Bisnis.com, JAKARTA — Putra konglomerat Prajogo Pangestu, Baritono Prajogo Pangestu terpantau berbelanja saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) senilai Rp299,27 juta.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan di laman resmi Bursa Efek Indonesia, Baritono Prajogo Pangestu membeli saham emiten berkode TPIA itu sebanyak 160.900 lembar.

Transaksi itu dilakukan pada 12 Juni 2026 dengan harga pembelian Rp1.860 per saham. Dengan demikian, salah satu anak Prajogo Pangestu ini merogoh kocek sekitar Rp299,27 juta untuk transaksi tersebut.

“Tujuan dari transaksi adalah investasi, dan status kepemilikan langsung,” tulis Baritono dikutip dari keterbukaan informasi, Senin (15/6/2026).

Adapun, jumlah kepemilikan saham Baritono setelah transaksi masih sebesar nol koma sekian persen atau sebanyak 485.000 lembar, naik dari kepemilikan sebelum transaksi sebanyak 324.100 lembar.

Untuk diketahui, Baritono saat ini juga tengah menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Komersial dan Produksi di TPIA.

Dikutip dari laman resmi perusahaan, Baritono yang lahir pada 1979 itu menjabat sebagai Direktur sejak Januari 2011. Beliau memperoleh gelar Sarjana Bisnis dari Central Queensland University, Australia pada 2005.

Baritono sebelumnya juga menjabat sebagai Direktur di PT Chandra Asri yang bertugas dan bertanggung jawab atas Komersial Monomer Perseroan sejak November 2007 sampai Penggabungan.

Dalam posisinya saat ini sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, beliau bertanggung jawab atas aktifitas komersial dan pemasaran Polymer Perseroan. Pernah menjabat berbagai posisi, termasuk Manajer Feedstock pada 2005—2007 dan Manajer Penjualan Polyethylene pada 2007, putra dari Prajogo Pangestu itu juga menjadi pemegang saham mayoritas di PT Barito Pacific Tbk.

Di lantai bursa, saham TPIA pada perdagangan hari ini, Senin (15/6/2026) dibuka pada level Rp1.900 per saham setelah pada akhir pekan lalu ditutup pada harga Rp1.850 per saham.

Hingga pukul 14.27 WIB saham TPIA bergerak di kisaran Rp1.900—Rp2.180 per lembar hingga akhirnya parkir di level Rp2.080 per saham, terkoreksi 70,81% sejak awal tahun (year-to-date/YtD) 2026, dengan kapitalisasi pasar sebesr Rp181,67 triliun.

Untuk diketahui, Prajogo Pangestu memiliki tiga orang anak, yakni anak sulungnya Agus Salim Pangestu menjabat Presiden Direktur PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), sedangkan anak keduanya, Nancy Pangestu diketahui tinggal dan besar di Singapura. Sementara itu, Baritono merupakan anak bungsu.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — MSCI memutuskan membekukan seluruh perubahan terkait PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) di indeks-indeksnya menyusul rendahnya likuiditas saham emiten teknologi tersebut. MSCI juga menyoroti stagnannya saham GOTO dan tidak bergerak dari level Rp50 per saham pada Mei 2026.

Dalam pengumuman terkait MSCI Global Standard Indexes, MSCI menyebut saham GOTO telah diperdagangkan pada harga minimum yang dapat diperdagangkan sebesar Rp50 di Bursa Efek Indonesia sejak penutupan perdagangan 13 Mei 2026. Kondisi itu dinilai dapat menimbulkan persoalan replikasi indeks karena likuiditas yang sangat rendah.

“MSCI akan membekukan setiap perubahan jumlah saham beredar (NOS), Foreign Inclusion Factor (FIF), Domestic Inclusion Factor (DIF), constraint factors, serta penambahan dan penghapusan untuk saham ini di indeks MSCI sebagai bagian dari Tinjauan Indeks Mei 2026,” tulis MSCI dalam pengumumannya.

Perlakuan tersebut berlaku untuk MSCI Global Investable Market Indexes maupun indeks yang tidak berbasis kapitalisasi pasar seperti MSCI Factor, Sustainability & Climate, Thematic, dan Capped Indexes.

Meski demikian, MSCI menyatakan perubahan constraint factor tetap akan dilakukan apabila diperlukan, agar indeks MSCI 10/40, MSCI 25/50, atau MSCI 35/65 tetap memenuhi batasan konsentrasi sesuai metodologi indeks masing-masing.

MSCI juga menyebut akan kembali meninjau likuiditas saham GOTO dalam Tinjauan Indeks Agustus 2026. Jika pada saat itu GOTO gagal memenuhi persyaratan likuiditas yang berlaku, saham GOTO akan dikeluarkan dari indeks MSCI.

