Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa akhirnya mencapai kesepakatan mengenai target iklim 2040 pada Rabu (5/11/2025), setelah serangkaian negosiasi alot hingga detik-detik terakhir. Kesepakatan tersebut diumumkan hanya sehari sebelum dimulainya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Iklim PBB COP30 di Belem, Brasil, yang akan mempertemukan para pemimpin dunia pada 6–7 November 2025.

Negosiasi maraton yang berlangsung hingga larut malam pada Selasa (4/11/2025) menghasilkan keputusan bersama untuk memangkas emisi gas rumah kaca sebesar 90% pada 2040 dibandingkan level 1990. Namun, pencapaian target ini disertai dengan sejumlah kompromi dan kelonggaran bagi negara anggota berdasarkan laporan Reuters.

Salah satu kelonggaran utama adalah izin bagi negara-negara Uni Eropa membeli kredit karbon dari luar negeri untuk memenuhi hingga 5% dari total target penurunan emisi. Dengan demikian, industri di kawasan ini hanya diwajibkan memangkas emisinya secara domestik sebesar 85%, sementara sisanya dapat dicapai melalui pembelian kredit karbon dari negara lain.

Selain itu, negara-negara anggota juga menyetujui target antara untuk penurunan emisi sebesar 66,25–72,5% pada 2035, sebagaimana tercantum dalam Second Nationally Determined Contributions (NDC) yang akan diserahkan ke registri UNFCCC sebelum pembukaan resmi COP30.

Meski telah disepakati secara formal, target iklim baru UE ini tidak sepenuhnya didukung seluruh anggota. Sejumlah negara, termasuk Polandia, Slovakia, dan Hungaria, menolak kesepakatan tersebut dengan alasan bahwa target ambisius itu dapat menggerus daya saing industri domestik mereka. Namun, karena jumlah penolakan belum mencapai ambang minimum, yakni 15 dari 27 negara anggota, keputusan tetap dinyatakan sah.

Dengan kesepakatan ini, Uni Eropa tidak akan datang dengan tangan kosong ke COP30. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin dunia pada 6 November.

Perundingan di COP30 akan menjadi ujian bagi komitmen ekonomi besar dunia untuk terus memerangi perubahan iklim, terutama di tengah penolakan dari Presiden AS Donald Trump terhadap kebijakan lingkungan global.

Selama ini, Uni Eropa dikenal sebagai penggerak utama agenda iklim internasional. Namun pelunakan target kali ini menunjukkan adanya tekanan balik terhadap agenda hijau Eropa, terutama dari kalangan industri dan pemerintahan yang skeptis terhadap kemampuan ekonomi kawasan tersebut menanggung beban transisi energi bersih di tengah kebutuhan pertahanan dan reindustrialisasi.

Dewan penasihat ilmiah independen Uni Eropa menyatakan bahwa target domestik 90% sejatinya masih sesuai dengan standar ilmiah untuk menahan pemanasan global. Namun kelompok ini memperingatkan agar UE tidak bergantung pada kredit karbon asing karena berisiko mengalihkan investasi dari industri hijau di dalam negeri.

Negara-negara seperti Prancis dan Portugal diketahui mendorong adanya fleksibilitas 5% kredit karbon, sementara Polandia dan Italia sempat meminta batas yang lebih longgar hingga 10%. Di sisi lain, Spanyol dan Belanda termasuk pihak yang menolak pelunakan lebih lanjut terhadap target tersebut, menurut laporan sejumlah diplomat Uni Eropa kepada Reuters.

“Kami tidak ingin menghancurkan ekonomi, dan kami juga tidak ingin menghancurkan iklim. Kami ingin menyelamatkan keduanya sekaligus,” ujar Wakil Menteri Iklim Polandia Krzysztof Bolesta, Selasa (4/11/2025).

Polandia, Italia, dan Republik Ceko sebelumnya menentang target awal 90% karena dianggap terlalu membebani industri lokal yang tengah berjuang menghadapi biaya energi tinggi, lonjakan impor murah dari China, dan tarif ekspor dari AS.

Sebaliknya, negara-negara seperti Belanda, Spanyol, dan Swedia menilai bahwa cuaca ekstrem yang memburuk serta perlunya mengejar ketertinggalan dari China dalam produksi teknologi hijau menjadi alasan kuat untuk tetap mempertahankan ambisi tinggi dalam kebijakan iklim Eropa.