Bisnis.com, JAKARTA — Pelobi dari industri bahan bakar fosil kembali membanjiri perhelatan konferensi iklim PBB COP30 di Belem, Brasil pada 10–21 November 2025. Tahun ini, rasio kehadiran para pelobi mencapai rekor tertinggi, meski hutan Amazon yang makin kritis menjadi saksi pertemuan tahunan tersebut.

Temuan Kick Big Polluters Out (KBPO) mengungkap bahwa ada lebih dari 1.600 pelobi dari perusahaan di industri fosil yang hadir di COP kali ini. Angka tersebut merefleksikan rasio representasi sebesar 1 banding 25 dari total delegasi, naik 12% dibandingkan dengan tingkat keikutsertaan dalam COP29 di Baku, Azerbaijan tahun lalu. Jumlah pelobi dari industri fosil bahkan melampaui delegasi dari negara manapun.

Dibandingkan dengan jumlah delegasi resmi Filipina, pelobi energi fosil tercatat 50 kali lebih banyak. Padahal negara kepulauan tersebut tengah menghadapi bencana topan besar bersamaan dengan berlangsungnya negosiasi iklim PBB. Para pelobi energi fosil yang hadir juga 40 kali lipat lebih banyak daripada Jamaika yang belum rampung membenahi dampak dari Badai Melissa.

KBPO turut mencatat bahwa pelobi dari industri fosil memperoleh akses dua pertiga lebih banyak ke COP30 dibandingkan seluruh delegasi dari 10 negara paling rentan iklim yang jumlahnya hanya 1.061 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran industri masih jauh melampaui negara-negara yang berada di garis depan krisis iklim.

Asosiasi dan korporasi dagang besar menjadi entitas yang mendominasi pengaruh industri fosil dalam negosiasi COP30. International Emissions Trading Association tercatat membawa 60 perwakilan, termasuk delegasi dari raksasa minyak dan gas seperti ExxonMobil, BP, dan TotalEnergies.

“Akses belakang layar juga menjadi kanal penting bagi industri fosil untuk memperkuat pengaruh dalam negosiasi. Sekitar 599 pelobi memperoleh akses tak terbatas dari negara-negara peserta yang memungkinkan mereka masuk ke ruang-ruang inti negosiasi,” tulis KBPO.

Sejumlah negara maju turut memasukkan wakil industri fosil dalam delegasi resmi mereka. Prancis membawa 22 perwakilan industri fosil, dengan lima dari TotalEnergies termasuk CEO Patrick Pouyanné; Jepang mengikutsertakan 33 pelobi, di antaranya dari Mitsubishi Heavy Industries dan Osaka Gas; sementara Norwegia membawa 17 orang, termasuk enam eksekutif senior dari Equinor, perusahaan minyak dan gas nasional negara tersebut.

“Walaupun jumlah total peserta COP30 lebih sedikit dibandingkan COP29 di Azerbaijan dan COP28 di Dubai, proporsi pelobi energi fosil justru meningkat menjadi hampir 1 dari setiap 25 delegasi yang hadir di Belem,” lanjut keterangan KBPO.

Anggota Kick Big Polluters Out, Jax Bonbon, dari IBON International di Filipina, mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan pendorong krisis iklim justru memperoleh panggung untuk menawarkan solusi palsu yang mempertahankan motif keuangan mereka.

“COP30 digadang-gadang sebagai ‘COP Implementasi’, tetapi forum ini gagal melaksanakan tuntutan mendasar yang diajukan sejak lama untuk menghapus keikutsertaan perusak lingkungan dalam konferensi,” ujar Jax Bonbon.

Sementara itu, Rachitaa Gupta dari Global Campaign to Demand Climate Justice menilai kehadiran energi fosil dalam UNFCCC adalah bentuk pengkhianatan terhadap proses negosiasi karena status mereka sebagai pencemar yang memicu krisis iklim.

