The Trans Luxury Hotel, Bandung, kembali menegaskan kontribusi Chef Engoi Chee Hing sebagai Executive Chinese Chef sejak bergabung pada Agustus 2024. Selama lebih dari satu tahun, chef asal Malaysia ini konsisten menyajikan hidangan oriental berkualitas tinggi.

Chef Hing membawa pengalaman luas dari industri kuliner Asia. Sebelum bergabung dengan The Trans Luxury Hotel, ia memimpin dapur restoran Le Chinois di Jeju Shinhwa World Hotels and Resorts.

"Tidak hanya menjadi salah satu leader, Chef Hing pun meraih nominasi bergengsi Asia's Top 80 Restaurants and Hotel dan World Top Gourmet Award 2018," bunyi keterangan tertulis, Kamis (20/11).

Kemampuannya dalam meracik hidangan autentik Tiongkok yang juga terasah di berbagai restoran ternama, termasuk Imperial Treasure Group, restoran peraih bintang Michelin di Singapura.

Di The Trans Luxury Hotel, Chef Hing bertanggung jawab menghadirkan hidangan Kanton di seluruh outlet F&B. Ia juga berperan dalam penyajian menu untuk berbagai kegiatan sosial, seperti pernikahan, pertemuan bisnis, dan perayaan pribadi.

Fokus utamanya adalah memberikan pengalaman kuliner Kanton yang sesuai dengan karakter tamu hotel, termasuk dalam layanan Dream Wedding.

Keahlian Chef Hing dalam menyajikan hidangan Kanton turut ditampilkan dalam program gastronomi eksklusif hotel, seperti 'World's Flavor Vol. 2: From Italian Trattorias to Cantonese Tea Houses'.

Pada program tersebut, ia memperkenalkan menu-menu unggulan, termasuk Cantonese Roasted Duck dan Hainanese Chicken Rice.

"Kehadiran Chef Hing juga tentunya telah memantapkan posisi The Trans Luxury Hotel yang mampu menghadirkan beragam sajian premium dengan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi di Kota Bandung," tutup keterangan resmi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantam industri ban di Tanah Air. Setelah kabar penutupan pabrik Michelin beberapa waktu lalu, kini sejumlah pabrik ban lokal mulai merumahkan sebagian pekerjanya. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane mengungkapkan, situasi di lapangan semakin mengkhawatirkan.

"Di salah satu pabrik di dekat Bogor itu, Cileungsi, ada 100 orang. Tapi kayak yang di Cileungsi itu ataupun di pabrik-pabrik yang lain itu negosiasi sama karyawan, kamu saya keluarin dulu, tiga bulan saya panggil lagi. Tapi gajinya itu di-stop," kata Aziz kepada CNBC Indonesia, dikutip Kamis (1/11/2025).

Fenomena pekerja dirumahkan kini meluas ke berbagai wilayah industri ban di Indonesia. Meskipun belum ada pabrik yang benar-benar tutup, ribuan tenaga kerja terdampak oleh kebijakan efisiensi ini.

"Ada 20 pabrik ban motor dan mobil, belum ada yang ditutup, hanya merumahkan, kira-kira 60-70 ribu orang pekerja di industri ban, dikali 3 aja yang jadi tanggungan. Tapi the real thing betul-betul kita itu ada problem," ujarnya.

Aziz menjelaskan, masalah utama yang dihadapi industri ban nasional bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga akibat melemahnya permintaan dan tantangan global.

"Di samping daya beli rendah, pasar nggak ada, ekspor terganggu karena ketidakpastian tarif Trump yang belum beres, lalu juga akibat sistem tenaga kerja Indonesia, makanya salah satu faktor investor itu nggak mau masuk adalah gajinya yang naik terus tiap tahun, tiap tahun. Pada suatu saat, gaji seorang pegawai bisa sama dengan gaji Direksi lho, karena itu, mereka mencari jalan," ungkapnya.

