Bisnis.com, INDRAMAYU — Pemerintah Kabupaten Indramayu mengajukan permohonan dukungan sarana dan prasarana pertanian ke Kementerian Pertanian (Kementan) guna menjaga keberlanjutan produksi pangan, di tengah tekanan kerusakan irigasi dan ancaman musim kemarau.

Usulan tersebut diajukan menyusul tingginya capaian produksi padi yang mencapai sekitar 1,7 juta ton gabah kering panen (GKP) sepanjang 2025.

Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengatakan, posisi Indramayu sebagai salah satu lumbung pangan nasional harus ditopang dengan infrastruktur yang memadai. Saat ini, sejumlah jaringan irigasi dilaporkan mengalami kerusakan dan sedimentasi, yang berdampak pada distribusi air, terutama pada musim kering.

"Sebagian jaringan irigasi tidak lagi optimal. Ini berpotensi mengganggu target produksi dan produktivitas ke depan jika tidak segera ditangani," kata Lucky, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan data 2025, Indramayu memiliki luas baku sawah mencapai 124.517 hektare dengan indeks pertanaman (IP) sebesar 1,8. Total luas tanam padi tercatat 251.971 hektare, dengan realisasi panen 249.817 hektare. Dari luasan tersebut, produksi padi mencapai sekitar 1,7 juta ton GKP, dengan tingkat produktivitas rata-rata 68,24 kuintal per hektare.

Capaian tersebut setara dengan produksi beras sekitar 900.931 ton dalam satu tahun, menjadikan Indramayu sebagai salah satu kontributor utama pasokan beras di Jawa Barat dan nasional. Bahkan, daerah ini tercatat masuk dalam peringkat tujuh besar peningkatan produksi beras nasional.

Namun demikian, kata Lucky, tekanan terhadap keberlanjutan produksi mulai meningkat. Selain persoalan irigasi, sektor pertanian juga menghadapi keterbatasan tenaga kerja dan dampak perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan ketersediaan air.

"Kami sudah mengusulkan sejumlah program prioritas kepada pemerintah pusat. Di antaranya normalisasi Waduk Cipancuh, perbaikan Bendung Karet Waledan di Kecamatan Cantigi, Bendung Karet Cipanas di Kecamatan Kandunghaur, serta Bendung Karet Pangkalan di Kecamatan Lohbener," kata Lucky.

Selain itu, kata Lucky, pemerintah daerah juga mengajukan kelanjutan modernisasi jaringan irigasi Rentang Kanan serta percepatan operasional Bendungan Cipanas dan Daerah Irigasi Cikawung Premium dan Sadawarna. Infrastruktur tersebut dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan air, terutama pada musim kemarau.

Di sisi mitigasi risiko, Indramayu juga mengusulkan pembangunan kanal drainase sepanjang 7,5 kilometer di wilayah Kandanghaur guna mengantisipasi banjir rob yang kerap merendam lahan pertanian.

Tak hanya infrastruktur air, pemerintah daerah juga mengajukan dukungan fasilitas produksi berupa 200 titik irigasi perpompaan dan 302 titik jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi hasil panen.

Modernisasi alat pertanian juga menjadi bagian dari usulan, meliputi penyediaan drone pertanian, combine harvester, rotavator, traktor roda dua, vertical dryer, serta ratusan unit pompa air berbagai kapasitas.

Lucky menilai, modernisasi alat dan perbaikan infrastruktur menjadi kunci untuk menjaga efisiensi produksi di tengah keterbatasan tenaga kerja.

"Kebutuhan mekanisasi semakin mendesak. Tanpa dukungan alat dan infrastruktur, sulit mempertahankan produktivitas di level saat ini," katanya.

Bisnis.com, SURABAYA — Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa data mengenai surplus produksi beras nasional adalah hasil perhitungan yang valid dari lembaga ataupun institusi yang kredibel.

Hal tersebut disampaikan Mentan saat kunjungannya di Komplek Pergudangan Banjarkemantren Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya, Minggu (19/4/2026).

Amran menegaskan bahwa data kalkulasi mengenai pasokan beras nasional yang hingga saat ini telah mencapai angka 4,9 juta ton adalah hasil perhitungan valid yang dilakukan oleh antar lembaga.

Dia bahkan mengeklaim data mengenai capaian surplus beras tersebut juga dikeluarkan dan diamini oleh sejumlah lembaga maupun institusi lain di luar Bulog.

Seperti, Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Food and Agricultural Organization (FAO), yakni organisasi pangan dan pertanian di bawah naungan langsung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Siapapun yang ragu dengan data ini, silahkan ke Bulog. Data ini dikeluarkan oleh Bulog, BPS, kemudian FAO. Ini semua kredibel," tegas Amran.

Lebih lanjut, Amran juga mengapresiasi kehadiran mahasiswa dari sejumlah organisasi ekstra kampus maupun badan eksekutif mahasiswa (BEM) yang berasal dari bidang keilmuan pertanian yang turut serta bersama dengannya dalam kunjungan tersebut.