“Kita tahu, tahun demi tahun mereka datang ke perundingan iklim untuk melindungi keuntungan mereka, mendorong bahan bakar fosil, pasar karbon, dan berbagai solusi palsu yang membiarkan ekstraktivisme terus menghancurkan komunitas kami. COP seharusnya menjadi ruang bagi solusi rakyat, bukan taman bermain para perusak,” kata Gupta.

Indonesia termasuk satu dari banyak negara yang turut memboyong perwakilan industri fosil ke COP30. Climate Action Network (CAN) International bahkan memberikan penghargaan Fossil of the Day ke Indonesia pada Sabtu (15/11/2025) karena membawa 46 pelobi industri bahan bakar fosil ke dalam delegasi resminya, terbesar di antara negara berkembang.

Para pelobi bahkan memengaruhi intervensi Indonesia dalam negosiasi Pasal 6.4 terkait mekanisme pasar karbon. CAN International menyebut bahwa Indonesia menyalin poin-poin argumentasi para pelobi tersebut, beberapa di antaranya bahkan secara verbatim, dan menyampaikannya sebagai posisi resmi negara.

“Ini menjadi contoh paling gamblang dari penetrasi kepentingan korporasi dalam delegasi negara berkembang di COP30,” tulis CAN International.

Dalam sesi pembahasan laporan tahunan Supervisory Body Pasal 6.4, intervensi Indonesia berisi poin-poin yang identik dengan surat lobi yang menyerukan pelonggaran aturan terkait permanence, perlakuan lebih lunak terhadap reversal, dan penjagaan yang lebih longgar untuk offset berbasis alam yang berisiko tinggi.

CAN International menilai seruan ini secara langsung bertentangan dengan sains dan merusak integritas lingkungan pada saat mekanisme 6.4 justru diharapkan memperkuatnya. Surat tersebut diinisiasi oleh Conservation International yang juga mengembangkan dan menjual kredit karbon.

Surat juga ditandatangani oleh sejumlah kelompok yang mayoritas memiliki kepentingan material langsung atau tidak langsung dalam pasar karbon. Kelompok ini termasuk IETA, asosiasi industri yang dewan pengurusnya mencakup beberapa perusahaan minyak dan gas besar, dan yang membawa 58 pelobi fosil dalam delegasinya.

Indonesia juga mempromosikan pasar karbon di luar ruang negosiasi dengan menggunakan paviliunnya sebagai arena untuk menjual kredit karbon.

Bisnis.com, JAKARTA — Silang pendapat dan adu kepentingan tak hanya mewarnai meja perundingan konferensi iklim PBB COP30 di Belem, Brasil. Persaingan juga mengemuka antara Australia dan Turki untuk merebut status sebagai tuan rumah pertemuan iklim pada 2026 atau COP31.

Baik Turki maupun Australia belum bersedia mengalah, sementara negara-negara yang ditugasi menengahi belum mencapai kata sepakat dalam proses yang mensyaratkan konsensus penuh. Hasil akhirnya bisa membawa konferensi tersebut ke Adelaide, Australia, atau Antalya, Turki.

Jika tak ada keputusan hingga akhir COP30, Jerman akan menjadi tuan rumah secara otomatis sebagai negara tempat sekretariat UNFCCC bermarkas.

Status tuan rumah kerap dianggap strategis. Posisi sebagai pemimpin negosiasi iklim dan penyelenggara konferensi biasanya menghadirkan puluhan ribu delegasi dari seluruh dunia serta menarik investasi hijau dalam jumlah besar. Status tuan rumah juga menjadi kesempatan langka untuk memamerkan kebijakan iklim, potensi ekonomi, dan budaya nasional sembari menarik arus wisata dan perdagangan.

Mengutip Bloomberg, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan pada Kamis (13/11/2025) bahwa ia menerima surat dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, dalam 24 jam terakhir. Surat itu berisi penegasan posisi Turki dalam pencalonan tuan rumah, setelah Australia juga mempertahankan posisinya. Negosiasi bilateral diperkirakan berlanjut pekan depan ketika para menteri tiba di Belém.

