Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bank Tanah (BBT) membukukan pertumbuhan aset sepanjang 2025, ditopang peningkatan aset lancar dan aset tanah yang dikelola.

Mengacu pada laporan keuangan yang dipublikasikan di harianBisnis Indonesia, Selasa (30/6/2026), nilai total aset BBT pada akhir 2025 mencapai Rp3,37 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 16,3% secara tahunan (year-on-year/yoy), sebab posisi pada akhir 2024 sebesar Rp2,9 triliun.

Bila diperinci, peningkatan aset terutama berasal dari kenaikan aset lancar menjadi Rp2,57 triliun dari Rp2,28 triliun, serta aset tidak lancar menjadi Rp805,36 miliar dari Rp621,25 miliar.

Di sisi neraca, total ekuitas juga meningkat menjadi Rp3,33 triliun dari Rp2,84 triliun, sedangkan total liabilitas turun menjadi Rp39,91 miliar dari Rp58,58 miliar.

Dari sisi profitabilitas, Badan Bank Tanah mencatatkan laba tahun berjalan senilai Rp11,77 miliar pada 2025. Realisasi itu turun dari Rp69,84 miliar pada tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, BBT sebenarnya mencatatkan pendapatan senilai Rp124,33 miliar atau meningkat sekitar 7,8% YoY dari Rp115,29 miliar pada tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut diimbangi oleh peningkatan beban pokok pendapatan menjadi Rp63,96 miliar dari Rp18,62 miliar, sehingga laba bruto turun menjadi Rp60,37 miliar dari Rp96,67 miliar.

Tekanan juga terlihat pada laba sebelum pajak penghasilan yang turun menjadi Rp15,34 miliar, dibandingkan Rp73,07 miliar pada 2024. Setelah dikurangi beban pajak final dan pajak kini, laba bersih yang dibukukan pada 2025 sebesar Rp11,77 miliar.

Adapun, dari sisi arus kas, kas dan setara kas BBT pada akhir 2025 tercatat Rp1,39 triliun, turun dari Rp1,46 triliun pada akhir 2024. Penurunan tersebut dipengaruhi arus kas operasional yang negatif sebesar Rp96,27 miliar, meskipun aktivitas investasi masih menghasilkan arus kas bersih positif sebesar Rp34,36 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan, hingga akhir 2025 Badan Bank Tanah mengelola 34.806,41 hektare hak pengelolaan lahan (HPL), termasuk cadangan untuk reforma agraria seluas 11.821,52 hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sebagai informasi, Badan Bank Tanah merupakan badan hukum Indonesiasui generisyang dibentuk pemerintah untuk menjamin ketersediaan tanah serta mendukung upaya reforma agraria.

“Badan Bank Tanah adalah suatu badan khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah dan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah,” demikian tertulis dalam laporan keuangan BBT.

Dalam pelaksanaannya, Badan Bank Tanah memiliki beberapa karakteristik utama. Salah satunya, badan ini bersifat nonprofit, dengan pendapatan yang diperoleh akan digunakan kembali untuk pengembangan organisasi dan pengelolaan tanah, bukan untuk keuntungan pribadi atau komersial semata.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah Bank Indonesia (BI) melonggarkan kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dinilai dapat mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit. Kendati begitu, laju pertumbuhan kredit turut dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum.

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Adhika Vista menyampaikan, perluasan kriteria aset dan liabilitas yang diperhitungkan dalam RIM memberikan ruang bagi bank untuk mendiversifikasi aset dan liabilities yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas intermediasi oleh BI.

“Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi mendorong pertumbuhan pembiayaan perbankan secara keseluruhan,” kata Adhika kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (24/5/2026).

Meski demikian, Adhika menyebut bahwa laju pertumbuhan kredit tetap bergantung pada permintaan kredit yang dipengaruhi perkembangan ekonomi secara umum.

Adapun per 31 Maret 2026, RIM Bank Mandiri berada di level 86,3%. Angka tersebut berada dalam rentang yang ditetapkan BI yakni 84%–94%.

Dalam menjaga posisi RIM, dia menuturkan bahwa perseroan memerhitungkan dengan hati-hati rencana dan strategi pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana, sehingga tetap memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung ekspansi bisnis dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi yang berlaku.

“Bank Mandiri sendiri berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang berkualitas, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko secara terukur,” tuturnya.

Di sisi lain, Bank Mandiri juga akan terus mengkaji serta melakukan monitor kecukupan likuiditas dari waktu ke waktu dan mengelolanya secara prudent dan optimal.

