Sektor perunggasan Indonesia tidak lagi sekadar memasok kebutuhan dalam negeri. Ekspor produk unggas olahan kini berlangsung setiap hari ke 10 negara, dengan Filipina dalam tahap penjajakan sebagai destinasi ke-11.

Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai melepas 545 ton produk unggas dan turunannya senilai Rp18,2 miliar ke Jepang, Singapura, dan Timor Leste di Jakarta, Selasa (3/3).

"Ini kita rintis lagi Filipina, berarti jadi 11 negara (tujuan ekspor produk olahan perunggasan nasional)," kata Amran dikutip dari ANTARA.

Kesepuluh negara tujuan yang sudah berjalan mencakup Uni Emirat Arab, Qatar, dan Oman di Timur Tengah, ditambah Papua Nugini, Myanmar, Brunei Darussalam, Republik Ceko, Singapura, Jepang, dan Timor Leste.

"Salah satu tadi, ayam dengan telur kita ekspor itu tiap hari. Tiap hari terus-menerus dan diekspor ke 10 negara," ujar Amran.

Di balik konsistensi ekspor itu ada kalkulasi yang mendorong kebijakan ini sejak awal, produk unggas olahan terjual dua kali lipat lebih mahal dibanding ekspor ayam hidup, dari kisaran Rp30.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram.

Hilirisasi bukan sekadar jargon kebijakan, ia langsung terjemah ke angka yang bisa dirasakan peternak dan perusahaan eksportir sekaligus.

Amran menegaskan manfaat hilirisasi tidak berhenti di pintu pabrik. Stabilitas permintaan dari pasar ekspor menciptakan kepastian harga di tingkat peternak rakyat yang selama ini paling rentan terhadap fluktuasi harga ayam dan telur domestik.

"Inilah tujuan pemerintah kita lakukan hilirisasi. Meningkatkan pendapatan petani, peternak, pendapatan perusahaan," kata Amran.

Untuk menjaga momentum ekspor, pemerintah turut memangkas hambatan administratif. Proses perizinan ekspor ditargetkan tidak melewati satu kali 24 jam, bahkan idealnya tuntas dalam satu jam.

"Pelayanan tidak boleh lebih dari satu kali 24 jam. Bila perlu satu jam, selesai surat-suratnya. Kita berikan kemudahan mereka. Kita ini pemerintah melayani rakyat. Itu pesan Bapak Presiden. Kita layani mereka dengan baik, (agar) ekonomi bergerak," kata Amran.

Percepatan layanan itu dinilai krusial untuk menjaga daya saing produk unggas nasional di pasar internasional yang tidak menoleransi hambatan administratif sekecil apapun.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan terwujudnya swasembada beras berimbas positif pada kenaikan nilai tukar petani (NTP) yang kini mencapai 125,35 persen per Desember 2025.

"Capaian swasembada pangan juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani Desember 2025 tercatat 125,35, tertinggi sepanjang sejarah," kata Mentan dalam Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden Prabowo di Karawang, Jawa Barat, Rabu.

Amran menyebutkan rata-rata NTP 2025 mencapai 123,26 atau tertinggi dalam 33 tahun terakhir.

Selain meningkatkan pendapatan petani, swasembada juga mendorong lonjakan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga rekor 4,2 juta ton pada Juni 2025, dengan stok saat ini berada di kisaran 3,24 juta ton seiring penyaluran untuk penanganan bencana dan pengendalian harga.

Dari sisi ekonomi makro, sektor pertanian mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 10,52 persen pada triwulan I 2025, tertinggi dalam 15 tahun terakhir, sekaligus menegaskan perannya sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.

"Seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor," ucap Amran.

Ia menegaskan keberhasilan swasembada pangan merupakan buah dari sinergi nasional yang kuat.

Amran berterima kasih kepada semua pihak, kementerian/lembaga lainnya, TNI/Polri, asosiasi petani, BUMN Pangan, dan seluruh petani Indonesia. Sebab, kata dia, swasembada pangan bukan hanya dari Kementerian Pertanian tetapi dari sinergi seluruh putra anak bangsa.

