Kita berharap ke depan mudah-mudahan di bawah kendali perusahaan baru di blok Tapah, lifting minyak di lokasi tersebut bisa meningkat

Kota Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris berharap peralihan wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) Tapah dari PetroChina International Jabung Ltd ke Golden Heaven Jaya Tapah Indonesia di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan mampu mendongkrak produksi.

"Kita berharap ke depan mudah-mudahan di bawah kendali perusahaan baru di blok Tapah, lifting minyak di lokasi tersebut bisa meningkat," kata Al Haris di Jambi, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa wilayah kerja itu dulunya dikelola oleh PetroChina, setelah masa kontrak tersebut habis, pengelolaan wilayah kerja dikembalikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui SKK Migas. Hingga akhirnya resmi diserahterimakan ke perusahaan baru.

Selain mengejar target produksi, gubernur berharap manajemen yang baru bisa menyerap tenaga kerja lokal. Untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Manajemen Golden Heaven Jaya Tapah Indonesia, Fatah Riani Abdul Rahman menyatakan komitmen untuk mengoptimalkan potensi migas di wilayah kerja Tapah.

Menurut dia, saat ini prospek sumber daya migas di wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 400 juta barel setara minyak.

Sebagai langkah awal, pihaknya berencana melakukan kegiatan peninjauan lapangan, melakukan survei eksplorasi (seismik) tiga dimensi (3D), di area yang telah ditemukan guna memperoleh potensi cadangan baru yang selama ini belum terlihat.

Lanjut dia, setelah penandatanganan kesepakatan bersama, selanjutnya akan dilakukan proses konstruksi dan persiapan produksi.

Kegiatan itu rencananya akan dimulai tahun depan dengan target komersil paling singkat di tahun 2027 atau hingga awal 2028.

Dalam jangka panjang, perusahaan menargetkan angka produksi dapat menembus di atas 2.000 barel minyak per hari. Dengan dukungan teknologi terbaru serta pemanfaatan data yang lebih lengkap.

Manajemen memastikan keberadaan industri migas ini kedepannya akan melibatkan putra daerah. Hal itu sejalan dengan keinginan pemerintah daerah.

"Kita melanjutkan, dan akan mengembangkan lagi untuk menaikkan produksi," jelas Fatah.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Pemenang Lelang Penawaran Langsung untuk sembilan Wilayah Kerja (WK) migas.

Pemenang sembilan wilayah kerja dimaksud yaitu untuk Wilayah Kerja Bintuni, Wilayah Kerja Karunia, Wilayah Kerja Drawa, Wilayah Kerja Jalu, Wilayah Kerja Southwest Andaman, Wilayah Kerja Barong, Wilayah Kerja Delapan Muaro, Wilayah Kerja Tapah dan Wilayah Kerja Nawasena.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Untuk lifting minyak untuk 2026, kami saat ini realisasinya (sekitar) 570 ribu barel minyak per hari

Jakarta (ANTARA) - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyatakan produksi minyak, kondensat, dan Natural Gas Liquid (NGL) sebesar 576,2 ribu barel minyak per hari (MBOPD).

“Untuk lifting minyak untuk 2026, kami saat ini realisasinya (sekitar) 570 ribu barel minyak per hari,” ucap Djoko Siswanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Secara rinci, realisasi produksi hingga 31 Mei 2026 untuk minyak sebesar 491,3 ribu BOPD; produksi kondensat sebesar 55,8 ribu BOPD; produksi NGL sebesar 29,1 ribu BPD.

Djoko Siswanto menyampaikan proyeksi produksi minyak, kondensat, dan NGL hingga akhir 2026 berada di kisaran 600–610 ribu BOPD. Adapun target produksi minyak yang termaktub di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 adalah sebesar 610 ribu BOPD.

Dalam kesempatan tersebut, Djoko Siswanto menyampaikan realisasi produksi minyak sempat terganggu pada Januari 2026 yang disebabkan oleh pipa putus.

Pada Januari, produksi minyak, kondensat, dan NGL berada di angka 528 ribu BOPD, lebih rendah apabila dibandingkan dengan Februari (590,3 ribu BOPD), Maret (599,4 ribu BOPD), April (586,66 ribu BOPD), dan Mei (577,87 ribu BOPD).

“Januari (realisasinya) sangat rendah karena terjadi pipa putus, sehingga tujuh KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) produksinya sempat terhenti,” ucap Djoko Siswanto.

Untuk mencapai target APBN sebesar 610 ribu BOPD, terdapat langkah-langkah yang diupayakan oleh SKK Migas, yakni realisasi sumur pengembangan, strategi triple 100, serta mengoptimalkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Permen ESDM 14/2025 memberi ruang bagi badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengelola sumur minyak rakyat dan menjual hasilnya kepada Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seharga 80 persen dari ICP.

