Bisnis.com, BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi meminta seluruh sektor untuk terus bersinergi dalam mempertahankan provinsinya sebagai lumbung pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat acara Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Solo Raya di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa, 2 Juni 2026.

“Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional. Tahun 2025 kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering, dari jumlah itu 15,6 persen untuk kebutuhan nasional,” kata Luthfi.

Menurutnya, capaian tersebut harus dijaga bersama oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga forkopimda. Terlebih, sejumlah daerah mulai bersiap menghadapi musim kemarau. Karenanya, Luthfi meminta pemerintah kabupaten/kota memetakan wilayah rawan kekeringan, sumber air, kebutuhan irigasi, serta infrastruktur pendukung pertanian. Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan TNI terkait pipanisasi dan sumurisasi.

“Terkait embung dan irigasi, saya minta TNI ikut memetakan daerah-daerah mana yang akan menjadi intervensi,” ujarnya.

Ia juga menyebut pembagian peran TNI dan Polri dalam mitigasi kekeringan. TNI diarahkan membantu penanganan sumber air, sumurisasi, dan pipanisasi, sedangkan Polri mendukung distribusi air melalui kendaraan yang dimiliki.

Luthfi juga mengingatkan agar pengendalian hama tikus tidak dilakukan dengan cara berbahaya seperti setrum listrik. Menurutnya, keselamatan petani harus menjadi perhatian dalam menjaga produktivitas pangan.

Adapun terkait gangguan kera di kawasan pertanian, Luthfi menegaskan penanganan tidak boleh dilakukan dengan cara dibunuh. Pemprov Jateng akan bersurat kepada Menteri Kehutanan untuk meminta tambahan kuota tangkap dan pengamanan.

Sementara itu, sejumlah bupati/wali kota di wilayah tersebut juga mendukung upaya Pemprov Jateng dalam menjaga ketahanan pangan di daerahnya masing-masing.

Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan, kondisi ketahanan pangan daerahnya relatif aman. Sragen disebut masih memiliki surplus produksi beras dibanding kebutuhan masyarakat. Walakin, Ia berharap ada perhatian khusus bagi daerah-daerah yang memiliki pertanian.

“Karena itu, mohon ada insentif khusus untuk daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan,” kata Sigit.

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyatakan, untuk mendukung ketahanan pangan, diperlukan pembangunan embung dan peningkatan jaringan irigasi untuk memperkuat fungsi lahan pertanian di wilayahnya.

Setyo menyatakan telah membuat program pembangunan 1.000 sumur pantek dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun pertama, sudah terbangun sekitar 293 sumur. Adapun tahun berikutnya ditambah sekitar 253 sumur.

Usulan penguatan irigasi turut disampaikan Bupati Boyolali Agus Irawan. Sebagai daerah dengan potensi pertanian dan sentra sayuran di kawasan Merapi-Merbabu, Boyolali meminta dukungan perbaikan irigasi agar lahan pertanian bisa lebih produktif.

Agus menyebut, masih ada sejumlah lahan pertanian di Boyolali yang hanya bisa panen satu hingga dua kali dalam setahun. Dengan dukungan perbaikan irigasi, ia berharap produktivitas lahan bisa meningkat.

Selain irigasi, Boyolali juga menyampaikan persoalan gangguan kera di kawasan pertanian Merapi-Merbabu. Satwa tersebut disebut turun ke lahan pertanian dan merusak tanaman sayuran.

Setali tiga uang, Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto menyampaikan kondisi pangan daerahnya relatif aman. Sukoharjo melaporkan surplus beras pada 2025 mencapai sekitar 114 ribu ton, dengan cadangan beras daerah sekitar 57 ribu ton, dan cadangan Bulog sekitar 3.500 ton.

Eko juga menyampaikan, Sukoharjo telah menyiapkan mitigasi menghadapi potensi El Nino kecil melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian.

JAKARTA - Pembangunan lumbung pangan atau food estate di Wanam, Merauke, Papua Selatan harus tetap berjalan. Sebab hal itu sangat penting dan strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Peneliti Indikator Politik Bawono Kumoro menekankan, pembangunan food estate di Wanam sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sangat penting di masa depan. “Tentu harus tetap dilanjutkan. Jangan justru terhenti ketika ada upaya dari kalangan tertentu yang mencoba menggagalkan program ini,” kata Bawono, Rabu (20/5/2026).

Bawono menilai ada pihak-pihak tertentu yang berupaya menghambat pembangunan sektor ketahanan pangan dengan program satu juta hektare cetak sawah di Wanam. “Termasuk dengan pembuatan film Pesta Babi," jelas Bawono.