Bank berlogo pita emas itu juga memiliki berbagai macam alternatif untuk melakukan pendanaan, baik melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun instrumen lain seperti wholesale funding, yang eksekusinya mempertimbangkan kondisi likuiditas, timing yang tepat, serta kondisi pasar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sun Life Financial Indonesia membukukan laba setelah pajak sebesar Rp69,89 miliar pada 2025. Keadaan ini berbalik dari sebelumnya pada 2024 rugi Rp44,82 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang terbit di Harian Bisnis Indonesia pada Rabu (20/5/2026), pendapatan jasa asuransi perusahaan mencapai Rp1,14 triliun, tumbuh 13,9% (year on year/YoY) dari Rp1,00 triliun.

Sementara itu, beban jasa asuransi Sun Life sepanjang 2025 turun 6,1% YoY menjadi Rp831,42 miliar. Adapun, beban dari kontrak reasuransi milikan sebesar Rp43,04 miliar. Dengan demikian, hasil jasa asuransi bersih naik 105,5% YoY menjadi Rp274,71 miliar.

Adapun, hasil asuransi dan investasi bersih Sun Life sepanjang 2025 sebesar Rp296,64 miliar. Nilai itu tumbuh 35,4% YoY dari sebelumnya Rp219,03 miliar.

Menilik neraca perusahaan, jumlah aset yang tercatat per 2025 sebesar Rp20,25 triliun, naik 5,1% YoY. Aset terbanyak ada di aset investasi kontrak PAYDI yang mencapai Rp7,42 triliun. Diikuti investasi sebesar Rp5,50 triliun dan aset lainnya Rp6,25 triliun.

Sementara itu, liabilitas perusahaan terbanyak ada di liabilitas kontrak PAYDI yang mencapai Rp6,32 triliun dan ekuitas terbanyak ada di modal disetor sebesar Rp8,06 triliun. Dengan demikian, jumlah liabilitas, dana peserta dan ekuitas sebesar Rp20,25 triliun.

Pada 2025, jumlah tingkat solvabilitas Sun Life mencapai Rp1,03 triliun, naik 22,9% YoY dari Rp837,57 miliar. Adapun rasio pencapaian pada 2025 sebesar 506% dan pada 2024 sebesar 484%.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai skema New RBC akan memengaruhi strategi pengelolaan modal dan investasi perusahaan asuransi dan reasuransi.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan skema New RBC yang lebih sensitif terhadap risiko tersebut akan mendorong perusahaan untuk mengelola modal secara disiplin dan terencana.

“Pengelolaan modal tidak lagi hanya dilihat dari pemenuhan rasio minimum, tetapi juga dari seberapa kuat modal tersebut dalam menyerap risiko sesuai karakteristik bisnis masing-masing perusahaan,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (14/5/2026).

Dari sisi investasi, ucapnya, perusahaan kemungkinan akan semakin memperhatikan kualitas aset, volatilitas pasar, konsentrasi investasi, kecocokan durasi aset dan liabilitas, serta dampaknya terhadap kebutuhan modal.

“Artinya, strategi investasi akan semakin erat dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen aset-liabilitas,” tegasnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini melanjutkan bahwa New RBC juga dapat memengaruhi strategi underwriting, pricing, retensi risiko, program reasuransi, dan pemilihan lini usaha.

Baginya, perusahaan akan lebih selektif dalam mengambil risiko sesuai dengan kapasitas modal dan risk appetite masing-masing.

“Dalam konteks ini, hasil uji coba dan masukan dari industri menjadi penting agar aturan yang disusun dapat merefleksikan kondisi riil di lapangan,” ucapnya.

Sebagai informasi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan New RBC sedang diuji coba untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

“Dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP, OJK saat ini sedang menyusun kajian mengenai penyusunan laporan perencanaan bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 dan uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

OJK, katanya, masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka RBC dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standard akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link dinilai masih memerlukan penyempurnaan aturan, terutama untuk mengurangi hambatan dalam implementasi di lapangan.

Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang melakukan penyempurnaan ketentuan terkait PAYDI, khususnya pada aspek pemasaran, dengan tetap mengedepankan pelindungan kepentingan pemegang polis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan langkah itu bertujuan untuk memastikan pemasaran produk dilakukan secara lebih transparan.

“Sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan nasabah,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Dikatakan Ogi, saat ini pengaturan PAYDI masih mengacu pada SEOJK 5/2022. Namun, OJK memandang pengaturan itu perlu ditingkatkan ke dalam Peraturan OJK atau POJK, supaya memiliki landasan yang lebih kuat dan bersifat strategis.

Adapun, lanjutnya, substansi yang diatur mencakup antara lain aspek pemasaran serta penyesuaian pengelolaan aset dan liabilitas.

“Sehingga selaras dengan ketentuan pengelolaan aset-liabilitas pada perusahaan asuransi dan reasuransi,” tegasnya.