“Atas nama petani Indonesia, kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Presiden. Harga gabah naik, harga pupuk turun, ketersediaan pupuk banyak. Sekali lagi, swasembada ini kerja terbaik Kabinet Merah Putih dari gagasan Presiden dan seluruh petani Indonesia,” ungkapnya.

Ia menambahkan dengan swasembada, Indonesia juga menyetop keran impor beras. Penghentian impor beras oleh Indonesia pun menekan permintaan internasional dan mendorong harga beras dunia turun tajam dari sekitar 660 dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton menjadi 368 dolar AS per metrik ton, atau turun 44,2 persen.

Tercapainya swasembada pangan didukung langkah peningkatan produksi yang masif dan terintegrasi. Melalui intensifikasi, pemerintah memperkuat benih unggul, pompanisasi, optimasi lahan, irigasi, modernisasi pertanian, serta peremajaan alsintan, sementara dari sisi ekstensifikasi pemerintah mempercepat cetak sawah baru.

Khusus penyaluran pupuk bersubsidi, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 menjadi terobosan penting melalui penyederhanaan 145 regulasi dan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.

Keberhasilan swasembada pangan juga diperkuat kebijakan agresif penyerapan gabah petani. Perum Bulog ditugaskan membeli gabah langsung di lapangan dengan skema any quality seharga Rp6.500 per kilogram, yang mendorong pengadaan beras 2025 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan tercapainya swasembada pangan nasional, menandai kembalinya kejayaan pangan Indonesia seperti dekade 1980-an, dengan capaian produksi beras tertinggi sepanjang sejarah dalam satu tahun pemerintahan.

“Hari ini kita telah mencatat suatu kemenangan yang penting. Yang penting hari ini saudara memberi bukti yang nyata. Saudara telah mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan mengucap bismillah pada 7 Januari 2026, saya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan bagi rakyat Indonesia,” kata Presiden.

Indonesia mencapai puncak kejayaan pangan pada 1984 dengan swasembada beras, didukung cadangan beras sebesar 2 juta ton. Atas capaian tersebut, pada 1985 Presiden Soeharto diundang berpidato di Roma oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dan menerima penghargaan internasional.

Bahkan menyerahkan bantuan beras kepada negara-negara Afrika, yang menempatkan Indonesia sebagai simbol kemandirian pangan dan solidaritas global.

“Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya, saya diundang panen raya dan pengumuman resmi bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan,” ucapnya.

Kini, lebih dari empat dekade berselang, sejarah kejayaan itu kembali terulang. Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) pengamatan November 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan.

“Waktu saya dilantik saya beri target swasembada 4 tahun. Terima kasih seluruh komunitas pertanian. Saudara bekerja keras saudara kompak hasilkan satu tahun kita sudah swasembada, satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki sendiri, satu tahun kita tidak tergantung bangsa lain,” kata Presiden.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara panen raya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu, mengumumkan Indonesia resmi mencapai swasembada pangan, khususnya beras, pada tahun 2025.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahmin, pada pagi hari ini, hari Rabu, 7 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan tahun 2025 bagi seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih," kata Presiden Prabowo yang langsung menumbukkan alu ke dalam lesung sebagai simbol tercapainya swasembada beras.

Di atas panggung, Presiden Prabowo didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan perwakilan kelompok petani, saat pengumuman swasembada pangan itu.

Menko Zulhas, Mentan Amran, dan perwakilan petani itu juga ikut menumbukkan alunya ke dalam lesung bersama Presiden.

Selepas itu, Presiden lanjut menyalami satu per satu perwakilan petani yang naik di atas panggung, kemudian Presiden meninggalkan lokasi panen raya.

Dalam sambutannya saat acara, Presiden Prabowo mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya atas pencapaian swasembada itu.

Di hadapan para petani, penyuluh pertanian, dan seluruh komunitas pertanian Indonesia, Presiden Prabowo berterima kasih atas kerja keras mereka.