Selain faktor tenaga kerja dan pasar, tekanan nilai tukar rupiah yang melemah juga memperparah kondisi industri ban nasional. Dengan kombinasi antara lemahnya pasar, biaya produksi tinggi, dan tekanan nilai tukar, industri ban Indonesia kini berada di titik kritis.

APBI berharap pemerintah dapat memberikan dukungan nyata agar sektor ini tidak semakin terpuruk dan bisa kembali kompetitif di tengah ketidakpastian global.

"1 US$ sekarang Rp16 ribu, sedangkan 70% bahan baku ban itu impor, ada carbon black, silica, steel untuk bahan radial, jadi karet alami cuma 27%, total yang bisa disiapkan oleh domestik 30%, karena yang kecil-kecil bisa dari dalam negeri," kata Aziz menegaskan.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Sengketa hubungan industrial di PT Multistrada Arah Sarana Tbk (Multistrada), produsen ban yang kini berada di bawah grup Michelin, belum selesai. Sebanyak 285 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menunggu keputusan pasti dari pihak perusahaan untuk bekerja lagi.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menilai langkah PHK yang diambil perusahaan dinilai menabrak ketentuan perjanjian kerja bersama (PKB) dan dilakukan tanpa transparansi.

"Harus ada perundingan sebelum efisiensi, dan itu nggak dilakukan Multistrada. Mereka awalnya mengirim email, lalu ditolak buruh. Tapi buruh yang menolak langsung diskorsing, jadi nggak ada komunikasi yang baik," ungkap dia dalam konferensi pers di kantor KSPSI, Jumat (7/11/2025).

Foto: Aksi besar-besaran digelar ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di pabrik ban Michelin milik PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Dok. KSPSI) Aksi besar-besaran digelar ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di pabrik ban Michelin milik PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Dok. KSPSI)

Menurutnya, efisiensi atau PHK semestinya dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara perusahaan dan serikat pekerja atau bipartit. Namun, perusahaan disebut dia sudah berjanji bakal mengaktifkan kembali pekerja yang terkena PHK pada hari ini. Sayangnya hingga sore ini surat keputusan pembatalan PHK belum juga keluar.

"Kami memberi ruang kepada perusahaan agar diskusi bipartit, kami akan tunggu kalau sampai sampai pukul 24.00 WIB. Kalau tidak memenuhi ini, kami akan proses ke desk Ketenagakerjaan Bareskrim," sebut Andi Gani.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Multistrada Arah Sarana Guntoro menjelaskan bahwa sebagian pekerja yang hendak kembali bekerja justru tidak bisa masuk karena tak bisa masuk akses pabrik.

"Mulai masuk Senin, ketika saya masuk diblokir. Mereka pekerja juga tetap datang, absen tertolak, tapi tetap masuk tiap hari tapi nggak diizinkan masuk," ujar Guntoro dalam kesempatan yang sama.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Multistrada Arah Sarana, Igor Zyemit, buka suara soal kabar perusahaannya membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 285 pekerja. Dia menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk memperlakukan seluruh karyawan dengan penuh rasa hormat dan menjunjung komunikasi terbuka.

Lebih lanjut, Igor menyatakan bahwa perusahaan akan terus menjalin dialog dengan serikat pekerja dalam suasana konstruktif. Sebagai tindak lanjut, Multistrada menyatakan kesiapannya untuk membatalkan surat pemberitahuan PHK yang sebelumnya telah diterbitkan.

Selain itu, perusahaan juga akan memfasilitasi program pelatihan bagi karyawan sebagai bagian dari upaya bersama mencari solusi terbaik melalui dialog bipartit antara manajemen dan pekerja.

"Kami mendengarkan dengan seksama masukan dari perwakilan Serikat Pekerja, dan pertemuan bipartit yang akan berlangsung menjadi wujud nyata komitmen kami terhadap dialog terbuka dan penghormatan terhadap proses yang adil," kata dia kepada CNBC Indonesia, Jumat (7/11/2025).