“Sumur masyarakat, sudah ada sembilan operasi BUMD, UMKM yang produksinya sampai hari ini sudah meningkat mencapai 1.500 barel oil per day. Targetnya potensinya sebesar 20 ribu barel oil per day,” kata Djoko Siswanto.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatatkan produksi minyak dan gas bumi sebesar 1,03 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) sepanjang 2025.

Perusahaan tetap menjaga kontribusi signifikan terhadap lifting minyak dan gas domestik di tengah tekanan penurunan alami produksi (natural decline.

"Jika kita tidak melakukan upaya untuk menahan decline, maka produksi minyak bisa turun 24% per tahun dan gas sebesar 21%," ujar Direktur Utama PHE Awang Lazuardi dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (25/5/2026).

Sepanjang 2025, produksi minyak PHE tercatat sebesar 556 ribu barel per hari (MBOPD), sementara produksi gas mencapai 2,75 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Secara keseluruhan, kontribusi PHE terhadap produksi nasional mencapai 65% untuk minyak dan 35% untuk gas.

Awang menjelaskan, dominasi tersebut menjadikan PHE sebagai tulang punggung produksi energi domestik, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan minyak nasional.

Meski demikian, tren produksi menunjukkan penurunan tipis dalam beberapa tahun terakhir. Produksi minyak tercatat sebesar 566 MBOPD pada 2023, turun menjadi 556 MBOPD pada 2024 dan relatif stagnan pada 2025. Sementara produksi gas sempat meningkat sebelum kembali turun tipis pada tahun lalu.

Untuk menjaga keberlanjutan produksi, PHE terus mengintensifkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Sepanjang 2025, perusahaan melakukan pengeboran 20 sumur eksplorasi, 887 sumur eksploitasi, serta lebih dari 37 ribu kegiatan intervensi sumur.

Selain itu, PHE juga memperluas portofolio wilayah kerja dengan memperoleh sembilan blok eksplorasi baru sepanjang 2022–2025, termasuk wilayah Binaiya di Maluku, Lavender di Sulawesi Tenggara, dan Bobara di Papua. Langkah ini diharapkan mampu menahan laju penurunan produksi sekaligus menjaga peran strategis PHE dalam mendukung ketahanan energi nasional ke depan.

JAKARTA - Ditengah kondisi geopolitik yang dunia yang masih memanas, Ikatan Alumni Geologi Institut Teknologi Bandung (IAGL ITB ) mendorong pemerintah memprioritaskan peningkatan produksi migas (lifting) dan turut menjadikan batubara serta nikel sebagai pilar energi.

Ketua Umum IAGL ITB, Abdul Bari menilai, peningkatan lifting dapat dilakukan melalui pemberian insentif fiskal yang kompetitif, penguatan supervisi dan tata kelola (governance). Pemerintah juga perlu melakukan penyederhanaan regulasi serta kontrak kerja sama, hingga peningkatan koordinasi terpadu antar kementerian maupun lembaga guna mempercepat realisasi produksi.

Dirinya membeberkan, defisit energi saat ini sangat mengkhawatirkan, dimana kebutuhan minyak bumi nasional mencapai 1,7 juta barrel per hari, namun produksi harian hanya mampu memenuhi 605.000 barrel per hari. Kondisi ini diperburuk oleh ketidakstabilan geopolitik global yang mengganggu rantai pasok minyak bumi internasional.

"Jika konflik geopolitik dunia terus berlanjut, defisit energi ini diprediksi akan semakin menggerus perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan memeperkokoh kerja sama antara akademisi, pemerintah, dan pelaku industri agar dapat menentukan arah kebijakan yang terfokus dan strategis menanggapi isu ketidakstabilan energi nasional," kata Bari kepada wartawan di sela-sela Seminar Nasional Dinamika Geopolitik bertajuk Dinamika Geopoltik Dunia Terhadap Sustainability Industri Minerba, Minyak dan Gas Bumi Nasional di Gedung Antam, Sabtu (25/4/2026).

Mengantisipasi kondisi siaga energi di Indonesia, IAGL ITB mendorong pemerintah melakukan percepatan eksplorasi migas secara agresif dan efektif untuk memperkuat cadangan energi nasional serta memastikan keberlanjutan produksi dalam jangka menengah dan panjang.

