Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mendorong transformasi pemanfaatan kawasan hutan melalui skema multiusaha kehutanan yang dinilai berpotensi meningkatkan nilai ekonomi hutan hingga 10 kali lipat dibandingkan model bisnis konvensional yang bertumpu pada hasil kayu.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti, dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, mengatakan rendahnya nilai ekonomi hutan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan hutan lestari.

Kondisi tersebut membuat kawasan hutan kerap kalah bersaing dengan penggunaan lahan lain yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi.

"Kalau kita masih bisnisnya seperti sekarang, nilai per hektare dari hutan itu rendah. Kalau kita lihat hutan itu isinya apa saja, itu jelas-jelas underpricing. Wajar kalau kemudian orang menganggap lebih baik diganti saja dengan yang lain," katanya.

Sejumlah kajian menunjukkan nilai ekonomi langsung hutan masih relatif rendah. Studi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University mencatat nilainya sekitar Rp4 juta per hektare per tahun, jauh di bawah perkebunan kelapa sawit yang mencapai sekitar Rp40 juta per hektare per tahun.

Untuk itu, Laksmi mengatakan pemerintah berupaya memperbaiki kondisi tersebut melalui pengembangan multiusaha kehutanan yang memungkinkan pemanfaatan berbagai potensi hutan secara bersamaan, mulai dari hasil hutan kayu dan bukan kayu, agroforestri, jasa lingkungan, wisata alam, hingga perdagangan karbon.

Ia mengatakan skema tersebut dapat meningkatkan nilai ekonomi kawasan hutan secara signifikan sekaligus menjaga fungsi ekologisnya.

"Kita harapkan dengan multiusaha itu naik 10 kali lipat. Ini masih memakai multiusaha agroforestri untuk cadangan pangan dulu. Itu sudah otomatis naik 10 kali lipat," ujarnya menambahkan.

Laksmi mengatakan transformasi tersebut juga diperlukan karena model bisnis kehutanan yang selama ini bertumpu pada kayu menghadapi tantangan daya saing.

Menurut dia, sejumlah produk kehutanan berbasis kayu, terutama yang berasal dari hutan alam, mengalami pertumbuhan yang cenderung stagnan sehingga menekan tingkat keuntungan usaha dan minat investasi untuk pengelolaan hutan jangka panjang.

Saat ini, luas areal konsesi kehutanan mencapai sekitar 29 juta hektare, sementara pemerintah juga menjalankan program perhutanan sosial seluas 12 juta hektare untuk memperluas akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan.

Melalui skema multiusaha kehutanan, pemegang konsesi didorong menjalin kemitraan dengan masyarakat lokal dalam pengembangan agroforestri dan komoditas strategis lainnya.

Laksmi mengatakan sebagian konsesi yang telah menerapkan multiusaha kehutanan telah mengalokasikan sekitar 100 ribu hektare untuk kemitraan dengan masyarakat, antara lain melalui pengembangan agroforestri.

"Kita ingin pemanfaatan hutan itu adil. Tidak boleh hanya terkonsentrasi pada sebagian pihak saja. Masyarakat juga harus didorong terlibat," katanya.

Selain melalui agroforestri, Laksmi menilai nilai ekonomi hutan masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan jasa lingkungan, termasuk perdagangan karbon yang saat ini mulai dibuka pemerintah sebagai sumber pendapatan baru bagi pengelola hutan.

Ia mengatakan peluang peningkatan nilai ekonomi juga dapat datang dari berkembangnya instrumen kredit biodiversitas (biodiversity credit) dan berbagai skema pembiayaan berbasis lingkungan yang mulai berkembang di tingkat global.

"Kami yakin sebetulnya itu bisa ratusan atau bahkan ribuan kali lipat dari nilai yang ada sekarang," katanya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) University Prof. Dodik Ridho Nurochmat menggarisbawahi bahwa tantangan utama dalam pemanfaatan hutan adalah nilai ekonomi riil hutan yang masih sangat rendah.

“Saat ini, nilai ekonomi langsung hutan hanya sekitar Rp4 juta per hektare per tahun, jauh dibandingkan dengan perkebunan sawit yang mencapai sekitar Rp40 juta per hektare per tahun atau sepuluh kali lipatnya,” kata Dodik dalam keterangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di Jakarta, Senin.

“Kondisi ini menyebabkan beberapa pihak cenderung ingin mengkonversi hutan ke penggunaan lain yang lebih menguntungkan,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Dodik menilai pentingnya perubahan pola pikir (mindset) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kehutanan yang selama ini berbasis komoditas menjadi berbasis kawasan (paket pemanfaatan hutan).

Hal ini, lanjut dia, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi skala kecil dan mengurangi beban administratif.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto menyoroti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (P.8).

Ia menilai, roh dari P.8 adalah multiusaha kehutanan (MUK) sebagai perubahan paling signifikan dari peraturan sebelumnya yang berbasis kayu. Semangat MUK ia sebut sejalan dengan dinamika tuntutan konsumen dunia yang mengarah pada produk-produk regeneratif.