Foto: Aksi besar-besaran digelar ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di pabrik ban Michelin milik PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Dok. KSPSI) Aksi besar-besaran digelar ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di pabrik ban Michelin milik PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Dok. KSPSI)

Adapun PT Multistrada Arah Sarana merupakan anak usaha Michelin-perusahaan manufaktur ban asal Prancis-telah beroperasi di Indonesia selama 14 tahun terakhir. Selama periode tersebut, Michelin melalui Multistrada telah menanamkan investasi besar dan membuka lapangan kerja bagi lebih dari 5.600 pekerja di sektor manufaktur ban dan produk karet.

Sebelumnya, Zyemit menegaskan langkah yang diambil perusahaan untuk mengurangi karyawan merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang dinamis. Ia mengakui 2 tahun terakhir, industri manufaktur ban di Indonesia termasuk Michelin menghadapi tantangan besar. Termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat yang berdampak pada daya saing global perusahaannya.

"Kami telah mengambil berbagai langkah adaptasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Tetapi penyesuaian lanjutan kini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang dan mempertahankan peran penting Indonesia dalam jaringan global Michelin " ujarnya.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan pentingnya mencari solusi alternatif sebelum perusahaan memutuskan langkah pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja," ujar Afriansyah dalam rilisnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengabarkan perusahaan segera mencabut surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Jumat (7/11/2025). Sebanyak 285 buruh PT Multistrada Arah Sarana atau dengan brand Michelin dipastikan akan kembali bekerja mulai Senin (10/11/2025).

"Langkah cepat DPR menunjukkan kehadiran negara dalam membela perjuangan buruh Indonesia yang diperlakukan tidak adil. DPR telah menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap nasib pekerja Indonesia," kata dia.

(wur/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta CNBC Indonesia - Sebanyak 285 buruh PT Multistrada Arah Sarana atau dengan brand Michelin dipastikan akan kembali bekerja mulai Senin (10/11/2025). Hal itu terungkap setelah perusahaan segera mencabut surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Jumat (7/11/2025).

Perusahaan dan Pengurus Unit Kerja (PUK) KEP PT Multistrada juga dijadwalkan menggelar perundingan bipartit untuk membahas rencana efisiensi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan apresiasi atas peran aktif Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran DPR yang turun langsung melakukan sidak ke PT Multistrada Arah Sarana bersama dirinya pada Senin (3/11/2025).

"Langkah cepat DPR menunjukkan kehadiran negara dalam membela perjuangan buruh Indonesia yang diperlakukan tidak adil. DPR telah menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap nasib pekerja Indonesia," kata dia, Jumat (7/11/2025).

Apresiasi juga disampaikan Andi Gani kepada Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang turut memfasilitasi proses perundingan, terutama kehadiran Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri, serta jajaran Kemenaker yang meninjau langsung ke lokasi.

"Ini kemenangan bersama bagi buruh Indonesia. Kami mengapresiasi semua pihak yang telah bergerak cepat, terutama DPR, Bareskrim Polri, dan Kemnaker yang hadir langsung memastikan keadilan ditegakkan," tegasnya.

Foto: Aksi besar-besaran digelar ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di pabrik ban Michelin milik PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Dok. KSPSI) Aksi besar-besaran digelar ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di pabrik ban Michelin milik PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Dok. KSPSI)

Sementara itu, dalam keterangannya PT Multistrada Arah Sarana Multistrada menegaskan untuk menjaga komunikasi terbuka dan menghormati kesepakatan dengan serikat pekerja, termasuk membatalkan surat pemberitahuan PHK yang sebelumnya telah diterbitkan. Selanjutnya Multistrada akan memfasilitasi program pelatihan bagi karyawan, seiring dilakukannya diskusi bipartit antara manajemen dan pekerja untuk mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

Direktur Utama PT Multistrada Arah Sarana, Igor Zyemit, menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk memperlakukan semua karyawan dengan hormat, bermartabat, dan penuh kepedulian, sambil menjaga komunikasi yang terbuka dan konstruktif dengan pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja.

