JAKARTA - Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berdasarkan hasil survey terbaru mencapai 82,4%. Hal ini menjadi indikator bahwa berbagai langkah pembenahan dan reformasi yang dilakukan Polri mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Capaian tingkat kepercayaan publik sebesar 82,4% merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap institusi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Aminullah menilai, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berbagai transformasi kelembagaan terus dilakukan, mulai dari peningkatan profesionalisme personel, modernisasi pelayanan publik berbasis digital, hingga penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

"Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga. Polri harus terus berbenah, meningkatkan profesionalisme, menjunjung tinggi keadilan, serta hadir memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan optimisme pelaku industri manufaktur nasional tetap terjaga meski sektor tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari sisi produksi maupun permintaan.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Selasa menyampaikan hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juni 2026 yang masih berada pada level ekspansi sebesar 52,90.

Meski mengalami perlambatan 0,66 poin dibandingkan Mei 2026, capaian IKI yang tetap berada di atas level 50 menunjukkan aktivitas manufaktur nasional masih bertumbuh di tengah berbagai dinamika ekonomi global dan domestik.

Menurut dia, kondisi industri pada Juni 2026 lebih menantang dibandingkan bulan sebelumnya. Jika pada Mei tekanan terutama berasal dari sisi produksi, maka pada Juni pelaku industri juga mulai menghadapi perlambatan permintaan.

"Industri manufaktur nasional pada Juni menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan bulan sebelumnya. Tekanan tidak hanya berasal dari sisi produksi, tetapi juga mulai dirasakan pada sisi permintaan. Meski demikian, sektor industri tetap menunjukkan resiliensi yang kuat sehingga aktivitas manufaktur nasional masih berada pada fase ekspansi," ujar Febri

Menurutnya, dari sisi produksi, industri masih menghadapi kenaikan harga bahan baku impor akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong peningkatan harga energi dunia. Pelemahan nilai tukar rupiah juga meningkatkan biaya pengadaan bahan baku impor sehingga menambah beban produksi.

Selain itu, pemadaman listrik di sejumlah kawasan industri selama Juni turut mengganggu proses produksi, terutama bagi sektor yang bergantung pada pasokan listrik.

"Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah kawasan industri menyebabkan sebagian perusahaan harus menghentikan proses produksinya selama gangguan berlangsung. Kondisi tersebut tentu memengaruhi efisiensi operasional industri," ungkapnya.

Tekanan juga datang dari kenaikan harga gas industri, khususnya gas hasil regasifikasi LNG. Oleh karena itu, Kemenperin mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang berhasil mengawal penurunan harga gas regasifikasi dari 23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

"Penurunan harga gas regasifikasi tersebut menjadi angin segar bagi industri, khususnya industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi maupun bahan baku produksi. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional, terutama bagi industri yang masuk dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)," jelas Jubir Kemenperin.

Di sisi permintaan, Kemenperin mencermati kenaikan harga sejumlah barang konsumsi rumah tangga dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai memengaruhi ruang belanja masyarakat terhadap produk manufaktur.

Namun pemerintah menilai tekanan tersebut masih dapat dikendalikan karena inflasi diperkirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

"Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi. Kebijakan tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat," katanya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, prospek ekspor manufaktur masih menunjukkan tren positif. Permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor nonmigas terus meningkat sehingga menjadi salah satu penopang utama kinerja industri nasional.

"Kami melihat permintaan ekspor nonmigas masih tumbuh positif. Di tengah berbagai tantangan global, kondisi ini memberikan optimisme bahwa industri manufaktur Indonesia masih memiliki peluang untuk terus berkembang," tutur Febri.

Ia menambahkan, besarnya pasar domestik juga menjadi kekuatan utama industri nasional. Berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan diyakini akan meningkatkan permintaan terhadap produk manufaktur dalam negeri.

"Belanja pemerintah melalui berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan akan memberikan efek berganda terhadap meningkatnya permintaan produk manufaktur nasional," ujarnya.

Menurut Febri, kombinasi antara besarnya pasar domestik, dukungan belanja pemerintah, serta prospek ekspor yang membaik menjadi fondasi penting bagi industri manufaktur untuk tetap bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian global.

