Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman meminta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 diimplementasikan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan produksi minyak dan gas bumi atau migas nasional.

Dia mengatakan regulasi tersebut menjadi salah satu langkah kebijakan yang relevan dalam menjaga ketahanan energi sekaligus mendorong optimalisasi potensi wilayah kerja migas yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

"Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 memberikan ruang kolaborasi yang lebih luas dalam pengelolaan bagian wilayah kerja migas, termasuk melibatkan peran BUMD, koperasi, maupun pelaku usaha lokal," kata Yulisman di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, tantangan utama sektor hulu migas saat ini bukan hanya pada aspek teknis produksi, tetapi juga pada efektivitas koordinasi lintas sektor, kepastian regulasi, serta penguatan tata kelola di tingkat implementasi.

Oleh karena itu, dia mendorong agar seluruh pemangku kepentingan, termasuk SKK Migas dan kementerian/lembaga terkait, dapat mempercepat sinkronisasi kebijakan guna memastikan Permen ESDM 14/2025 berjalan secara optimal di lapangan.

"Ini merupakan peluang untuk meningkatkan produksi nasional sekaligus memperkuat dampak ekonomi di daerah," katanya.

Yulisman menambahkan bahwa capaian lifting minyak nasional tahun 2025 menjadi modal penting untuk mendorong target produksi yang lebih tinggi pada tahun 2026.

Namun demikian, menurut dia, peningkatan produksi tidak dapat hanya bergantung pada eksplorasi baru, melainkan juga pada optimalisasi sumur yang tersedia, pengelolaan lapangan marginal, serta penerapan teknologi yang lebih efisien.

Menurut Yulisman, implementasi regulasi ini perlu dibarengi dengan pengawasan yang kuat agar tetap menjaga aspek keselamatan operasi, perlindungan lingkungan, dan transparansi tata kelola.

Dengan demikian, peningkatan lifting migas tidak hanya berorientasi pada angka produksi, tetapi juga pada keberlanjutan sektor energi nasional.

Komisi XII DPR RI akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut guna memastikan target ketahanan energi nasional dapat tercapai secara terukur dan berkelanjutan.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Satu Tahun merupakan langkah strategis memperkuat tata kelola sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba), dalam mengendalikan produksi, menjaga stabilitas harga, serta memastikan keberlanjutan penerimaan negara dan kepastian usaha.

Menurut dia, kebijakan itu relevan karena dalam beberapa periode terakhir pasar komoditas mengalami tekanan. Dalam situasi harga yang turun, menurut dia, negara harus mempunyai instrumen untuk memastikan produksi tidak lepas kendali.

“RKAB Satu Tahun adalah alat kendali agar pasokan lebih terukur, sehingga harga mineral dan batubara tidak jatuh lebih dalam,” kata Yulisman di Jakarta, Rabu.

Di sektor batubara misalnya, menurut dia, harga internasional cenderung turun dibanding periode puncak beberapa tahun lalu.

Data menunjukkan harga batubara acuan jenis GAR 4.200 kcal pernah menyentuh level 39,40 dolar AS/ton pada Juni 2025, dan pada 24 Desember 2025 berada di 44,99 dolar AS/ton, jauh di bawah puncaknya 154,21 dolar AS/ton pada Oktober 2021.

Kondisi itu, kata dia, menggambarkan pasar yang rentan terhadap oversupply dan pelemahan demand.

Dia menambahkan, kecenderungan penurunan harga juga terjadi pada mineral strategis seperti nikel. Pada awal 2026, harga nikel global berada di kisaran 17.791 dolar AS/ton (21 Januari 2026), sementara pada awal 2025 harga sempat bergerak di kisaran 15 ribu dolar AS/ton dan berfluktuasi seiring isu oversupply. Hal ini menunjukkan bahwa pasar nikel juga menghadapi tekanan struktural dari sisi pasokan.