Bawono juga menegaskan, proyek lumbung pangan di Wanam bakal dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang. “Mungkin di masa jangka pendek atau jangka menengah ini belum bisa terlihat secara jelas buah dari program ketahanan pangan ini, tapi di masa jangka panjang, di masa depan tentu akan memiliki nilai strategis program tersebut. Karena itu harus tetap dilanjutkan oleh pemerintah," ujar Bawono.

Sebagai informasi, PSN Wanam di Papua Selatan menunjukkan progres signifikan dengan sejumlah fasilitas utama telah rampung 100%. Kehadiran proyek tersebut telah membawa harapan baru bagi masyarakat lokal, terutama dalam mendorong kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di wilayah setempat.

Lihat video: Presiden Prabowo Didampingi Mentan Amran Tinjau Lahan Food Estate di Kabupaten Merauke



Salah satu warga Papua mengaku bersyukur atas pembangunan yang kini menjangkau hingga ke kampung dan dusun mereka. Menurutnya, manfaat proyek tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga untuk generasi mendatang.

“Kami harus bersyukur karena kapan lagi kami harus bisa menerima itu? Bukan karena kita saja yang bisa menikmati, tapi sampai kami punya anak-cucu,” kata salah seorang warga Tarsan Balagaize.

Balagaize menilai program pembangunan dari pemerintah pusat akan membuka peluang kehidupan masyarakat lokal menjadi lebih baik dan makmur. “Kalau memang sudah ada program ini dari pemerintah pusat berarti kita punya kehidupan masyarakat lokal di sini mungkin sudah akan jadi lebih makmur,” ujarnya.

Selain itu, kata Balagaize, warga setempat juga menyampaikan apresiasi karena pembangunan kini menjangkau kawasan yang sebelumnya belum tersentuh infrastruktur. “Masyarakat menerima penuh pembangunan PSN Wanam tersebut. Jadi kami sangat berterima kasih dan kami menerima dengan 100% program pembangunan ini,” tuturnya.

Sementara itu, seorang petugas proyek menjelaskan progres pembangunan sejumlah fasilitas penunjang di kawasan PSN Wanam hampir seluruhnya selesai. Area jetty multipurpose dan solar cell disebut telah mencapai progres 100 persen. “Untuk progres area jetty multipurpose sudah mencapai 100%,” ujar petugas proyek.

Selain itu, pembangunan tangki HSD berkapasitas 5.000 metrik ton telah mencapai 97 persen, sedangkan warehouse multipurpose mencapai 88 persen. “Untuk HSD tank kapasitas 5.000 meter per ton kita sudah menyetok di 97%. Berikut juga dengan warehouse multipurpose kita sudah mencapai 88%, dan disusul yang pasti oleh solar cell kita sudah 100%,” katanya.

Wanam kini diproyeksikan menjadi pusat Cadangan Pangan Nasional melalui program cetak sawah baru yang ambisius seluas 1 juta hektare. PSN yang didanai dan dikerjakan oleh Jhonlin Group ini bukan sekadar membuka lahan pertanian, melainkan membangun ekosistem kehidupan baru yang mencakup jaringan irigasi, industri biodiesel, hingga penguatan pertahanan negara. Namun, kunci dari seluruh ekosistem ini adalah satu, yakni konektivitas.

Bisnis.com, INDRAMAYU — Pemerintah Kabupaten Indramayu mengajukan permohonan dukungan sarana dan prasarana pertanian ke Kementerian Pertanian (Kementan) guna menjaga keberlanjutan produksi pangan, di tengah tekanan kerusakan irigasi dan ancaman musim kemarau.

Usulan tersebut diajukan menyusul tingginya capaian produksi padi yang mencapai sekitar 1,7 juta ton gabah kering panen (GKP) sepanjang 2025.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengatakan, posisi Indramayu sebagai salah satu lumbung pangan nasional harus ditopang dengan infrastruktur yang memadai. Saat ini, sejumlah jaringan irigasi dilaporkan mengalami kerusakan dan sedimentasi, yang berdampak pada distribusi air, terutama pada musim kering.

"Sebagian jaringan irigasi tidak lagi optimal. Ini berpotensi mengganggu target produksi dan produktivitas ke depan jika tidak segera ditangani," kata Lucky, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan data 2025, Indramayu memiliki luas baku sawah mencapai 124.517 hektare dengan indeks pertanaman (IP) sebesar 1,8. Total luas tanam padi tercatat 251.971 hektare, dengan realisasi panen 249.817 hektare. Dari luasan tersebut, produksi padi mencapai sekitar 1,7 juta ton GKP, dengan tingkat produktivitas rata-rata 68,24 kuintal per hektare.