"Oleh karena itu, Indeks Kepercayaan Industri pada Juni 2026 tercatat sebesar 52,90. Nilai tersebut masih berada di atas level 50 yang menandakan aktivitas industri manufaktur Indonesia tetap berada dalam fase ekspansi. Ini menunjukkan optimisme pelaku industri masih terjaga meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks," pungkasnya.

Ke depan, Kemenperin akan terus mengantisipasi berbagai tantangan, mulai dari tekanan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya energi, hingga potensi dampak El Nino terhadap sejumlah sektor industri.

Untuk menjaga daya saing industri nasional, pihaknya akan memperkuat kebijakan yang mencakup kelancaran pasokan bahan baku, penguatan pasar domestik, percepatan hilirisasi, peningkatan produktivitas industri, serta perluasan akses pasar ekspor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - PT Freeport Indonesia (PTFI) memperkuat pengelolaan sampah pesisir berbasis masyarakat melalui program Waste for Waste yakni sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang mendorong pemanfaatan kembali sampah agar bernilai ekonomi.

Senior Vice President Geoengineering and Environmental PT Freeport Indonesia Ardhin Yuniar mengatakan program tersebut dirancang untuk membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga aksi bersih lingkungan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

"Melalui Waste for Waste kami ingin membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir sehingga sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah, tetapi menjadi sumber daya yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan," katanya pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Pantai Kemukem, Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Gresik, Jawa Timur, Senin.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengapresiasi rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digelar PTFI karena memadukan aksi bersih pantai, penanaman mangrove, dan edukasi lingkungan sebagai upaya menghadapi dampak perubahan iklim.

"Perubahan iklim harus diimbangi dengan aksi nyata seperti penanaman mangrove untuk menjaga kawasan pesisir utara. Sinergi seperti ini perlu terus diperkuat," katanya.

Yani juga mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) kawasan yang menerapkan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) agar sampah dapat dikelola sejak dari sumbernya.

Rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar PTFI melibatkan sekitar 2.000 peserta melalui berbagai kegiatan, antara lain penanaman mangrove, Environmental Awareness Workshop, Student Exhibition, dan aksi bersih Pantai Kemukem.

Aksi bersih pantai tersebut melibatkan sekitar 350 peserta dan berhasil mengumpulkan 1.626,2 kilogram sampah. Seluruh sampah dipilah untuk didaur ulang, diolah menjadi kompos, atau dibawa ke tempat pemrosesan akhir sesuai ketentuan.

Sebagai penguatan program, PTFI juga menyerahkan bantuan Bank Sampah Induk kepada desa penerima manfaat guna mendukung keberlanjutan program Waste forWaste.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC) Febri Wahyuni Sabran menilai kepercayaan publik yang meningkat ke Polri adalah modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan. Hal tersebut dikatakannya menanggapi hasil survei yang menunjukkan 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik.

Bagi Febri, angka 80,6 persen responden yang menilai kinerja Polri membaik merupakan sinyalemen positif yang mengindikasikan bahwa Polri telah berhasil menempuh jalan reformasi diri secara nyata dan terukur di hadapan publik. Dari sudut pandang Febri yang mewakili kelompok masyarakat sipil, capaian ini memiliki relevansi yang sangat konkret.

Dia mengatakan, keberhasilan reformasi Polri dalam persepsi publik membuka peluang yang lebih luas bagi penguatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta keamanan secara menyeluruh. Dia melanjutkan, kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga dalam relasi antara aparat keamanan dan komunitas yang dilayaninya.

"Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit merupakan tulang punggung dalam menjaga stabilitas masyarakat dan negara," ujar Febri, Minggu (28/6/2026).

Febri menegaskan optimismenya bahwa Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit telah membuktikan diri sebagai institusi yang mampu menjadi tulang punggung stabilitas masyarakat dan negara secara berkelanjutan. Dia mengatakan, pandangannya mencerminkan harapan masyarakat sipil terhadap Polri sebagai mitra strategis, bukan sekadar otoritas represif.

Ketika kepercayaan publik terbentuk secara organik melalui reformasi nyata, maka potensi kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional menjadi jauh lebih besar dan lebih bermakna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dia mengatakan, konsep "Presisi" — akronim dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan — menjadi blueprint utama reformasi internal Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kerangka konseptual ini dirancang untuk mentransformasi Polri dari institusi yang reaktif menjadi institusi yang proaktif, dari yang tertutup menjadi transparan, dan dari yang sekadar menegakkan aturan menjadi yang menegakkan keadilan secara substansial.