Sebelumnya, Analis Kiwoom Sekuritas Abdul Azis Setyo Wibowo menuturkan setelah berhasil mencetak laba, valuasi saham GOTO kini menjadi lebih menarik dibandingkan sebelumnya.

Namun, kata Azis, pergerakan saham GOTO yang masih cenderung stagnan menunjukkan pelaku pasar masih menunggu konsistensi profitabilitas dan arah pertumbuhan jangka panjang perseroan.

“Pergerakan saham yang masih stagnan menunjukkan pasar masih menunggu konsistensi profitabilitas dan kejelasan arah pertumbuhan jangka panjang,” kata Azis awal pekan ini.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Arah pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada semester II/2026 diperkirakan masih dibayangi volatilitas jangka pendek seiring proses rebalancing sejumlah indeks global seperti MSCI dan FTSE Russell yang memicu tekanan dana asing keluar dari pasar saham Indonesia.

Teranyar, FTSE Russell melakukan aksi bersih-bersih terhadap sejumlah saham Indonesia dalam tinjauan kuartalan periode Juni 2026. Dalam laporan terbarunya, terdapat empat saham yang dikeluarkan dari indeks tersebut.

Keempat saham itu antara lain PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), PT Daaz Bara Lestari Tbk. (DAAZ), PT Hillcon Tbk. (HILL), dan PT Mulia Industrindo Tbk. (MLIA). Saham-saham tersebut dikeluarkan lantaran persoalan konsentrasi kepemilikan hingga tidak memenuhi kriteria free float atau surveillance stocks screen.

Ajaib Sekuritas dalam laman resminya menjelaskan bahwa keluarnya sejumlah saham dari indeks FTSE Russell membuat bobot Indonesia mengalami penurunan dan berpotensi memicu net sell dari passive fund global.

Berdasarkan data Ajaib, kapitalisasi pasar bersih free float dari 39 saham Indonesia dalam kategori large dan mid cap di indeks emerging markets FTSE Russell sebelumnya mencapai 0,88% dari total indeks.

Namun, setelah keluarnya DSSA dari indeks, bobot Indonesia turun menjadi 0,86% dari total indeks emerging markets FTSE Russell.

”Penurunan tersebut berisiko memicu outflow dari investor institusi global yang menggunakan indeks FTSE Russell sebagai acuan investasi atau benchmark,” tulis Ajaib dalam laman resminya, dikutip Selasa (26/5/2026).

Ajaib memperkirakan potensi outflow dari Vanguard FTSE Emerging Market ETF mencapai US$27,72 juta atau sekitar Rp487,8 miliar. Bahkan, total potensi outflow passive fund diprediksi menembus US$297 juta atau sekitar Rp5,2 triliun.

“Tekanan jual diperkirakan berlangsung hingga tanggal efektif rebalancing pada 22 Juni 2026,” kata Ajaib.

Di sisi lain, Senior Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai volatilitas pasar saham domestik masih akan berlangsung dalam jangka pendek hingga proses penyesuaian portofolio dana pasif global rampung.

”Kalau terkait price-in, bisa jadi belum sepenuhnya selesai karena para pelaku pasar harus melewati fase krusial hingga efektivitas rebalancing MSCI pada 29 Mei, kalau FTSE efektifnya pada 22 Juni,” kata Nafan saat dihubungi, dikutip Selasa (26/5/2026).

Meski demikian, Nafan menilai peluang rebound IHSG pada semester II/2026 tetap terbuka lebar setelah fase rebalancing berakhir. Menurutnya, terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi katalis positif bagi pasar saham Indonesia.

Pertama, meredanya tensi geopolitik global, khususnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, dinilai dapat memperbaiki sentimen investor terhadap aset berisiko termasuk pasar saham emerging markets seperti Indonesia.

Selain itu, kepastian arah suku bunga bank sentral Amerika Serikat atau The Fed juga dipandang menjadi faktor penting. Terlebih, valuasi saham-saham domestik saat ini dinilai sudah berada pada level yang cukup murah.

Kedua, reformasi pasar modal Indonesia dinilai mulai mendapatkan respons positif dari lembaga penyedia indeks global. Hal tersebut tercermin dari mulai diterapkannya metode HSC BEI untuk menyaring saham-saham dengan kualitas free float dan likuiditas yang dinilai kurang memadai.

”Nanti persepsi investor global dalam jangka panjang tentu akan baik karena pasar kita akan menjadi jauh lebih kredibel, tidak mudah dimanipulasi, dan terhindar dari harga saham yang ekstrem akibat likuiditas semu,” tambahnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Morgan Stanley Capital International (MSCI) resmi mengumumkan MSCI Global Standard Index terbaru per 30 April 2026. Dalam penyesuaian ulang komposisi indeks saham (rebalancing) terbaru, MSCI menendang 6 emiten saham Indonesia dari indeks.