"Rekomendasi dari kami, pertama adalah peningkatan lifting minyak. Ini bisa dilakukan dengan adanya insentif fiskal terhadap perusahaan-perusahaan minyak untuk melakukan eksplorasi dan agresif eksplorasi di minyak. Kedua, hilirisasi batubara itu sudah wajib banget karena kita harus beralih pada energi yang kita punya sendiri. Demikian juga dengan nikel. nikel itu sebagai storage untuk EV, itu juga jadi penting buat kita, sehingga menuju kemandirian dan kedaulatan energi itu akan lebih cepat," jelas Bari kepada wartawan di sela-sela seminar nasional tersebut.

Selain peningkatan produksi lifting dan Hilirisasi nikel, termasuk mennciptakan ekosistem industri baterai nikel, pemerintah juga didorong melakukan pengembangan pembangkit listrik berbasis batubara.yang lebih bersih. Menurut Bari, di tengah ancaman defisit energi Indonesia, ada peluang strategis untuk batubara dan nikel sebagai pilar energi. Pasalnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat menjadi solusi nyata.

Batubara contohnya, Indonesia tukas Bari memiliki sumber daya batubara sebesar 97 miliar ton dengan cadangan terbukti sekitar 32 miliar ton. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cadangan batubara terbesar di dunia. Potensi ini berperan penting sebagai sumber energi, khususnya sebagai bahan bakar pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang terus meningkat.

Selain itu, pengembangan hilirisasi batubara juga menjadi fokus strategis, antara lain melalui gasifikasi menjadi dimethyl ether (DME), peningkatan kualitas batubara (coal upgrading), serta penerapan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Upaya tersebut diarahkan untuk menghasilkan energi yang lebih bersih, meningkatkan nilai tambah, serta mendukung transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan," papar Bari.

Sementara dikatakan Bari, nikel Indonesia memiliki sumber daya dan cadangan yang berpotensi menghasilkan listrik sebesar 50 GWh per tahun, dengan potensi keseluruhan di atas 1 TWh. Nikel merupakan bahan baku kunci dalam produksi baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi, menjadikan Indonesia sebagai pemain sentral dalam transisi rnergi global.

Sejumlah rekomendasi lain untuk pemerintah yaitu mendorong percepatan transisi menuju ekosistem energi berbasis listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap energi berbasis minyak bumi secara bertahap. Selain itu IAGl ITB memandang perlunya penguatan sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan energi nasional yang efektif, terarah, dan berorientasi pada pencapaian kedaulatan energi nasional.

"Melalui revitalisasi produksi migas sebagai langkah prioritas jangka pendek, yang dijalankan secara paralel dan sinergis dengan optimalisasi batubara dan nikel, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari ketergantungan energi dan memperkuat kedaulatan energi nasional. IAGL ITB berkomitmen untuk terus mendukung implementasi strategi tri-pilar ini melalui riset, advokasi kebijakan, serta kolaborasi erat dengan pemerintah dan pelaku industri guna memastikan respons yang cepat, terarah, dan berkelanjutan dalam menghadapi siaga energi," papar Bari.

"Dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya batubara dan nikel secara optimal, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari ketergantungan energi dan membangun kedaulatan energi nasional yang kuat. IAGL ITB berkomitmen untuk terus mendukung upaya ini melalui riset, advokasi kebijakan, dan kolaborasi strategis dengan seluruh pemangku kepentingan," tutupnya.

Seminar Nasional Dinamika Geopolitik yang diadakan IAGL ITB ini menghadirkan sejumlah tokoh sebagai pembicara, antara lain Wakil Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sugeng Suparwoto, M.T, Dr. Ing. Tri Winarno, S.T., M.T. (Direkturat Jendral Mineral dan Batubara) Dr. Ir. Djoko Siswanto, M.B.A. (Kepala SKK Migas) dan Prof. Dr. Ir. Indroyono Soesilo, M.Sc. (Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat) melalui sambungan video. Seminar ini juga dihadiri Dr. Ir. Unggul Priyanto, M.Sc. (Dewan Energi Nasional).

Di lokasi yang sama, Sugeng Suparwoto meyakinkan pemerintah berupaya memaksimalkan lifting secara terus menerus. Termasuk terhadap idle well (sumur minyak dan gas bumi yang sudah tidak aktif, namun masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali).

"Karena kita seperti saya sebut tadi kita ini masih punya cekungan-cekungan yang belum dieksplorasi. Seperti yang sering digarisbawahi oleh kaum geolog itu adalah ada 128 cekungan yang sudah tereksplorasi eksploitasi itu baru 60 cekungan, masih ada 68 cekungan 'yang belum disentuh'. Nah ini memang sebagian besar ke laut semakin laut dalam dan memang hari-hari ini kalau kita temukan selalu gas gas dan gas. Kita memang kaya gas alam bahkan kemarin Pak Menteri ESDM mengumumkan ditemukan cadangan di apa ENI dengan ENI itu cukup besar 5 TCF ya totalnya," papar Sugeng.

