Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) secara door to door pada 15 Juni 2026. Pendataan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026 itu menjadi langkah penting untuk memotret kondisi terkini perekonomian Indonesia setelah berbagai perubahan besar dalam satu dekade terakhir.

SE2026 menjadi sangat strategis karena mampu merekam kondisi terkini perekonomian Indonesia yang mengalami berbagai perubahan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, mulai dari transformasi digital, dampak pandemi, hingga perubahan struktur ekonomi.

Hasil sensus ini akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti melakukan pencanangan SE2026 di sejumlah wilayah.

Setelah menghadiri pencanangan pertama di Sulawesi Selatan pada 10 Juni lalu, Amalia kembali hadir dalam pencanangan SE2026 di Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa (17/6). Acara yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Tanjung Pinang, itu dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, jajaran DPRD, Forkopimda, kepala daerah se-Kepulauan Riau, serta petugas Sensus Ekonomi 2026.

Amalia menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur, bupati, dan wali kota di Kepulauan Riau dalam mendukung pelaksanaan SE2026, salah satunya melalui penerbitan Surat Edaran tentang dukungan pelaksanaan sensus.

Kepulauan Riau menjadi provinsi kedua yang pencanangannya dihadiri langsung oleh Kepala BPS RI setelah Sulawesi Selatan.

"Sensus ekonomi hadir untuk mengasah permata biru (Kepulauan Riau, red) di gerbang utara Indonesia," ujar Amalia dalam acara Pencanangan SE2026 di Tanjung Pinang, Rabu (17/6).

Amalia menambahkan bahwa Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 7 persen pada triwulan 1-2026, menjadikannya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kelima secara nasional.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan hasil SE2026 akan menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah, khususnya sektor ekonomi maritim yang menjadi tulang punggung wilayah tersebut.

"Bagi kita di Provinsi Kepri (Kepulauan Riau, red), yang wilayah lautnya 98 persen dan 2 persen wilayah darat, Sensus Ekonomi ini juga hasilnya sangat penting bagi kita untuk menetapkan menentukan kebijakan kedepan berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau," ujarnya.

Ia juga menginstruksikan seluruh kepala daerah, camat, lurah, hingga kepala desa untuk mendukung pelaksanaan sensus dan mengajak masyarakat serta pelaku usaha berpartisipasi aktif memberikan data yang akurat.

Melalui SE2026, seluruh potensi dan dinamika ekonomi akan terukur sehingga membantu pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sesuai karakteristik wilayah masing-masing.

Amalia menegaskan keberhasilan sensus sangat bergantung pada cakupan pendataan dan kualitas data yang dihimpun. Karena itu, ia mengajak masyarakat menerima kedatangan petugas sensus, memberikan informasi yang benar, serta tidak khawatir terhadap kerahasiaan data yang dijamin oleh BPS.

"Syarat sensus ekonomi dikatakan sukses ada dua, yaitu cakupan dan juga kualitas data,"kata Amalia.

Sebelumnya, pencanangan SE2026 juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 10 Juni 2026.

Pencanangan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Anggota DPRD Komisi A Kamaruddin, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, jajaran Forkopimda, para bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota se-Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajaran Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

Dalam kesempatan itu, Amalia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang mendukung pelaksanaan sensus.

"Tahun ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mendata secara lengkap seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia, termasuk yang ada di wilayah Bapak dan Ibu," kata Amalia dalam Acara Pencanangan SE2026 di Kota Makassar, Kamis (10/6).

Ia menyoroti besarnya kontribusi Sulawesi Selatan terhadap perekonomian Pulau Sulawesi yang mencapai 43,54 persen. Selain itu, pada triwulan I-2026, provinsi tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi keenam secara nasional dengan mayoritas kabupaten dan kota tumbuh di atas 6 persen.

"Potensi tersebut perlu terus didorong dan dikembangkan. Dalam hal ini, SE2026 berperan penting untuk mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi yang ada di daerah sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran," ujar Amalia.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, turut menyampaikan apresiasi terhadap BPS dan mengarahkan jajaran kepala daerah untuk memanfaatkan data BPS sebagai kompas pembangunan.

"Kami kalau bisa menitipkan juga beberapa poin dalam Sensus Ekonomi saat ini, terutama yang kami butuhkan adalah pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha masyarakat, dan siapa-siapa yang terlibat dalam usaha itu," kata Andi.

Terakhir, Amalia kembali menegaskan pentingnya partisipasi seluruh pelaku usaha dan masyarakat dalam menyukseskan SE2026. Menurutnya, kelengkapan data merupakan syarat utama untuk menghasilkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi pembangunan.

Ini program strategis dengan anggaran hampir Rp10 triliun. Tidak boleh ada yang bermain-main

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah memperketat evaluasi terhadap seluruh penyedia benih dalam program pengembangan benih perkebunan guna memastikan kualitas, jumlah, dan distribusi benih kepada petani sesuai ketentuan.

Penyedia benih yang tidak memenuhi standar, kata dia, dapat dicoret dari daftar mitra pemerintah hingga diproses secara hukum.

“Jangan coba-coba bermain dengan kualitas benih, jumlah benih, ataupun proses pengadaannya. Kalau ada yang melanggar, kami tidak akan kompromi,” kata Amran dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengawasan dilakukan karena pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk program penyediaan dan pengembangan bibit komoditas perkebunan strategis.

Dalam Rapat Koordinasi Kegiatan Produksi Benih Perkebunan Tahun 2026 di Kementerian Pertanian, Amran mengatakan pengawasan program tersebut melibatkan Satuan Tugas (Satgas), aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Komoditas yang menjadi sasaran program meliputi kelapa, kopi, kakao, tebu, pala, lada, dan jambu mete.