Selain itu, tidak ada satu pun saham Indonesia yang masuk sebagai konstituen baru dalam MSCI Global Standard Indexes teranyar.

1. PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN)2. PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN)3. PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA)4. PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA)5. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN)6. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)

Namun, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) tidak sepenuhnya keluar dari ekosistem indeks MSCI. Raksasa ritel dengan merek Alfamart tersebut turun kelas dari MSCI Global Standard Index ke MSCI Global Small Cap Index.

Dalam MSCI Global Small Cap Index, sebanyak 13 saham Indonesia juga ditendang dari daftar, sementara hanya PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) yang berhasil masuk dalam jajaran terbaru indeks tersebut.

1. Aneka Tambang (ANTM)2. Astra Agro Lestari (AALI)3. Bank Aladin Syariah (BANK)4. Bumi Serpong Damai (BSDE)5. Dharma Satya Nusantara (DSNG)6. Industri Jamu Farmasi Sido Muncul (SIDO)7. Midi Utama Indonesia (MIDI)8. Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA)9. MNC Digital Entertainment (MSIN)10. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia (TKIM)11. Pacific Strategic Financial (APIC)12. Sawit Sumbermas Sarana (SSMS)13. Triputra Agro Persada (TAPG)

Sebelumnya, MSCI menetapkan sejumlah perubahan indeks review bagi saham Indonesia pada Februari. Pertama, pembekuan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS).

Kedua, pembekuan penambahan konstituen ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI). Ketiga pembekuan perpindahan naik antar-indeks segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Dalam pengumumannya, MSCI menyebut ketetapan ini dilakukan untuk mengurangi index turnover dan risiko kelayakan investasi (investability). Ketetapan ini juga sekaligus memberi waktu bagi otoritas pasar untuk menghadirkan perbaikan transparansi.

Jika tidak ada perbaikan hingga Mei 2026, MSCI akan mengevaluasi kembali status akses pasar Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan memperhatikan penurunan bobot dalam Indeks Pasar Emerging MSCI untuk semua sekuritas Indonesia dan potensi reklasifikasi Indonesia dari status Emerging Market ke Frontier Market.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengumuman terbaru MSCI pada 20 April 2026 langsung direspons pasar dengan kekhawatiran outflow dana asing. Namun, Tim Riset Henan Putihrai Sekuritas justru melihatnya dari perspektif berbeda.

Dalam riset yang terbit 23 April 2026, sekuritas justru melihat adanya potensi pasif inflow asing dari rotasi portofolio Exchange-Traded Fund (ETH) yang akan efektif 1 Juni 2026 pada saham-saham anggota indeks yang sudah underweight, yaitu PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) dan PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA).

Sekuritas mencatat, tujuh holding ETF pasif berbasis indeks MSCI dengan total asset under management (AUM) sekitar US$73,9 miliar menunjukkan pola rotasi yang tidak seragam selama Februari hingga pertengahan April 2026. Pola ini mengindikasikan potensi dislokasi harga pada saham-saham non-HSC yang saat ini berada pada posisi underweight struktural di salah satu ETF global terbesar.

Dari tujuh holding ETF tersebut, sekuritas mencatat pola menarik ditunjukkan oleh ACWI US. ETH dengan dana AUM US$28 miliar ini selama Februari-April 2026 melakukan penambahan share creation 4,7% sampai 5,4%, sedangkan saham-saham Indonesia di MSCI seperti AMMN, BRPT, UNTR, GOTO, CPIN dan AMRT dikecualikan pada 0%.

Ini artinya, saham yang tidak mendapat tambahan porsi tetap berpotensi mengalami tekanan beli saat rebalancing karena ETH perlu menyesuaikan posisi mereka agar sesuai dengan komposisi indeks. Dalam mekanismenya, forced buying dapat terjadi pada saham-saham yang sudah underweight.

"Pada saat bobot MSCI baru berlaku efektif pada 1 Juni 2026, ETF pasif yang bersangkutan akan terikat secara metodologis untuk melakukan rebalancing ke target weight yang baru. Ini mengindikasikan arus beli pasif pada saham-saham yang masih berada pada posisi underweight," tulis sekuritas.

Sebagaimana diketahui, MSCI mengumumkan akan mendepak saham Indonesia yang masuk di dalam daftar saham terkonsentrasi atau high shareholding concentration (HSC) yang dirilis BEI, serta saham dengan free float market cap di bawah threshold minimum US$2,1 miliar. Dari syarat ini, BRPT dan TPIA menjadi kandidat terkuat.