MUK pun harus mencakup kayu, non-kayu, dan jasa lingkungan yang diletakkan pada pertimbangan skala ekonomi, manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta prinsip Sustainable Development Goals (SDGs).

“Namun, implementasi MUK regeneratif di tingkat tapak masih dilakukan secara parsial dan terfragmentasi. Pemanfaatan (hasil hutan bukan kayu) oleh pemegang izin dan masyarakat masih berskala kecil sehingga belum economically viable,” kata Purwadi.

“Distribusi dan logistik juga bermasalah karena produk terfragmentasi pada sebaran ruang yang luas sehingga biaya ekonomi tinggi dan produk tidak dapat kompetitif di pasar,” imbuhnya.

Purwadi mengusulkan pendekatan lanskap sebagai solusi. Dalam satu bentang lahan dapat terdapat beberapa pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), kelompok perhutanan sosial, hutan desa, industri kecil, vendor, dan lain-lain yang harus diintegrasikan.

“Pendekatan lanskap diharapkan dapat menghasilkan produk teragregasi yang menarik bagi pembiayaan dan mudah untuk dilakukan hilirisasi sehingga mempercepat implementasi multiusaha kehutanan,” katanya.

Luas kawasan hutan produksi di Indonesia saat ini mencapai 72 juta hektare atau sekitar 57 persen dari total luas kawasan hutan nasional. Sebagian besar hutan produksi alam (hutan rimba) terkonsentrasi di Pulau Kalimantan, sedangkan hutan produksi tanaman (seperti hutan tanaman industri) banyak terdapat di Pulau Sumatra dan Jawa.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Hutan harus memberikan manfaat nyata tinggi agar semua pihak termotivasi untuk melestarikannya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mempertajam konsep Multiusaha Kehutanan (MUK) melalui penyempurnaan/revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (P.8).

“Revisi ini juga melakukan fine-tuning untuk mempertajam konsep MUK agar tingkat keberhasilannya dapat ditingkatkan,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

“Hutan harus memberikan manfaat nyata tinggi agar semua pihak termotivasi untuk melestarikannya. Ukurannya adalah penurunan kerusakan, kenaikan pendapatan dari hutan, dan penurunan kemiskinan di sekitar hutan,” imbuhnya.

Ia mengatakan, P.8 hadir sebagai turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang dijabarkan melalui PP Nomor 23 Tahun 2021 yang memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dapat menciptakan perekonomian yang menyerap lapangan kerja sekaligus mensejahterakan masyarakat.

Setelah diimplementasikan selama lima tahun, ia menilai sudah saatnya ditinjau kembali apakah operasionalnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Lebih lanjut, Laksmi mengatakan, perbaikan atas regulasi ini dinilai mendesak agar menjawab tantangan masa depan kehutanan Indonesia di tengah kancah dinamika tinggi saat ini.

“Revisi P.8 akan menguji berbagai isu lintas, antara lain: batas kawasan, tumpang tindih, distribusi manfaat ke masyarakat, operasional kegiatan usaha, kemudahan investasi, perizinan, dan pasar,” kata Laksmi.

Selain itu, Laksmi mengatakan Indonesia saat ini berada di tengah perubahan geopolitik yang masif sehingga harus mengedepankan comparative advantage sumber daya alamnya.

Hutan, lanjutnya, adalah representasi sumber daya alam yang luas ruangnya sangat signifikan, sehingga revisi P.8 menjadi sangat penting untuk merespons dinamika tersebut.

Ia juga menegaskan pemanfaatan hutan harus harmonis dan suportif terhadap upaya perbaikan habitat, sehingga ketentuan pelaksanaannya harus memecah kebuntuan dan menurunkan risiko.

“Revisi P.8 tidak hanya merevisi sebuah peraturan, tetapi mengubah paradigma tata kelola kehutanan dari pengendalian aktivitas melalui prosedur dan birokrasi menjadi tata kelola berbasis kepercayaan, penyederhanaan proses, digitalisasi, dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan pemegang izin,” ujar Laksmi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong implementasi multi usaha kehutanan (MUK) sebagai upaya pengembangan pengelolaan hutan yang produktif, berkelanjutan, layak investasi, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Menhut dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, mengatakan MUK diarahkan sebagai model nyata pengelolaan hutan yang mempertemukan kepentingan ekologi, ekonomi, sosial, dan pasar.

“Melalui percepatan implementasi MUK, Kementerian Kehutanan berharap dapat menghadirkan model pengelolaan hutan yang adaptif, produktif, dan berkelanjutan guna menjawab tantangan ekonomi hijau, konservasi biodiversitas, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan,” ujar dia.

Oleh karena itu, Kemenhut melalui Tim Kerja Percepatan Implementasi MUK berfungsi sebagai pendukung data, koordinasi, maupun tindak lanjut teknis dapat segera dikomunikasikan agar pelaksanaan MUK berjalan lebih efektif.

“Taskforce ini dibentuk untuk membantu Kementerian Kehutanan, terutama dalam mengakselerasi pelaksanaan multi usaha kehutanan. Apabila terdapat kebutuhan dukungan data, koordinasi, maupun tindak lanjut teknis lainnya, agar segera dikomunikasikan sehingga dapat kita dorong bersama,” ujar Raja Juli Antoni.