"Kami mendengarkan dengan seksama masukan dari perwakilan Serikat Pekerja, dan pertemuan bipartit yang akan berlangsung menjadi wujud nyata komitmen kami terhadap dialog terbuka dan penghormatan terhadap proses yang adil," kata Igor dalam keterangannya kepada CNBC Indonesia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sufmi Dasco Ahmad mendatangi pabrik PT Multistrada Arah Sarana, produsen ban Michelin, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). Ia menemui ribuan buruh berseragam biru yang telah berkumpul dalam aksi unjuk rasa di halaman pabrik tersebut.

"Kami minta kepada manajemen, teman-teman yang dirumahkan untuk segera bekerja kembali," kata Dasco dalam orasinya.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Serikat buruh menyebut Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang terjadi pada pabrik ban Michelin di bawah manajemen PT Multistrada Arah Sarana batal. Para buruh diklaim akan bekerja Kembali.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Jumat, 07/11/2025) berikut ini.

Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai PHK 280 pekerja

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau manajemen pabrik produsen ban Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana (MAS) dan pekerja mengedepankan dialog bipartit terkait rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan manajemen pabrik produsen ban Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana (MAS) agar PHK hanya dipertimbangkan sebagai solusi terakhir dalam mengatasi permasalahan atau dinamika pasar global.

"Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai PHK 280 pekerja, " kata Afriansyah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Rencananya secara bertahap, pada 30 November 2025 nanti, ada 280 dari sekitar 2.800 total pekerja terancam PHK oleh produsen ban asal Prancis tersebut.

Afriansyah berharap perusahaan-perusahaan swasta mampu menyiasati dengan opsi lain atau mencari solusi alternatif dalam menghadapi perekonomian sulit seperti saat ini.

Hingga saat ini, pemerintah masih fokus pembenahan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran.

"Tapi kalau sampai terjadi PHK atau pengurangan karyawan karena menghadapi situasi perekonomian global, kami menghormati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan manajemen. Saya berharap MAS tetap hadir dan memberi kontribusi bagi Indonesia," katanya.

Usai pertemuan, Afriansyah menyatakan pihak perusahaan siap membatalkan atau mencabut surat PHK. Langkah berikutnya, perusahaan akan memberikan opsi pelatihan kepada pekerja tersebut. Ketiga, proses bipartit bisa segera dimulai antara manajemen dengan pekerja.

Sementara Presiden Direktur MAS Igor Zyemit menegaskan langkah yang diambil perusahaan untuk mengurangi karyawan merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang dinamis.

Ia mengakui 2 tahun terakhir, industri manufaktur ban di Indonesia termasuk Michelin menghadapi tantangan besar. Termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat yang berdampak pada daya saing global perusahaannya.

"Kami telah mengambil berbagai langkah adaptasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Tetapi penyesuaian lanjutan kini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang dan mempertahankan peran penting Indonesia dalam jaringan global Michelin " ujar Igor Zyemit.

Sementara Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) MAS Guntoro meminta perusahaan mencabut surat PHK dan skorsing yang telah diterbitkan oleh Perusahaan dan mempekerjakan kembali pekerja yang telah diberikan surat PHK dan skorsing.

"Setelah itu, baru kita berunding tentang mekanisme pengurangan pekerja, " kata Guntoro.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menanggapi laporan rencana PHK PT Multistrada Arah Sarana (MAS) untuk 280 orang pekerja secara bertahap hingga 30 November 2025 mendatang.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengimbau manajemen pabrik produsen ban Michelin atau PT Multistrada Arah Sarana (MAS) agar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hanya dipertimbangkan sebagai solusi terakhir dalam mengatasi permasalahan atau dinamika pasar global.

Afriansyah menyatakan pihak perusahaan siap membatalkan atau mencabut surat PHK. Langkah berikutnya, perusahaan akan memberikan opsi pelatihan kepada pekerja tersebut. Ketiga, proses bipartit bisa segera dimulai antara manajemen dengan pekerja.

"Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai PHK 280 pekerja," kata Afriansyah dalam keterangan resmi, Jumat (7/11/20205).