Amran menyebut bahwa kehadiran mahasiswa hingga tenaga pengajar tersebut untuk ikut memeriksa ketersediaan pasokan pangan di gudang Bulog tersebut adalah bentuk kontibusi masyarakat dalam melakukan pemeriksaan ulang atas data atau informasi yang beredar dengan fakta empiris yang terjadi di lapangan.

"Ada HMI, IMM, PMII, Badan Eksekutif Mahasiswa sektor pertanian untuk melihat langsung stok kita. Ini saya bangga supaya ada second opinion, ada kroscek langsung dari masyarakat. Aku senang. Ini teman-teman, termasuk semua dosen, mahasiswa, aktivis, masuk semua mengecek," ungkapnya.

Amran juga menegaskan kembali bahwa stok beras yang tersimpan di gudang-gudang milik Bulog di seluruh Indonesia yang telah mencapai angka 4,9 juta ton akan terus bertambah seiring dengan lahan-lahan pertanian yang akan memasuki masa panen dalam waktu dekat.

Ia bahkan menyebut selambat-lambatnya pada pekan depan, stok beras Bulog akan menyentuh 5 juta ton dan akan menjadi capaian tertinggi sepanjang Republik Indonesia berdiri.

"Insya Allah, paling lambat Kamis atau Jumat minggu depan sudah mencapai 5 juta ton, dan tertinggi selama Republik ini merdeka," pungkasnya.

Kabupaten Padang Pariaman (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjamin stok beras nasional mencukupi di tengah potensi ancaman fenomena Godzilla El Nino yang melanda Indonesia pada 2026.

"Stok tadi pagi 4,7 juta ton dan itu tertinggi selama Republik Indonesia Merdeka," kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Selasa.

Hal tersebut disampaikan Mentan saat meninjau langsung progres penanganan lahan pertanian yang terdampak bencana di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.

Selain stok 4,7 juta ton di gudang Bulog, Mentan menyebut juga terdapat pasokan sebesar 12 juta ton di restoran ditambah padi siap panen (standing crop) sekitar 11 juta ton. Secara akumulasi pasokan ini mencukupi untuk kebutuhan 10 bulan ke depan.

"Kekeringan itu enam bulan, jadi aman kan? Begitu cara menghitungnya," kata dia.

Oleh karena itu, Mentan Andi mengimbau masyarakat untuk tidak panik menyikapi adanya potensi ancaman fenomena Godzilla El Nino.

Di saat bersamaan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait juga terus mengupayakan antisipasi dampak fenomena alam tersebut agar tidak terlalu berdampak pada sektor pertanian.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI Medrilzam saat berkunjung ke Kota Padang mengingatkan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak Godzilla El Nino yang berpotensi besar melanda Indonesia pada 2026.

Medrilzam mengatakan potensi Godzilla El Nino tersebut setelah para ahli meteorologi dunia menyampaikan adanya ancaman fenomena itu, yang bisa berdampak pada berbagai sektor terutama pertanian.

Selain sektor pertanian, Bappenas juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah antisipasi terkait potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan imbas fenomena alam itu.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai kebijakan pemerintah yang belum merestui imporberas industri pada 2026 dinilai berpotensi menekan kinerja sektor perhotelan, restoran, dan kafe (horeka).

Seperti diketahui, pemerintah belum memberikan persetujuan atas usulan impor beras industri pada 2026. Kebijakan tersebut diambil lantaran produksi beras dalam negeri dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan nasional.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memandang belum ada urgensi untuk membuka keran impor beras industri di tengah kondisi pasokan beras nasional yang dinilai melimpah.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai kebijakan tanpa impor beras industri berisiko mengganggu bisnis horeka yang menyajikan menu khas negara lain.

Menurut Eliza, apabila impor dipaksakan untuk dihentikan, pelaku usaha berpotensi kesulitan menjaga cita rasa makanan, yang pada akhirnya dapat mengecewakan konsumen.

“Jika dipaksakan tidak impor, ini akan mengganggu bisnis horeka yang memasak sajian khas negara lain, sehingga konsumen akan kecewa karena rasanya tidak sesuai seperti biasanya,” kata Eliza kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Eliza menjelaskan beras untuk kebutuhan industri makanan atau horeka, khususnya yang menyajikan menu asing dan bukan menu nusantara, tidak seluruhnya dapat digantikan oleh beras produksi dalam negeri.

“Karena memang setiap jenis beras itu ada varietas khususnya yang itu tidak akan sama jika dipaksakan di produksi di dalam negeri,” imbuhnya.

Artinya, setiap jenis beras memiliki varietas khusus dengan karakteristik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi agroklimat.

“Misalkan basmati atau japonica itu nggak akan sama seperti yang dihasilkan di Indonesia karena kondisi agroklimatnya berbeda dan hasilnya pun akan berbeda,” jelasnya.

Untuk itu, menurutnya, kebijakan tanpa impor beras industri tidak dapat serta-merta diterapkan bagi sektor horeka. Eliza menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan impor beras industri secara lebih selektif agar tidak mengganggu keberlangsungan usaha horeka.