Sekuritas mencatat free float market cap BRPT pada publikasi MSCI per Mei 2026 mencapai US$2,7 miliar dan tak masuk di daftar HSC per data 2 April 2026. BRPT juga masuk pada posisi underweight struktural di ACWI US setelah dua periode pengecualian dari share creation. Sementara itu, free float market cap TPIA per Mei 2026 sebesar US$3 miliar dan tak masuk dalam daftar HSC.

Dengan demikian, apabila MSCI menerapkan deferral terhadap proforma FIF pada 12 Mei 2026, dengan mempertimbangkan pernyataan eksplisit bahwa data kepemilikan threshold 1% belum sepenuhnya dijadikan acuan hingga review selesai, maka bobot kedua saham di indeks tidak mengalami penurunan pada siklus ini.

"Dan pada saat yang bersamaan forced buying dari rebalancing ETF tetap berjalan sesuai jadwal," ujar sekuritas.

Sebagai catatan, sekuritas menekankan bahwa skenario tersebut akan bergantung pada sejumlah variabel yang belum pasti, antara lain keputusan MSCI pada 12 Mei, kondisi pasar global, serta perkembangan reformasi transparansi yang masih berjalan di OJK dan BEI.

Adapun, pada penutupan pasar Jumat (24/4/2026), saham TPIA terkoreksi 2,44% ke Rp6.000, mencerminkan pelemahan 14,29% sejak awal tahun. Sedangkan, BRPT ditutup ambles 7,76% ke Rp2.020, atau mengalami koreksi 38,23% secara YtD.

____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyedia indeks global MSCI kembali mempertahankan pembatasan terhadap saham Indonesia dalam tinjauan indeks Mei 2026, seiring masih berlangsungnya evaluasi atas reformasi transparansi pasar modal yang baru diterapkan.

Dalam pengumuman pada Senin (20/4/2026), MSCI menegaskan masih akan memberlakukan kebijakan interim yang sebelumnya telah diumumkan, termasuk membekukan sejumlah penyesuaian terhadap saham-saham Indonesia.

“MSCI akan membekukan seluruh peningkatan Foreign Inclusion Factors (FIF) dan Number of Shares (NOS),” tulis MSCI dalam pengumumannya dikutip Selasa (21/4/2026).

Selain itu, MSCI juga memastikan tidak akan menambahkan saham Indonesia ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI) pada periode tinjauan kali ini. Tak hanya itu, MSCI juga tidak akan melakukan peningkatan klasifikasi antar segmen ukuran indeks, termasuk dari Small Cap ke Standard.

Keputusan ini diambil di tengah proses penilaian terhadap reformasi yang baru diumumkan oleh otoritas pasar modal Indonesia, termasuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Adapun sejumlah langkah reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor, pengenalan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.

MSCI menyebut saat ini pihaknya masih menilai efektivitas kebijakan tersebut dalam mendukung penentuan free float dan aspek investabilitas pasar secara keseluruhan.

“MSCI saat ini tengah menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas sumber data serta kebijakan baru tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian investabilitas secara lebih luas.”

Dalam kebijakan tambahan, MSCI juga menyatakan akan menghapus saham-saham yang masuk dalam kategori konsentrasi kepemilikan tinggi sesuai kerangka HSC yang ditetapkan otoritas Indonesia.

“MSCI akan menghapus sekuritas yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia dalam kerangka High Shareholding Concentration (HSC),” tulis MSCI.

Selain itu, MSCI membuka kemungkinan menggunakan data keterbukaan pemegang saham di atas 1% untuk menyesuaikan estimasi free float jika diperlukan.

Meski demikian, MSCI menegaskan tidak akan memasukkan data baru tersebut ke dalam perhitungan indeks sebelum proses evaluasi rampung dan masukan dari pelaku pasar selesai dihimpun.

“MSCI juga menegaskan tidak akan memasukkan data dari sumber dan keterbukaan baru tersebut ke dalam penilaian free float maupun perhitungan indeks hingga proses peninjauan selesai dan masukan dari pelaku pasar telah diterima serta dievaluasi.”

Menurut MSCI, langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasar sekaligus meminimalkan risiko terhadap investor selama masa transisi kebijakan.

“Pendekatan ini bertujuan untuk membatasi perputaran indeks (index turnover) dan risiko investabilitas, sembari memberikan waktu untuk evaluasi lebih lanjut terhadap reformasi yang baru diumumkan.”