“Ini program strategis dengan anggaran hampir Rp10 triliun. Tidak boleh ada yang bermain-main. Uang negara harus benar-benar sampai kepada petani dalam bentuk benih yang berkualitas dan sesuai spesifikasi,” ujarnya.

Amran menegaskan seluruh penyedia benih bertanggung jawab memenuhi kontrak yang telah disepakati serta memastikan benih yang disalurkan sesuai standar pemerintah.

Kementerian Pertanian, lanjutnya, telah menyiapkan sistem pengawasan hingga tingkat desa untuk memantau penyaluran bantuan benih secara real time.

“Kalau jumlahnya kurang atau kualitasnya tidak sesuai, wajib diganti dan bisa diproses secara hukum. Jangan pernah berpikir bisa lolos dari pengawasan,” ucap dia.

Selain itu, Amran menegaskan tidak ada ruang bagi praktik percaloan, titipan, maupun intervensi pihak tertentu dalam pelaksanaan program tersebut.

Ia memastikan seluruh perusahaan diperlakukan sama tanpa memandang kedekatan dengan pejabat maupun pihak tertentu.

Pemerintah juga menerapkan evaluasi ketat terhadap seluruh penyedia benih. Perusahaan yang menunjukkan kinerja baik diprioritaskan dalam program berikutnya, sedangkan perusahaan yang tidak memenuhi standar dicoret dari daftar mitra pemerintah.

“Tahun depan ditentukan oleh kinerja tahun ini. Yang bekerja baik akan kami beri kesempatan lebih besar. Yang tidak baik, kami blacklist,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Direktorat Perbenihan Perkebunan bersama penyedia produksi benih komoditas kelapa, kopi, kakao, tebu, pala, lada, dan jambu mete menandatangani pakta integritas sebagai komitmen menjaga integritas, transparansi, dan kualitas benih yang disalurkan kepada petani.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri 198 produsen benih perkebunan dari berbagai daerah yang terlibat dalam program penyediaan benih nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

bagian penting dalam upaya memenuhi kebutuhan benih unggul bagi petani di Maluku

Ambon (ANTARA) -

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Maluku melakukan monitoring dan evaluasi produksi benih sumber padi sawah di Kabupaten Seram Bagian Barat guna memastikan program pengembangan benih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kami memastikan proses produksi benih sumber padi sawah di Seram Bagian Barat berjalan sesuai target. Hasil panen yang telah diperoleh menjadi bagian penting dalam upaya memenuhi kebutuhan benih unggul bagi petani di Maluku,” kata Kepala BBRMP Maluku Gunawan, di Ambon, Senin.

Kegiatan monitoring dilakukan Tim Monitoring dan Evaluasi BBRMP Maluku yang diwakili Kepala Kelompok Substansi (Kapoksi) Program dan Penugasan, Novendra Cahyo Nugroho, di lahan produksi benih yang berlokasi di Waimital, Seram Bagian Barat.

Dalam pemantauan tersebut, tim memastikan kegiatan produksi benih sumber padi sawah berjalan sesuai rencana. Dari total lahan produksi seluas empat hektare, sekitar dua hektare telah dipanen dengan varietas Pajajaran dan menghasilkan sekitar 6,3 ton gabah kering panen (GKP) yang selanjutnya akan diproses menjadi benih bersertifikat.

“Sementara itu, varietas Inpari 42 ditargetkan memasuki masa panen pada pekan kedua Juni 2026 untuk mendukung pencapaian target produksi benih,” ujarnya.

BBRMP Maluku, di 2026 menargetkan produksi 10 ton benih pokok padi sawah. Berdasarkan proyeksi kebutuhan benih pokok untuk Maluku dengan Indeks Pertanaman (IP) 1,5, kebutuhan benih diperkirakan mencapai 13,47 ton.

Dengan asumsi kebutuhan benih sebesar 40 kilogram per hektare dari total luas baku sawah (LBS) Maluku seluas 17.960 hektare, kebutuhan tersebut mencakup LBS Seram Bagian Barat yang mencapai 1.059 hektare.

Menurut BBRMP Maluku, produksi benih sumber varietas unggul baru menjadi faktor strategis dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Data 2025 menunjukkan luas panen padi di Maluku meningkat 1,57 persen, produksi naik 13,93 persen, dan produktivitas meningkat dari 4,6 ton per hektare menjadi 5,19 ton per hektare GKP. Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 6,35 ton per hektare.

“Selain memiliki nilai strategis bagi pengembangan pertanian, lokasi kegiatan di Waimital juga menyimpan nilai historis. Wilayah tersebut dikenal dengan Gerakan Masyarakat Baru (Gemba), yang menjadi simbol semangat gotong royong masyarakat dalam membangun desa dan memperkuat ketahanan pangan,” ucapnya.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

keunggulan antara lain tahan luka api, anakan cukup banyak, produksi di atas 1,2 ton per ha dengan rendemen 9 persen

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah petani tebu di berbagai wilayah menyambut positif varietas tebu unggul NX dan Panjalu yang dibagikan Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai upaya mewujudkan swasembada gula.

Ditjen Perkebunan Kementan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menyebutkan pemerintah melalui program peningkatan produksi tebu memperluas penggunaan 2 varietas unggul yakni NX dan panjalu, untuk mengurangi dominasi varietas Bululawang (BL) yang rentan terkena luka api.

Petani tebu asal Pati, Jawa Tengah, Angga Rangga yang telah menggunakan varietas ini menyatakan NX 04 relatif tahan kekeringan dan cocok ditanam pada lahan dengan pengairan terbatas.

NX-04, lanjutnya, adalah varietas Bululawang (BL) yang diperkaya atau dibooster dan ditetapkan sebagai varietas unggul oleh pemerintah sejak tahun 2013.

"Secara fisik NX – 04 tidak berbeda dengan Bululawang namun dengan sejumlah keunggulan antara lain tahan luka api, anakan cukup banyak, produksi di atas 1,2 ton per ha dengan rendemen 9 persen," katanya.