Afriansyah berharap perusahaan-perusahaan swasta mampu menyiasati dengan opsi lain atau mencari solusi alternatif dalam menghadapi perekonomian sulit seperti saat ini. Hingga saat ini, pemerintah masih fokus pembenahan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran.

"Tapi kalau sampai terjadi PHK atau pengurangan karyawan karena menghadapi situasi perekonomian global, kami menghormati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan manajemen. Saya berharap MAS tetap hadir dan memberi kontribusi bagi Indonesia," katanya.

Sementara Presiden Direktur MAS, Igor Zyemit menegaskan langkah yang diambil perusahaan untuk mengurangi karyawan merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang dinamis.

Ia mengakui dua tahun terakhir, industri manufaktur ban di Indonesia termasuk Michelin menghadapi tantangan besar. Termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat yang berdampak pada daya saing global perusahaannya.

"Kami telah mengambil berbagai langkah adaptasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Tetapi penyesuaian lanjutan kini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang dan mempertahankan peran penting Indonesia dalam jaringan global Michelin " ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - 285 buruh PT Multistrada Arah Sarana atau dengan brand Michelin dipastikan akan kembali bekerja mulai Senin (10/11/2025). Hal itu terungkap setelah perusahaan segera mencabut surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Jumat (7/11/2025). Keputusan ini menjadi titik terang dalam penyelesaian kasus PHK sepihak yang sempat menuai perhatian publik.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan perusahaan dan Pengurus Unit Kerja (PUK) KEP PT Multistrada juga dijadwalkan menggelar perundingan bipartit untuk membahas rencana efisiensi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Andi Gani menyampaikan apresiasi atas peran aktif Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran DPR yang turun langsung melakukan sidak ke PT Multistrada Arah Sarana bersama dirinya pada Senin (3/11/2025).

"Langkah cepat DPR menunjukkan kehadiran negara dalam membela perjuangan buruh Indonesia yang diperlakukan tidak adil. DPR telah menunjukkan keberpihakan yang kuat terhadap nasib pekerja Indonesia," kata Andi Gani, Jumat (7/11/2025).

Foto: Aksi besar-besaran digelar ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di pabrik ban Michelin milik PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Dok. KSPSI) Aksi besar-besaran digelar ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) di pabrik ban Michelin milik PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Cikarang, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). (Dok. KSPSI)

Apresiasi juga disampaikan Andi Gani kepada Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang turut memfasilitasi proses perundingan, terutama kehadiran Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri, serta jajaran Kemenaker yang meninjau langsung ke lokasi.

"Ini kemenangan bersama bagi buruh Indonesia. Kami mengapresiasi semua pihak yang telah bergerak cepat, terutama DPR, Bareskrim Polri, dan Kemnaker yang hadir langsung memastikan keadilan ditegakkan," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Sufmi Dasco Ahmad mendatangi pabrik PT Multistrada Arah Sarana, produsen ban Michelin, di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/11/2025). Ia menemui ribuan buruh berseragam biru yang telah berkumpul dalam aksi unjuk rasa di halaman pabrik tersebut.

"Kami minta kepada manajemen, teman-teman yang dirumahkan untuk segera bekerja kembali," kata Dasco dalam orasinya.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]

IDXChannel - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengklaim PT Multistrada Arah Sarana (MAS) siap membatalkan rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 280 pekerja. Hal ini terungkap setelah pertemuan antara pemerintah dan MAS.

MAS yang sebelumnya memiliki kode emiten MASA belum lama ini melakukan penghapusan pencatatan saham (delisting) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain delisting dan menjadi perusahaan tertutup,rencana PHK tersebut merupakan bagian dari reorganisasi usai MAS diakuisisi oleh perusahaan raksasa ban asal Prancis, Michelin.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, pihaknya telah mengantongi laporan rencana PHK MAS kepada 280 orang pekerja yang akan dilakukan pada November 2025. Dia menyebut, MAS siap membatalkan atau mencabut surat PHK.