"Capaian survei Litbang Kompas menjadi validasi empiris bahwa konsep ini tidak hanya berdiam di tataran gagasan, tetapi telah menghasilkan perubahan yang dirasakan nyata oleh masyarakat luas," ujarnya.

Febri menilai bahwa hasil survei tersebut memiliki sejumlah implikasi strategis yang patut dicermati secara mendalam oleh pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas. Pertama, tingginya angka kepercayaan publik terhadap Polri memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi institusi kepolisian dalam menjalankan fungsinya.

Menurut dia, legitimasi ini bukan sesuatu yang dapat diperoleh secara instan, melainkan hasil dari proses reformasi yang konsisten, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di berbagai lapisan. "Kedua, dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang sedang membangun fondasi kepercayaan publik nasional, dukungan Polri yang dipercaya masyarakat menjadi aset yang tidak ternilai," ujarnya.

Dia menegaskan, kepolisian yang dipandang positif oleh mayoritas publik dapat menjadi perekat sosial yang efektif, terutama di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai ketegangan dan perbedaan pendapat yang tajam antara pemerintah dan kelompok-kelompok kritis di masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik yang meningkat adalah modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan.

"Ia adalah jembatan antara institusi keamanan negara dengan masyarakat yang dilayaninya. Dalam konteks Indonesia yang sedang menjalani transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai tantangan sosial-politik, peran Polri sebagai stabilisator, pelindung demokrasi, dan mitra masyarakat menjadi semakin krusial dan tidak tergantikan," pungkasnya.

Kenaikan outstanding yield SRBI dan volumenya memperbesar tekanan likuiditas dan memperketat kompetisi penghimpunan dana rupiah.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi memandang bahwa daya tarik instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menciptakan dua tekanan bagi perbankan, yakni memperketat persaingan penghimpunan dana serta menyerap likuiditas yang berpotensi mengurangi kapasitas intermediasi.

Ia menjelaskan, meningkatnya daya tarik SRBI memperketat kompetisi penghimpunan dana, sehingga mendorong penyesuaian pricing deposito perbankan. Kondisi tersebut membuat likuiditas di pasar semakin mengetat.

“Kenaikan outstanding yield SRBI dan volumenya memperbesar tekanan likuiditas dan memperketat kompetisi penghimpunan dana rupiah,” kata Hery yang juga merupakan Direktur Utama BRI dalam acara Mid Year Economic Outlook 2026, di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total outstanding SRBI per akhir Mei 2026 mencapai Rp979,88 triliun, meningkat signifikan dari Rp730,90 triliun pada akhir Desember 2025.

Dari total tersebut, kepemilikan bank mencapai Rp677,89 triliun. Sementara kepemilikan nonbank sebesar Rp260,44 triliun, yang terdiri atas residen Rp43,95 triliun dan nonresiden Rp216,48 triliun.

“Nah, pertumbuhan outstanding yang signifikan ini menunjukkan bahwa SRBI semakin menjadi instrumen penempatan dana yang kompetitif, baik bagi bank maupun investor nonbank,” kata Hery.

BI tengah memperkuat imbal hasil (yield) SRBI pada seluruh tenor seiring kenaikan BI-Rate sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026.

Langkah ini ditempuh bank sentral guna menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik, sehingga turut memperkuat nilai tukar rupiah.

Berdasarkan publikasi kurva imbal hasil transaksi pasar uang, rata-rata tertimbang (RRT) imbal hasil SRBI di pasar sekunder pada seluruh tenor cenderung meningkat pada Jumat (19/6). Secara rinci, SRBI tenor 1 bulan tercatat 6,95 persen, tenor 3 bulan 7,24 persen, dan 12 bulan 7,67 persen.

Seiring dengan kenaikan BI-Rate sebesar 100 bps, Hery mencatat bahwa kondisi tersebut secara struktural akan meningkatkan tekanan repricing dana pihak ketiga (DPK).

Kenaikan suku bunga simpanan yang terjadi belakangan juga diperkirakan akan menekan net interest margin (NIM) perbankan.