Ke depan, MSCI akan terus berdialog dengan pelaku pasar serta otoritas terkait di Indonesia, sebelum menyampaikan keputusan lanjutan dalam Market Accessibility Review yang dijadwalkan pada Juni 2026.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar saham Indonesia bersiap memasuki fase volatilitas jangka pendek setelah dua perubahan besar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai diterapkan, yaitu keterbukaan data pemegang saham lebih dari 1% dan penyelesaian aturan kenaikan minimum free float dari menjadi 15%.

Tim riset Maybank Sekuritas mengatakan BEI telah memastikan bahwa data pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% sudah dapat diakses publik melalui laman resmi. Sebelumnya, hanya kepemilikan di atas 5% yang terlihat.

Langkah ini dinilai positif untuk transparansi jangka panjang, karena pasar kini bisa menilai struktur kepemilikan suatu emiten secara lebih akurat. Namun, di tahap awal penerapannya, pasar berpotensi bergejolak.

Setelah data 1% dibuka, sejumlah saham yang selama ini tercatat memiliki porsi free float lebih besar ternyata didominasi oleh kepemilikan individu yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Akibatnya, free float terlihat turun signifikan untuk beberapa emiten.

Bagi saham-saham yang sudah masuk indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI dan indeks domestik seperti LQ45 tetapi tidak mengabarkan free float pun berpotensi mengalami outflow.

"Jangka pendek volatilitas tinggi sangat mungkin," ujar Tim Riset Maybank Sekuritas, Rabu (4/3/2026).

Menurut Maybank Sekuritas, untuk emiten dengan kinerja solid dan ekspansi kuat, penyesuaian free float dapat diatasi lewat corporate action, meski tidak bisa dilakukan secara instan. Artinya, dampak negatif bersifat jangka pendek.

Dengan kondisi pasar sudah bisa melihat free float, apabila jumlah pengurangannya besar dan kemudian terjadi perubahan saat MSCI mengumumkan keputusan pasti kepada Indonesia dapat memengaruhi volatilitas IHSG.

Pasar modal Indonesia memasuki babak baru transparansi seiring publikasi daftar pemegang saham emiten dengan kepemilikan di atas 1%. Kebijakan ini mulai berlaku efektif Selasa (3/3/2026).

Pjs Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan bahwa perluasan data ini merupakan bagian dari empat proposal penguatan pasar modal yang diajukan kepada global index provider, yakni MSCI dan FTSE.

Jeffrey menjelaskan bahwa data itu disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sebagaimana diketahui, sebelumnya publik hanya dapat mengakses informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 5%.

Selain keterbukaan data pemegang saham, BEI juga memaparkan progres rencana peningkatan ambang batas saham publik (free float) dari 7,5% menjadi 15%. Menurutnya, rancangan peraturan tersebut telah selesai dibahas di internal bursa setelah melewati fase public hearing pada 19 Februari lalu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) sepekan melaju pelan di tengah agenda reformasi pasar modal yang sedang dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam perdagangan sepekan yang lalu, 18-20 Februari 2026, indeks komposit menguat 0,72% ke 8.271.

Dalam perkembangan terbaru, BEI telah menyampaikan proposal perbaikan tata kelola pasar modal kepada lembaga pembuat indeks global, MSCI dan FTSE Russell yang keduanya membekukan peninjauan indeks saham Indonesia lantaran masalah transparansi.

Pengamat Pasar Modal Reydi Octa menilai update yang disampaikan regulator sejauh ini lebih bersifat komunikasi lanjutan mengenai komitmen kebijakan, dan belum menjadi katalis yang benar-benar menggerakkan pasar.

"Pasar membaca ini sebagai proses, bukan hasil akhir. Jadi wajar kalau IHSG hanya bergerak tipis karena investor menunggu kepastian," ujar Reydi kepada Bisnis, Senin (23/2/2026).

Adapun, BEI dan OJK pada Jumat (20/2) telah menyampaikan perkembangan terbaru reformasi pasar modal yang dilakukan otoritas bursa. Salah satunya, OJK mengumumkan selesainya proses rule making rule revisi regulasi ketentuan free float saham dari 7,5% menjadi 15% secara bertahap. Regulator meyakinkan proses revisi ketentuan free float masih sesuai jadwal, yakni ditargetkan selesai Maret 2026.

Kemudian, pembukaan data pemegang saham 1% dan granulasi data investor menjadi 28 subkelas telah mencapai tahap final. Selain itu, BEI juga sedang menyusun metodologi penyajian data shareholder concentration lists atau daftar saham dengan kepemilikan terkonsentrasi.

Reydi mengatakan, yang dinantikan pasar sekarang adalah hasil konkret dari semua rencana reformasi pasar modal yang sekarang sedang dikerjakan otoritas bursa.

