minuman terlebih dahulu, dan secara bertahap diperluas ke produk-produk lain.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan bahwa hal itu dilakukan secara bertahap mengingat banyaknya pelaku usaha makanan di Indonesia, yakni 1,7 juta industri. Penerapan label gizi ini berlandaskan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023.

"Karena menurut data dari uji publik dan juga kita lihat, mayoritas kelebihan gula, kelebihan lemak itu ada minuman berpemanis," ujar Ikrak di Jakarta, Selasa, (16/4/2026).

Memberikan label gizi pada produk ini, kata Ikrar, menjadi upaya melindungi masyarakat Indonesia dari penyakit-penyakit dengan beban kesehatan tertinggi, seperti stroke, sakit jantung, penyakit ginjal, dan sebagainya melalui edukasi publik.

Adapun, meskipun implementasi belum mengikat, pemerintah menyatakan siap memberikan penghargaan bagi pelaku usaha yang sudah menerapkan label gizi terhadap produknya. Taruna Ikrar menyatakan bahwa penghargaan itu bisa berupa kemudahan perizinan hingga penerapan label makanan sehat bagi pelaku usaha tersebut.

“Dengan stempel ataupun approval bahwa makanannya lebih sehat, maka ending-nya kan tentu orang lebih ingin memilih," ujar Ikrar.

Pengendalian Kadar Garam, Gula, dan Lemak

Pengamat kesehatan sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama mengatakan ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk menekan diabetes dan PTM lainnya.

"Secara umum memang setidaknya ada tiga hal yang dapat dan perlu dilakukan untuk pengendalian kadar gula garam lemak [GGL] bagi masyarakat kita," ujar Tjandra saat dihubungi, Rabu (15/4/2026).

Pertama, melakukan reformasi terhadap produk makanan kemasan yang harus memiliki kandungan gula, garam dan lemak sesuai dengan standar kesehatan.

Selanjutnya, pencantuman label di kemasan yang secara jelas menjelaskan berapa kadar GGL yang terkandung di dalamnya. Ketiga, penerapan cukai bagi makanan tertentu khususnya yang kadar gula garam lemaknya dapat berpotensi mengganggu kesehatan.

Kemudian, Akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan mengemukakan penekanan angka diabetes harus dilakukan secara preventif.

Senada dengan Tjandra, Iwan menyatakan upaya penurunan angka diabetes bisa dilakukan dari hulu melalui melalui penerapan label nutri-level dan penerapan cukai MBDK.

"Penerapan cukai MBDK juga merupakan upaya yang diusulkan untuk mengurangi masyarakat mengonsumsi minuman tinggi gula karena harga yang lebih mahal. Sama seperti label nutri level, upaya ini juga akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya diabetes," tutur Iwan saat dihubungi.

Sementara itu, Pengamat Kesehatan sekaligus Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan upaya pencegahan memang penting untuk menekan angka diabetes.

Namun demikian, Hermawan menyatakan bahwa penguatan promosi pola hidup sehat hingga mencapai seluruh lapisan masyarakat juga diperlukan.

Oleh sebab itu, dia pun mendorong agar pemerintah pusat dan daerah bisa berkoordinasi dengan ahli kesehatan untuk mengampanyekan kendali konsumsi gula, garam, dan lemak, termasuk edukasi kendali hipertensi dan diabetes.

"Selama ini, jargon sering kali hanya untuk pengobatan, lupa bahwa kesehatan itu harus dicegah dan dihindari," tutur Hermawan kepada Bisnis.

Bisnis.com, SYDNEY— Perusahaan bio-farmasi asal Australia, Recce Pharmaceuticals Ltd. menggandeng PT Etana Biotechnologies Indonesia untuk sebagai kolaborator lokal dalam proses uji coba klinis tahap 3 di Indonesia untuk produk obat luka infeksi kaki bagi penderita diabetes.

Vice Presicent of Corporate Affairs Recce Pharmaceuticals Cherise Ang mengatakan perusahaan sedang mengembangkan produk obat berbentuk gel untuk infeksi luka kaki bagi pasien diabetes yang bernama Recce 327 Topical Gel.

Obat tersebut merupakan anti-infeksi sintetik yang dikembangkan untuk membunuh bakteri yang sudah resistan terhadap obat antibiotik yang beredar saat ini untuk penyakit diabetic foot infection (DFI).

Untuk produk obat DFI, Recce Pharmaceuticals telah melaksanakan uji coba klinis (clinical trial) tahap I dan II dengan menggunakan produk praklinis yang diproduksi di fasilitas Recce Macquarie Park, Australia, dengan menggunakan bahan baku dari Amerika Serikat. Uji coba tahap II dilakukan di Australia dengan melibatkan 30 pasien dengan tingkat kesembuhan 93% setelah penggunaan obat selama 14 hari.

“Kami memilih Indonesia untuk uji coba klinis tahap III karena tingkat prevalensi kasus diabetes yang tinggi diikuti banyaknya kasus diabetic foot infection yang berkembang menjadi sepsis hingga amputasi,” jelasnya dalam media briefing di Sydney, Australia, pada Selasa (18/11/2025).

Merujuk paparan Recce Pharmaceuticals, kasus infeksi luka di kaki pada pasien diabetes di Indonesia menunjukkan data yang mengkhawatirkan dengan tingkat penanganan hingga ke rumah sakit sebanyak 67,1% dan tingkat amputasi 46,9%. Biaya berobat ke rumah sakit untuk mengatasi penyakit tersebut diperkirakan rata-rata sebesar Rp64,95 juta per pasien.

