Negosiator Khawatir AS Lakukan Intervensi dalam Perundingan Iklim di COP30
Delegasi COP30 khawatir AS intervensi meski tak mengirim pejabat senior. Namun AS mungkin tetap mengirim negosiator sebelum keluar dari Perjanjian Paris 2026.
(Bisnis.Com) 07/11/25 16:57 31407
Bisnis.com, JAKARTA — Delegasi yang bersiap duduk di ruang negosiasi KTT iklim PBB COP30 di Belem, Brasil mengantisipasi kemungkinan munculnya disrupsi dan intervensi dari Amerika Serikat, meski rezim Donald Trump telah memastikan tidak mengirim delegasi ke pertemuan tahunan tersebut.
Gedung Putih dalam jawaban kepada media menyebutkan bahwa AS tidak akan mengirim pejabat senior ke COP30. Pernyataan ini sejalan dengan posisi yang ditunjukkan Trump di Majelis Umum PBB pada September 2025. Kala itu, ia menegaskan bahwa AS akan tetap fokus pada isu energi dan menyebut perubahan iklim sebagai penipuan.
Meski demikian, AS justru mempertahankan opsi untuk tetap mengirim negosiator pada periode perundingan 10–21 November 2025, sebelum negara tersebut secara formal keluar dari Perjanjian Paris pada Januari 2026.
Tiga pejabat Uni Eropa mengatakan kepada Reuters bahwa blok tersebut telah bersiap menghadapi sejumlah skenario di COP30, termasuk kemungkinan AS tidak muncul sama sekali dalam negosiasi, berpartisipasi aktif dan memblokir kesepakatan atau menggelar acara sampingan yang berseberangan dengan kebijakan iklim.
Kekhawatiran ini tidak muncul tanpa alasan. COP30 akan menjadi ajang negosiasi iklim yang menantang karena AS secara terang-terangan menolak berpartisipasi mencapai target iklim, terlepas dari statusnya sebagai negara dengan ekonomi dan penghasil emisi karbon historis terbesar.
Aksi AS yang memblokir kesepakatan tarif karbon pengapalan dalam negosiasi Organisasi Maritim Internasional (IMO) bulan lalu juga menjadi alasan. Sejumlah negara tercatat menarik dukungan pada kesepakatan ini setelah AS mengancam akan menerapkan tarif tambahan, pungutan pelabuhan dan pembatasan visa.
“Bahwa ada negara yang mulai mengancam dengan berbagai tindakan ke negara lain maupun negosiator sebagaimana terlihat dalam proses IMO… hal itu membuat saya khawatir,” kata Menteri Iklim Norwegia Andreas Bjelland Eriksen, dikutip dari Reuters. Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS tidak memberikan respons terhadap permintaan pernyataan.
Salah satu pejabat Uni Eropa mengatakan prioritas mereka kini berfokus pada upaya untuk menyatukan negara-negara di ajang COP30, terutama dalam menghadapi intervensi dari AS.
Namun, pejabat tersebut mengakui bahwa ancaman tarif dan pembatasan visa dari Washington mungkin dapat membuat sejumlah pemerintah menarik diri dari kesepakatan bersama dalam negosiasi COP.
"Jika mereka melakukan taktik yang sama, saya rasa tidak akan ada peluang untuk bersatu dalam mendukung Perjanjian Paris sebagai respons," kata pejabat tersebut.
Sementara itu, salah satu diplomat dari negara pulau mengatakan kepada Reuters bahwa banyak negara yang khawatir sejumlah pemerintah justru melakukan sensor mandiri karena menghindari aksi retaliasi AS, bahkan ketika negara tersebut tak hadir secara resmi dalam negosiasi.
Namun ketidakhadiran AS secara cepat tergantikan oleh meningkatnya pengaruh China. Negara penghasil emisi terbesar di dunia itu memiliki kepentingan finansial dalam memastikan keberlanjutan transisi energi hijau. Industri China kini mendominasi manufaktur rendah karbon global, mulai dari panel surya hingga baterai.
Kementerian Luar Negeri China pun menyatakan bahwa Beijing dengan tegas mendukung multilateralisme dalam menangani perubahan iklim.
"Tidak ada yang boleh tertinggal dalam menangani perubahan iklim, tidak ada negara yang boleh mengabaikan tanggung jawabnya. Komunitas internasional harus tetap pada jalurnya,” kata seorang juru bicara kementerian.
#cop30 #negosiasi-iklim #intervensi-as #perubahan-iklim #perjanjian-paris #emisi-karbon #tarif-karbon #negosiator-iklim #uni-eropa #kebijakan-iklim #china-energi-hijau #transisi-energi #multilateralism