Dia menambahkan bobotnya cukup besar seperti halnya bululawang, serta tidak dan jarang mengeluarkan bunga.

Varietas Panjalu ini adalah jenis baru yang ditetapkan sebagai benih unggul pada Juni 2025. Namun penggunaannya sudah dilakukan secara luas.

Sementara itu Irawan selaku pemilik varietas Panjalu menyebutkan jenis tebu unggul ini memiliki warna dominan batang kuning, dengan produktivitas mencapai 1,5 ton/ha, dengan rendemen mencapai 11 persen.

“Berdasarkan pengalaman petani adalah, pertumbuhannya cukup cepat, tahan kekeringan dan memiliki anakan yang banyak. Varietas ini memiliki karakteristik seperti Bululawang yakni memiliki anakan dan bobot cukup tinggi. Per satu rumpun bisa menghasilkan 10 anakan”, ujarnya.

Sedangkan Supardi, petani tebu asal Tegal, Jawa Tengah menyatakan varietas Panjalu tidak berbulu sehingga tidak perlu menggunakan alat pelindung muka dan tangan jika ingin masuk ke dalam kebun tebu.

"Selain itu varietas unggul ini tidak mudah roboh. Batangnya panjang, besar dan tidak keras sehingga disukai penebang karena mudah saat melakukan panen," katanya.

Melalui penyebarluasan benih tersebut, Kementan mengharapkan dapat berkontribusi pada introduksi varietas baru, serta mendorong peningkatan produksi tebu dan rendemen.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Satuan Tugas Khusus (Satgassus) untuk memberantas penyelundupan Benih Bening Lobster atau BBL ke luar negeri dinilai perlu dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Alasannya, penyelundupan BBL bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan ekonomi lintas negara yang merugikan nelayan, melemahkan kedaulatan kelautan Indonesia, dan membuat nilai tambah lobster nasional justru dinikmati negara lain.

Hal tersebut diungkapkan Founder dan Owner Bandar Laut Dunia Grup atau Balad Grup HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur. Dia juga menyerukan Tritura Nelayan Republik Indonesia.

“Ini tuntutan nelayan kepada Presiden Prabowo agar negara hadir secara tegas berantas penyelundupan BBL, fasilitasi budidaya di laut Indonesia, dan gerakkan seluruh jajaran KKP untuk membesarkan budidaya lobster oleh nelayan Indonesia,” ujar Gus Lilur, Senin (11/5/2026).

Dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sejak Agustus 2025 telah mengambil langkah tegas dengan menghentikan total budidaya BBL di luar negeri melalui kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Keputusan tersebut merupakan langkah besar untuk mengembalikan sumber daya lobster kepada kepentingan nasional.

Kebijakan tersebut sejalan dengan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026. Perubahan regulasi itu dinilai penting karena mengarahkan tata kelola lobster agar tidak lagi bertumpu pada kepentingan budidaya luar negeri, tetapi pada penguatan budidaya di wilayah Indonesia.

“BBL itu berasal dari laut Indonesia. Maka budidayanya harus di Indonesia. Nilai tambahnya harus tinggal di Indonesia. Jangan sampai benihnya dari kita, risikonya ditanggung nelayan kita, tetapi keuntungan besarnya justru dinikmati negara lain,” katanya.

Gus Lilur mengingatkan penghentian budidaya BBL di luar negeri tidak akan efektif apabila jaringan penyelundupan masih dibiarkan bergerak. Praktik penyelundupan BBL berlangsung sistematis, memiliki jalur yang rapi, dan melibatkan jaringan lintas negara.

Menurut dia, jaringan penyelundupan menggunakan dua jalur utama. Pertama, jalur laut yaitu BBL dari Indonesia dikirim menuju Malaysia, lalu diteruskan ke Singapura. Kedua, jalur udara yaitu BBL dari Indonesia dikirim langsung menuju Singapura.

Setibanya di Singapura, BBL kemudian menjalani proses aklimatisasi, yakni penyesuaian kondisi benih agar tetap hidup, segar, dan siap dikirim kembali. Proses tersebut disebut dilakukan di dua kawasan, yakni Choa Chu Kang dan Lim Chu Kang. Setelah beberapa jam, BBL diterbangkan ke Kamboja.

Kamboja menjadi titik penting dalam rantai penyelundupan karena di sana BBL memperoleh dokumen legalitas sebelum masuk ke Vietnam. Menurut dia, Vietnam tidak menerima BBL tanpa dokumen resmi. Karena itu, jaringan penyelundupan menggunakan Kamboja untuk menerbitkan dua dokumen utama.

Pertama, Certificate of Origin atau COO, yakni sertifikat keterangan asal barang. Kedua, Certificate of Health atau COH, yakni sertifikat kesehatan yang menerangkan bahwa komoditas tersebut telah lolos pemeriksaan kesehatan.

“Kenapa harus ke Kamboja dulu? Karena Vietnam tidak menerima tanpa legalitas. Maka dibuatlah COO dan COH di Kamboja. Setelah itu BBL masuk ke Vietnam,” ujarnya.

Gus Lilur menilai pola tersebut menunjukkan bahwa penyelundupan BBL telah menjadi bagian dari rantai pasok industri lobster global. Indonesia menjadi sumber benih, negara transit menyediakan jalur dan legalitas, sementara negara tujuan menikmati keuntungan ekonomi terbesar.

Vietnam kemudian mampu menjadi salah satu eksportir lobster terbesar dunia karena mendapatkan pasokan BBL dari Indonesia. Nilai ekonomi lobster di Vietnam disebut dapat mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun.

“Ini ironi besar. Benihnya dari Indonesia, tetapi yang menikmati nilai ekonomi ratusan triliun justru negara lain. Nelayan kita hanya menjadi penonton. Ini yang harus dihentikan,” katanya.

