Untuk lifting minyak untuk 2026, kami saat ini realisasinya (sekitar) 570 ribu barel minyak per hari

Jakarta (ANTARA) - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyatakan produksi minyak, kondensat, dan Natural Gas Liquid (NGL) sebesar 576,2 ribu barel minyak per hari (MBOPD).

“Untuk lifting minyak untuk 2026, kami saat ini realisasinya (sekitar) 570 ribu barel minyak per hari,” ucap Djoko Siswanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Secara rinci, realisasi produksi hingga 31 Mei 2026 untuk minyak sebesar 491,3 ribu BOPD; produksi kondensat sebesar 55,8 ribu BOPD; produksi NGL sebesar 29,1 ribu BPD.

Djoko Siswanto menyampaikan proyeksi produksi minyak, kondensat, dan NGL hingga akhir 2026 berada di kisaran 600–610 ribu BOPD. Adapun target produksi minyak yang termaktub di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 adalah sebesar 610 ribu BOPD.

Dalam kesempatan tersebut, Djoko Siswanto menyampaikan realisasi produksi minyak sempat terganggu pada Januari 2026 yang disebabkan oleh pipa putus.

Pada Januari, produksi minyak, kondensat, dan NGL berada di angka 528 ribu BOPD, lebih rendah apabila dibandingkan dengan Februari (590,3 ribu BOPD), Maret (599,4 ribu BOPD), April (586,66 ribu BOPD), dan Mei (577,87 ribu BOPD).

“Januari (realisasinya) sangat rendah karena terjadi pipa putus, sehingga tujuh KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) produksinya sempat terhenti,” ucap Djoko Siswanto.

Untuk mencapai target APBN sebesar 610 ribu BOPD, terdapat langkah-langkah yang diupayakan oleh SKK Migas, yakni realisasi sumur pengembangan, strategi triple 100, serta mengoptimalkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Permen ESDM 14/2025 memberi ruang bagi badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengelola sumur minyak rakyat dan menjual hasilnya kepada Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seharga 80 persen dari ICP.

“Sumur masyarakat, sudah ada sembilan operasi BUMD, UMKM yang produksinya sampai hari ini sudah meningkat mencapai 1.500 barel oil per day. Targetnya potensinya sebesar 20 ribu barel oil per day,” kata Djoko Siswanto.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Penyerapan minyak dari sumur masyarakat di Sumatra Selatan (Sumsel) masih belum optimal. Sejumlah produksi bahkan belum dapat disalurkan ke offtaker karena terkendala kualitas yang belum memenuhi standar yang ditetapkan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel Hendriansyah menyampaikan bahwa total sumur minyak di Sumsel mencapai 26.300 titik yang tersebar di tujuh kabupaten.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 13 badan usaha telah mengantongi izin sebagai pengelola hasil minyak sumur masyarakat.Namun, dari sisi realisasi produksi, penyaluran masih menghadapi kendala.

Per 23 April 2026, akumulasi produksi yang diserahkan PT Keban Berkah Energi di wilayah Musi Banyuasin mencapai 330 Bbls. Sebanyak 240 Bbls dialokasikan ke Medco Energi dan 90 Bbls lainnya direncanakan ke Pertamina.

Akan tetapi, realisasi pengiriman baru mencapai 175 Bbls ke Medco Energi, sementara ke Pertamina masih nihil.

“Kenapa ke Pertamina masih nol, karena dikembalikan agar mendapatkan treatment khusus untuk mengurangi kadar air dan lumpur,” jelas Hendriansyah, dikutip Senin (27/4/2026).

Sementara itu, General Manager Pertamina Hulu Rokan (GM PHR) Zona 4 Djujuwanto menegaskan bahwa pengembalian penyaluran tersebut bukan bentuk penolakan. Akan tetapi, berkaitan dengan spesifikasi minyak yang dihasilkan belum sesuai ketentuan.

“Ini bukan penolakan, tetapi karena kualitas minyak belum memenuhi standar yang diharapkan. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian bersama, khususnya bagi para pelaku usaha,” ujarnya saat menghadiri rapat koordinasi dukungan Forkompimda terhadap implementasi Permen ESDM No 14 Tahun 2025.

Djujuwanto mengajak seluruh pihak, termasuk pelaku usaha, untuk memiliki pemahaman dan tujuan yang sama terkait kebijakan penyerapan hasil minyak sumur masyarakat.

Seluruh aktivitas, kata dia, harus dilakukan secara legal dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Upaya yang dilakukan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau satu pihak saja, tetapi membutuhkan komitmen bersama. Pelaku usaha juga diharapkan proaktif dalam memenuhi persyaratan dan membuka jalan menuju tata kelola yang lebih baik,” tuturnya.

Dia mengharapkan, seluruh pelaku usaha untuk melengkapi seluruh aspek administrasi dan perizinan sesuai ketentuan. Dengan demikian kegiatan usaha dari masyarakat dapat berjalan dengan baik berkelanjutan.

“Termasuk aspek keselamatan kerja harus menjadi prioritas utama, karena para pekerja di lapangan menghadapi risiko secara langsung,” tutupnya.