Capaian tersebut setara dengan produksi beras sekitar 900.931 ton dalam satu tahun, menjadikan Indramayu sebagai salah satu kontributor utama pasokan beras di Jawa Barat dan nasional. Bahkan, daerah ini tercatat masuk dalam peringkat tujuh besar peningkatan produksi beras nasional.

Namun demikian, kata Lucky, tekanan terhadap keberlanjutan produksi mulai meningkat. Selain persoalan irigasi, sektor pertanian juga menghadapi keterbatasan tenaga kerja dan dampak perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan ketersediaan air.

"Kami sudah mengusulkan sejumlah program prioritas kepada pemerintah pusat. Di antaranya normalisasi Waduk Cipancuh, perbaikan Bendung Karet Waledan di Kecamatan Cantigi, Bendung Karet Cipanas di Kecamatan Kandunghaur, serta Bendung Karet Pangkalan di Kecamatan Lohbener," kata Lucky.

Selain itu, kata Lucky, pemerintah daerah juga mengajukan kelanjutan modernisasi jaringan irigasi Rentang Kanan serta percepatan operasional Bendungan Cipanas dan Daerah Irigasi Cikawung Premium dan Sadawarna. Infrastruktur tersebut dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan air, terutama pada musim kemarau.

Di sisi mitigasi risiko, Indramayu juga mengusulkan pembangunan kanal drainase sepanjang 7,5 kilometer di wilayah Kandanghaur guna mengantisipasi banjir rob yang kerap merendam lahan pertanian.

Tak hanya infrastruktur air, pemerintah daerah juga mengajukan dukungan fasilitas produksi berupa 200 titik irigasi perpompaan dan 302 titik jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi hasil panen.

Modernisasi alat pertanian juga menjadi bagian dari usulan, meliputi penyediaan drone pertanian, combine harvester, rotavator, traktor roda dua, vertical dryer, serta ratusan unit pompa air berbagai kapasitas.

Lucky menilai, modernisasi alat dan perbaikan infrastruktur menjadi kunci untuk menjaga efisiensi produksi di tengah keterbatasan tenaga kerja.

"Kebutuhan mekanisasi semakin mendesak. Tanpa dukungan alat dan infrastruktur, sulit mempertahankan produktivitas di level saat ini," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui kebijakan baru yang ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Langkah ini memunculkan dilema antara perlindungan lahan pertanian strategis dan keberlanjutan investasi sektor properti yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah.

Kebijakan tersebut berakar dari terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Aturan ini menetapkan kawasan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di sejumlah provinsi sebagai wilayah yang tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan industri maupun permukiman.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjelaskan, kebijakan ini bertujuan mengunci lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional.

“LSD dalam arti tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun, yang masuk dalam peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), ada di delapan provinsi,” ujar Nusron.

Delapan provinsi tersebut meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Total luas sawah yang telah dikunci di wilayah tersebut mencapai sekitar 3,83 juta hektare atau sekitar 60% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional yang mencapai 7,34 juta hektare.

Pemerintah menilai langkah ini penting karena penyusutan lahan sawah terus terjadi setiap tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, konversi lahan sawah mencapai sekitar 60.000 hingga 80.000 hektare per tahun.

“Indonesia saat ini membutuhkan penguatan ketahanan pangan yang salah satunya ditopang oleh keberadaan sawah,” kata Nusron.

Adapun, pengetatan alih fungsi lahan juga berkaitan langsung dengan agenda pemerintah memperkuat lumbung padi nasional dan mempertahankan swasembada pangan. Pemerintah menilai keberadaan sawah produktif merupakan fondasi utama untuk menjaga produksi beras nasional di tengah meningkatnya kebutuhan pangan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia telah memasuki fase penting dalam perjalanan menuju kemandirian pangan. Menurutnya, peningkatan produksi padi dan penguatan cadangan beras menjadi indikator utama keberhasilan tersebut.

“Sejak 31 Desember 2025 Indonesia sekarang swasembada beras dan sebentar lagi swasembada jagung,” ujar Prabowo dalam keterangan resmi pemerintah.

Data pemerintah menunjukkan produksi beras nasional sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton, meningkat lebih dari 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi tersebut turut memperkuat cadangan pangan nasional yang pada awal 2026 tercatat sekitar 12,53 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah.

Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan penguatan cadangan beras melalui peningkatan serapan gabah oleh Perum Bulog. Pada 2026, pemerintah menargetkan serapan gabah dan beras mencapai 4 juta ton sebagai bagian dari strategi mempertahankan swasembada pangan.