Karena itu, dia meminta Presiden Prabowo membentuk Satgas Khusus Pemberantasan Penyelundupan BBL. Satgas tersebut harus melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, TNI AL, Bea Cukai, otoritas bandara, otoritas pelabuhan, serta unsur intelijen negara.

“Penyelundupan BBL ini tidak bisa ditangani biasa-biasa saja. Jalurnya lintas negara, aktornya terorganisir, dan nilainya sangat besar. Negara harus hadir dengan satgas khusus,” tegasnya.

Selain memberantas penyelundupan, Gus Lilur juga meminta pemerintah memfasilitasi nelayan agar mampu membudidayakan BBL di laut Indonesia. Larangan ekspor harus diikuti dengan jalan keluar ekonomi bagi nelayan.

Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi pusat budidaya lobster dunia. Laut Indonesia adalah habitat alami BBL, nelayan Indonesia memiliki pengalaman lapangan, dan pasar lobster dunia terus terbuka. Yang dibutuhkan adalah keberanian negara untuk menutup kebocoran dan membangun ekosistem budidaya nasional.

“Kalau BBL tidak lagi bocor ke luar negeri dan nelayan difasilitasi untuk budidaya, Indonesia bisa menjadi pusat lobster dunia. Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pemasok benih gelap bagi industri negara lain,” kata Gus Lilur.

Atas dasar itu, dia menyampaikan Tritura Nelayan Republik Indonesia sebagai tiga tuntutan utama kepada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Presiden memberantas tuntas penyelundupan Benih Bening Lobster atau BBL ke luar negeri.

Kedua, Presiden memfasilitasi nelayan untuk melakukan budidaya BBL di laut Indonesia. Ketiga, Presiden Republik Indonesia memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan beserta seluruh jajarannya untuk menggalakkan budidaya BBL di Indonesia oleh nelayan.

Gus Lilur menegaskan Tritura Nelayan bukan sekadar tuntutan sektoral, tetapi seruan kedaulatan ekonomi kelautan. Masa depan lobster Indonesia harus ditentukan oleh negara dan nelayan Indonesia, bukan oleh jaringan penyelundupan dan industri luar negeri.

Kami dorong anggaran kita untuk hari ini untuk irigasi Rp3 triliun lebih

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk program irigasi melalui pompanisasi dan bantuan benih unggul sebagai langkah strategis menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena Godzilla El Nino.

"Kami dorong anggaran kita untuk hari ini untuk irigasi Rp3 triliun lebih," kata Mentan ditemui usai rapat bersama 170 bupati seluruh Indonesia di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Senin.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga produktivitas pertanian nasional tetap stabil di tengah ancaman kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Dari total anggaran tersebut, pemerintah menggelontorkan lebih dari Rp3 triliun khusus untuk penguatan infrastruktur irigasi, termasuk pompanisasi dan optimalisasi sumber air bagi lahan pertanian di daerah rawan kekeringan.

Selain itu, pemerintah juga menjalankan program cetak sawah baru seluas 30 ribu hektare guna memperluas area tanam dan meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional secara bertahap dan berkelanjutan.

Program irigasi yang diperkuat mencakup pengelolaan lahan hingga 1,5 juta hektare di seluruh Indonesia melalui berbagai metode, termasuk pompanisasi, pemanfaatan sungai, embung dan sumber air lainnya.

Dalam implementasinya, pemerintah telah membuka pendaftaran bantuan pompa air sebanyak 80 ribu unit yang ditargetkan mampu menjangkau sekitar 1 juta hektare lahan sawah terdampak kekeringan.

Mentan menegaskan percepatan distribusi bantuan akan diberikan kepada daerah yang aktif dan responsif dalam mengajukan kebutuhan.

Selain pompanisasi, pemerintah juga mengalokasikan sekitar Rp2 triliun untuk penyediaan benih unggul tahan kekeringan guna mendukung peningkatan indeks pertanaman di berbagai wilayah.

"Bantuannya sudah jalan, kita anggarkan semuanya, estimasi Rp2 triliunan," ucap Amran.

Benih tersebut dirancang untuk mempercepat masa tanam serta memungkinkan petani meningkatkan frekuensi tanam dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.

Program bantuan benih difokuskan pada wilayah upland atau lahan tadah hujan yang selama ini hanya mampu ditanami sekali dalam setahun akibat keterbatasan sumber air.

"Benih kekeringan kita bantu khususnya yang naikkan IP (Indeks Pertanaman). Dari satu menjadi dua kali, kita memberi benih yang tahan kekeringan dan umurnya agak pendek (benih padi)," jelasnya.

Dengan dukungan pompanisasi dan akses air tambahan, lahan tersebut diharapkan dapat dioptimalkan sehingga produktivitas meningkat tanpa bergantung sepenuhnya pada curah hujan musiman.

Ia juga menekankan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta seperti TNI/Polri menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan iklim.

Menurut dia, capaian produksi padi saat ini cukup signifikan dengan stok cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 4,9 juta ton dan diproyeksikan menembus 5 juta ton dalam beberapa hari ke depan.

Pemerintah optimistis berbagai langkah mitigasi yang dilakukan mampu menjaga stabilitas produksi pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia secara berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kita belajar dari sejarah bahwa inovasi kecil bisa membawa dampak besar

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkenalkan serangga penyerbuk terbaru guna membantu meningkatkan produktivitas kelapa sawit.

Direktur Perbenihan Perkebunan, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Ebi Rulianti mengatakan meskipun berukuran kecil, peran serangga penyerbuk sangat besar dalam menentukan terbentuknya buah yang menjadi sumber utama produksi minyak sawit.