"Terima kasih, seluruh komunitas pertanian di Indonesia, saudara bekerja keras, saudara bersatu, saudara kompak, saudara hasilkan yang 4 tahun, saudara berikan kepada bangsa dan negara, kita sudah swasembada, satu tahun, kita sudah berdiri di atas kaki kita sendiri, satu tahun, kita sudah tidak tergantung bangsa-bangsa lain," kata Presiden Prabowo yang disambut riuh tepuk tangan para petani.

Presiden melanjutkan petani-petani telah membuktikan diri sebagai putra-putri terbaik bangsa.

Kontras dengan pencapaian petani, Presiden kemudian menyoroti perilaku sejumlah elite yang lebih sering mengejek dan melempar sindiran terhadap kinerja pemerintah.

"Yang penting, saudara-saudara, hari ini saudara (petani, red.) telah memberi bukti yang nyata. Saudara telah, menurut saya, mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

Presiden kemudian menceritakan beberapa bulan lalu ada tokoh-tokoh penting yang menyangsikan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan. Tokoh penting yang disebut Prabowo itu juga meragukan kinerja Mentan Amran.

"Sungguh ini, ngomong ke saya: tidak mungkin swasembada itu, Amran itu hati-hati, Amran kadang-kadang banyak janjinya saja. Tetapi, hari ini, saudara-saudara sekalian, saudara Andi Amran Sulaiman, saya beri Bintang Jasa Utama. Dia bersama jajaran kalian, kalian semua ini, telah mengamankan masa depan bangsa Indonesia, dan saya percaya, habis ini kita tidak akan bisa diberhentikan," kata Presiden Prabowo memuji Amran.

Di lokasi panen raya, Presiden Prabowo mengumumkan Indonesia swasembada pangan di hadapan para petani, komunitas pertanian Indonesia, jajaran menteri dan wakil menteri, pimpinan lembaga, Jaksa Agung, Kapolri, Wakil Panglima TNI, kepala staf dari masing-masing tiga matra TNI, direktur-direktur utama BUMN, terutama yang terlibat dalam program swasembada pangan pemerintah.

Pada bagian pembuka sambutannya, Presiden Prabowo memanggil para pejabat dan dirut BUMN, serta kepala daerah satu per satu, untuk mengetahui siapa-siapa yang hadir, dan tidak hadir.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah segera menyalurkan bantuan benih gratis bagi petani yang sawahnya mengalami puso atau gagal panen akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Ia menjelaskan tim Kementerian Pertanian (Kementan) mulai diturunkan sejak hari ini untuk bekerja dan menyusun daftar wilayah penerima bantuan benih.

“Yang sawah mengalami puso, kami kirim bantuan benih gratis dari pusat. Tim langsung turun mulai hari ini bekerja,” kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, karena saat ini sedang musim hujan, benih tersebut dapat segera ditanam oleh petani.

Total lahan sawah yang terendam banjir dan mengalami puso di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 28 ribu hektare, katanya, menjelaskan.

Selain benih, Amran mengatakan pemerintah juga akan memberikan bantuan peralatan pertanian bagi petani yang membutuhkan.

“Apabila memerlukan peralatan, dia tidak punya alat, kami kasih peralatan traktor,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Amran mengatakan menjamin tidak akan terjadi kekurangan pangan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dirinya menyebut telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan ketersediaan pangan, khususnya beras di tiga provinsi tersebut.

“Tidak akan ada kekurangan pangan. Kami jamin itu,” ujar dia.

Ia menambahkan pemerintah melalui Bulog siap memenuhi setiap permintaan beras dari daerah terdampak. Tim Kementan bersama Bulog telah berada di sejumlah titik guna memastikan distribusi berjalan lancar.

“Kami langsung katakan keluarkan beras sesuai permintaan. Sampai hari ini total permintaan mencapai 40 ribu ton,” kata Amran.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi sebelumnya mengatakan sekitar 27 ribu hektare sawah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terdampak banjir. Dari jumlah tersebut, 385 hektare sawah yang ditanami padi mengalami puso atau gagal panen.