“Target serapan gabah dan beras tahun 2026 sebesar 4 juta ton merupakan target Bulog yang kita dukung bersama,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Perluasan Perlindungan Sawah dan Penarikan Kewenangan ke Pusat

Pemerintah juga tengah mempersiapkan perluasan penetapan LSD ke 12 provinsi tambahan. Wilayah tersebut meliputi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Untuk mempercepat pengendalian alih fungsi lahan, pemerintah bahkan berencana menarik kewenangan pemberian izin perubahan fungsi lahan sawah dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri (Permen) ATR/BPN.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah ini diperlukan agar pengawasan lebih efektif.

“Segala perubahan alih fungsi itu yang 12 provinsi itu sudah berada di pusat, tidak lagi perubahan fungsi lahan sawah itu ada di kabupaten atau kota,” ujarnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan perlindungan sawah nasional dapat mencakup hingga sekitar 87% dari total Lahan Baku Sawah nasional pada pertengahan 2026.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan aturan denda administrasi bagi pihak yang melanggar ketentuan alih fungsi lahan. Nusron menyebut aturan tersebut akan memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Investasi Properti Rp34 Triliun Tertahan

Di sisi lain, kebijakan pengetatan alih fungsi lahan ini memunculkan kekhawatiran di sektor properti. Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) melaporkan adanya hambatan investasi sekitar Rp34 triliun akibat pembatasan konversi lahan sawah.

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan hingga saat ini terdapat 181 proyek properti yang telah mengantongi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), namun kini masih dalam proses evaluasi oleh Kementerian ATR/BPN.

“Kan memang di sini ada persinggungan kepentingan-kepentingannya. Tapi tidak harus saling meniadakan,” kata Joko.

Menurut REI, ketidakpastian status proyek yang sudah memiliki izin dapat berdampak pada iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor properti. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu upaya pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan.

Joko menilai pemerintah perlu menghadirkan solusi yang seimbang antara perlindungan lahan pertanian dan keberlanjutan investasi.

“Kita berharap pemerintah bisa memberikan koridor yang adil. Karena ini juga investasi, serapan tenaga kerja, dan menyelesaikan backlog perumahan,” ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tetap menegaskan bahwa perlindungan lahan sawah menjadi prioritas utama. Nusron bahkan mengimbau para pengembang agar tidak menjadikan sawah sebagai target utama pengadaan lahan untuk pembangunan perumahan.

“Kalau pengadaan tanah untuk perumahan kalau bisa jangan beli sawah, terutama yang masuk kawasan LP2B,” tegasnya.

Ke depan, pemerintah juga membuka ruang toleransi alih fungsi lahan di luar kawasan LSD sekitar 11–13% dari total lahan. Namun penggunaan lahan tersebut hanya diperbolehkan untuk kepentingan tertentu seperti fasilitas publik atau proyek strategis nasional.

Bisnis.com, INDRAMAYU-- Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan posisinya di Kawasan Rebana sebagai penopang lumbung pangan nasional sekaligus basis energi dan kelautan Jawa Barat.

Di tengah ambisi menjadikan Rebana sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baru, Indramayu memilih memainkan kartu lama yang selama ini menopang ekonominya, yaitu pertanian produktif, perikanan, serta industri energi dan migas.

Bupati Indramayu,Lucky Hakim, menyatakan daerahnya siap mengoptimalkan kekuatan sektor primer dan energi untuk menopang pertumbuhan kawasan. Menurutnya, struktur ekonomi Indramayu yang bertumpu pada pangan dan energi bukan kelemahan, melainkan fondasi strategis dalam desain besar pengembangan Rebana.

Indramayu, selama ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi terbesar di Jawa Barat. Dengan lahan sawah yang luas dan produktivitas relatif stabil, daerah ini memegang peran penting dalam pasokan beras regional bahkan nasional.

"Di tengah ancaman alih fungsi lahan dan tekanan industrialisasi di kawasan Rebana, posisi Indramayu menjadi krusial," kata Lucky, Minggu (2/3/2026).

Lucky menyebutkan, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah masih dominan. Pemerintah daerah menilai, industrialisasi kawasan tidak boleh menggerus fungsi lahan produktif.

Sebaliknya, pertanian harus diperkuat melalui modernisasi irigasi, mekanisasi, serta integrasi dengan sistem logistik kawasan.

Langkah ini sekaligus menjadi penyeimbang ekspansi kawasan industri di wilayah lain Rebana. Ketika daerah lain mendorong manufaktur, Indramayu mempertahankan stabilitas pangan sebagai basis ekonomi riil.

Selain pertanian, sektor kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung ekonomi pesisir Indramayu. Dengan garis pantai yang panjang di utara Jawa, aktivitas perikanan tangkap dan budidaya menopang ribuan rumah tangga nelayan.

Penguatan sektor ini dinilai penting dalam kerangka ekonomi kawasan. Integrasi dengan infrastruktur logistik, termasuk kedekatan denganPelabuhan Patimban, membuka peluang distribusi hasil perikanan ke pasar yang lebih luas.