"Yang paling ditunggu pelaku pasar adalah sinyal konkret bahwa isu free float, transparansi kepemilikan, dan likuiditas sudah sesuai kriteria MSCI. Kemudian, apakah ada peluang pemulihan status peringkat, minimal tidak ada downgrade status lanjutan," pungkasnya.

Hari ini, Senin (23/2), IHSG pada sesi I perdagangan menguat 1,36% ke 8.384. Tim Riset Phintraco Sekuritas menilai kabar terakhir yang disampaikan otoritas bursa mengenai reformasi pasar modal cukup menenangkan pasar dan menjadi sentimen positif tambahan. Meskipun demikian, sekuritas mengingatkan agar investor tetap mencermati implikasi dari kewajiban 267 emiten yang harus menaikkan free float dari 7,5% menjadi 15%.

Secara teknikal, level IHSG di sesi I perdagangan hari ini berhasil berada di atas MA20 di kisaran level 8.309 diiringi dengan pembentukan histogram positif MACD yang berlanjut. Sehingga diperkirakan IHSG berpotensi melanjutkan penguatan untuk uji level psikologis 8.400 pada perdagangan sesi II hari ini.

"Diperkirakan IHSG akan bergerak pada kisaran level 8.250-8.380 pada pekan ini. IHSG diperkirakan berpeluang menguji level 8.400 jika mampu ditutup di atas 8.350," tulis riset tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama self-regulatory organization (SRO) berpacu dengan waktu untuk membenahi pasar modal Tanah Air menyusul keputusan penyedia indeks global, MSCI, yang membekukan rebalancing terhadap saham Indonesia.

Manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan sejumlah langkah perbaikan tengah dilakukan, sekaligus memastikan kesiapan perusahaan tercatat dalam proses transformasi pasar.

Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan, setidaknya terdapat empat upaya yang saat ini dijalankan regulator untuk memperkuat kredibilitas ekosistem pasar modal domestik. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing pasar serta menjaga kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Salah satu upaya yang dilakukan regulator adalah penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A mengenai Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Dalam rencana itu, salah satunya BEI akan mengerek ketentuan free float menjadi minimum 15%.

Saat ini, proses penyesuaian aturan tengah dalam tahap pengumpulan masukan dari pemangku kepentingan hingga tenggat waktu 19 Februari 2026. Aturan tersebut direncanakan efektif berlaku pada Maret 2026. Hanya saja, penerapan aturan ini akan dilakukan secara bertahap.

”Kami memahami setiap perusahaan memiliki karakteristik berbeda. Karena itu, BEI menyiapkan fase transisi, pemantauan, dan pendampingan agar implementasi berjalan terukur sekaligus tetap menjaga stabilitas perdagangan,” kata Jeffrey dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Dia menerangkan, upaya menaikkan batas minimum free float dilakukan guna memperdalam pasar dan sejalan dengan 8 rencana strategis percepatan reformasi pasar modal oleh OJK.

Selain itu, BEI juga bakal mempublikasikan data kepemilikan saham di atas 1% dengan harapan mampu memperkuat transparansi di pasar modal Tanah Air. Jeffrey menilai, aturan ini dilakukan dalam harapan mampu memberikan gambaran yang lebih terang mengenai struktur pemegang saham di suatu perusahaan tercatat. Hal ini dilakukan guna meningkatkan fairness dalam perdagangan pasar bebas.

”Investor membutuhkan informasi yang jelas, konsisten, dan mudah diakses. Dengan transparansi yang semakin baik, kita memperkuat fairness sekaligus reputasi pasar modal Indonesia,” katanya.

Di satu sisi, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) turut merinci klasifikasi investor pada sistem Single Investor Identification (SID). Semula, SID hanya mengenal 9 jenis investor dan kini KSEI akan melakukan penambahan 28 klasifikasi investor dalam subkategori pada jenis investor Corporate dan Others.

Hal ini sejalan dengan concern MSCI mengenai kepemilikan saham terkonsentrasi pada saham-saham Tanah Air.

Sementara itu, BEI juga bakal mewajibkan pelatihan guna meningkatkan aspek good corporate governance bagi jajaran direksi, komisaris, hingga komite audit perusahaan tercatat. Terhadap calon emiten, BEI juga bakal melakukan peningkatan persyaratan keuangan, operasional, dan governance guna menyelaraskan kualitas calon emiten.

Dalam penerapan rencana tersebut, Jeffrey mengklaim bahwa pihaknya bakal memastikan seluruh inisiatif akan disusun melalui proses yang partisipatif. Selain itu, BEI juga bakal memastikan kesiapan perusahaan tercatat dalam proses transformasi ini.

”Seluruh inisiatif ini disusun melalui proses yang partisipatif. Untuk mendukung implementasi, BEI menyediakan layanan hot desk sebagai pusat konsultasi agar setiap kebutuhan klarifikasi dapat direspons secara cepat dan tepat,” kata Jeffrey.