Para pendukung pencalonan Australia menilai penyelenggaraan COP31 di negara tersebut akan menjaga sorotan pada masyarakat adat sekaligus menempatkan kawasan Asia-Pasifik dan negara-negara pulau sebagai pusat perhatian global. Bagaimanapun, negara-negara berlokasi di kawasan yang paling terdampak perubahan iklim.

Paul Hunyor, CEO Wollemi Capital, mengatakan bahwa konferensi di Australia akan menunjukkan bahwa kawasan ini stabil, aman, dan dinamis untuk investasi transisi energi.

“Australia memiliki kumpulan dana pensiun terbesar keempat di dunia. Yang akan terlihat adalah percepatan mobilisasi modal untuk mentransformasi Australia menjadi kekuatan energi terbarukan,” katanya.

Tiga tahun lalu ketika Australia pertama kali mencalonkan diri bersama negara-negara Pasifik, peluangnya tampak hampir pasti. Namun Erdoğan pada COP29 tahun lalu menyatakan bahwa Turki juga akan mengajukan diri sebagai tuan rumah KTT 2026. Negara tersebut menargetkan net zero pada 2053.

Negosiator Australia berharap Turki akan mengalah setelah Albanese memenangkan masa jabatan kedua pada Mei 2025. Ia dikenal sebagai sosok yang lebih pro iklim.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pada pertemuan awal COP30 di Bonn, Jerman, pada Juni, kepala negosiator Turki meluncurkan presentasi megah yang menampilkan kota pesisir Antalya dan menekankan peran Turki sebagai jembatan antar kawasan dunia.

Sebagai catatan, KTT iklim PBB beberapa tahun terakhir telah diselenggarakan di Mesir, Uni Emirat Arab, dan Azerbaijan. Kawasan di sekitar Pasifik belum pernah menggelar hajatan akbar tersebut dalam lima tahun belakangan.

“Belum pernah ada COP yang diselenggarakan di Pasifik. Para tetangga kita, begitu pula Australia, menilai sudah saatnya konferensi ini digelar di kawasan tersebut,” kata Albanese. Dia sekaligus menegaskan bahwa negara-negara Pasifik seperti Tuvalu dan Kiribati terancam krisis iklim dan keberadaannya terancam.

Para negosiator dan aktivis berpengalaman menilai penyelenggaraan konferensi di Oceania akan memperkuat suara negara-negara pulau kecil yang berada di garis depan krisis iklim.

Hal ini dapat mendorong hasil yang lebih progresif, termasuk komitmen yang lebih agresif untuk meninggalkan bahan bakar fosil, isu sensitif bagi negara produsen minyak di Timur Tengah.

Perselisihan ini dimediasi oleh kelompok Western Europe and Others (WEOG), yang mencakup Inggris, Jerman, Prancis, serta Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Meski para pejabat Australia yakin telah mengantongi dukungan mayoritas, keputusan tuan rumah tetap membutuhkan konsensus penuh dalam kelompok tersebut.

Untuk mengatasi kebuntuan, Brasil sebagai tuan rumah COP30 telah menunjuk Sekretaris Iklim negara tersebut, Mauricio Lyrio, dan ketua negosiator Azerbaijan, Yalchin Rafiyev, untuk berkonsultasi dengan kedua kubu. Sejumlah opsi muncul, termasuk kepresidenan bersama atau kemungkinan Turki menjadi tuan rumah KTT pemimpin dunia yang terkait dengan konferensi.

Australia merupakan eksportir besar bahan bakar fosil dan termasuk salah satu pengemisi per kapita tertinggi di dunia. Namun Albanese berupaya mengubah reputasi Australia sebagai penghambat agenda iklim dengan menetapkan target penurunan emisi yang mengikat tak lama setelah menjabat.

Target baru yang diumumkan pada September menargetkan pemotongan emisi 62–70% dari level 2005 pada 2035. Sementara itu, Partai Liberal yang merupakan oposisi utama pemerintah Albanese justru mencabut komitmennya untuk mencapai net zero pada 2050.