Sugeng berharap para geolog mampu mengeksplorasi dan eksploitasi hingga 68 cekungan tersebut dapat diketahui apakah hanya berupa sedimen saja atau berupa hidrokarbon. "Tentunya itulah yang menjadi concern kami juga. Sehingga apa cadangan nasional kita atau cadangan geologis di migas misalnya hari ini kan kecil sekali. Kita hanya 2,4 miliar barel saja," ucap Sugeng.

Eksplorasi yang dilakukan oleh kaum geolog disebutkan Sugeng sangat penting karena dapat mengungkap akurasi cadangan geologis sektor migas menjadi penting. Terlebih mengenai hilirisasi nikel dikatakan Sugeng saat ini telah dilakukan pemerintah. Hilirisasi dikemukakannya ada dalam mata rantai atau ekosistem industri di tingkat-tingkat tertentu.

"Memang hilir dari segala hilir adalah industri salah satunya baterai tapi kita hari ini kan sudah memproduksi NPI (nickel pig iron) untuk baja, stainless steel dan produk-produk lain. Jadi memang dalam konteks industri itu ya semuanya memang bertahap," ungkapnya.

"Dan kita sudah dorong di nikel misalnya, bahkan sudah firesmikan oleh Presiden, namanya IBC Indonesia Battery Corporation dengan basis litium ion. Memang ya kita akan terus memproduksi baterai karena ujung dari segala pertarungan energi salah satunya adalah baterai energy storage system BESS. Nah inilah dan Indonesia kebetulan dengan litium ion itu kita punya nikel yang besar, kita juga punya kobalt," sambung Sugeng.

Perihal batubara, Sugeng menuturkan saat ini pasokan batubara yang sangat mencukupi membuat harga listrik masih terjangkau oleh masyarakat.

"Batubara kita ada kebijakan DMO (domestic market obligation) dan juga DPO (domestic price obligation). Batubara untuk kepentingan listrik itu hanya 70 dolar per ton untuk GAR tertinggi. Nah yang dikonsumsi PLN kan GAR 4000 maka relatif murah karena 67% listrik kita ini masih dengan PLTU batubara sebagai base loadnya," imbuh Sugeng.

Selama Ramadan dan Idul Fitri 2026, operasi hulu migas tetap berjalan normal dengan pengawasan diperketat

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding PT Pertamina (Persero), memastikan lifting minyak (produksi siap jual) mencapai 386.000 barel per hari pada Februari 2026 tetap terjaga selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026, guna mendukung ketahanan energi nasional.

Corporate Secretary PHE Hermansyah Y. Nasroen mengatakan capaian tersebut setara 100 persen dari realisasi produksi pada periode tersebut.

“Lifting minyak di bulan Februari mencapai 386.000 barel per hari. Ini mencapai 100 persen dari lifting to production,” kata Hermansyah di Jakarta, Selasa.

Selain minyak, lifting gas pada Februari 2026 tercatat sebesar 1.683 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) melalui 15 operator wilayah kerja dan 154 perjanjian komersial.

Hermansyah menyampaikan PHE menjalankan program pengeboran sekitar 113 sumur pada periode Februari–Maret 2026 dengan dukungan 73 rig pengeboran untuk menjaga keberlanjutan produksi.

Pada periode yang sama, perseroan juga melaksanakan lebih dari 5.300 pekerjaan kerja ulang dan perawatan sumur dengan dukungan 157 rig.

Ia menambahkan kegiatan hulu migas Pertamina mencakup lebih dari 80 persen aktivitas hulu migas nasional, sehingga stabilitas operasi menjadi faktor penting dalam menjaga pasokan energi domestik.

Untuk mendukung kesinambungan suplai ke kilang, PHE menjadwalkan 40 kargo pengiriman minyak melalui kapal serta 58 kali penyaluran melalui pipa pada Februari–Maret 2026.

Hermansyah menegaskan operasi hulu migas tetap berjalan normal pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026 dengan pengawasan keselamatan yang diperketat.

“Selama Ramadan dan Idul Fitri 2026, operasi hulu migas tetap berjalan normal dengan pengawasan diperketat. Tidak ada penurunan standar keselamatan maupun pengurangan kontrol operasional,” ungkap dia.