“Kita belajar dari sejarah bahwa inovasi kecil bisa membawa dampak besar,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pada 1982 introduksi serangga penyerbuk menjadi titik balik yang mendorong lonjakan produktivitas secara signifikan, tambahnya, 40 tahun kemudian yakni pada 2026 di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Unit Marihat, tiga pendatang baru serangga penyerbuk dari Tanzania resmi diperkenalkan yakni Elaeidobius subvittatus, Elaeidobius kamerunicus, dan Elaeidobius plagiatus.

Menurut Ebi Rulianti, pengenalan serangga penyerbuk terbaru tersebut menjadi langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia.

Keberadaan serangga penyerbuk, tambahnya, dinilai mampu menekan biaya dalam kegiatan budi daya, khususnya pada aspek penyerbukan, sehingga mendukung efisiensi di sektor perkebunan kelapa sawit.

“Kita menandai langkah strategis dalam keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia. Keberadaan serangga ini sangat mampu menurunkan biaya dalam produktivitas sawit,” ujar dia saat sambutan pelepasan serangga penyerbuk di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Ke-45 Gapki.

Selain Kementan dan Gapki, introduksi serangga penyerbuk hingga pelepasan tersebut juga melibatkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Badan Karantina Indonesia, PT Riset Perkebunan Nusantara, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), dan konsorsium perusahaan anggota Gapki.

Ebi menegaskan seluruh proses yang dilakukan sudah melalui tahapan ilmiah dan regulasi yang sangat ketat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mulai eksplorasi dari negara asal, kemudian pengujian yang komprehensif melibatkan Agen hayati juga kementerian dan lembaga.

"Dari seluruh pengujian tersebut menunjukkan bahwa spesies yang diintroduksi memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Langkah yang kita ambil ini adalah kebijakan berbasis sains, terukur dan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian,” ujar dia.

Sementara itu Ketua Umum Gapki Eddy Martono menilai pengenalan serangga penyerbuk baru tersebut sebagai simbol kesinambungan inovasi serta menjaga masa depan industri sawit Indonesia.

Ketiga spesies penyerbuk tersebut telah melalui serangkaian pengujian ilmiah dan dinyatakan aman untuk dikembangkan, lanjutnya, harapannya, mereka dapat memperkuat sistem penyerbukan sekaligus meningkatkan ketahanan ekosistem perkebunan.

"Langkah kecil ini membawa harapan besar lahirnya generasi baru kelapa sawit Indonesia yang lebih produktif, adaptif, dan berkelanjutan," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) melakukan penyidikan kasus dugaan penyelundupan satu koper berisi sekitar 200.000 benih bening lobster (BBL/benur) ilegal. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan terhadap sejumlah pihak di area Terminal 1C Bandara Soetta, pukul 02.00 WIB, Selasa (17/3/2026).

Diduga benur ilegal tersebut akan diselundupkan ke Batam, Kepulauan Riau untuk kemudian rencananya akan dibawa ke Vietnam. Penyidikan didasarkan pada Laporan Polisi nomor: LP/A/7/III/2026/SPKT.SATRESKRIM/POLRES KOTA BANDARA SOEKARNO HATTA/POLDA METRO JAYA tertanggal 17 Maret 2026 dan Surat Perintah Penyidikan nomor: SP. Sidik/13/III/RES.1.24/2026/Reskrim bertanggal 17 Maret 2026.

Dalam penyidikan kasus ini, Polresta Bandara Soetta menerapkan Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker) dan/atau Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan/atau Pasal 87 jo Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

"Untuk pengungkapan BBL benar," ujar Kasatreskrim Polresta Bandara Soetta Kompol Yandri Mono saat dikonfirmasi awak media, di Jakarta.

Meski demikian, Kompol Yandri belum mau mengungkap siapa saja pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pasalnya kata dia, penyidik Polresta Bandara Soetta masih terus melakukan pengembangan penyidikan. Penyidik juga sedang mengusut jaringan yang diduga terlibat untuk penyelundupan benur ilegal tersebut.

"Mohon waktu, anggota masih pengembangan di lapangan untuk ungkap jaringan," ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan awak media, diduga seseorang berinisial F menjadi otak dari dugaan penyelundupan satu koper berisi sekitar 200.000 benur ilegal di area Terminal 1C Bandara Soetta pada Selasa dini hari (17/3/2026).

Diduga F adalah salah satu dari sejumlah pihak yang sempat diamankan Tim Polresta Bandara Soetta saat Tim Polresta Bandara Soetta menggagalkan dugaan penyelundupan benur ilegal tersebut.

Bahkan, penyidik Polresta Bandara Soetta telah melayangkan surat panggilan saksi ke-1 nomor: S.pgl/Saksi.1/96/III/RES.1.24/2026/Reskrim tertanggal 20 Maret 2026 kepada F untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Rabu (1/4/2026), pukul 10.00 WIB, di ruangan Unit IV Polresta Bandara Soetta.

Dalam salinan surat panggilan ini, tercantum di antaranya dasar penyidikan termasuk Laporan Polisi tipe A dan Surat Perintah Penyidikan bertarikh yang sama 17 Maret 2026, pasal-pasal yang digunakan, dan waktu kejadian (tempus) tindak pidana.

"Setelah kami rasa maksimal pengembangan di lapangan, nanti kami akan share ke teman-teman media untuk bantu publish," tandas Kompol Yandri.

Tanpa upaya konservasi yang sistematis, Indonesia berisiko kehilangan kekayaan genetik tanaman yang menjadi fondasi utama produksi pangan

Purwakarta (ANTARA) - Perusahaan benih sayuran di Kabupaten Purwakarta, Jabar, PT East West Seed Indonesia (Ewindo) memperkuat kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan melalui pengembangan Bank Sumber Daya Genetik Sayuran.