Bisnis.com, JAKARTA — Delegasi yang bersiap duduk di ruang negosiasi KTT iklim PBB COP30 di Belem, Brasil mengantisipasi kemungkinan munculnya disrupsi dan intervensi dari Amerika Serikat, meski rezim Donald Trump telah memastikan tidak mengirim delegasi ke pertemuan tahunan tersebut.

Gedung Putih dalam jawaban kepada media menyebutkan bahwa AS tidak akan mengirim pejabat senior ke COP30. Pernyataan ini sejalan dengan posisi yang ditunjukkan Trump di Majelis Umum PBB pada September 2025. Kala itu, ia menegaskan bahwa AS akan tetap fokus pada isu energi dan menyebut perubahan iklim sebagai penipuan.

Meski demikian, AS justru mempertahankan opsi untuk tetap mengirim negosiator pada periode perundingan 10–21 November 2025, sebelum negara tersebut secara formal keluar dari Perjanjian Paris pada Januari 2026.

Tiga pejabat Uni Eropa mengatakan kepada Reuters bahwa blok tersebut telah bersiap menghadapi sejumlah skenario di COP30, termasuk kemungkinan AS tidak muncul sama sekali dalam negosiasi, berpartisipasi aktif dan memblokir kesepakatan atau menggelar acara sampingan yang berseberangan dengan kebijakan iklim.

Kekhawatiran ini tidak muncul tanpa alasan. COP30 akan menjadi ajang negosiasi iklim yang menantang karena AS secara terang-terangan menolak berpartisipasi mencapai target iklim, terlepas dari statusnya sebagai negara dengan ekonomi dan penghasil emisi karbon historis terbesar.

Aksi AS yang memblokir kesepakatan tarif karbon pengapalan dalam negosiasi Organisasi Maritim Internasional (IMO) bulan lalu juga menjadi alasan. Sejumlah negara tercatat menarik dukungan pada kesepakatan ini setelah AS mengancam akan menerapkan tarif tambahan, pungutan pelabuhan dan pembatasan visa.

“Bahwa ada negara yang mulai mengancam dengan berbagai tindakan ke negara lain maupun negosiator sebagaimana terlihat dalam proses IMO… hal itu membuat saya khawatir,” kata Menteri Iklim Norwegia Andreas Bjelland Eriksen, dikutip dari Reuters. Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS tidak memberikan respons terhadap permintaan pernyataan.

Salah satu pejabat Uni Eropa mengatakan prioritas mereka kini berfokus pada upaya untuk menyatukan negara-negara di ajang COP30, terutama dalam menghadapi intervensi dari AS.

Namun, pejabat tersebut mengakui bahwa ancaman tarif dan pembatasan visa dari Washington mungkin dapat membuat sejumlah pemerintah menarik diri dari kesepakatan bersama dalam negosiasi COP.

"Jika mereka melakukan taktik yang sama, saya rasa tidak akan ada peluang untuk bersatu dalam mendukung Perjanjian Paris sebagai respons," kata pejabat tersebut.

Sementara itu, salah satu diplomat dari negara pulau mengatakan kepada Reuters bahwa banyak negara yang khawatir sejumlah pemerintah justru melakukan sensor mandiri karena menghindari aksi retaliasi AS, bahkan ketika negara tersebut tak hadir secara resmi dalam negosiasi.

Namun ketidakhadiran AS secara cepat tergantikan oleh meningkatnya pengaruh China. Negara penghasil emisi terbesar di dunia itu memiliki kepentingan finansial dalam memastikan keberlanjutan transisi energi hijau. Industri China kini mendominasi manufaktur rendah karbon global, mulai dari panel surya hingga baterai.

Kementerian Luar Negeri China pun menyatakan bahwa Beijing dengan tegas mendukung multilateralisme dalam menangani perubahan iklim.