Bisnis.com, JAKARTA — Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Presiden Praowo Subianto sangat marah atas gejolak yang terjadi di pasar modal beberapa pekan ini.

Menurut Hashim, Presiden Prabowo melihat peristiwa ini tidak hanya berdampak pada investor, tetapi juga menyangkut kehormatan Indonesia.

“Presiden Prabowo sangat marah atas apa yang terjadi minggu lalu, terutama karena kehormatan negara dipertaruhkan,” ucap Hashim dalam Asean Climate Forum (ACF) 2026, di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Karena gejolak tersebut, Hashim menyebut banyak investor ritel yang menjadi korban, dan secara finansial dirugikan. Adapun, gejolak yang terjadi pada pasar modal selama beberapa pekan ini akibat peringatan dari penyedia indeks MSCI. MSCI mengumumkan akan membekukan sementara rebalancing saham asal Indonesia di dalam indeksnya.

Salah satunya, MSCI menyatakan adanya isu fundamental terkait investability, terutama soal struktur kepemilikan saham yang kurang transparan dan free float yang dinilai rendah.

MSCI pun mengingatkan apabila isu tersebut tidak dibenahi maka Indonesia terancam akan turun kelas ke frontier market dari posisinya saat ini emerging market. Hal tersebut pun memicu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok sekitar 7%-8% dalam satu hari setelah pengumuman MSCI.

Hashim menuturkan gejolak ini menjadi perhatian serius pemerintah karena munculnya sorotan terkait transparansi dan kredibilitas pasar modal. Dia menyebut, pasar berintegritas tinggi hanya bisa ada jika ada kepercayaan dan kredibilitas di pasar modal.

“Saya tujukan kepada Anda, Pak Jeffrey [BEI] dan Pak Hasan [OJK], pemerintah akan mengawasi dengan sangat ketat. Saya serius. Ini menjadi topik besar minggu lalu, beberapa orang diminta mundur. Ada alasannya karena tidak ada transparansi dan pasar yang tidak transparan,” tutur Hashim.

Hashim juga mengungkapkan Morgan Stanley mengirim empat surat ke Pemerintah Indonesia yang mempertanyakan banyak hal.

Dia juga menuturkan akan ada pengawasan dan penelaahan ketat untuk memastikan perlindungan investor. Dia bahkan menyebut ketika terdapat perusahaan dengan rasio price to earning (PE) yang besar hingga 167 kali, 1.200 kali, bahkan 4.000 kali, ada yang salah dengan pasar modal.

“Itu anomali. Itu red flag,” ujarnya.

Adapun, peringatan dari MSCI itu berujung pada sejumlah pejabat di BEI dan OJK mengundurkan diri, sebelum otoritas pasar modal mengeluarkan delapan rencana aksi. Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri dari jabatannya, disusul Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (DKTK) OJK IB Aditya Jayaantara, dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara yang mengundurkan diri.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) bersiap memulai proses penyusunan ketentuan peningkatan porsi saham yang dimiliki publik atau free float hingga minimum 15%.

Anggota Dewan Komisioner atau ADK Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan proses rule making akan segera dijalankan termasuk membuka partisipasi publik dan meminta masukan dari pelaku industri.

“Kami akan bertemu dengan Asosiasi Emiten Indonesia dan ingin mendengarkan dari hasil simulasi dan kalkulasi mereka untuk implementasi peningkatan free float,” ujarnya di Kantor Bursa Efek Indonesia, Selasa (3/2/2026).

Dalam proses ini, publik dan pelaku usaha akan diundang untuk memberikan masukan dan usulan terhadap rancangan peraturan. Rancangan nantinya juga akan dipublikasikan, termasuk melalui situs resmi.

Dalam waktu dekat, OJK dan BEI berencana bertemu dengan Asosiasi Emiten Indonesia atau AEI untuk mendengarkan hasil simulasi dan kalkulasi, termasuk masukan mengenai tahapan serta timeline implementasi yang paling realistis menuju batas minimum free float 15%.

Hasan kembali menegaskan semangat utama kebijakan ini adalah percepatan pendalaman pasar di pasar modal Indonesia. Peningkatan porsi saham publik dinilai krusial untuk memperkuat likuiditas, memperluas basis investor, serta meningkatkan daya tarik pasar modal nasional.

Kebijakan ini juga diharapkan mampu menarik minat investor institusi berskala besar, baik asing maupun domestik, yang membutuhkan pasar dengan kedalaman dan likuiditas memadai agar dapat berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan.

Lebih jauh, OJK menekankan pendekatan quality over quantity dalam pengembangan pasar modal.