Presiden Direktur Ewindo, Glenn Pardede dalam keterangannya di Purwakarta, Senin menyampaikan, sebagai fondasi utama pertanian, benih unggul memegang peranan penting dalam sistem pangan nasional yang menentukan produktivitas, ketahanan terhadap perubahan iklim, serta kualitas hasil panen.

"Di tengah tantangan global seperti krisis iklim, degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati, upaya menjaga sumber daya genetik tanaman menjadi semakin mendesak," katanya.

Menurut dia, tanpa upaya konservasi yang sistematis, Indonesia berisiko kehilangan kekayaan genetik tanaman yang menjadi fondasi utama produksi pangan.

Salah satu langkah nyata dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan tersebut diwujudkan melalui pengembangan Bank Sumber Daya Genetik Sayuran yang dikelola secara kolaboratif oleh UGM dan Ewindo.

Melalui kerja sama yang telah berlangsung sejak 2018 dan diperkuat kembali pada April 2026, kedua institusi ini berkomitmen untuk mencegah erosi genetik, menjaga kekayaan genetik tanaman asli Indonesia, sekaligus mendorong hilirisasi guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah ini menjadi penting di tengah laju erosi genetik yang terjadi secara global akibat modernisasi pertanian dan hilangnya varietas lokal.

Hingga saat ini, katanya, sebanyak lebih dari 2.000 aksesi kekayaan genetik tanaman lokal Indonesia berhasil dikoleksi, mencakup berbagai jenis sayuran seperti tomat, timun, wortel, pare, terong, seledri, paprika, labu, okra, cabai, dan komoditas lainnya yang dikumpulkan dari berbagai wilayah di Indonesia.

Bank Genetik Sayuran tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benih, tetapi juga sebagai pusat konservasi aktif yang memastikan benih-benih lokal tetap lestari melalui proses perbanyakan dan evaluasi.

Keberadaannya menjadi benteng penting dalam menghadapi ancaman erosi genetik yang dapat berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional.

Disebutkan, tanpa intervensi seperti ini, banyak varietas lokal berpotensi hilang sebelum sempat dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian masa depan.

Glenn menekankan, investasi pada benih merupakan investasi jangka panjang bagi sistem pangan Indonesia.

"Sistem pangan nasional sangat bergantung pada kualitas benih yang kita miliki. Indonesia memiliki kekayaan genetik tanaman yang luar biasa, namun tanpa upaya konservasi yang sistematis, kekayaan ini bisa hilang," katanya.

Jadi kolaborasi Ewindo dan UGM ini di antaranya bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya genetik tersebut tidak hanya terlindungi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan varietas unggul yang adaptif, produktif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan.

Melalui sinergi antara dunia akademik dan industri, Bank Genetik Sayuran diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menjaga keberagaman hayati Indonesia, sekaligus memastikan ketersediaan benih unggul yang berkelanjutan.

Rektor UGM, Prof Ova Emilia mengatakan, penguatan sektor hulu melalui konservasi genetik merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pangan berkelanjutan.

Langkah ini menjadi penting di tengah modernisasi pertanian dan hilangnya tanaman varietas lokal.

"Kalau kita berbicara tentang pengembangan bibit yang unggul itu akan sampai pada kebiasaan orang dalam mengolah dan mengkonsumsinya. Dengan memahami rantai pasok dari sumber, kita akan bisa memastikan kualitas dan gizi komoditas. Sumber daya genetik tanaman perlu kita lestarikan bersama-sama," kata dia.

Ke depan, UGM dan Ewindo akan memperkuat dan memperluas program ini melalui kegiatan "collecting" di berbagai daerah di Indonesia dengan melibatkan mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Mahasiswa itu akan dibekali pelatihan terkait teknik pengumpulan benih sesuai standar operasional prosedur, serta melakukan eksplorasi dan identifikasi kekayaan genetik tanaman lokal di wilayah penugasan.

Langkah ini tidak hanya memperkaya koleksi genetik nasional, tetapi juga menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya konservasi sumber daya genetik.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Hasil pemantauan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap lima marketplace utama selama periode Januari–November 2025 menunjukkan terjadinya 1.895 kasus pelanggaran peredaran benih secara online

Jakarta (ANTARA) - Benih merupakan cikal bakal kehidupan tanaman, wujud masa depan, dan faktor utama penentu produktivitas pertanian serta pangan bangsa.

Benih bukan benda mati, tetapi makhluk hidup seperti layaknya tanaman, hewan, atau manusia utuh yang memiliki ruh kehidupan.

Benih juga merupakan komponen strategis dalam sistem produksi pertanian karena menentukan produktivitas, mutu hasil, dan keberhasilan program peningkatan produksi pangan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, setiap benih unggul yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu, bersertifikat, dan berlabel.

Pada konteks tersebut, pengawasan peredaran benih menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan petani, ketertiban tata niaga perbenihan.

Informasi tentang urgensi optimalisasi pengawasan peredaran benih tanaman pangan secara online disampaikan sebagai respons terhadap perkembangan digitalisasi perdagangan dan meningkatnya pelanggaran perbenihan di marketplace.

Peredaran benih saat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional (offline), tetapi juga berkembang pesat melalui platform digital (online) seperti marketplace, e-commerce, maupun media sosial.

Peredaran benih secara online memiliki berbagai keunggulan, antara lain jangkauan pemasaran yang luas, kemudahan akses tanpa batas wilayah dan waktu, proses transaksi yang cepat, serta efisiensi biaya operasional.

Namun demikian, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai risiko, seperti peredaran benih palsu, benih tidak bersertifikat, penjualan galur/varietas yang belum dilepas, mutu benih rendah, kerusakan saat pengiriman, hingga kesulitan penelusuran dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran.