“Artinya, buat perbankan, cost of fund akan memiliki kecenderungan untuk naik. Kalau cost of fund atau cost of capital-nya meningkat, maka dalam kondisi seperti ini disiplin menjadi kata kunci. Sekarang kita memasuki era selective growth atau pertumbuhan yang selektif,” kata Hery lagi.

Meski secara umum industri perbankan masih tergolong solid, Hery juga menilai bahwa sejumlah tekanan mulai muncul. Pertumbuhan DPK mulai melambat, NIM terkompresi, dan rasio kecukupan modal (CAR) sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

Di tengah mengetatnya likuiditas, ia pun menekankan pentingnya disiplin manajemen aset dan liabilitas serta konsisten membangun dana murah berupa tabungan dan giro. Dua hal ini, menurut Hery, menjadi fondasi yang tidak boleh diabaikan oleh perbankan.

Hery menambahkan, perbankan juga perlu menerapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dan produktif dengan memprioritaskan sektor-sektor produktif.

Hal itu dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent), menetapkan risk appetite sektoral yang sesuai dengan kondisi makroekonomi terkini, serta membangun pipeline kredit berkualitas melalui pendekatan ekosistem yang lebih komprehensif.

Hery juga menekankan pentingnya pengelolaan kualitas aset secara proaktif melalui proses underwriting yang ketat, sistem early warning yang lebih granular, serta kesiapan fungsi penagihan (collection readiness) apabila kualitas kolektibilitas mulai menurun.

Selain itu, akselerasi transformasi digital dan pemanfaatan analitik data dinilai bukan lagi sekadar strategi jangka menengah, melainkan telah menjadi kebutuhan bisnis bagi industri perbankan saat ini.

Adapun kredit industri perbankan pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dari April 2026 yang sebesar 9,98 persen (yoy). Sementara dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,47 persen (yoy) dan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) berada di level 24,74 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

TEGAL - Mantan Menteri Perdagangan periode 2011–2014 Gita Wirjawan mendesak orientasi kepemimpinan nasional ditata ulang yakni harus berhenti pada elektabilitas dan popularitas. Selanjutnya bergeser pada ukuran yang lebih menentukan yakni integritas, kapabilitas, dan etikabilitas.

Gita menyampaikan desakan itu dalam Public Lecture Series menyambut Dies Natalis ke-1 Universitas Harkat Negeri (UHN) di Kampus Tegal yang mengangkat tema "What It Takes: Asia Tenggara, dari Tepi Menuju Inti Kesadaran Global".

Dia menegaskan Indonesia sebenarnya memegang modal yang lebih dari cukup untuk memimpin kawasan. Persoalannya, modal itu tidak akan berarti tanpa keberanian.

"Untuk jadi bangsa dan wilayah yang diperhitungkan di ASEAN, kita punya begitu banyak modalitas. Wilayah yang luas, penduduk dalam jumlah besar, sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan kebhinekaan," ujarnya Kamis (25/6/2026).

"Yang diperlukan adalah keberanian menerobos batas, keberanian tampil sebagai bangsa beradab. Syaratnya, kita berani mengikuti jejak bangsa-bangsa yang kuat yang mengedepankan kekuatan moral, intelektual, etika, kapasitas kognisi, dan kemampuan membangun narasi," lanjutnya.

Dari modal yang melimpah itu, Gita menyoroti titik yang menurutnya justru kerap diabaikan yaitu cara bangsa ini memilih pemimpin. Dia menilai obsesi pada angka survei telah menggeser ukuran kepemimpinan dari hal yang semestinya menentukan hingga mendesak reorientasi menyeluruh.

"Kepemimpinan mendatang haruslah ditata ulang. Kita tidak boleh mabuk pada elektabilitas dan popularitas, tetapi harus bergeser orientasi untuk melihat integritas, kapabilitas, dan etikabilitas," katanya.

Dia menawarkan satu jalan keluar konkret dari apa yang dia sebut jebakan sensasionalitas yakni membenahi pendidikan yang dimulai dari nasib guru.

"Salah satu cara keluar dari jebakan sensasionalitas dewasa ini dengan investasi secara agresif untuk memperbaiki mutu pendidikan kita. Gaji guru harus diperbaiki secara revolusioner. Tempatkan profesi guru sebagai profesi yang sangat dihargai agar putra-putri bangsa terbaik masuk berbondong-bondong berebut menjadi guru," ujarnya.