Menurutnya, fokus kesiapsiagaan mencakup kesiapan organisasi tanggap darurat, kesiapan personel siaga, penerapan kelayakan kerja dan pengelolaan kelelahan, serta pengelolaan logistik pendukung operasi guna memastikan produksi dan pengangkatan tetap optimal selama periode puncak konsumsi energi.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman meminta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 diimplementasikan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan produksi minyak dan gas bumi atau migas nasional.

Dia mengatakan regulasi tersebut menjadi salah satu langkah kebijakan yang relevan dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mendorong optimalisasi potensi wilayah kerja migas yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 memberikan ruang kolaborasi yang lebih luas dalam pengelolaan bagian wilayah kerja migas, termasuk melibatkan peran BUMD, koperasi, maupun pelaku usaha lokal," kata Yulisman di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, tantangan utama sektor hulu migas saat ini bukan hanya pada aspek teknis produksi, tetapi juga pada efektivitas koordinasi lintas sektor, kepastian regulasi, serta penguatan tata kelola di tingkat implementasi.

Oleh karena itu, dia mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk SKK Migas dan kementerian/lembaga terkait, dapat mempercepat sinkronisasi kebijakan guna memastikan Permen ESDM 14/2025 berjalan secara optimal di lapangan.

"Ini merupakan peluang untuk meningkatkan produksi nasional sekaligus memperkuat dampak ekonomi di daerah," katanya.

Yulisman menambahkan bahwa capaian lifting minyak nasional tahun 2025 menjadi modal penting untuk mendorong target produksi yang lebih tinggi pada tahun 2026.

Namun demikian, menurut dia, peningkatan produksi tidak dapat hanya bergantung pada eksplorasi baru, melainkan juga pada optimalisasi sumur yang tersedia, pengelolaan lapangan marginal, serta penerapan teknologi yang lebih efisien.

Menurut Yulisman, implementasi regulasi ini perlu dibarengi dengan pengawasan yang kuat agar tetap menjaga aspek keselamatan operasi, perlindungan lingkungan, dan transparansi tata kelola.

Dengan demikian, peningkatan lifting migas tidak hanya berorientasi pada angka produksi, tetapi juga pada keberlanjutan sektor energi nasional.

Komisi XII DPR RI akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut guna memastikan target ketahanan energi nasional dapat tercapai secara terukur dan berkelanjutan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sudah memberikan izin untuk sebagian sumur dari 40 ribu sumur minyak rakyat yang terdata dalam rangka mendongkrak lifting minyak.

“Untuk 40 ribu lebih sumur masyarakat, sebagian izinnya sudah keluar, seperti di Jambi, di Sumatera Selatan (Sumsel),” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Untuk sumur-sumur yang berlokasi di Jawa Tengah, Bahlil menyampaikan akan mempercepat proses perizinannya, sehingga seluruh sumur minyak yang sudah didata oleh pemerintah bisa berkontribusi terhadap peningkatan lifting nasional.

“Sekarang di Jawa Tengah, kami mempercepat proses perizinannya agar mereka juga bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan lifting,” ucap Bahlil.

Pemberian izin untuk menjual hasil produksinya kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) merupakan bagian dari mekanisme kerja sama produksi sumur minyak rakyat.

Mekanisme tersebut bermula di tahap inventarisasi sumur rakyat oleh gubernur, bupati/wali kota, kepala satuan kerja khusus (SKK)/Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), kontraktor, atau berupa tim gabungan.

Inventarisasi tersebut meliputi proses perizinan, memetakan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang berlokasi di dekat sumur rakyat, dan apakah sumur rakyat tersebut layak direkomendasikan untuk dilegalkan.

Kementerian ESDM telah menyelesaikan inventarisasi nasional terhadap seluruh sumur minyak rakyat pada 9 Oktober 2025.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 45.095 sumur minyak rakyat di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Setelah tahap inventarisasi selesai, tim gabungan akan menetapkan daftar hasil inventarisasi sumur. Melalui daftar tersebut, gubernur akan menunjuk BUMD, koperasi, dan/atau UMKM yang direkomendasikan untuk mengelola sumur minyak.

Pihak-pihak yang ditunjuk oleh gubernur akan mengajukan usulan kerja sama ke KKKS untuk dievaluasi sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Setelah KKKS menyetujui usulan kerja sama, perusahaan migas tersebut akan mengajukan permohonan persetujuan ke Menteri ESDM melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atau BPMA.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pakar ekonomi dan bisnis Univeritas Airlangga, Profesor Imron Mawardi menilai positif produksi minyak Pertamina sepanjang 2025. Menurutnya kinerja BUMN energi tersebut berkontribusi siginifikan terhadap capaian lifting migas (minyak dan gas) nasional, yang berhasil menembus target lifting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2025, yang mencapai 605.000 barel per hari (bph).