Peredaran benih online

Hasil pemantauan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terhadap lima marketplace utama selama periode Januari–November 2025 menunjukkan terjadinya 1.895 kasus pelanggaran peredaran benih secara online. Pelanggaran itu ditemukan di semua marketplace ternama; Shopee, Tokopedia , Lazada, Blibli, dan Bukalapak.

Lonjakan pelanggaran terjadi pada bulan-bulan tertentu yang bertepatan dengan musim tanam, menunjukkan adanya korelasi antara tingginya permintaan benih dan peningkatan penawaran benih ilegal.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Dr Yudhi Sastro MP sangat menyayangkan terjadinya kondisi tersebut.

Adapun jenis-jenis pelanggaran yang ditemukan secara umum meliputi peredaran varietas yang belum dilepas pemerintah, penjualan benih tidak bersertifikat dan/atau tidak berlabel, serta pengedar yang tidak memiliki rekomendasi atau keterangan kelayakan dari UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.

Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpotensi merugikan petani secara ekonomi maupun teknis. Dalam beberapa kasus, benih yang dijual diduga merupakan gabah konsumsi yang diklaim sebagai benih bersertifikat.

Upaya penanganan yang telah dilakukan selama ini berupa penyampaian surat resmi kepada Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) untuk melakukan takedown terhadap tautan yang melanggar.

Meskipun langkah ini cukup membantu dalam menurunkan aksesibilitas produk ilegal, efektivitasnya masih terbatas karena pelaku dapat dengan mudah membuat akun baru dan kembali menjual produk yang sama.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan reaktif melalui penutupan tautan belum mampu memberikan efek jera maupun solusi sistemik.

Beberapa faktor penyebab tingginya pelanggaran peredaran benih online antara lain: kemudahan pendaftaran produk pada marketplace tanpa melalui tahap verifikasi teknis; belum adanya kewajiban hukum bagi marketplace untuk memverifikasi legalitas pengedar dan benih; ketiadaan database nasional terintegrasi terkait varietas yang telah dilepas dan produsen resmi; belum adanya regulasi spesifik mengenai peredaran benih secara online; serta keterbatasan kapasitas pengawasan pemerintah dibandingkan dengan volume transaksi digital yang sangat besar.

Selain itu, rendahnya literasi konsumen mengenai ciri benih bersertifikat turut memperbesar peluang terjadinya pelanggaran.

Langkah strategis

Berdasarkan kondisi tersebut, dalam upaya menekan ataupun mencegah kejadian tersebut, risalah kebijakan ini merekomendasikan beberapa langkah strategis.

Pertama, perlu dibangun kemitraan formal antara pemerintah dan marketplace melalui MoU atau PKS yang mengatur tanggung jawab bersama dalam pengawasan peredaran benih online.

Marketplace tidak hanya berperan sebagai penyedia platform, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang turut bertanggung jawab memastikan produk yang diperdagangkan memenuhi ketentuan hukum.

Kedua, marketplace perlu menerapkan persyaratan teknis dalam proses pendaftaran merchant penjual benih, termasuk kewajiban mengunggah bukti sertifikasi, label benih, serta dokumen kelayakan sebagai pengedar.

Sistem verifikasi ini harus terintegrasi dengan database resmi pemerintah yang memuat daftar varietas yang telah dilepas, varietas lokal terdata, serta produsen benih terdaftar. Dengan integrasi sistem tersebut, proses penyaringan dapat dilakukan secara otomatis sebelum produk tayang di platform.

Ketiga, diperlukan regulasi pelengkap yang secara khusus mengatur mekanisme peredaran benih tanaman pangan secara online, termasuk penetapan benih sebagai kategori produk terkendali (controlled product category).

Regulasi ini harus memuat ketentuan mengenai tanggung jawab hukum merchant dan marketplace, mekanisme pengawasan, sanksi administratif maupun pidana, serta pengaturan sistem pelaporan dan keterlacakan (traceability).

Keempat, perlu dilakukan pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan platform marketplace dalam pelaksanaan pengawasan.

Pemerintah berperan sebagai regulator dan pengawas, sedangkan marketplace sebagai mitra aktif dalam verifikasi dan pengendalian produk.

Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Hukum dan HAM, menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang komprehensif dan implementatif.

Kelima, edukasi kepada konsumen dan petani harus diperkuat melalui kampanye publik mengenai pentingnya penggunaan benih bersertifikat, cara membedakan label asli dan palsu, serta risiko membeli benih ilegal dengan harga murah.

Peningkatan literasi ini diharapkan dapat menekan permintaan terhadap benih yang tidak sesuai dengan peraturan dan mempersempit ruang gerak pelaku pelanggaran.

Pergeseran pola tata niaga benih dari offline ke online harus diantisipasi oleh regulasi dan sistem pengawasan benih sejak dini. Tanpa intervensi kebijakan yang terstruktur, risiko kerugian petani dan gangguan terhadap sistem perbenihan nasional akan terus meningkat.

Oleh karena itu, optimalisasi pengawasan peredaran benih secara online harus dilakukan melalui pendekatan preventif, kolaboratif, dan berbasis sistem, dengan menempatkan marketplace sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjamin peredaran benih yang legal, bermutu, dan bersertifikat.

*) Penulis adalah Pengawas Benih Tanaman dan Analis Kebijakan di Kementerian Pertanian.

Copyright © ANTARA 2026

TANGERANG - Bea Cukai bersinergi dengan Aviation Security (AVSEC) Bandara Soekarno Hatta menggagalkan penyelundupan benih bening lobster( baby lobster ) di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penindakan dilakukan pada Sabtu (20/12/2025), Sabtu (27/12/2025), dan Kamis (8/1/2026).