Menurut dia, RKAB Satu Tahun memberi ruang bagi pemerintah untuk menyusun skenario pasokan yang lebih presisi, dengan menyesuaikan produksi terhadap kebutuhan domestik termasuk industri dan kelistrikan, kebutuhan hilirisasi, serta dinamika ekspor.

Dengan pola tersebut, dia menilai negara akan memiliki basis yang lebih kuat untuk menjaga keseimbangan supply–demand agar pembentukan harga lebih sehat.

Secara tata kelola, dia juga menilai RKAB satu tahun juga memperkuat monitoring dan evaluasi berbasis realisasi, mulai dari kepatuhan volume produksi, pengendalian risiko lingkungan, hingga aspek keselamatan kerja.

Ia menilai pendekatan ini akan menutup celah praktik produksi berlebihan yang tidak sejalan dengan kapasitas pengolahan, kemampuan logistik, maupun kebutuhan pasar.

"Ketika produksi disiplin dan sesuai kebutuhan, harga akan lebih stabil, penerimaan negara lebih terjaga, dan industri hilir juga mendapat kepastian pasokan,” kata dia.

Untuk itu, dia terus mendorong agar kebijakan RKAB Satu Tahun dijalankan secara konsisten dengan prinsip transparansi, kepastian regulasi, dan penguatan pengawasan, sehingga sektor mineral dan batubara dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Yulisman mendorong pengembangan energi biomassa sebagai bagian dari penguatan ketahanan energi nasional dan pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya lokal dengan harga yang kompetitif.

"Biomassa menawarkan alternatif energi yang stabil dari sisi pasokan dan biaya. Ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional," kata Yulisman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan biomassa memiliki keunggulan karena bersumber dari limbah perkebunan dan pertanian yang tersedia di dalam negeri sehingga pasokannya lebih stabil dan biayanya relatif lebih kompetitif dibandingkan energi fosil yang sangat dipengaruhi fluktuasi harga global.

Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan biomassa di sistem kelistrikan sudah mulai dijalankan melalui skema co-firing di pembangkit listrik tenaga uap, termasuk di sejumlah wilayah seperti Riau.

Langkah ini menunjukkan bahwa biomassa dapat masuk ke sistem energi nasional dan mulai memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan energi daerah.

Yulisman juga menekankan bahwa arah kebijakan ketenagalistrikan tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang menetapkan porsi besar energi baru terbarukan (EBT) untuk dekade mendatang.

RUPTL terbaru menargetkan sekitar 76 persen dari total penambahan kapasitas pembangkit hingga 2034 berasal dari energi terbarukan, termasuk bioenergi selain surya, air, angin, dan panas bumi.

Sisa kapasitas pembangkit baru berasal dari pembangkit berbasis fosil untuk kebutuhan beban puncak dan dukungan sistem.

Meski bauran energi terbarukan direncanakan tinggi, Yulisman mengingatkan bahwa kontribusi bioenergi/biomassa masih perlu ditegaskan lebih jelas dalam implementasi kebijakan, baik melalui peningkatan kapasitas pembangkit biomassa maupun perluasan skema co-firing di PLTU dengan feedstock lokal yang kuat.

Sebagai contoh, Provinsi Riau memiliki potensi besar biomassa dari limbah sawit dan kelapa yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk energi tetapi juga sebagai bahan bakar industri hilir bernilai tambah.

Menurutnya, potensi tersebut dapat membantu mengurangi ketergantungan daerah terhadap energi impor dan memperkuat ketahanan energi lokal.

Yulisman menegaskan pentingnya dukungan kebijakan yang konsisten, kepastian regulasi, dan insentif investasi agar pengembangan biomassa berjalan berkelanjutan serta memberikan dampak nyata terhadap ketahanan energi nasional dan ekonomi daerah.

"Biomassa harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi ketahanan energi dan hilirisasi nasional yang jelas, terukur, dan terintegrasi," tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025