Sementara itu, terdapat 200 hektare lahan jagung yang tidak dapat dipanen akibat bencana.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dalam kondisi aman.

Amran menegaskan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Menteri Dalam Negeri untuk menjamin ketersediaan pangan, terutama beras di tiga wilayah tersebut.

“Tidak akan ada kekurangan pangan. Kami jamin itu,” kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

Ia mengungkapkan sejumlah daerah telah mengajukan permintaan beras, yang langsung dipenuhi meski surat resmi belum terbit.

“Kemarin ada permintaan 100 ton, ada juga 50 ton. Kami langsung keluarkan sekarang. Kami telepon, suratnya menyusul, karena ini darurat,” ujarnya.

Amran menambahkan cadangan beras telah ditempatkan di sejumlah titik bencana sehingga distribusi dapat segera dilakukan.

“Beras sudah berada pada titik-titik bencana. Ada di Sumatera, ada gudang di Aceh, kemudian di Padang,” katanya.

Menurut Amran, beras yang disalurkan berasal dari cadangan pangan untuk bencana. Tim Kementan bersama Bulog juga telah berada di sejumlah titik untuk memastikan distribusi berjalan lancar.

“Kami langsung katakan keluarkan beras sesuai permintaan. Sampai hari ini total permintaan mencapai 40 ribu ton,” katanya.

Ia menambahkan beras juga akan dikirimkan ke lokasi-lokasi terdampak bencana sesuai rekomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah.

“Semua daerah yang minta, kami penuhi, hanya administrasinya menyusul. Supaya jangan ada saudara-saudara kita kelaparan. Sekali lagi, kami pastikan beras, khususnya beras tercukupi,” ujarnya.

Menanggapi kabar harga beras 15 kilogram mencapai Rp500 ribu di Aceh Tengah, Amran menyebut pihaknya akan mengirimkan tim untuk segera melakukan pengecekan di lapangan.

“Menurut saya tidak mungkin harganya sebesar itu. Kami langsung cek, dan segera kirim pasokan beras ke sana karena ada beras di lokasi. Yang penting bahan pokok dulu kita bereskan,” ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian menghimpun bantuan pangan dan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa selain bantun barang, dukungan juga diberikan dalam bentuk uang tunai. Hingga 2 Desember pukul 9.47 WIB, total dana yang terkumpul mencapai Rp52 miliar.

“Insya Allah besok pagi sebagian bantuan akan kami lepas dari Jakarta. Secara bertahap, seluruh bantuan akan dikirim langsung ke lapangan,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Bantuan yang telah dikumpulkan meliputi minyak goreng sebanyak 505 ribu liter, beras 21,87 ton, obat-obatan 15 ribu pcs, pampers 14.423 ball, mi instan 11.093 dus, sosis 9.375 dus, abon 10.256 pcs, gula 7,59 ton, telur 2,19 ton, susu 923 dus, dan air mineral 1.875 dus. Total nilai bantuan barang tersebut mencapai Rp21,44 miliar.

Amran mengatakan bahwa seluruh bantuan berasal dari mitra-mitra Kementan serta pegawai Kementan di berbagai daerah.

Untuk mempercepat distribusi, Amran menyatakan akan berkoordinasi dengan TNI Angkatan Udara agar bantuan dapat segera diterbangkan ke wilayah terdampak.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan stok pangan tambahan berupa 34 ribu ton beras dan 6,8 juta liter minyak goreng untuk tiga provinsi terdampak.

Rinciannya adalah Aceh sebanyak 10.614 ton beras dan 1.954 ton minyak goreng, Sumatera Utara sebanyak 16.894 ton beras dan 3.108 ton minyak goreng, serta Sumatera Barat sebanyak 6.795 ton beras dan 1.250 ton minyak goreng.