Sementara itu, Penasihat Utama Menteri Kehutanan Silverius Oscar Unggul menambahkan bahwa Tim Kerja MUK saat ini mengembangkan dua pendekatan utama, yakni MUK berbasis agroforestri dan restorasi ekosistem, dengan fokus komoditas kopi dan kakao yang dinilai memiliki prospek pasar global kuat serta lebih tangguh terhadap perubahan iklim.

Menurut proyeksi hingga 2045, MUK berbasis agroforestri kopi dan kakao berpotensi meningkatkan nilai ekspor hingga sekitar Rp418 triliun, mendukung mata pencaharian sekitar 3,8 juta orang, mengelola berkelanjutan sekitar 2,5 juta hektare lahan, serta berkontribusi pada penyerapan sekitar 25 juta ton CO2e.

“Pilot ini harus menunjukkan bahwa PBPH, Perhutanan Sosial, masyarakat, pembeli, lembaga pendanaan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat bisa bergerak dalam satu rantai nilai yang saling menguatkan,” ujar Silverius.

Tim Kerja MUK juga telah mengidentifikasi sejumlah lanskap prioritas untuk pengembangan pilot, di antaranya Bukit Tiga Puluh (Jambi), Pesawaran dan Lampung Selatan (Lampung), Wehea Kelay/Bentala (Kalimantan Timur), Kubu Raya (Kalimantan Barat), serta Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh untuk restorasi ekosistem dan konservasi gajah.

Keberhasilan implementasi MUK akan ditentukan oleh kolaborasi multipihak, mulai dari PBPH dan Perhutanan Sosial sebagai basis produksi, pembeli atau off-taker sebagai penjamin pasar, lembaga pendanaan, hingga pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kebijakan, koordinasi, serta penyelesaian hambatan di lapangan.

Untuk memperkuat komitmen pasar, Tim Kerja MUK juga menyiapkan agenda MUK Buyer Roundtable sebagai forum strategis membangun kemitraan pada lanskap pilot.

“Kita ingin Multi Usaha Kehutanan tidak berhenti sebagai konsep, tetapi menjadi contoh nyata di lapangan,” kata Silverius.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong percepatan pengembangan multiusaha kehutanan (MUK) berbasis lanskap yang akan dijadikan sebagai proyek percontohan, salah satunya MUK Lampung.

Ketua Umum APHI Soewarso menyatakan Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang besar sebagai produsen kopi, kakao, dan lada, didukung infrastruktur jalan dan pelabuhan yang memadai serta akses pasar yang kuat.

"Kami berharap lanskap MUK Lampung dapat menjadi pionir dan percontohan nasional," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Terkait hal itu, dia menambahkan APHI bersama Dinas Kehutanan Provinsi Lampung memperkuat sinergi pengembangan Multiusaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap sebagai model pengelolaan hutan yang produktif dan berkelanjutan.

Penguatan kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendorong optimalisasi potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta mempercepat hilirisasi komoditas unggulan daerah melalui kemitraan antara pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan kelompok Perhutanan Sosial (PS).

Menurutnya, implementasi model tersebut memerlukan dukungan para pihak, baik pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun kelompok perhutanan sosial.

Soewarso menegaskan kolaborasi antara PBPH dan Perhutanan Sosial dalam kerangka MUK berbasis lanskap diharapkan dapat memperkuat kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi hutan.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Yayan Ruhyansyah mengatakan Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan MUK, khususnya pada komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK).

"Lampung memiliki potensi besar untuk pengembangan MUK, terutama komoditas HHBK seperti kopi, cokelat, kapulaga, alpukat, pala, kemiri, dan jengkol yang sebagian sudah memasuki tahap hilirisasi dan dikelola oleh perhutanan sosial,” ujarnya.

Ia menjelaskan pengembangan MUK di Lampung diarahkan melalui pola agroforestri yang tidak hanya berfungsi menjaga keseimbangan ekologi, tetapi juga mendorong peningkatan nilai ekonomi masyarakat melalui kemitraan antara pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan kelompok Perhutanan Sosial (PS).

Menurut dia, keberhasilan pengembangan MUK sangat ditentukan oleh produktivitas, kualitas, dan kontinuitas produk, selain itu diperlukan tata kelola pasar yang terbuka agar produk MUK memiliki kepastian akses pasar dan daya saing.

"Kunci keberhasilan MUK adalah produktivitas, kualitas, dan kontinuitas. Hilirisasi juga harus terintegrasi dalam areal PBPH dengan bermitra bersama PS agar rantai nilai dari hulu ke hilir dapat terbangun kuat," katanya.

Dia menambahkan di Lampung pengembangan MUK telah berjalan pada tiga areal PBPH yang menerapkan skema tersebut. Selain itu, terdapat 451 kelompok Perhutanan Sosial dengan luas total mencapai 209.000 hektare yang melibatkan sekitar 95.000 kepala keluarga.

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026