JAKARTA - Polisi menciduk pelaku spesialis pencurian kotak amal di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo mengungkapkan bahwa pelaku berinisial AK itu sudah lebih dari 3 kali melakukan pencurian di sejumlah musala.

"Diamankan laki-laki inisial AK karena diduga telah melakukan tindak pidana pencurian. Barang yang diambil berupa kotak amal, kotak amal yang berada di Musholla As-Syukur Gang Haji Liun, Petukangan Utara, Pesanggrahan," ujarnya kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).

Kepada polisi, pelaku mengaku sudah melakukan aksi pencurian kotak amal lebih dari 3 kali di kawasan Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan. Pelaku mencuri kotak amal dengan cara mencoba-coba membukanya menggunakan berbagai anak kunci yang dimilikinya.

"Di musalah pertama diambil uang Rp750 ribu, musala kedua Rp500 ribu, dan ketiga Rp400 ribu. Modusnya ini pelaku pura-pura melaksanakan salat di waktu sore saat sepi, lalu membuka kotak amal dan mengambil uang di dalamnya," tuturnya.

Dalam aksinya terakhir kali di Petukangan Utara, kawasan Pesanggrahan, aksi pelaku itu terekam kamera CCTV. Pelaku biasa beraksi di waktu sepi selepas Asar dan menjelang Magrib. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan aksi pencurian kotak amal itu karena ingin mengambil jalan pintas mendapatkan uang demi mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

"Kami imbau jemaah masjid agar waspada terhadap situasi lingkungan masjid atau musalanya. Kami berkomitmen merespons setiap keluhan masyarakat dan silakan hubungi layanan polisi di 110 manakala melihat situasi yang mencurigakan agar ditindaklanjuti," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi IIIDPR mengusir perwakilan pengembang PT Hasana Damai Putra (PT HDP) saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Kamis (26/2/2026) yang membahas tindak lanjut kasus penolakan akses musala di Perumahan Vasana dan Neo Vasana. Dia diusir karena dinilai tidak mematuhi tata tertib rapat.

Rapat yang berlangsung di Komplek Parlemen, Senayan ini mulanya berjalan lancar di mana tamu yang hadir dari perwakilan masyarakat memberikan penjelasan.

Ketua Komisi III sekaligus pimpinan rapat, Habiburokhman kemudian meminta penjelasan dari pengembang karena tidak melanjuti keputusan Komisi III untuk membuka akses musala.

Pihak pengembang menyampaikan di luar ruang rapat ada perwakilan klaster perumahan Vasana. Habiburokhman langsung memotong pembicaraan dan menyampaikan bahwa itu bukan urusan pihak pengembang.

"Bukan urusan anda, bukan urusan anda. Anda jawab atau anda yang keluar," kata Habiburokhman.

Habiburokhman kembali menegaskan kenapa pihak pengembang tidak melaksanakan keputusan Komisi III. Pihak pengembang mengatakan belum dapat menjalankan keputusan tersebut karena terhambat sejumlah kendala.

Pihak pengembang melanjutkan bahwa rapat adalah forum terbuka dan harus disampaikan secara objektif.

"Ini kan forum dengar pendapat. Kita semua dimintai pendapatnya untuk mengambil keputusan agar masalah yang ada bisa diselesaikan secara objektif dan jernih," kata perwakilan PT HDP.

Habiburokhman kembali mengingatkan kepada perwakilan PT HDP untuk menjawab sesuai konteks pertanyaan dan tidak bertele-tele. Perwakilan PT HDP kemudian memberikan kendala yang dialami.

Namun, Habiburokhman merasa penjelasan tersebut sudah disampaikan dan masih dianggap tidak to the point. Di sela-sela penjelasan, perwakilan PT HDP mengatakan, "Saya minta jangan dihentikan dulu ketua, ya,"

Sontak pernyataan tersebut membuat Habiburokhman naik pitam. Dia meminta anggota pengaman mengeluarkan perwakilan PT HDP dari ruang rapat.

"Saya yang ngatur, pak. Anda keluar, coba Pamdal dikeluarkan ini orang. Udah enggak efektif rapat dengan dia. Silahkan keluar," tegas Habiburokhman.