Pembenahan pendidikan itu bermuara pada generasi muda yang dia tempatkan sebagai penentu arah kawasan. Anak muda tidak cukup menjadi pengguna teknologi, tetapi harus menjadi pencipta inovasi.

"Generasi muda harus memiliki keberanian untuk berpikir lintas batas. Mereka harus siap menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton perubahan," tegasnya.

Rektor UHN Sudirman Said menilai persoalan bangsa ini bukan terletak pada kelangkaan modal, melainkan pada minimnya keberanian berpikir besar dan kejujuran menilai kepemimpinan sendiri.

"Bangsa ini tidak kekurangan modal. Yang sering hilang justru keberanian berpikir jauh ke depan dan kejujuran menilai kualitas kepemimpinan kita sendiri," ujar Sudirman.

Dia mengajak audiens belajar dari Singapura yang melompat dari negara dunia ketiga ke dunia kesatu dalam waktu 40 tahun sembari mengutip pesan yang berulang dia dengar dari Gita.

"Selalu ingat pesan dari Pak Gita Wirjawan mengenai betapa krusialnya melakukan investasi besar dalam dunia pendidikan. Sangat disayangkan jika potensi melimpah yang dimiliki Indonesia saat ini tidak memunculkan pikiran-pikiran besar yang dieksekusi nyata," katanya.

Artinya pemerintah tidak sedang berada dalam kondisi kesulitan pembiayaan jangka pendek, tetapi tantangannya adalah menjaga agar sisa pembiayaan tidak diperoleh dengan biaya yang terlalu mahal

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede berpendapat kondisi fundamental perekonomian nasional yang relatif kuat masih menjadi penopang kepercayaan pasar.

“Pasar melihat fundamental domestik masih cukup kuat,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut Josua, persepsi itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen dan inflasi Mei 2026 terkendali di level 3,08 persen.

Dari sisi fiskal, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara pembiayaan utang mencapai Rp386,0 triliun atau 46,4 persen dari target Rp832,2 triliun.

“Artinya pemerintah tidak sedang berada dalam kondisi kesulitan pembiayaan jangka pendek, tetapi tantangannya adalah menjaga agar sisa pembiayaan tidak diperoleh dengan biaya yang terlalu mahal,” ujar Josua.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan strategi pembiayaan tidak hanya mengejar pemenuhan dana, tetapi juga menjaga biaya, tenor dan kepercayaan investor.

Dari sisi arus modal, sinyal pasar menunjukkan perbaikan. Namun, sebagian besar dana asing masih mengalir ke instrumen jangka pendek seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sementara minat terhadap Surat Berharga Negara (SBN) jangka menengah dan panjang masih perlu diperkuat.

Dalam kondisi tersebut, kenaikan BI Rate ke 5,75 persen dinilai membantu menjaga daya tarik aset rupiah dan meredam tekanan terhadap nilai tukar.

Meski begitu, kata Josua, pemerintah tetap perlu memperkuat minat investor terhadap SBN melalui strategi penerbitan yang fleksibel, komunikasi kebijakan yang konsisten dan penguatan basis pembeli domestik.

Pemerintah juga dinilai perlu menjaga disiplin fiskal melalui pengendalian defisit, penyaringan belanja prioritas, serta penundaan belanja yang belum mendesak.

Josua meyakini arah kebijakan dalam KEM-PPKF 2027, yang menargetkan defisit 1,80 persen–2,40 persen terhadap PDB dan rasio utang sekitar 40,31 persen–40,64 persen terhadap PDB, menjadi sinyal positif bagi pasar apabila dapat dijalankan secara konsisten.

Selain itu, pendalaman pasar domestik perlu terus diperkuat dengan memperbesar peran dana pensiun, asuransi, perbankan, reksa dana, investor ritel, serta instrumen syariah. Basis investor yang lebih luas akan membuat pasar SBN lebih stabil dan tidak terlalu bergantung pada arus modal asing.

“Karena itu, pemerintah perlu memperbesar peran dana pensiun, asuransi, perbankan, reksa dana, investor ritel, dan instrumen syariah agar pasar SBN lebih dalam, lebih stabil, dan tidak terlalu mudah terguncang oleh sentimen luar negeri,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melaporkan tiga orang, yakni M. Thobahul Aftoni, Saiful Hakim, dan Subadri ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan tanda tangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan muktamar pada 27 September 2025. Laporan tersebut didampingi oleh kuasa hukum para pelapor, Syamsul Ma’arif Wijaya.