"Namun tantangan tetap ada, mulai dari fluktuasi hasil tangkapan, cuaca ekstrem, hingga keterbatasan fasilitas pengolahan," ujar Lucky.

Selain itu, Indramayu juga memiliki sejarah panjang sebagai wilayah industri energi dan migas. Kilang minyak dan infrastruktur energi yang telah lama beroperasi menjadikan daerah ini simpul penting ketahanan energi nasional.

Dalam konteks Rebana, sektor energi memberi dua dampak sekaligus: kontribusi fiskal dan daya tarik investasi industri turunan. Namun ketergantungan pada sektor ekstraktif juga menyimpan risiko, terutama terkait fluktuasi harga global dan isu lingkungan.

"Ambisi menjadikan Rebana sebagai motor ekonomi baru Jawa Barat menuntut pembagian peran yang jelas antar daerah. Kami memilih jalur konservatif namun strategis, menjaga ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi pertumbuhan," kata Lucky.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Beleid ini menggantikan aturan lama guna memperketat pengawasan terhadap lahan pangan strategis yang kian menyusut akibat ekspansi sektor non-pertanian.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menjelaskan bahwa melalui aturan ini, pemerintah telah mengunci status Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di delapan provinsi utama.

Wilayah tersebut mencakup lumbung pangan nasional yang kini dilarang keras untuk beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun area permukiman.

“LSD dalam arti tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun, yang masuk dalam peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), ada di delapan provinsi, yaitu di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat,” ujar Nusron dalam keterangan resmi Rabu (11/2/2026).

Secara terperinci, total luas lahan sawah yang dikunci di delapan provinsi tersebut mencapai 3,83 juta hektare. Angka ini merepresentasikan sekitar 60% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional yang berjumlah 7,34 juta hektare.

Nusron menjelaskan, pengetatan aturan mengenai alih fungsi lahan sawan ini diklaim mampu menekan laju alih fungsi lahan sebesar 0,05% per tahun.

Pada saat yang sama, Nusron mengatakan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan roadmap untuk memperluas cakupan LSD. Sebanyak 12 provinsi, mulai dari Aceh hingga Sulawesi Selatan dijadwalkan masuk dalam penetapan pada akhir kuartal I/2026, disusul oleh 17 provinsi lainnya pada akhir kuartal II/2026.

“Tim Pelaksana Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan harus menyajikan data di 12 provinsi yang akan ditetapkan menjadi LSD dan akan ditetapkan menjadi LP2B, jumlahnya harus 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS). Diharapkan tim harus sudah menyajikan di pertengahan Maret 2026. Begitu juga penetapan 17 provinsi di akhir Kuartal II/2026 sehingga pada pertengahan tahun ini semua sudah clean and clear,” tutur Nusron.

Berdasarkan Perpres 4/2026, alur penetapan LSD akan dimulai dari verifikasi lahan, sinkronisasi hasil, hingga usulan oleh Menteri Koordinator (Menko) Pangan kepada Menteri ATR/BPN untuk pemutakhiran peta.

Selain itu, aturan tersebut juga memuat klausul pemberdayaan petani agar mereka bersedia mempertahankan fungsi lahan sawahnya.

Kementerian juga bakal membantu pembangunan jalan poros serta renovasi infrastruktur kawasan transmigrasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mendorong Desa Telang Rejo, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, untuk terus diperkuat sebagai lumbung pangan nasional.

Sebab, sejauh ini wilayah tersebut dikenal sebagai sentra produksi padi dan beras utama bagi Indonesia.

Kabupaten Banyuasin telah meraih penghargaan Satya Lencana Wira Karya Bidang Pertanian dan dinobatkan sebagai kabupaten peringkat pertama produksi beras nasional 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Sebagian besar lumbung pangan di Kabupaten Banyuasin berada di kawasan transmigrasi. Ini sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita untuk mewujudkan swasembada pangan," kata Yoga saat menghadiri panen raya padi di Desa Telang Rejo, Banyuasin, Selasa.

Ia menilai, peran kawasan transmigrasi penting dalam menjadikan Kabupaten Banyuasin sebagai lumbung pangan nasional peringkat pertama se-Indonesia.

"Satu hektare (lahan) bisa produksi gabah kering panen 8 ton, dan ini akan kita tingkatkan lagi," ujar Yoga.

Keberhasilan sektor pertanian di Banyuasin merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian. Di kawasan transmigrasi, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian ATR/BPN, hingga Kementerian Perhubungan.

Oleh karena itu, guna mendukung peningkatan produksi, Kementrans turut menyalurkan bantuan dengan mengucurkan Rp100 juta untuk pengembangan Koperasi Kelompok Petani Desa Telang Rejo.