Profil PT HDP

PT Hasana Damai Putra adalah bagian dari Damai Putra Group yang bergerak di bidang pengembangan kawasan dan pemukiman. Berdiri sejak tahun 1981 di Magelang, perusahaan ini telah menggarap sejumlah proyek perumahan.

Dari laman resminya, pengembangan proyek berada di kawasan Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di antaranya telah mengharap proyek Kota Harapan Indah, Tera Damai, Segara City, Catha Rempoa, Grand Delta Sari, hingga The Linnea.

Dua tahun setelah berdiri atau tepatnya pada 1983, perusahaan mulai merambah ke Jawa Timur. Pada 1987, perusahaan menjajaki bisnis di wilayah Jakarta.

Perusahaan mengklaim telah memberikan hunian kepada lebih dari 60.000 orang, membangun lebih dari 10.000, rumah dan ruko, 1.000 tenant komersial, dan 10 township.

Bisnis.com, SURABAYA - Perusahaan produsen pupuk dan bahan kimia, PT Petrokimia Gresik, menyalurkan bantuan operasional senilai Rp723,5 juta kepada 146 lembaga sosial dan tempat ibadah di sekitar wilayah perusahaan mengawali Ramadan 1447 H.

Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, menjelaskan dana bantuan tersebut dialokasikan untuk 146 titik yang terdiri dari masjid, musala, pondok pesantren (ponpes), hingga panti asuhan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang dilakukan secara konsisten setiap tahun.

"Kami menyadari intensitas kegiatan di tempat ibadah dan lembaga sosial meningkat signifikan selama bulan suci. Dukungan operasional ini diharapkan dapat membantu menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan nyaman," ujar Daconi usai penyerahan bantuan secara simbolis di Gresik, Kamis (19/2/2026).

Dia menyebut, bantuan didistribusikan ke sejumlah wilayah di sekitar perusahaan, meliputi Desa Roomo serta Kelurahan Karangpoh, Karangturi, Kroman, Lumpur, Ngipik, Sukorame, Tlogopojok, dan Sukodono.

"Adapun rincian penerima bantuan adalah 17 masjid, masing-masing menerima Rp7,5 juta, kemudian 80 musala, masing-masing menerima Rp5 juta, lalu 21 pondok pesantren, masing-masing menerima Rp4 juta dan 28 panti asuhan masing-masing menerima Rp4 juta." paparnya.

Selain itu, Petrokimia Gresik juga memperkuat jalinan komunikasi dengan masyarakat melalui program Safari Ramadan. Dalam program ini, jajaran manajemen akan hadir langsung untuk mengikuti kegiatan buka puasa dan salat tarawih berjamaah di masjid-masjid sekitar.

Daconi menambahkan, dukungan masyarakat merupakan pilar penting bagi kelancaran operasional perusahaan dalam menjalankan penugasan pemerintah, terutama dalam memenuhi kebutuhan pupuk nasional.

"Kemajuan perusahaan harus selaras dengan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kelancaran produksi pupuk guna melanjutkan swasembada pangan nasional," tuturnya.

JAKARTA - Uang di kotak amal Musala Miftahul Jannah di Jalan Swasembada Timur VII, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, raib dicuri maling. Pendampingan dari LBH Perindo membuat pengurus Musala Miftahul Jannah berani menindaklanjuti kasus pencurian ini.

Bersama pengurus DPP LBH Perindo Amriadi Pasaribu , beberapa pengurus musala mendatang Polsek Tanjung Priok pada Jumat (13/2/2026) sore. Kedatangan mereka untuk menanyakan perkembangan kasus pencurian kotak amal ini.

"Ya hari ini kita untuk mampir ya. Kita kan sudah lapor ke Polres tentang kehilangan isi kotak amal kita, sudah seminggu. Jadi kita mau menindaklanjuti sudah ada perkembangan apa belum pelakunya, sudah ditangkap apa belum," ujar pengurus musala, Ismail.

Ismail menjelaskan, peristiwa pencurian itu terjadi pada Jumat siang ketika pengurus sedang salat Jumat di masjid lain. Pelaku mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dengan cara merusak gemboknya.



"Jadi kotak amal itu ada di depan musala kita, jadi kuncinya sama dia dibobol. Dia ambil langsung ambil aja gitu. Kita juga baru tahu setelah salat Asar, kita tahu ngelihat ada kunci gembok kita ada di bawah," ucap Ismail.