”Ya, tentu baik. Kontribusi Pertamina sangat membantu mencapai target di dalam APBN itu,” kata Imron.

Merujuk data SKK Migas, Imron sependapat, peran Pertamina memang besar. Selain menguasai sebagian besar produksi, enam perusahaan yang menjadi kontributor terbesar dalam lifting minyak nasional, bahkan merupakan anak perusahaan Pertamina.

Pertama Kali dalam 9 Tahun, Produksi Minyak Indonesia Naik di 2025



Termasuk PT Pertamina EP Cepu yang bersama ExxonMobil Cepu Limited mengelola Blok Cepu, menjadi penghasil minyak terbesar di Tanah Air. Lainnya adalah PT Pertamina Hulu Rokan, PT Pertamina EP, PT Pertamin Hulu Energi ONWJ, PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Energi OSES.

“Jadi besarnya penguasaan produksi minyak dalam negeri saat ini memang sudah oke. Saya berharap ke depan Pertamina perlu meningkatkan kontribusinya lagi di sisi hulu. Kita sekarang berharap benar-benar dari Pertamina,” kata dia.

Karena itulah Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja. Melalui lifting yang terus meningkat, diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional. Dengan demikian, imbuhnya, bisa mengurangi impor minyak mentah untuk kebutuhan BBM dalam negeri, yakni sekitar satu juta barel per hari.

”Kita tetap berharap kalau Pertamina masih bisa meningkatkan produktivitas sumur-sumurnya serta mengembangkan eksplorasi sumur-sumur baru. Dengan demikian, diharapkan importasi minyak kita terus menurun,” lanjut Imron.

Selain dari sisi ketahanan energi, jelas Imron, dengan menguasai sebagian besar produksi minyak nasional, Pertamina juga turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bukan sekadar dari kontribusi pajak, PNBP maupun dividen, tetapi juga menggerakkan sektor-sektor lain.

“Ya, karena dalam ekonomi, industri migas termasuk sektor yang linkage-nya, multiplier-nya besar. Terutama sekali dari sisi forward linkage-nya itu panjang,” ujar Imron.

Capaian Lifting Minyak per Juni 2025 Tembus 608 Ribu Barel/Hari Lampaui Target APBN



Artinya, pungkas Imron, banyak sektor lain yang sangat tergantung pada sektor migas sehingga keberadaan industri migas yang baik itu akan mendorong sektor-sektor lain sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi cukup besar.

Sebelumnya, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, mengatakan, bahwa target lifting minyak nasional dalam APBN 2025 sebesar 605.000 barel per hari (bph) resmi tercapai.

Djoko mengungkapkan, pencapaian ini merupakan hasil dari upaya masif di tengah dinamika industri hulu migas yang penuh tantangan sepanjang tahun. "Bagaimana kita bisa mencapai target APBN 605. Nah alhamdulillah, Alhamdulillah 1-2 hari terakhir dengan berbagai upaya gejolak yang sangat luar biasa kita mencapai 605 Alhamdulillah," ujar Djoko menjelang akhir 2025.

Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi dan bisnis Univeritas Airlangga Profesor Imron Mawardi menilai positif produksi minyak Pertamina sepanjang 2025 yang berkontribusi signifikan terhadap capaian nasional menembus target lifting APBN 2025 sebesar 605.000 barel per hari (bph).

”Ya, tentu baik. Kontribusi Pertamina sangat membantu mencapai target di dalam APBN itu,” kata Imron melalui sambungan telepon di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, peran BUMN migas tersebut memang besar selain menguasai sebagian besar produksi, enam perusahaan yang menjadi kontributor terbesar dalam lifting minyak nasional bahkan merupakan anak perusahaan Pertamina.

Termasuk PT Pertamina EP Cepu yang bersama ExxonMobil Cepu Limited mengelola Blok Cepu, menjadi penghasil minyak terbesar di Tanah Air. Lainnya adalah PT Pertamina Hulu Rokan, PT Pertamina EP, PT Pertamin Hulu Energi ONWJ, PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Energi OSES.

"Jadi besarnya penguasaan produksi minyak dalam negeri saat ini memang sudah bagus. Saya berharap ke depan Pertamina perlu meningkatkan kontribusinya lagi di sisi hulu. Kita sekarang berharap benar-benar dari Pertamina," katanya.

Untuk itu Imron meminta Pertamina agar terus meningkatkan kinerja, melalui lifting yang terus meningkat diharapkan bisa mendukung upaya ketahanan energi nasional, sehingga bisa mengurangi impor minyak mentah untuk kebutuhan BBM dalam negeri, yakni sekitar satu juta barel per hari.