“Dalam jangka pendek mungkin ada penyesuaian, termasuk terhadap pipeline IPO. Namun dalam jangka panjang, kami meyakini pasar akan jauh lebih atraktif dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan penerapan batas minimum saham publik sebesar 15% tidak akan dilakukan secara mendadak bagi seluruh perusahaan. OJK akan memberikan masa penyesuaian bagi emiten yang sudah lama melantai di bursa guna memenuhi ketentuan baru tersebut.

Pejabat sementara (Pjs) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan akan adanya perbedaan perlakuan antara perusahaan baru dan emiten lama.

Untuk perusahaan yang baru IPO, kata dia, dapat ditetapkan langsung kebijakan tersebut, sedangkan kalau yang sudah lama tentu membutuhkan waktu.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri dari jabatannya selepas indeks harga saham gabungan (IHSG) babak belur lantaran penangguhanrebalancingindeks MSCI.

"Walaupun kondisi kita pagi hari ini membaik saya ingin menyampaikan statement, bahwa saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia," katanya kepada wartawan di BEI, Jumat (30/1/2026).

Adapun Iman Rachman telah menjabat sebagai Direktur Utama BEI melalui RUPST Bursa pada 29 Juni 2022. Pria ini memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran pada 1995 dan Magister of Business Administration (MBA) Finance dari Leeds University Business School pada 1997.

Melansir laman BEI, Iman Rachman semula mengawali karirnya sebagai manajer di PT Danareksa Sekuritas pada periode 1998–2003. Selepas dari Danareksa, Iman melanjutkan karirnya sebagai Direktur Investment Banking di PT Mandiri Sekuritas. Di sana dia menjabat pada periode 2003–2016 alias 13 tahun.

Selepas melanglang buana di sektor investasi dan keuangan, Iman Rachman bergeser ke sektor riil. Pada periode 2016–2018, pria ini sempat menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo sebelum merger terjadi.

Berlanjut pada periode 2019–2020, dia menjabat sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Sebelum resmi menjabat sebagai Direktur Utama BEI, pria ini menjabat sebagai Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero) pada periode 2020–2022.

Adapun Iman Rachman mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) longsor dua hari beruntun. Dia mengatakan keputusannya ini diharapkan menjadi yang terbaik bagi pasar modal ke depannya. Selanjutnya, tanggung jawab bos BEI akan diserahkan kepada pelaksana tugas (plt).

Dia berharap, dengan pengunduran dirinya, kondisi IHSG dapat membaik ke depannya. Terlebih, selepas selama beberapa hari beruntun indeks mengalamitrading halt.

“Saya percaya bahwa ini bentuk tanggung jawab saya dan sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Mudah-mudahan indeks kita pagi ini yang dibuka membaik akan terus membaik di hari-hari berikutnya,” katanya.

IHSG Dibuka Menguat

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG naik 0,91% atau 74,66 poin ke level 8.306,86 hingga pukul 09.03 WIB pada Jumat (30/1/2026). Hari ini, IHSG bergerak pada level terendah 8.280,77 dan sempat ke posisi tertingginya di 8.333,04.

Adapun, kemarin IHSG ditutup terkoreksi 1,06% ke posisi 8.232,20 pada Rabu (28/1/2026). Sepanjang hari, indeks sempat bergerak di level terendah 7.481,99–8.296,94. Sebanyak 227 saham menguat, 544 melemah, dan 187 stagnan. Sesaat setelah perdagangan dibuka, IHSG sempat anjlok hingga 8% yang memicu penghentian perdagangan sementara atau trading halt.

Pada Selasa (27/1/2026), IHSG juga mengalami trading halt dengan penurunan 8% dan membukukan aksi jual besar-besaran dari investor asing mencapai Rp6,17 triliun.

Pelemahan IHSG itu terseret sentimen dari panic selling setelah penyedia indeks global MSCI mengumumkan pembekuan sementara kenaikan bobot dan penambahan saham Indonesia dalam indeks global.

MSCI juga menyampaikan sinyal peringatan kepada otoritas pasar modal Indonesia untuk segera melakukan pembenahan sistem pelaporan, terutama terkait ketidakjelasan struktur kepemilikan dan potensi indikasi perdagangan semu.

Apabila perbaikan transparansi tidak terealisasi hingga Mei 2026, Indonesia menghadapi dua risiko utama, yaitu pemangkasan bobot (weighting reduction) Indonesia dalam indeks MSCI Emerging Markets, yang berpotensi memicu arus keluar dana asing lebih lanjut dan risiko yang lebih ekstrem berupa penurunan klasifikasi dari pasar berkembang (emerging market) menjadi frontier market.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.