"Tidak ada yang boleh tertinggal dalam menangani perubahan iklim, tidak ada negara yang boleh mengabaikan tanggung jawabnya. Komunitas internasional harus tetap pada jalurnya,” kata seorang juru bicara kementerian.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan mengenai target iklim 2040 pada Rabu (5/11/2025), setelah serangkaian negosiasi alot hingga detik-detik terakhir. Kesepakatan tersebut diumumkan hanya sehari sebelum dimulainya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim PBB COP30 di Belem, Brasil, yang akan mempertemukan para pemimpin dunia pada 6–7 November 2025.

Negosiasi maraton yang berlangsung hingga larut malam pada Selasa (4/11/2025) menghasilkan keputusan bersama untuk memangkas emisi gas rumah kaca sebesar 90% pada 2040 dibandingkan level 1990. Namun, pencapaian target ini disertai dengan sejumlah kompromi dan kelonggaran bagi negara anggota berdasarkan laporan Reuters.

Salah satu kelonggaran utama adalah izin bagi negara-negara Uni Eropa membeli kredit karbon dari luar negeri untuk memenuhi hingga 5% dari total target penurunan emisi. Dengan demikian, industri di kawasan ini hanya diwajibkan memangkas emisinya secara domestik sebesar 85%, sementara sisanya dapat dicapai melalui pembelian kredit karbon dari negara lain.

Selain itu, negara-negara anggota juga menyetujui target antara untuk penurunan emisi sebesar 66,25–72,5% pada 2035, sebagaimana tercantum dalam Second Nationally Determined Contributions (NDC) yang akan diserahkan ke registri UNFCCC sebelum pembukaan resmi COP30.

Meski telah disepakati secara formal, target iklim baru UE ini tidak sepenuhnya didukung seluruh anggota. Sejumlah negara, termasuk Polandia, Slovakia, dan Hungaria, menolak kesepakatan tersebut dengan alasan bahwa target ambisius itu dapat menggerus daya saing industri domestik mereka. Namun, karena jumlah penolakan belum mencapai ambang minimum, yakni 15 dari 27 negara anggota, keputusan tetap dinyatakan sah.

Dengan kesepakatan ini, Uni Eropa tidak akan datang dengan tangan kosong ke COP30. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin dunia pada 6 November.

Perundingan di COP30 akan menjadi ujian bagi komitmen ekonomi besar dunia untuk terus memerangi perubahan iklim, terutama di tengah penolakan dari Presiden AS Donald Trump terhadap kebijakan lingkungan global.

Selama ini, Uni Eropa dikenal sebagai penggerak utama agenda iklim internasional. Namun pelunakan target kali ini menunjukkan adanya tekanan balik terhadap agenda hijau Eropa, terutama dari kalangan industri dan pemerintahan yang skeptis terhadap kemampuan ekonomi kawasan tersebut menanggung beban transisi energi bersih di tengah kebutuhan pertahanan dan reindustrialisasi.

Dewan penasihat ilmiah independen Uni Eropa menyatakan bahwa target domestik 90% sejatinya masih sesuai dengan standar ilmiah untuk menahan pemanasan global. Namun kelompok ini memperingatkan agar UE tidak bergantung pada kredit karbon asing karena berisiko mengalihkan investasi dari industri hijau di dalam negeri.

Negara-negara seperti Prancis dan Portugal diketahui mendorong adanya fleksibilitas 5% kredit karbon, sementara Polandia dan Italia sempat meminta batas yang lebih longgar hingga 10%. Di sisi lain, Spanyol dan Belanda termasuk pihak yang menolak pelunakan lebih lanjut terhadap target tersebut, menurut laporan sejumlah diplomat Uni Eropa kepada Reuters.

“Kami tidak ingin menghancurkan ekonomi, dan kami juga tidak ingin menghancurkan iklim. Kami ingin menyelamatkan keduanya sekaligus,” ujar Wakil Menteri Iklim Polandia Krzysztof Bolesta, Selasa (4/11/2025).