"Kita tetap berharap kalau Pertamina masih bisa meningkatkan produktivitas sumur-sumurnya serta mengembangkan eksplorasi sumur-sumur baru. Dengan demikian, diharapkan importasi minyak kita terus menurun," ujar dia.

Selain dari sisi ketahanan energi, tambahnya dengan menguasai sebagian besar produksi minyak nasional, Pertamina juga turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar dari kontribusi pajak, PNBP maupun dividen, tetapi juga menggerakkan sektor-sektor lain.

“Ya, karena dalam ekonomi, industri migas termasuk sektor yang linkage-nya, multiplier-nya besar. Terutama sekali dari sisi forward linkage-nya itu panjang,” ujar Imron.

Artinya, menurut dia, banyak sektor lain yang sangat tergantung pada sektor migas sehingga keberadaan industri migas yang baik itu akan mendorong sektor-sektor lain sehingga menghasilkan kegiatan ekonomi cukup besar.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan bahwa target lifting minyak nasional dalam APBN 2025 sebesar 605.000 barel per hari (bph) resmi tercapai.

Djoko mengatakan pencapaian itu merupakan hasil dari upaya masif di tengah dinamika industri hulu migas yang penuh tantangan sepanjang tahun.

"Bagaimana kita bisa mencapai target APBN 605. Nah alhamdulillah, alhamdulillah 1-2 hari terakhir dengan berbagai upaya gejolak yang sangat luar biasa kita mencapai 605 alhamdulillah," ujar dia.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan rata-rata lifting minyak bumi pada tahun 2025 yang melampaui target dalam APBN menunjukkan kerja nyata Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bambang, dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan capaian tersebut merupakan kemajuan penting setelah dalam delapan tahun terakhir realisasi lifting minyak nasional berada di bawah asumsi APBN.

"Untuk pertama kalinya dalam delapan tahun, target lifting minyak APBN dapat dicapai dan dilampaui. Ini menunjukkan leadership (kepemimpinan) yang kuat dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta kerja nyata yang terukur di lapangan," kata dia.

Ia menyebut keberhasilan itu menandai pembalikan tren stagnasi produksi minyak nasional yang selama ini menjadi tantangan struktural sektor minyak dan gas (migas). “Pemerintah berhasil menghadirkan perbaikan nyata dalam pengelolaan sektor hulu migas,” ujarnya.

Pemerintah, imbuh Bambang, telah mendorong optimalisasi lapangan yang sudah ada, percepatan pengembangan lapangan, serta penguatan koordinasi antara Kementerian ESDM, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Langkah-langkah tersebut dinilai efektif menjaga kesinambungan produksi di tengah tantangan penurunan alamiah lapangan tua.

Selain berdampak pada produksi, Bambang menyoroti kinerja fiskal sektor ESDM yang menunjukkan peningkatan signifikan, yakni penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mengalami kenaikan hingga sekitar 180 persen.

Capaian lifting minyak di atas target APBN dan lonjakan PNBP ESDM dinilai memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara serta membantu mengurangi tekanan impor minyak. Kondisi ini disebut turut memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan kredibilitas asumsi makro APBN.

Bambang mengingatkan bahwa ESDM merupakan salah satu penopang utama keuangan negara. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ini secara keseluruhan memiliki arti strategis bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Ia meyakini, capaian lifting minyak dan PNBP sektor ESDM pada 2025 menjadi modal penting untuk mencapai target lifting minyak nasional pada tahun 2026 dan penerimaan negara ke depannya.

“Dengan fondasi produksi yang lebih kuat, peningkatan PNBP yang signifikan, serta kepemimpinan yang solid di Kementerian ESDM, kami optimistis kinerja sektor hulu migas dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan kontribusi sektor ESDM secara keseluruhan,” demikian Bambang.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat rata-rata lifting minyak bumi sepanjang 2025 mencapai 605,3 ribu barel minyak per hari (MBOPD) atau 100,5 persen dari target dalam APBN sebesar 605 MBOPD.

“Target kita di APBN, lifting itu 605 MBOPD. Alhamdulillah mencapai target, bahkan melampaui sekalipun sedikit,” ucap Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1).

Bahlil menyampaikan bahwa nyaris selama 10 tahun, target lifting minyak bumi di APBN tidak tercapai. Terakhir, kata dia, pemerintah mencatat peningkatan produksi minyak dan gas bumi adalah pada 2016.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan rata-rata lifting minyak bumi pada tahun 2025 yang melampaui target dalam APBN menunjukkan kerja nyata Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bambang, dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan capaian tersebut merupakan kemajuan penting setelah dalam delapan tahun terakhir realisasi lifting minyak nasional berada di bawah asumsi APBN.