“Obat dengan resep dokter ini kami harapkan dapat mengobati luka kaki pasien diabetes sebelum harus dirawat di rumah sakit.”

Sebagai informasi, Recce Pharmaceuticals didirikan sejak 2014 dan melaksanakan initial public offering (IPO) di bursa saham Australia pada 2015 dengan menghimpun dana sebesar 5 juta dolar Australia.

Ang menambahkan Recee Pharmaceuticals mendapat dukungan dari Human Research Ethics Committee (HREC) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan uji coba klinis tahap III di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan dukungan bilateral dari pemerintah Indonesia dan Australia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Komersial Recce Pharmaseuticals Andre Serobian mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama yang tertuang dalam MoU dengan perusahaan Indonesia PT Etana Biotechnologies sebagai kolaborator dalam uji coba klinis tahap III.

“Kami juga bekerja sama dengan beberapa rumah sakit di Indonesia untuk uji coba klinis tahap III, termasuk Siloam,” kata Serobian.

Recee Pharmaceuticals membidik 310 pasien infeksi luka kaki dengan penyakit diabetes di Indonesia sebagai partisipan dalam uji coba klinis tahap III ini. Diharapkan, proses tersebut dapat diselesaikan pada 2026.

Ang menambahkan Indonesia akan menjadi pasar pertama produk obat antibakterial Recce 327 Topical Gel setelah produk tersebut siap dipasarkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Obesitas lebih dari sekadar kelebihan berat badan. Kini obesitas bahkan sudah dikategorikan sebagai penyakit kronis yang juga turut membebani perekonomian negara.

Pasalnya, menurut IDF Diabetes Atlas edisi ke-11(2024), 20,4 juta orang di Indonesia hidup dengan diabetes, dan angka ini diproyeksikan melonjak menjadi 28,6 juta pada tahun 2050.

Indonesia kini menjadi negara ke-5 tertinggi di dunia dengan jumlah orang dewasa dengan diabetes.

Situasi obesitas yang menyertainya tak kalah mengkhawatirkan. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi obesitas pada usia di atas 18 tahun meningkat dari 21,8% pada 2018 menjadi 23,4% pada 2023, dan obesitas sentral mencapai 36,8% pada kelompok usia di atas 15 tahun.

Penelitian dari Institut Pertanian Bogor bahkan memperkirakan bahwa obesitas menimbulkan kerugian ekonomi sebesar Rp78,478 miliar per tahun, menggambarkan bagaimana masalah ini bukan hanya soal individu, tetapi krisis yang berdampak sistemik.

Obesitas: Lebih dari Sekadar Berat Badan

Obesitas bukan sekadar urusan berat badan, tetapi merupakan kondisi medis kronis yang menimbulkan risiko serius bagi kesehatan, termasuk diabetes tipe 2, penyakit jantung, hipertensi, sleep apnea, osteoartritis, hingga beberapa jenis kanker.

Lemak viseral di dalam tubuh memainkan peran besar dalam memicu resistensi insulin dan inflamasi kronis, yang membuka jalan menuju diabetes.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Obesitas, sebuah panduan komprehensif bagi tenaga kesehatan dan masyarakat dalam mengenali dan mengelola obesitas secara tepat.

PNPK Obesitas menekankan pendekatan bertahap, dimulai dengan perubahan gaya hidup (aktivitas fisik, pola makan, dan tidur), lalu bila belum cukup, terapi medis atau farmakoterapi sesuai indikasi, dengan pemantauan dan rujukan tepat waktu.

“Sekitar satu dari empat orang dewasa di Indonesia mengalami obesitas, dan lebih dari satu dari tiga mengalami obesitas sentral. Ini bukan sekadar angka statistik, tapi peringatan keras, karena di balik tren obesitas, risiko diabetes meningkat tajam. Jika kita tidak bertindak sekarang, beban penyakit kronis akan terus bertambah. Aksi bersama lintas sektor, dari edukasi publik, layanan kesehatan, hingga kebijakan yang mendorong pola hidup sehat, menjadi kunci untuk menekan laju obesitas dan diabetes di Indonesia,” ujar Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, dalam keterangan resmi.

Menurut Dicky L. Tahapary, dokter spesialis penyakit dalam konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes yang merupakan Bendahara Perhimpunan Endokrinologi Indonesia (PERKENI), obesitas dan diabetes adalah dua sisi dari koin yang sama.

"Penurunan berat badan 5–10% saja sudah terbukti memperbaiki kadar gula darah, tekanan darah, dan lipid. Sementara penurunan lebih dari 10–15% bahkan dapat mendorong remisi diabetes tipe 2. Jika diet dan olahraga belum cukup, itu bukan kegagalan, tetapi sinyal bahwa sudah waktunya berkonsultasi dengan dokter," terangnya.

Penanganan Obesitas

Sesuai panduan PNPK Obesitas, pendekatan bertahap tetap menjadi kunci, dimulai dari pola makan sehat dan aktivitas fisik teratur, dilanjutkan dengan opsi faramakoterapi atau terapi medis berbasis bukti, misalnya GLP-1, yang tentunya di bawah pengawasan dokter.

Di samping itu, eliminasi stigma pada orang dengan obesitas juga perlu dilakukan. Karena hingga kini masih banyak individu dengan obesitas yang berjuang sendiri dan enggan mencari bantuan tenaga kesehatan karena stigma dan rasa bersalah.

Padahal, obesitas bukan kegagalan pribadi, melainkan kondisi medis kompleks yang membutuhkan dukungan nyata.