Langkah berikutnya, kata dia, perusahaan akan memberikan opsi pelatihan kepada pekerja yang sebelumnya terdampak PHK tersebut. Dia juga mendorong proses dialog bisa segera dimulai antara manajemen dengan pekerja.

"Kami minta kedua belah pihak untuk mengedepankan dialog secara bipartit antara pihak manajemen dan pekerja mengenai PHK 280 pekerja," kata Afriansyah dalam keterangan resmi, Kamis (6/11/2025).

Afriansyah berharap perusahaan-perusahaan swasta mampu menyiasati opsi lain atau mencari solusi alternatif dalam menghadapi perekonomian yang sulit seperti saat ini. Hingga saat ini, pemerintah masih fokus membenahi ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran.

"Tapi kalau sampai terjadi PHK atau pengurangan karyawan karena menghadapi situasi perekonomian global, kami menghormati kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan manajemen. Saya berharap MAS tetap hadir dan memberi kontribusi bagi Indonesia," katanya.

Sementara Presiden Direktur MAS, Igor Zyemit menegaskan, langkah yang diambil perusahaan untuk mengurangi karyawan merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang dinamis.

Dia mengungkapkan, dalam dua tahun terakhir, industri manufaktur ban di Indonesia termasuk Michelin menghadapi tantangan besar, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat yang berdampak pada daya saing global perusahaan.

"Kami telah mengambil berbagai langkah adaptasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Tetapi penyesuaian lanjutan kini diperlukan untuk menjaga keberlangsungan jangka panjang dan mempertahankan peran penting Indonesia dalam jaringan global Michelin," ujarnya.

Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) MAS, Guntoro juga meminta perusahaan mencabut surat PHK dan skorsing yang telah diterbitkan oleh perusahaan. Selain itu, dia meminta MAS segera mempekerjakan kembali pekerja yang terdampak.

"Setelah itu, baru kita berunding tentang mekanisme pengurangan pekerja," kata Guntoro.

(Rahmat Fiansyah)

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Kementerian Perindustrian memastikan mengawal proses pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) agar berlangsung transparan dan sesuai aturan ketenagakerjaan. Langkah ini diambil setelah serikat pekerja melaporkan pengurangan ratusan tenaga kerja di pabrik ban berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tersebut.

Sebagai pembina industri ban nasional, Kemenperin telah memanggil manajemen Multistrada untuk meminta penjelasan terkait kondisi perusahaan. Pemerintah menegaskan agar seluruh proses penyesuaian tenaga kerja dilakukan sesuai mekanisme resmi, termasuk pemenuhan hak pekerja.

Tidak ada kode iklan yang tersedia.

“Kami sudah meminta klarifikasi kepada perusahaan dan mengingatkan agar seluruh proses penyesuaian tenaga kerja mematuhi ketentuan ketenagakerjaan serta menjamin hak pekerja terpenuhi,” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangan resmi di Jakarta, dikutip Rabu (5/11/2025).

Manajemen Multistrada melaporkan tengah menghadapi penurunan permintaan global, yang berdampak pada penurunan produksi dan efisiensi perusahaan. Multistrada diketahui mengekspor sebagian besar produksinya, termasuk ke Amerika Serikat, sehingga pelemahan permintaan internasional turut memengaruhi kinerja pabrik.

Menurut Febri, setiap keputusan PHK harus melalui konsultasi dengan serikat pekerja dan mengikuti perjanjian kerja bersama (PKB). Pemerintah juga mendorong dialog tripartit antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah untuk menjaga stabilitas hubungan industrial. “Kami mendorong dialog tripartit agar keputusan diambil secara adil dan transparan,” ujarnya.

Kasus PHK ini turut menarik perhatian DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Satgas PHK DPR mengunjungi pabrik Multistrada pada Senin (3/11/2025) dan meminta manajemen menunda proses PHK hingga seluruh mekanisme diperiksa ulang.

Ketua PUK SP KEP SPSI Multistrada, Guntoro, menyebut sekitar 370 karyawan terdampak PHK, terdiri dari pekerja di bagian produksi dan logistik. Efisiensi dan restrukturisasi dilakukan menyusul tekanan permintaan global.