Di samping itu, kementerian juga bakal membantu pembangunan jalan poros serta renovasi infrastruktur kawasan transmigrasi yang direncanakan mulai 2026.

"Perencanaan lainnya akan terus kami komunikasikan dengan pemerintah daerah, khususnya dengan Bapak Bupati agar sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi ini semakin baik," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Banyuasin Askolani mencatat bahwa produksi padi Banyuasin pada 2025 mencapai 1,2 juta ton. Produksi tersebut berasal dari total luas lahan sekitar 189 ribu hektare, dengan sekitar 70 persen berada di kawasan transmigrasi.

"Keberhasilan Banyuasin mencapai (produksi) peringkat pertama di Indonesia itu adalah kawasan transmigrasi. Dan keberhasilan ini adalah kerja sama dari semua kementerian," ujarnya.

Menurut Askolani, dukungan lintas sektor dinilai menjadi kunci keberlanjutan produksi pangan di Banyuasin sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah transmigrasi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, KARAWANG - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Swasembada Pangan 2025 dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Penghargaan tersebut diterima Gubernur Khofifah dalam gelaran Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang digelar di Halaman Kantor Kec. Cilebar, Kab. Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).

Tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya ini diberikan pada Gubernur Khofifah atas dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam mendukung pencapaian Swasembada Pangan Nasional sepanjang Tahun 2025.

Sebelumnya, penghargaan serupa juga pernah diterima Gubernur Khofifah atas prestasi di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Kelautan.

“Alhamdulillah kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Presiden Prabowo atas tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya yang kami terima hari ini,” kata Gubernur Khofifah.

“Penghargaan ini sejatinya adalah hasil kerja dan komitmen bersama seluruh elemen di Jawa Timur dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, khususnya para petani, Gapoktan, Kepala Daerah serta Forkopimda dan berbagai dukungan Kementan RI,” imbuhnya.

Bukan tanpa alasan, penghargaan ini diberikan pada Gubernur Khofifah. Pasalnya, sepanjang tahun 2025, Provinsi Jatim berhasil menjadi provinsi Produsen Padi dan Beras tertinggi nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) rilis 5 Januari 2026, produksi padi Jatim mencapai 12.694.148 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau 10.557.883 ton Gabah Kering Giling (GKG) dan produksi beras mencapai 6.096.344 ton.

Angka tersebut tercatat mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2024 masing-masing 9,27 juta ton GKG padi dan 5,35 juta ton beras.

Prestasi ini berhasil mengukuhkan posisi Jawa Timur sebagai provinsi Lumbung Pangan yang menjadi Pilar Kedaulatan Pangan Nasional.

Jawa Timur sendiri berhasil menjadi produsen padi dan beras tertinggi nasional setelah mengungguli Jawa Barat sebanyak 10.240.405 ton GKG padi dan 5.913.651 ton beras serta Jawa Tengah sebanyak 9.409.108 ton GKG dan 5.410.794 ton beras sepanjang tahun 2025.

“Sekali lagi ini adalah buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, terutama para petani Jawa Timur yang menjadi tulang punggung produksi pangan,” tegasnya.

Keberhasilan ini disebutnya juga didorong oleh berbagai program strategis, mulai dari mekanisasi pertanian, penyediaan bibit unggul, hingga pengelolaan irigasi yang efektif melalui pompanisasi dan renovasi saluran air.

Melalui kerja keras dan sinergi tersebut, sektor pertanian Jatim tercatat terus mengalami kenaikan. Dimana, Luas Panen Padi Jatim tahun 2024 yaitu 1.616.985 hektar meningkat menjadi 1.842.519 hektar atau 13,95% di tahun 2025. Peningkatan ini ditopang oleh Luas Tambah Tanam (LTT) padi tahun 2025 sebesar 2.426.073 Ha.

"Kenaikan produksi padi dan beras kita di tahun 2025 tercatat paling tinggi dalam lima tahun. Kenaikannya sangat signifikan yaitu 13,89% sepanjang 2020 - 2025. Ini artinya komitmen dan kerja keras kita sangat berdampak," ujar Gubernur Khofifah.

Ia juga menegaskan, capaian swasembada ini bukan sekadar angka statistik, melainkan simbol kedaulatan bangsa yang harus terus dijaga dan ditingkatkan keberlanjutannya.

Khofifah meyakini, dengan konsistensi dari seluruh pihak seperti saat ini, bukan tidak mungkin akan mendukung Indonesia menuju Swasembada Pangan yang juga berkelanjutan.

Secara khusus bahkan ia berpesan agar dedikasi Jawa Timur dalam sektor pertanian juga dapat berseiring dengan peningkatan kesejahteraan petani melalui penguatan ekosistem hulu ke hilir yang inklusif.