Penindakan ini merupakan bagian dari pengawasan berlapis terhadap lalu lintas penumpang internasional guna mencegah kerugian negara dan kerusakan ekosistem laut akibat perdagangan ilegal. Dalam kasus ini, Bea Cukai mengamankan empat penumpang berinisial FE, DR, UH, dan FD, yang akan berangkat ke Kamboja dan Singapura menggunakan penerbangan berbeda. KKP Gagalkan Penyelundupan Benih Bening Lobster Senilai Rp7,5 Miliar

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan empat koper yang berisi BBL yang disembunyikan dalam selimut basah. Kemudian dikemas dalam plastik bersegel berisi oksigen dan pendingin berupa es di dalam selimut.

Dirjen Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama mengatakan, penyelundupan ini melanggar ketentuan hokum dan mengancam keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Setiap penyelundupan baby lobster merugikan nelayan dan menghambat keberlanjutan usaha perikanan nasional. ”Bea Cukai hadir untuk mencegah eksploitasi ilegal sumber daya alam yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” katanya, Jumat (9/1/2025).

Penindakan bermula dari pelaksanaan fungsi analisis dan pengawasan penumpang oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta. Pada kasus pertama, Sabtu (20/12/2025) menerima informasi dari AVSEC Terminal 2F terkait adanya koper bagasi mencurigakan milik penumpang penerbangan rute Jakarta–Kamboja.

Kemudian pada kasus kedua, Sabtu (27/12/2025) petugas Bea Cukai mendapat informasi yang sama dengan rute Jakarta–Kamboja. Pada kasus ketiga, petugas Bea Cukai menerima informasi dari Aviation Security (Avsec) Terminal 2F terkait adanya koper bagasi mencurigakan milik penumpang penerbangan rute Jakarta–Singapura.

Dari ketiga kasus tersebut, dilaksanakan pemeriksaan bersama pemilik koper dan perwakilan maskapai di ruang rekonsiliasi. Kemudian didapati bahwa koper tersebut berisi BBL yang disembunyikan dalam selimut basah.

Pada kasus pertama, dari hasil wawancara dan pemeriksaan terhadap FE, diketahui bahwa penumpang tersebut membawa baby lobster sejumlah 24.770 ekor jenis Pasir dalam selimut basah yang dibungkus plastik. Kemudian pada kasus kedua, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa penumpang DR membawa baby lobster sejumlah 29.780 ekor jenis Pasir dalam selimut basah yang dibungkus plastik. Dari hasil wawancara singkat diketahui bahwa DR diperintah oleh UH dengan upah 5 juta rupiah.

Kemudian pada kasus ketiga, UH telah dikunci dalam sistem sebagai target. Diketahui bahwa penumpang tersebut bepergian bersama rekannya FD yang berangkat menggunakan penerbangan berbeda.Bea Cukai Resmikan Pemindai Peti Kemas dan Kenalkan Aplikasi Kepabeanan Berbasis AI

Petugas kemudian melakukan penelusuran terhadap bagasi penumpang dimaksud dan menemukan koper lain yang terindikasi berisi baby lobster. Setelah dilakukan pengamanan terhadap penumpang dan barang bawaannya, pemeriksaan lanjutan membuktikan adanya upaya pembawaan BBL sejumlah 43.615 ekor jenis pasir dengan metode penyamaran yang bertujuan mengelabui petugas.

Atas penindakan tersebut, para tersangka telah diamankan ke Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta untuk penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pasal 102A UU No 17/2006 tentang Perubahan atas UU No 10/1995 tentang Kepabeanan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) resmi membentuk 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 sebagai langkah strategis menghadirkan pendampingan teknologi pertanian di daerah guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian berada di bawah koordinasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Lembaga ini memiliki tugas mengoordinasikan serta melaksanakan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi pertanian spesifik lokasi, sekaligus mendorong modernisasi sektor pertanian nasional.

Kepala BRMP Fadjry Djufry menjelaskan, pembentukan 33 Balai Besar ini merupakan peningkatan status dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian yang telah ada sebelumnya. Menurutnya, peningkatan status tersebut diharapkan mampu memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam memperluas jangkauan program dan kebijakan Kementan di seluruh wilayah Indonesia.

"Dengan jaringan kerja yang menjangkau dari pusat hingga daerah, BRMP memainkan peran penting dalam percepatan modernisasi sektor pertanian melalui pengembangan inovasi teknologi, penerapan standar mutu, dan peningkatan kapasitas kelembagaan," kata Fadjry dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (4/1/2026).

Fadjry menambahkan, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian akan menjalankan berbagai fungsi strategis, mulai dari identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan dan pengujian, hingga diseminasi serta penerapan paket teknologi pertanian spesifik lokasi dan model pertanian modern.

Selain itu, Balai Besar ini juga memiliki peran penting dalam produksi benih dan bibit sumber yang unggul serta tersertifikasi. Upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung pencapaian swasembada pangan yang berkelanjutan.

"Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian hadir untuk memastikan ketersediaan benih dan bibit sumber yang bermutu dan tersertifikasi sebagai fondasi peningkatan produktivitas pertanian, guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan dan memperkuat ketahanan pangan nasional," kata Fadjry.

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan Balai Besar di daerah diharapkan mampu memfasilitasi dan memberikan pendampingan langsung terhadap program pembangunan pertanian. Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen mempercepat modernisasi pertanian, meningkatkan kapasitas petani dan pelaku usaha, serta mewujudkan sistem pertanian yang produktif, efisien, dan berdaya saing.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagai kesempatan menekankan pentingnya modernisasi dan pemanfaatan teknologi pertanian. Menurutnya, penerapan teknologi dan mekanisasi pertanian terbukti mampu meningkatkan produksi secara lebih efisien.

"Kita tidak boleh setengah-setengah dalam meningkatkan produksi pangan. Semua harus berbasis inovasi dan teknologi. Dengan teknologi, produktivitas naik, indeks pertanaman naik, kemudian biaya produksi turun. Inilah pertanian modern, transformasi dari sistem tradisional ke mekanisasi penuh," katanya.