"Untuk pertama kalinya dalam delapan tahun, target lifting minyak APBN dapat dicapai dan dilampaui. Ini menunjukkan leadership (kepemimpinan) yang kuat dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta kerja nyata yang terukur di lapangan," kata dia.

Ia menyebut keberhasilan itu menandai pembalikan tren stagnasi produksi minyak nasional yang selama ini menjadi tantangan struktural sektor minyak dan gas (migas). “Pemerintah berhasil menghadirkan perbaikan nyata dalam pengelolaan sektor hulu migas,” ujarnya.

Pemerintah, imbuh Bambang, telah mendorong optimalisasi lapangan yang sudah ada, percepatan pengembangan lapangan, serta penguatan koordinasi antara Kementerian ESDM, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Langkah-langkah tersebut dinilai efektif menjaga kesinambungan produksi di tengah tantangan penurunan alamiah lapangan tua.

Selain berdampak pada produksi, Bambang menyoroti kinerja fiskal sektor ESDM yang menunjukkan peningkatan signifikan, yakni penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mengalami kenaikan hingga sekitar 180 persen.

Capaian lifting minyak di atas target APBN dan lonjakan PNBP ESDM dinilai memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara serta membantu mengurangi tekanan impor minyak. Kondisi ini disebut turut memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan kredibilitas asumsi makro APBN.

Bambang mengingatkan bahwa ESDM merupakan salah satu penopang utama keuangan negara. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ini secara keseluruhan memiliki arti strategis bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Ia meyakini, capaian lifting minyak dan PNBP sektor ESDM pada 2025 menjadi modal penting untuk mencapai target lifting minyak nasional pada tahun 2026 dan penerimaan negara ke depannya.

“Dengan fondasi produksi yang lebih kuat, peningkatan PNBP yang signifikan, serta kepemimpinan yang solid di Kementerian ESDM, kami optimistis kinerja sektor hulu migas dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan kontribusi sektor ESDM secara keseluruhan,” demikian Bambang.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencatat rata-rata lifting minyak bumi sepanjang 2025 mencapai 605,3 ribu barel minyak per hari (MBOPD) atau 100,5 persen dari target dalam APBN sebesar 605 MBOPD.

“Target kita di APBN, lifting itu 605 MBOPD. Alhamdulillah mencapai target, bahkan melampaui sekalipun sedikit,” ucap Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1).

Bahlil menyampaikan bahwa nyaris selama 10 tahun, target lifting minyak bumi di APBN tidak tercapai. Terakhir, kata dia, pemerintah mencatat peningkatan produksi minyak dan gas bumi adalah pada 2016.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Rusli Habibie menilai capaian lifting migas nasional pada 2025 yang berhasil melampaui target APBN mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memulihkan kepercayaan terhadap kinerja sektor hulu migas setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan penurunan produksi.

Menurut dia, keberhasilan tersebut bukan sekadar capaian angka produksi, tetapi juga menjadi indikator membaiknya tata kelola dan efektivitas kebijakan di sektor migas nasional. Hal itu dinilai penting dalam menjaga keberlanjutan industri migas di tengah tantangan lapangan tua dan kebutuhan investasi yang besar.

"Keberhasilan melampaui target lifting migas APBN menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan Kementerian ESDM berjalan efektif. Ini mencerminkan kepemimpinan yang mampu mengonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan di sektor migas untuk bekerja lebih fokus dan terukur,” kata Rusli Habibie di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, penguatan koordinasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menjadi kunci dalam menjaga stabilitas produksi migas nasional. Upaya optimalisasi lapangan dan percepatan pengembangan lapangan dinilai memberikan hasil yang konkret.

Dari perspektif ekonomi makro, dia menilai capaian lifting migas yang melampaui target APBN turut memperkuat posisi fiskal negara serta membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Dampak ini dinilai strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional dan stabilitas anggaran negara.

Selain itu, dia menilai sektor energi dan sumber daya mineral tetap memiliki peran sentral dalam menopang perekonomian nasional. Oleh karena itu, keberhasilan menjaga kinerja sektor hulu migas harus terus dijaga melalui kebijakan yang konsisten dan berorientasi jangka panjang.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa capaian lifting migas pada 2025 menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kinerja sektor migas ke depan.

"Dengan arah kebijakan yang semakin jelas serta kepemimpinan yang kuat di Kementerian ESDM, kami optimistis sektor hulu migas nasional dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan energi dan kepentingan nasional," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026