"Kami persembahkan penghargaan ini secara khusus untuk seluruh pejuang pangan di desa-desa yang telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas stok pangan nasional hingga tahun 2025 ini," pungkasnya.

Sementara itu, apresiasi dan penghormatan disampaikan secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia atas dukungannya mewujudkan Swasembada Pangan di tahun 2025.

"Saya meyakini bahwa hari ini saudara semua berhasil sebagai putra putri terbaik bangsa. Saudara buktikan bahwa Indonesia Bisa," ucapnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikannya khusus kepada para petani yang telah menjadi ujung tombak dalam suksesnya Swasembada Pangan 2025.

"Kita tidak akan pernah merdeka tanpa peran penting dari para petani. Para petani lah yang paling setia, paling loyal dan paling Merah Putih di Indonesia ini," tutur Presiden Prabowo.

Ia mengaku optimis bahwa setelah pengumuman Swasembada Pangan 2025, maka laju pertumbuhan Indonesia tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Melalui Swasembada Pangan juga ia optimis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya petani.

"Kita ingin harga kebutuhan pokok murah. Kita ingin anak-anak petani bisa berpendidikan tinggi. Hari ini kita buktikan kita bisa Swasembada Pangan. Tidak hanya beras, jagung, singkong semua kita Swasembada," tegasnya.

"Ini sungguh kehormatan bagi saya. Ini kesempatan untuk berbakti dan memberi yang terbaik bagi bangsa. Indonesia Cerah, Indonesia Makmur. Dan kemakmuran harus benar-benar di tangan rakyat Indonesia," pungkasnya

Bisnis.com, SEMARANG - Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah (Jateng) mesti mempertimbangkan peran daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, dalam konferensi pers yang digelar di Kota Semarang pada Rabu (19/11/2025) malam.

Rahmat menjelaskan bahwa hingga Kuartal III/2025, lapangan usaha industri pengolahan dan pertanian masih menjadi kontributor utama bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah. Namun demikian, ada catatan yang diberikan atas fenomena itu.

"Dua hal ini (pertanian dan industri) sebenarnya bisa saling berjalan dengan baik, bisa juga saling memakan. Kalau memang industri yang kita kembangkan tidak berkaitan dengan pertanian, maka lahan untuk produksi pangan pasti akan berkurang. Ini yang perlu keseimbangan yang optimal, antara sektor pertanian dan industri," ucap Rahmat.

Merespons hal tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah daerah untuk bisa fokus melakukan hilirisasi pertanian.

Bukan berarti anti terhadap industri berteknologi tinggi, kata Rahmat, namun Jawa Tengah mesti mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan nasional di masa mendatang.

"Kami mencoba memfasilitasi investasi Business-to-Business (B2B), khususnya industri pengolahan hilirisasi pertanian dengan petani binaan kami," kata Rahmat.

Strategi itu dilakukan sebagai bukti bahwa hilirisasi pertanian dengan skala menengah bisa dilakukan di Jawa Tengah.

KPw BI Provinsi Jawa Tengah mendorong masuknya arus investasi ke sektor pertanian di Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya mempopulerkan prinsip green & circular economy.

"Supaya Jawa Tengah tetap berkesinambungan sebagai tumpuan pangan. Dia perlu lingkungan yang pro pertanian," kata Rahmat.

Secara umum, perekonomian Jawa Tengah pada Kuartal III/2025 tumbuh 5,57% year-on-year (yoy). Angka tersebut sedikit lebih tinggi ketimbang periode sebelumnya yaitu 5,28% (yoy) pada Kuartal II/2025.

Rahmat menuturkan bahwa laju pertumbuhan yang dicatatkan Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional yaitu 5,04% (yoy) maupun keseluruhan Pulau Jawa dengan 5,17% (yoy).

"Pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 6,71% (yoy) sejalan dengan realisasi investasi hingga Kuartal III/2025 yang telah mencapai 84,42% dari target tahunan," kata Rahmat.

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) optimistis produksi padi di wilayahnya sepanjang 2025 bisa mencapai 5,4 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 3,1 juta ton beras.

Jika terealisasi, angka tersebut lebih tinggi 12,05% dibandingkan realisasi GKG di Sulsel pada tahun sebelumnya atau 2024.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan wilayahnya akan terus memperkuat posisi sebagai lumbung pangan nasional, sekaligus menjadi penyumbang pasokan untuk provinsi lain yang tidak memiliki kapasitas produksi setara.

Oleh sebab itu peningkatan panen perlu dilakukan, salah satunya dengan menyebar ribuan ton benih padi di tiap kabupaten/kota.