Amran memastikan percepatan distribusi bantuan pangan ini agar masyarakat terdampak banjir segera mendapatkan dukungan yang dibutuhkan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia akan segera mencapai swasembada beras dalam waktu dua bulan ke depan.

Capaian itu, menurut Amran, sebagai hasil dari lonjakan produksi beras nasional yang signifikan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Alhamdulillah kalau tidak ada aral melintang, satu bulan dua bulan ke depan kita mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya dengan produksi estimasi 34 juta ton,” ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Amran menjelaskan bahwa produksi beras Indonesia hingga Oktober 2025 telah mencapai 33,19 juta ton, naik dari 30 juta ton pada tahun sebelumnya. Berdasarkan estimasi Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras diperkirakan menembus 34,3 juta ton pada akhir tahun.

“Naik 4 juta ton dalam satu tahun. Ini adalah lompatan tertinggi sepanjang sejarah,” ujar dia.

Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, sektor pertanian menyumbang 13,83 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Nilai Tukar Petani (NTP) juga mencatatkan rekor tertinggi, yakni 124,36 poin.

Kenaikan itu, menurut dia, dipicu oleh kebijakan pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp5.000 menjadi Rp6.500 per kilogram.

“Alhamdulillah petani menikmati harga itu,” kata Amran.

Serapan beras oleh Perum Bulog selama setahun juga mencatatkan rekor tertinggi, yakni sebesar 4,2 juta ton. Sementara itu, ekspor produk pertanian Indonesia naik 42,19 persen dibandingkan tahun 2024, katanya, menambahkan.

Dalam Proyeksi Neraca Pangan Nasional yang disusun oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama kementerian dan lembaga terkait, sejumlah komoditas pangan seperti beras dan jagung menunjukkan tingkat ketercukupan yang baik.

Produksi beras diproyeksikan mencapai 34,34 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di angka 30,97 juta ton. Sedangkan jagung memiliki kebutuhan tahunan sebesar 15,7 juta ton, dengan produksi mencapai 16,68 juta ton.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bila Anda menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya kami cabut. Tidak ada ruang lagi untuk mempermainkan petani Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa distributor dan pengecer yang nekat menjual pupuk di atas harga resmi yang telah ditetapkan pemerintah akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

Pernyataan ini disampaikan Amran seiring dengan mulai diberlakukannya kebijakan penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen yang efektif berlaku Rabu ini.

“Bila Anda menaikkan harga, pada hari itu juga izinnya kami cabut. Tidak ada ruang lagi untuk mempermainkan petani Indonesia,” kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Amran menyatakan Kementerian Pertanian telah menyiapkan saluran pengaduan khusus bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran harga pupuk melalui 0823 1110 9690. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara cepat dan tegas.

Amran menyebut langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memberantas praktik mafia dan korupsi di sektor pertanian.

“Presiden selalu perintahkan: hilangkan koruptor, hilangkan mafia. Ini adalah kepentingan hajat hidup orang banyak. Kita harus berjuang bersama,” ujar Amran.

Pemerintah secara resmi menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen, berlaku mulai 22 Oktober 2025.

Amran menyatakan langkah ini dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

Penurunan harga ini sesuai dengan Kepmentan Nomor: 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025. Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram.

Kemudian, NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

Mentan Amran menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Harga beras di sebagian besar provinsi telah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) menyusul langkah intervensi melalui operasi pasar dan pengawasan ketat Satgas Pangan Polri di lapangan, menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Listyo mengatakan dari 11 provinsi yang sebelumnya tercatat memiliki harga beras di atas HET, kini hanya tersisa satu provinsi di masing-masing Zona 1 dan Zona 2 yang masih melampaui batas tersebut. Sedangkan sebagian besar wilayah telah menunjukkan penurunan harga.

“Zona 1 dan Zona 2 rata-rata sudah sesuai HET, bahkan banyak yang di bawah HET. Hanya satu provinsi di masing-masing zona yang masih di atas HET,” ujar Listyo dalam konferensi pers usai rapat koordinasi lintas kementerian di Jakarta, Senin.