Polandia, Italia, dan Republik Ceko sebelumnya menentang target awal 90% karena dianggap terlalu membebani industri lokal yang tengah berjuang menghadapi biaya energi tinggi, lonjakan impor murah dari China, dan tarif ekspor dari AS.

Sebaliknya, negara-negara seperti Belanda, Spanyol, dan Swedia menilai bahwa cuaca ekstrem yang memburuk serta perlunya mengejar ketertinggalan dari China dalam produksi teknologi hijau menjadi alasan kuat untuk tetap mempertahankan ambisi tinggi dalam kebijakan iklim Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA — Negara-negara Uni Eropa tengah menegosiasikan proposal usulan yang memberikan fleksibilitas bagi pelaku industri untuk mencapai target iklimnya. Berdasarkan draf yang dilihat Reuters, proposal ini mengemuka di tengah upaya blok tersebut dalam menggaet dukungan dari para anggota untuk target penurunan emisi 2040.

Uni Eropa tengah berpacu untuk mengesahkan target tersebut sebelum para pemimpin dunia berkumpul dalam Konferensi Iklim PBB COP30 yang dijadwalkan pada 6 November mendatang.

Namun, setelah berbulan-bulan negosiasi, kesepakatan belum tercapai karena sejumlah negara anggota menolak langkah hijau yang dinilai membebani industri dan menimbulkan pertanyaan tentang pendanaan transisi energi rendah karbon di tengah kebutuhan pertahanan dan revitalisasi ekonomi.

Draf kompromi yang disusun Uni Eropa memperlihatkan kemungkinan bagi blok tersebut untuk meninjau ulang target 2040 setiap dua tahun sekali, sehingga membuka ruang bagi Brussel untuk melonggarkan ambisi iklimnya pada masa mendatang.

Selain itu, rancangan tersebut juga menetapkan bahwa jika penyerapan emisi karbon dioksida (CO₂) oleh hutan lebih rendah dari perkiraan, atau teknologi penangkapan karbon berkembang lebih lambat dari rencana, maka sektor industri lain tidak akan diwajibkan menanggung beban tambahan untuk tetap mencapai target 2040.

“Potensi kekurangan dari satu sektor tidak boleh menjadi beban bagi sektor lainnya,” demikian bunyi draf yang bertanggal 25 Oktober tersebut.

Isi kompromi ini mencerminkan tuntutan yang disuarakan oleh para pemimpin negara Uni Eropa dalam pertemuan puncak pekan lalu. Mereka menekankan soal pentingnya menciptakan “kondisi pendukung” untuk mencapai target hijau tanpa menaikkan biaya energi bagi masyarakat, serta tetap menjaga daya saing industri yang kini menghadapi tekanan dari produk murah asal China dan tarif impor Amerika Serikat.

Para duta besar negara anggota Uni Eropa dijadwalkan membahas proposal ini pekan depan, sebelum para menteri lingkungan hidup mencoba mengesahkan target tersebut pada 4 November.

Draf kompromi itu tidak mengubah target pemotongan emisi 90%, maupun porsi 3% yang masih bisa dipenuhi melalui pembelian kredit karbon internasional alih-alih upaya domestik, meski klausul ini masih menjadi bahan perdebatan. Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan menyebut pekan lalu bahwa kredit karbon tersebut bisa saja diperluas hingga 5%.

Sebagai upaya merangkul negara-negara yang masih skeptis, Komisi Eropa menjanjikan penyesuaian terhadap kebijakan hijau lainnya, termasuk mekanisme pengendalian harga dalam pasar karbon transportasi yang didorong oleh Polandia dan Republik Ceko.

Brussel juga dikabarkan tengah mempertimbangkan pelonggaran larangan mobil mesin pembakaran internal pada 2035 setelah tekanan dari Jerman dan Italia.

Seorang juru bicara dari Denmark, yang saat ini memegang presidensi bergilir Uni Eropa dan menyusun dokumen tersebut, menolak memberikan komentar.