Kemenperin menegaskan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga iklim usaha dan tetap memastikan keberlanjutan industri ban nasional. Pemerintah juga membuka opsi pendampingan dan pelatihan peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja terdampak melalui Balai Diklat Industri (BDI) bila diperlukan.

Multistrada merupakan pabrik produsen ban yang telah beroperasi sejak 1995 dan kini berada di bawah Michelin. Produk pabrik tidak hanya dipasarkan domestik, tetapi juga diekspor ke pasar Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika.

Jakarta, CNBC Indonesia — Produsen ban Michelin, PT Multistrada Arah Sarana akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 280 karyawan. PHK ini akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat.

Ketua PUK SP KEP SPSI PT Multistrada Arah Sarana Tbk, Guntoro menyebut perusahaan mendadak mengumumkan rencana PHK tersebut secara sepihak.

"Michelin, raksasa ban dunia melalui PT Multistrada Arah Sarana Tbk, harus patuh terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. PHK harus berdasarkan kesepakatan, bukan dilakukan secara sepihak. Tidak bisa hari ini dipanggil, lalu hari ini juga diberikan surat PHK," tegas Guntoro dalam keterangannya pada laman resmi SPSI Bekasi, dikutip Rabu (5/11/2025).

Corporate Communication Manager Michelin Indonesia, Monika Rensina menyampaikan langkah yang diambil perusahaan merupakan bagian dari upaya penyesuaian terhadap kondisi pasar global yang dinamis.

"Kami mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang. Penyesuaian ini merupakan langkah penting untuk menjaga daya saing dan memastikan keberlanjutan jangka panjang organisasi, seiring dengan upaya kami untuk memperkuat posisi sebagai lokasi manufaktur unggulan untuk ban kualitas dunia," ujar Monika kepada CNBC Indonesia.

Ia menegaskan, seluruh proses dijalankan dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan rasa hormat kepada setiap individu yang terdampak.

"Sesuai dengan nilai-nilai yang kami junjung tinggi, kami berkomitmen untuk memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat dan penuh empati di sepanjang proses ini. Kami juga berupaya mendukung rekan-rekan yang terdampak melalui pemberian paket kompensasi yang kompetitif, pendampingan karier, serta akses terhadap berbagai sumber daya untuk membantu mereka dalam menjalani langkah berikutnya," katanya.

Sementara itu, Multistrada Sarana sebelumnya merupakan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten MASA.

Akan tetapi pada 25 Juli 2024, perusahaan telah mengajukan permohonan pembatalan pencatatan (delisting) dan permohonan suspensi efek.

Lalu pada 26 Juli 2024, Bursa Efek Indonesia mengeluarkan pengumuman dengan nomor Peng-SPT-00002/BEI.PP2/07-2024 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA).

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan surat nomor S-113/D.04/2025 tanggal 20 Oktober 2025 perihal Pencabutan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas PT Multistrada Arah Sarana Tbk.

Kemudian pada 23 Oktober 2025, OJK merilis surat nomor S-115/D.04/2025 perihal Pembatalan Pencatatan Efek PT Multistrada Arah Sarana Tbk.

"Dengan telah dipenuhinya persyaratan dan prosedur delisting sebagaimana diatur dalam Ketentuan III.3 Peraturan Pencatatan No. I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting), Bursa dapat menyetujui penghapusan pencatatan efek PT Multistrada Arah Sarana Tbk dengan kode perdagangan MASA dari Bursa Efek Indonesia efektif pada 30 Oktober 2025," mengutip pengumuman Bursa Efek Indonesia, Rabu (5/11/2025).

Bursa Efek Indonesia menjelaskan bahwa dengan dicabutnya status Multistrada sebagai perusahaan tercatat di Bursa, maka perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat dan Bursa Efek Indonesia akan menghapus nama Perseroan dari daftar Perusahaan Tercatat yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

Apabila perusahaan akan kembali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, maka proses pencatatan saham dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]