Untuk Zona 3, yang mencakup wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan NTT, Listyo mengakui masih terdapat tantangan logistik yang mempengaruhi harga beras.

"Yang memang perlu kita garap secara khusus adalah di wilayah Zona 3 atau wilayah timur yang memang butuh dukungan untuk masalah biaya logistik agar harga bisa sama," ujar dia.

Namun secara umum, Listyo mengatakan dari 59 kabupaten yang sebelumnya dilaporkan mengalami lonjakan harga, hasil pendalaman menunjukkan hanya 20 kabupaten yang masih berada di atas HET.

Sebagai tindak lanjut, Listyo mengatakan telah disepakati pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk menjaga agar harga beras tetap sesuai HET. Satgas ini akan bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Pasar, dan jajaran Bulog.

Ia menyebut pengawasan akan dilakukan langsung di pasar tradisional dan modern, untuk mendeteksi wilayah yang melampaui HET dan segera mengambil langkah korektif, mulai dari teguran, sanksi administratif, hingga penegakan hukum.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mencabut izin usaha bagi distributor, pedagang dan pengecer beras yang tidak mematuhi aturan Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kami sudah sepakat mengimbau distributor, pedagang, dan pengecer beras agar patuh pada regulasi HET. Imbauan ini berlaku dua minggu. Jika tidak diindahkan, izinnya akan kami cabut,” kata Amran di Jakarta, Senin.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional per 19 Oktober 2025, rata-rata harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) nasional di tingkat konsumen tercatat Rp12.531 per kilogram (kg), sedikit di atas HET nasional sebesar Rp12.500 per kg.

Rinciannya, harga rata-rata di Zona 1 sebesar Rp12.197 per kg, Zona 2 Rp12.785 per kg, dan Zona 3 Rp13.330 per kg.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan menambah program cetak sawah sebagai solusi jangka panjang untuk menekan harga beras khususnya di Zona 3 yang mencakup wilayah Indonesia timur seperti Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan selain melanjutkan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), pemerintah akan mempercepat pembangunan sawah baru di daerah-daerah yang selama ini mengalami lonjakan harga akibat keterbatasan produksi dan tingginya biaya logistik.

“Daerah-daerah seperti Papua, kita akan bangun cetak sawah. Solusi permanen ke depan,” kata Amran dalam konferensi pers usai rapat koordinasi lintas kementerian di kantornya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, operasi pasar SPHP akan tetap berlangsung hingga Januari atau Februari 2026, dengan stok yang masih tersedia sebanyak 1 juta ton.

Namun, ia menekankan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto adalah mendorong swasembada pangan di seluruh pulau, tidak hanya beras, tetapi juga minyak goreng, protein, dan komoditas lainnya, sehingga wilayah tersebut menjadi mandiri dan tidak terbebani biaya angkut.

Amran mencontohkan Kalimantan sebelumnya bergantung pada pasokan beras dari Surabaya dan Sulawesi Selatan. Namun, kini Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat telah mencapai swasembada pangan.

Ia mengatakan kementeriannya akan mengejar cetak sawah di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur untuk melengkapi kemandirian pangan di wilayah tersebut.

"Kalsel, Kalteng, Kalbar, itu sudah swasembada. Tinggal kami kejar lagi, bangun cetak sawah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur," ujar dia.

Secara nasional, Amran menargetkan cetak sawah seluas 225.000 hektare pada tahun ini. Jumlah tersebut diproyeksikan bertambah menjadi 400.000 hektare pada 2026, termasuk pengembangan food estate di Merauke, Papua, yang direncanakan mencapai 200.000 hektare.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional per 19 Oktober 2025, rata-rata harga beras SPHP nasional di tingkat konsumen tercatat Rp12.531 per kilogram (kg), sedikit di atas HET nasional sebesar Rp12.500 per kg.

Rinciannya, harga rata-rata di Zona 1 sebesar Rp12.197 per kg, Zona 2 Rp12.785 per kg, dan Zona 3 Rp13.330 per kg.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025