Ia memperkirakan, jumlah uang di dalam kotak amal mencapai Rp2,5 juta. Uang tersebut biasanya digunakan untuk operasional musala. "Ya itu sekitar mungkin per bulan itu sekitar Rp2.500.000-an, kurang lebih. Karena kan kotak amal kita belum hitung juga. Itu buat operasional kayak bayar listrik, bayar air. Kan kita suka ada pengajian itu buat bayar transport ustaznya juga, buat kebersihan juga itu," ucapnya.

Ismail mengapresiasi pendampingan dari LBH Perindo yang membuat pengurus berani menempuh jalur hukum. Sebab, para pengurus awalnya enggan melaporkannya.

"Jadi ada pendampingan kita jadi yakin, kita jadi beranilah. Ngayomin kita. Tadi kita sebenarnya sudah nggak mau itu juga kan sudah biarin, tapi karena ada pendampingan dari LBH Perindo jadi kita berani jugalah kita ke sana untuk menempuh laporan."

Amriadi Pasaribu mengungkapkan alasan mengapa LBH Perindo memberikan pendampingan kepada pengurus musala. "Kami dari LBH Perindo prihatin kepada masyarakat di mana pengurus musala ini pertama-tama mereka sebenarnya ketakutan untuk membuat laporan. Artinya, mereka ada ketakutan nanti kalau melapor itu akan mengeluarkan uang," ucapnya.

Menurut Amriadi, setelah memberikan edukasi, mereka mendamping. "Ternyata pada saat kita buat laporan itu semua gratis."

LBH Perindo berharap masyarakat tidak ragu melapor jika mengalami atau mengetahui tindak pidana. "Di sinilah kami mengadvokasi dari LBH Perindo, khususnya pengurus musala, agar melakukan upaya hukum bersama-sama dengan kami agar langkah-langkah hukum untuk menangkap pelaku sesuai dengan prosedur hukum sehingga mereka juga terlindungi," pungkasnya.

JAKARTA - LBH Partai Perindo mendampingi pengurus Musala Miftahul Jannah menindaklanjuti laporan polisi ke Polsek Tanjung Priok pada Jumat (13/2/2026). Pendamping ini terkait kejadian hilangnya uang kotak amal Musala Miftahul Jannah di Jalan Swasembada Timur VII, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Perwakilan Pengurus DPP LBH Perindo, Amriadi Pasaribu sekaligus kuasa hukum pelapor menyampaikan bahwa sebelumnya ia telah mendampingi pengurus musala membuat laporan polisi di Polres Metro Jakarta Utara. Namun, laporan tersebut dilimpahkan ke Polsek Tanjung Priok.

"Kita menghubungi Polres dan diinfokan bahwa laporan kita dilimpahkan ke Polsek Tanjung Priok. Nah, di Polsek ini kita juga sudah langsung mendatangi pihak Kepolisian, di mana Polsek Tanjung Priok ini juga belum menerima berkas dari Polres Jakarta Utara," kata Amriadi kepada wartawan di Polsek Tanjung Priok, Jumat (13/2/2026).



Meski dari Polsek belum menerima pelimpahan berkas, ia tetap optimis aparat penegak hukum bisa melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Apalagi, dalam laporan tersebut muka terduga pelaku telah tertangkap jelas dari rekaman CCTV Musala.



"Nah, terkait dengan pelaku ini, pelaku memang sudah terlihat jelas di CCTV dan pengurus Mushola serta warga sekitar juga sudah mengidentifikasi pelakunya, yaitu pelaku terlihat berada di Warakas. Jadi kita menduga dia adalah lingkungan Warakas, Tanjung Priok," ucap dia.

Keberadaan pelaku yang masih berada di wilayah Jakarta Utara, dapat memicu tindakan main hakim sendiri dari masyarakat. Oleh karenanya, LBH Perindo mengantisipasi warga untuk menempuh jalur hukum.

"Nah, ini yang kita takutkan, dari pihak kami LBH Perindo mengantisipasi masyarakat untuk tidak melakukan main hakim sendiri," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan alasan mengapa LBH Perindo memberikan pendampingan kepada pengurus musala atas peristiwa ini. Menurutnya, masih banyak warga yang beranggapan bahwa membuat laporan polisi akan dikenakan biaya.