Langkah ini diharapkan bisa terus meningkatkan produksi dan mengukuhkan Sulsel sebagai salah satu sentra produksi padi paling penting di Indonesia. Begitu pun untuk mencapai target yang ditetapkan tiap tahunnya.

"Bapak Presiden selalu menekankan pentingnya ketahanan pangan daerah sebagai penopang nasional. Sulsel sendiri merupakan salah satu provinsi yang paling berpotensi menjadi penopang. Makanya pertanian kita akan selalu menjadi prioritas," kata Andi Sudirman di Makassar, Senin (17/11/2025).

Saat ini Sulsel tercatat mengelola seluas 660.638 hektare sawah, dengan proyeksi luas panen tahun 2025 mencapai 1,04 juta hektare atau naik 9,14%.

Peningkatan ini, ditambahkan Andi Sudirman, masih menjadikan wilayahnya sebagai penyangga utama stok beras nasional.

Bisnis.com, SURABAYA — Gubernur Jawa TimurKhofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha untuk memperkuat filosofi kerja JATIM BISA (Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif) sebagai kunci mewujudkan tema hari jadi ke-80 Provinsi Jatim: Jatim Tangguh Terus Bertumbuh.

​Khofifah menjelaskan capaian ekonomi Jawa Timur menunjukkan tren positif dan menjadi penopang utama pertumbuhan nasional. Pada triwulan II tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,23% (yoy), melampaui rata-rata nasional sebesar 5,12%. Angka ini juga mencatatkan pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa secara quarter-to-quarter (3,09%).

​"Pertumbuhan ini membuktikan ketangguhan ekonomi Jatim. Namun, kita harus membuat lompatan yang lebih progresif. Filosofi JATIM BISA adalah ruh pembangunan yang memastikan pertumbuhan bersifat berkelanjutan dan inklusif," ujar Khofifah saat memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Minggu (12/10/2025)

​Kinerja ekonomi Jatim didukung kuat oleh sektor investasi. Gubernur Khofifah menyebutkan, realisasi investasi pada tahun 2024 mencapai Rp147,3 triliun, yang merupakan capaian tertinggi dalam satu dekade terakhir. Capaian ini menegaskan peran strategis Jawa Timur sebagai lokomotif pembangunan nasional dan hub logistik maupun ekonomi maritim.

​Dukungan infrastruktur yang masif menjadi fondasi pertumbuhan ini, meliputi: keberadaan 37 pelabuhan dan 21 dari 39 rute tol laut yang berangkat dari Jatim. Terdapat ​12 ruas jalan tol, 7 bandara, 13 kawasan industri, 2 kawasan ekonomi khusus (KEK), dan 1 kawasan industri halal.

​"Pembangunan infrastruktur ini membuka peluang dan meningkatkan produktivitas, memastikan Jatim naik kelas sebagai Gerbang Baru Nusantara," ujarnya.

​Selain sektor industri dan logistik, Khofifah menyoroti peran Jatim sebagai Lumbung Pangan Nasional. Berdasarkan BPS, prediksi produksi padi Jatim pada Januari-November 2025 mencapai lebih dari 12 juta ton GKP, tertinggi di Indonesia. Jatim juga menjadi penopang utama komoditas jagung, tebu, daging sapi, susu, telur, dan perikanan tangkap.

Khofifah juga menegaskan kesiapan Jatim untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). "Kita siap mendukung program nasional dengan rantai pasok pangan yang kuat dan ekonomi rakyat yang hidup," tegasnya.

​Penguatan ekonomi kerakyatan terlihat dari pembentukan 4.716 desa mandiri (terbanyak di Indonesia) dan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini menjangkau 8.494 titik.

​Khofifah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jatim juga diiringi dengan peningkatan kesejahteraan. Per Maret 2025, tingkat kemiskinan Jatim turun menjadi 9,5%, dengan kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,66%.

​Pembangunan SDM menjadi prioritas, dibuktikan dengan ​Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim yang telah masuk kategori tinggi sejak 2020. ​Peran Jatim sebagai center of excellence dengan keberadaan 700 perguruan tinggi, yang menjadi lahan subur bagi inovasi. Pengembangan 26 Sekolah Rakyat (SR) dengan lebih dari 2.450 siswa, terbanyak di Indonesia, sebagai dukungan terhadap program prioritas presiden.

​Khofifah juga menambahkan, Jatim meraih peringkat pertama nasional dalam implementasi ekonomi hijau dan transisi ekonomi berkelanjutan versi Kementerian Perindustrian RI per Agustus 2025. "Jatim bukan hanya mengejar produktivitas, tetapi juga menjaga bumi dengan memperluas energi terbarukan dan menekan emisi karbon," pungkasnya.