Komdigi Catat 6.747 BTS BAKTI Beroperasi pada 2025, Mayoritas Berada di Papua
Pada 2025, Komdigi mencatat 6.747 BTS BAKTI beroperasi, mayoritas di Papua, untuk meningkatkan konektivitas di wilayah 3T. Pemerintah fokus pada pemerataan akses dan kualitas layanan telekomunikasi.
(Bisnis.Com) 27/01/26 15:10 115766
Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat capaian Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) sepanjang 2025 melalui pengoperasian dan pemeliharaan ribuan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan hingga 2025, BAKTI telah mengoperasikan sebanyak 6.747 lokasi base transceiver station (BTS) di berbagai wilayah Indonesia, dengan Papua menjadi salah satu fokus utama.
“Di dalamnya 3.262 lokasi [BTS] di wilayah Papua, ini yang memang highlight untuk 2025 bahwa Papua sudah jauh lebih terkoneksi di tahun 2025,” kata Meutya dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (26/1/2026).
Selain BTS, BAKTI juga mengoperasikan puluhan ribu titik akses internet untuk mendukung layanan publik. Meutya menjelaskan sepanjang 2025, operasional dan pemeliharaan akses internet telah menjangkau 31.394 titik layanan publik, di antaranya sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, hingga fasilitas pertahanan.
Untuk tahun 2026, BAKTI akan melanjutkan program yang telah berjalan sembari memastikan keberlanjutan layanan telekomunikasi nasional.
“Untuk rencana 2026 adalah melanjutkan program-program ini kemudian juga terus menjaga sustainability atau keberlangsungan layanan telekomunikasi keterjangkauan konektivitas serta meningkatkan layanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto menambahkan pemerintah terus berupaya memastikan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan komunikasi di seluruh Indonesia melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Upaya ini dilakukan dengan menggabungkan kebijakan pengelolaan spektrum frekuensi radio, pembangunan infrastruktur jaringan, serta penguatan peran dan tanggung jawab penyelenggara komunikasi,” kata Wayan.
Dalam perencanaan jaringan, pemerintah memberikan prioritas pada wilayah 3T serta wilayah non-digital yang masih memiliki hotspot keterbatasan akses. Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan agar pemerataan konektivitas tidak hanya berorientasi pada capaian nasional, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
Untuk wilayah yang belum layak secara ekonomi bagi pembangunan jaringan serat optik, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi alternatif, salah satunya melalui layanan broadband wireless access (BWA).
Wayan mengatakan teknologi tersebut diposisikan sebagai solusi antara untuk mempercepat penyediaan akses internet yang lebih terjangkau, sambil tetap membuka peluang pembangunan infrastruktur serat optik di masa mendatang ketika kondisi ekonomi dan permintaan layanan telah memungkinkan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kebijakan pelepasan spektrum frekuensi guna mendukung peningkatan kualitas jaringan nasional.
“Di samping BWA, kami juga akan menyiapkan kebijakan pelepasan spektrum lainnya yang tadi disampaikan juga oleh Ibu Menteri, yaitu lelang kebita 700 MHz yang direncanakan pada tahun 2026,” kata Wayan.
Spektrum tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan mobile broadband dan mendukung pengembangan layanan 5G, terutama di wilayah dengan tantangan geografis. Hingga 2025, jangkauan mobile broadband telah mencapai 98,95% berdasarkan data populasi.
Pemerintah juga berencana melelang pita frekuensi 2,6 GHz untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan mobile broadband guna mendukung target kecepatan unduh hingga 100 Mbps pada 2029.
Adapun pada 2025, rata-rata kecepatan unduh mobile broadband tercatat sebesar 63,51 Mbps.
“Sehingga peningkatan kapasitas jaringan menjadi kebutuhan yang terus didorong secara bertahap,” ujar Wayan.
Terkait pembangunan BTS di daerah, Wayan menjelaskan proses penentuan lokasi dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator seluler. Setelah itu, pemerintah akan melakukan survei lapangan bersama operator.
“Kami akan survei bersama operator yang hadir ke sana. Kemudian akan dilakukan namanya site initial planning. Dilihat apakah penambahan melalui nambah BTS atau penguatan sinyal,” ujarnya.
Wayan menegaskan koordinasi dengan pemerintah daerah terus dibuka untuk memastikan pemerataan konektivitas nasional.
“Nah ini kami sudah lakukan, maka terus kami menunggu masukan-masukan dari Pemda,” katanya.
#bts-bakti #bts-papua #bakti-2025 #akses-internet #layanan-publik #telekomunikasi-papua #konektivitas-3t #broadband-wireless-access #spektrum-frekuensi #mobile-broadband #layanan-5g #kecepatan-unduh #j