"Kami dari LBH Perindo prihatin kepada masyarakat di mana pengurus musala ini pertama-tama mereka sebenarnya ketakutan untuk membuat laporan. Artinya, mereka ada ketakutan nanti kalau melapor itu akan mengeluarkan uang," ucapnya.

"Akan tetapi, setelah kita berikan edukasi, mereka kita dampingi, dan ternyata pada saat kita buat laporan itu semua gratis," sambungnya.

LBH Perindo berharap masyarakat tidak ragu melapor jika mengalami atau mengetahui tindak pidana. Ia menegaskan bahwa pelaporan kepada aparat penegak hukum tidak akan dikenakan biaya sepeserpun.

"Di sinilah kami mengadvokasi dari LBH Perindo, khususnya pengurus musala, agar melakukan upaya hukum bersama-sama dengan kami agar langkah-langkah hukum untuk menangkap pelaku sesuai dengan prosedur hukum sehingga mereka juga terlindungi," pungkasnya.

Adapun peristiwa pencurian ini terekam CCTV musala. Dari rekaman CCTV tampak pelaku pencurian datang ke musala tersebut dengan cara mengendarai motor listrik bernomor polisi B 4645 UWF pada Jumat 6 Februari 2026.

Kemudian pelaku membongkar kotak amal saat sepi, ketika pengurus sedang Salat Jumat di masjid lain sekira pukul 12.00 WIB.

JAKARTA - Seorang pengendara motor listrik terekam CCTV mencuri uang kotak amal Musala Miftahul Jannah di Jalan Swasembada Timur VII, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pengurus Musala, Ismail mengatakan uang yang hilang merupakan infaq jamaah selama sebulan terakhir.

Ia mengaku belum sempat menghitung jumlah uang tersebut. “Uang dalam kotak amal belum sempat kami hitung. Justru pada saat kami mau hitung itu, kami kaget kotak amal telah dibongkar. Kami cek CCTV, jadi ketahuan pelakunya," ujarnya di lokasi kejadian, Sabtu (7/2/2026).

Berdasarkan rekaman CCTV tampak pelaku pencurian datang ke musala tersebut dengan cara mengendarai motor listrik bernomor polisi B 4645 UWF pada Jumat 6 Februari 2026. Kemudian ia membongkar kotak amal saat sepi, ketika pengurus sedang Salat Jumat di masjid lain sekira pukul 12.00 WIB.

Ismail mengatakan beberapa warga tetangga musala sempat melihat pelaku datang ke lokasi kejadian. Namun mereka tidak curiga karena pelaku dikira sedang ingin berinfaq atau memasukkan uang ke kotak amal.

"Dikira dia ingin memasukkan uang, eh ternyata dia (pengendara motor listrik itu) malah yang menguras uang kotak amal," tutur Ismail.

Atas kejadian tersebut Ismail didampingi kuasa hukumnya, Amriadi Pasaribu, melapor ke Polres Jakarta Utara, kemarin malam. Perkara ini tercatat dalam berkas Laporan Polisi Nomor: LP/B/255/II/2026/SPKT Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya.

"Kami laporkan pencurian uang kotak amal ini ke polisi, semoga pelaku segera ditangkap karena dia terlihat jelas di CCTV. Harus ditangkap supaya jera," ucapnya.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Kementerian Agama telah menetapkan tipologi atau tingkatan masjid di Indonesia sebagai pedoman pembinaan dan pengelolaan rumah ibadah agar lebih terarah, profesional, dan sesuai kebutuhan umat.

Dikutip dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Aturan tersebut mengklasifikasikan masjid berdasarkan fungsi, cakupan wilayah, serta standar pengelolaan.

Dalam keputusan itu dijelaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan umat, mulai dari pendidikan, dakwah, sosial kemasyarakatan, hingga pemberdayaan ekonomi. Karena itu, pengelolaan masjid harus mencakup aspek idarah (manajemen), imarah (pemakmuran), dan riayah (pemeliharaan fasilitas) yang berbeda-beda pada tiap tingkatannya.

Berikut tipologi masjid yang diatur dalam standar pembinaan manajemen masjid di Indonesia:

1. Masjid Negara

Masjid Negara merupakan masjid utama di ibu kota negara yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan berskala nasional dan internasional. Ciri utamanya adalah kapasitas besar, fasilitas lengkap, serta menjadi rujukan pembinaan masjid di seluruh Indonesia. Contohnya Masjid Istiqlal di Jakarta.