Syamsul menjelaskan, terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan para ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP dari berbagai daerah yang dicantumkan dalam sejumlah dokumen muktamar, termasuk daftar hadir dan dokumen lainnya.

“Hari ini ada lima orang yang melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut. Mereka berasal dari berbagai daerah, seperti Jawa Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, serta Ketua Umum PP GPK. Padahal para korban menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut,” kata Syamsul usai membuat laporan di Polda Metro Jaya, Selasa (16/6/2026).

Syamsul menambahkan, jumlah korban yang diduga mengalami pemalsuan tanda tangan sebenarnya mencapai ratusan pengurus DPC PPP di berbagai daerah. Namun untuk tahap awal, baru lima orang yang secara resmi memberikan laporan kepada kepolisian.

“Korban sebenarnya ada sekitar 200 DPC dari berbagai daerah. Hari ini yang melapor baru lima orang dan ke depan kemungkinan akan bertambah seiring proses pendataan dan pengumpulan bukti,” ujarnya.

Dia mengungkapkan bahwa dokumen yang diduga memuat tanda tangan palsu tersebut digunakan dalam proses hukum yang saat ini tengah berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Karena itu, pihaknya menilai para korban mengalami kerugian baik secara hukum maupun moral.

“Kami mendampingi para korban yang merasa dirugikan karena identitas dan tanda tangannya digunakan tanpa persetujuan. Ini menyangkut integritas para ketua DPC dan berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap mereka,” katanya.

Adapun lima pelapor yang telah membuat laporan antara lain Fadli selaku Ketua DPC PPP Indramayu, Imam Fauzan A. Uskara selaku Ketua Umum PP GPK sekaligus Bendahara Umum, Akhdan selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, Ansori selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Seluma, Bengkulu, serta M. Rifki Saefudin selaku Ketua DPC PPP Kabupaten Cirebon.

Salah satu pelapor, M. Rifki Saefudin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen yang dipersoalkan tersebut. “Hari ini kami melaporkan dugaan pemalsuan dokumen karena ada tanda tangan saya yang diduga dipalsukan oleh tiga orang yang kami laporkan. Kami percaya proses hukum akan mengungkap kebenaran,” ujar Rifki.

Saat ini laporan tersebut telah diterima oleh Polda Metro Jaya dan para pelapor menyerahkan sejumlah dokumen yang akan menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan sejumlah upaya pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat di tengah penyampaikan aspirasi yang belakangan terjadi. Hal itu disampaikan Prasetyo menjawab pertanyaan dalam sesi konferensi pers Mensesneg dan Menteri Investasi Rosan Roeslani di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

"Berkenaan dengan kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat," ujar Prasetyo.

Pertama, kata Prasetyo, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

"Bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif," kata Prasetyo.

Kedua, kata Prasetyo, Presiden Prabowo kembali menekankan khususnya kepada Rosan sebagai CEO Danantara dan sekaligus sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, perihal penguatan mata uang yang tidak bisa bisa lepas dari performa ekspor dan impor Indonesia.

"Berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor," katanya.

Pemerintah, lanjut Prasetyo berharap produk-produk yang dihasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi dapat memberikan nilai tambah yang berdampak terhadap penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara.

"Jadi itu juga dua hal yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa dipercepat selain mengenai mulai tumbuhnya kepercayaan investor asing terutama terhadap global bond yang diterbitkan Danantara," katanya.

Terakhir, kata Prasetyo, yang tidak kalah penting di dalam diskusi dengan Presiden adalah mengenai stabilitas di dalam iklim usaha.

"Oleh karena itulah kami selaku pemerintah mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan kita bekerja sama kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita," katanya.

Sementara itu mengenai upaya mengembalikan kepercayaan investor, Prasetyo menekankan bahwa dalam satu-dua pekan belakangan pemerintah tengah memperkuat koordinasi maupun memperkuat kerja sama.

"Dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat apa memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar," ujar Prasetyo.

"Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini, jadi memang itu target dari Danantara yang berkaitan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik apa namanya di Amerika maupun tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara itu sesuatu hal yang perlu kita syukuri dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyatakan keberhasilan penerbitan obligasi global (global bond) perdana Danantara Indonesia merupakan bukti bahwa investor asing masih menaruh kepercayaan tinggi terhadap Indonesia.

Dalam keterangan media di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, Ia menyebut PT Danantara Investment Management (DIM) telah menerbitkan obligasi internasional perdana senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Penerbitan obligasi itu memperoleh kepercayaan kuat dari pasar keuangan internasional, tercermin dari dari nilai peak orderbook yang mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS, atau lebih dari tiga kali total nilai penerbitan.

"Ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi dan ini terbukti dan ini real ya," ujar Rosan.

Rosan mengatakan keberhasilan tersebut bukan sekadar komitmen di atas kertas karena penandatanganan transaksi telah dilakukan pada 11 Juni 2026 dan dana hasil penerbitan obligasi dijadwalkan masuk rekening Danantara pada 18 Juni 2026.

Lebih lanjut, ia menekankan capaian tersebut membantah anggapan bahwa investor global enggan menanamkan modalnya di Indonesia atau hanya bersedia membeli surat utang dengan premi risiko yang tinggi.

"Ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan, tadinya kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi dan ini juga menunjukkan kredibilitas baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga," jelasnya.

Ia menambahkan, Danantara membuka peluang menerbitkan obligasi dengan tenor lebih panjang, yakni hingga 30 tahun di masa mendatang lantaran melihat tingginya minat pasar.

Menurutnya, optimisme investor didorong oleh keyakinan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai relatif stabil di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi global.

"Jadi ini membuktikan bahwa dan antara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai offensive credit sampai lebih dari tiga kali," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN) Sudirman Said mengajak para pengurus negara mengantisipasi krisis tata kelola dengan berhenti memuja personifikasi kekuasaan dan kembali bersandar pada nilai serta institusi. Ia merangkum ajakan itu dalam satu kalimat sederhana: jangan bersandar pada god father, bersandarlah pada God.

Yang ia maksud godfather bukan semata bos kartel di layar lebar, melainkan watak kuasa yang dipusatkan pada satu sosok. Sudirman menyebut deretan nama yang pernah menggenggam kuasa besar di zamannya seperti Pablo Escobar, Al Capone, Don Corleone, hingga Hitler pada akhirnya berlalu.

"Para godfather memudar, sementara tatanan yang baik justru menetap. Karena itu kesetiaan kita semestinya pada nilai yang abadi, bukan pada figur yang fana," ujar Sudirman dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PKS Se-Kalimantan di Jakarta, pada Sabtu (13/6/2026).

Menurut Sudirman, godaan personifikasi kekuasaan justru menguat ketika politik kehilangan orientasi jangka panjang. Ia merujuk ekonom Dambisa Moyo yang dalam Edge of Chaos menilai politisi kini lebih sibuk memenangi pemilu ketimbang merawat kesehatan jangka panjang negaranya. Kondisi itu melahirkan mediokrasi, di mana politik yang dikejar kepentingan jangka pendek alih-alih kebijakan yang substantif. "Di ruang yang miskin gagasan jangka panjang itulah sosok menggantikan sistem, dan loyalitas personal menggeser akuntabilitas publik," tutur Sudirman.

Ia kemudian menawarkan ukuran untuk membedakan pemimpin sejati dari sekadar penguasa. Mengutip tangga etika yang disusun Paul Webley, Sudirman menjelaskan perilaku bernegara bergerak dari lantai paling rendah—amoral yang hanya tunduk pada keserakahan, lalu legalistik yang merasa cukup asal tidak melanggar hukum—menuju lantai yang lebih tinggi, yakni responsif, beranjak etis, hingga benar-benar etis ketika kebijakan yang dijalankan berdiri di atas nilai inti.

"Banyak penguasa berhenti di lantai legalistik. Padahal kepemimpinan sejati menuntut kita terus mendaki sampai setia pada kebaikan," katanya.