2. Masjid Nasional

Masjid Nasional adalah masjid di ibu kota provinsi yang ditetapkan pemerintah daerah sebagai pusat kegiatan Islam tingkat provinsi. Masjid ini menjadi ikon daerah sekaligus tempat pembinaan umat. Contohnya Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh.

3. Masjid Raya

Masjid Raya berada di ibu kota kabupaten/kota dan berfungsi sebagai pusat kegiatan Islam tingkat kabupaten/kota. Masjid ini biasanya menjadi rujukan utama masyarakat dalam aktivitas keagamaan. Contohnya Masjid Raya Al-Mashun di Medan.

4. Masjid Agung

Masjid Agung merupakan masjid utama di pusat pemerintahan kabupaten/kota yang ditetapkan melalui rekomendasi Kementerian Agama. Masjid ini memiliki peran penting dalam pembinaan masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan keislaman resmi daerah. Contohnya Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang.

5. Masjid Besar

Masjid Besar adalah masjid utama di tingkat kecamatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Masjid ini menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat kecamatan. Contohnya Masjid Besar di pusat kecamatan-kecamatan di berbagai daerah.

6. Masjid Jami

Masjid Jami adalah masjid di pusat pemukiman desa atau kelurahan yang digunakan untuk shalat Jumat dan kegiatan ibadah masyarakat setempat. Masjid ini menjadi titik utama aktivitas keagamaan warga. Contohnya masjid jami di desa-desa yang menyelenggarakan shalat Jumat rutin.

7. Masjid Bersejarah

Masjid Bersejarah adalah masjid yang memiliki nilai sejarah tinggi dan menjadi bagian dari warisan budaya Islam di Indonesia. Contohnya Masjid Menara Kudus atau Masjid Agung Demak.

8. Masjid di Tempat Publik

Masjid di tempat publik adalah masjid yang berada di kawasan fasilitas umum seperti bandara, pelabuhan, rumah sakit, kampus, atau pusat perbelanjaan. Contohnya masjid di Bandara Soekarno-Hatta.

9. Musala

Musala merupakan tempat ibadah berukuran lebih kecil yang berada di lingkungan pemukiman, kantor, atau fasilitas umum tertentu. Musala berfungsi sebagai tempat shalat lima waktu dan kegiatan keagamaan sederhana. Contohnya musala perkantoran atau musala sekolah.

Dengan adanya klasifikasi tipologi tersebut, pemerintah berharap pengelolaan masjid di Indonesia dapat lebih terstruktur, sesuai fungsi dan cakupan wilayahnya.

Masjid juga harus mampu menjadi pusat pelayanan umat yang tidak hanya berorientasi pada ibadah, tetapi juga pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pihaknya belum menerima proposal resmi terkait usulan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk merenovasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang ambruk beberapa waktu lalu.

“Saya nggak tahu, saya belum lihat proposalnya,” ujar Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (15/10).

Ia menegaskan, Kementerian Keuangan baru akan melakukan kajian setelah menerima dokumen resmi dari kementerian pengusul. “Tapi nanti begitu lihat proposal, saya akan bisa putuskan,” jelasnya.

Purbaya mengungkapkan dirinya sempat menerima pesan instan dari seseorang yang meminta agar dana APBN tidak digunakan untuk renovasi pesantren tersebut. “Waktu itu saya udah ngomong begitu, saya akan lihat. Udah ada tuh yang WA saya, jangan katanya. Nanti yang lain iri,” tuturnya.

Menurut dia, hingga kini belum ada keputusan apakah pembangunan kembali pesantren tersebut akan didanai APBN atau tidak. “Saya nggak tahu mana yang terbaik,” kata Purbaya menambahkan.

Sebelumnya, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar renovasi bangunan Ponpes Al Khoziny dapat dibantu melalui APBN. Ia menilai, pemerintah perlu hadir karena ribuan santri kini kehilangan tempat belajar.

"Al Khoziny ini layak dibantu APBN karena ya kalau jumlah santrinya 1.900 mau sekolah di mana? Mau dibiarkan di tenda? Pemerintah mau diam saja?” ujar Cak Imin.