Sudirman menegaskan etika bernegara butuh jangkar, dan jangkar itu adalah spiritualitas. Namun ia mengingatkan spiritualitas yang dimaksud bukan ritual yang menumpuk, melainkan sikap yang membumi. Ia merinci lima sikap: pertama sudahi sibuk pada ritual yang berujung pada ritual itu sendiri, kedua tahan diri dari kegemaran mengekspos panggung belakang layar, ketiga hentikan kontradiksi antara ucapan dan perbuatan, keempat jangan merusak tatanan serta tetap prioritaskan kebutuhan rakyat di atas hal yang remeh, dan kelima fokus pada tugas pokok masing-masing.

"Spiritualitas itu garam, bukan gincu. Ia tidak terlihat, tetapi terasa. Pemimpin yang berspiritualitas bekerja dalam diam, bukan memanggungkan kesalehan," ujarnya.

Sebagai antitesis dari kepemimpinan godfather, Sudirman menawarkan model kepemimpinan yang menggerakkan dengan tiga pilar: pertama kepemimpinan institusional, bukan populis, kedua kepemimpinan kolektif, bukan personal, serta kepemimpinan intrinsik, bukan nominal.

Kemerosotan Tata Kelola akibat Resentralisasi

Sementara itu, akademisi Yanuar Nugroho menilai personifikasi kekuasaan berdampak pada kemerosotan tata kelola negara. "Kemerosotan tata kelola ditandai dengan menguatnya vested interest, dan conflict of interest di antara para pengurus negara," ujarnya.

Yanuar menyoroti satu wujud konkret dari kemerosotan tersebut berupa kecenderungan menarik kembali kendali ke pusat. Ia menilai gejala resentralisasi justru memperdalam krisis tata kelola karena berlawanan dengan semangat reformasi. "Gejala resentralisasi, memusatkan kendali pada pemerintah pusat, harus dihentikan, karena melawan prinsip-prinsip otonomi daerah," tegasnya.

Karena itu, Yanuar mendorong para kepala daerah dan wakil rakyat di tingkat lokal merapatkan barisan untuk menegakkan kembali otonomi. "Bupati, Wali Kota, Gubernur, anggota DPRD harus merapatkan barisan untuk mengembalikan wibawa otonomi. Karena Indonesia terlalu besar kalau dipaksakan diurus secara sentralistik," ujarnya.

Bagi Yanuar, menjaga otonomi daerah adalah salah satu cara menahan laju personifikasi kuasa. Sebab kekuasaan yang tersebar dalam institusi lebih sulit dibajak oleh kepentingan satu sosok.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menyebutkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax bertujuan untuk menjaga kepercayaan investor dan keuangan perusahaan.

"Investor melihat rasio keuntungan dan kinerja keuangan. Kalau terus merugi, siapa yang mau berinvestasi?," ujar Hendry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Hendry menjelaskan, selama ini Pertamina menggunakan dana talangan perusahaan untuk menahan Pertamax di bawah harga keekonomian.

Namun, dana talangan Pertamina pada dasarnya merupakan instrumen sementara untuk meredam lonjakan harga agar tidak langsung dirasakan masyarakat.

Ketika kurs rupiah dan harga minyak terus bergerak naik, kata dia, ruang untuk mempertahankan kebijakan tersebut semakin sempit.

"Dana talangan Pertamina ini juga terbatas. Karena Pertamax ini kan BBM nonsubsidi. Tidak ada subsidi APBN di dalamnya. Jadi memang murni mengikuti harga pasar," kata Hendry.

Ia menambahkan, apabila Pertamina terus-menerus menanggung selisih harga tanpa penyesuaian, kondisi tersebut dapat menggerus keuntungan perusahaan.

Dampaknya bukan hanya terhadap setoran dividen dan kontribusi perusahaan kepada negara, tetapi juga terhadap persepsi investor dan lembaga pemeringkat terhadap kinerja keuangan Pertamina.

Oleh karena itu, dia menilai langkah penyesuaian harga Pertamax sulit dihindari setelah beberapa bulan terakhir Pertamina menahan harga jual BBM nonsubsidi tersebut di bawah harga keekonomiannya.

“Akhirnya setelah beberapa waktu ditahan, BBM nonsubsidi tidak bisa lagi ditahan sehingga dilepas mengikuti mekanisme pasar. Karena itu kenaikan yang sekarang terjadi cukup tinggi. Mau tidak mau Pertamax harus naik,” kata Hendry.

Harga BBM jenis Pertamax (RON 92) yang sebelumnya Rp12.300 per liter naik menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green (RON 95) berubah dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026