Di sisi lain, dia turut membeberkan sejak Januari 2026, produk unit link atau PAYDI masih menunjukkan tren positif meskipun di tengah ketidakpastian global, termasuk faktor geopolitik.

Sebab itu, OJK menilai kondisi ini mencerminkan minat masyarakat terhadap produk berbasis investasi tetap terjaga, khususnya untuk perencanaan jangka panjang.

“Ke depan, pertumbuhan diperkirakan akan lebih moderat dan selektif, dengan fokus pada keberlanjutan produk dan kesesuaian dengan profil risiko nasabah, sehingga pangsa unit link cenderung stabil dengan potensi peningkatan secara bertahap,” jelas Ogi.

Adapun, berdasarkan data per Februari 2026, premi unit link tercatat sebesar Rp7,89 triliun, tumbuh 5,17% (year on year/YoY). Hal ini menunjukkan produk ini masih menjadi salah satu kontributor penting dalam industri asuransi jiwa dengan porsi yang tetap signifikan terhadap total premi.

OJK, ucap Ogi, terus mendorong penguatan tata kelola produk unit link melalui peningkatan transparansi manfaat dan risiko, penguatan proses pemasaran berbasis kebutuhan nasabah, serta pengelolaan investasi yangprudent.

“Selain itu, OJK menekankan prinsip kesesuaian produk [product suitability] dan perlindungan konsumen agar pertumbuhan yang terjadi tidak hanya dari sisi volume, tetapi juga kualitas,” sebutnya.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) turut mengungkapkan saat ini pihaknya bersama OJK sedang melakukanreviewatau merevisi aturan tentang unit link, supaya penjualannya bisa kembali ramai (marak). Mereka optimistis unit-link memiliki pasar ataumarket-nya sendiri.

“Dan dengan nanti POJK ini kalau sudah bisa direvisi, mudah-mudahan dalam tahun ini kita harapkan akan naik kembali,” tegas Albertus dalam konferensi pers AAJI di Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Lebih jauh, Albertus mengemukakan AAJI memproyeksikan industri asuransi jiwa pertumbuhannya masih sangat positif, meski ada tantangan geopolitik yang dihadapi semua negara. Pihaknya yakin Indonesia memiliki resiliensi yang baik karena memilikidomesticmarketyang besar.

Oleh karena itu, imbuhnya, AAJI bersama regulator dan akademisi terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia bahwa di dalam kehidupan ada risiko finansial, sehingga harus punya solusi untuk risiko tersebut.

“Jadi,mindsettentang butuhnya proteksi asuransi jiwa terhadap keuangan sebuah keluarga. Nah ini bukan kebutuhan ketiga atau kedua atau ketiga, ini kebutuhan pokok. Jadi setiap ada pemasukan ada dana yang disisihkan untuk proteksi melalui proteksi asuransi jiwa,” jelasnya.

Penyempurnaan PAYDI

PT Asuransi Jiwa Sequis Life mengapresiasi upaya OJK dan AAJI untuk memperkuat industri asuransi jiwa. Terutama dalam aspek perlindungan konsumen dan keberlanjutan bisnis. Salah satunya, upaya itu dilakukan melalui penyempurnaan regulasi PAYDI.

“Perusahaan memandang bahwa penyempurnaan regulasi produk PAYDI ini tidak hanya sebagai respons jangka pendek, tetapi bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi, khususnya PAYDI,” kata Head of Product Sequis Life, Wina Indah Lestari kepadaBisnis, Senin (4/5/2026).

Dikatakan Wina, saat ini Sequis Life menilai persepsi dari masyarakat terkait PAYDI menjadi tantangan terbesar yang dihadapi industri asuransi jiwa. Sebagian masyarakat masih melihat PAYDI sebagai produk untuk investasi. Meskipun pada dasarnya produk ini adalah proteksi jangka panjang dengan komponen investasi sebagai pelengkap.

Selain itu, pemahaman terkait risiko investasi dalam PAYDI memerlukan edukasi lebih mendalam, sehingga ekspektasi terhadap imbal hasil seringkali tidak sejalan dengan aktual. Kondisi pasar yang fluktuatif juga turut memengaruhi persepsi dan kepercayaan nasabah terhadap produk yang juga disebut unit-link ini.

Tidak sampai di situ, Wina menyebut penguatan pengaturan terkait pengelolaan aset dan liabilitas juga menjadi semakin krusial untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Terutama di tengah dinamika pasar yang terus dinamis.

“Namun demikian, penting untuk memastikan bahwa setiap penyesuaian regulasi tetap mempertimbangkan aspek implementasi di lapangan agar tidak menimbulkan disrupsi yang signifikan terhadap akses masyarakat terhadap solusi proteksi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sequis Life melihat produk unit-link sudah mulai bergeser ke arah pertumbuhan yang lebih berkualitas, sehingga fokusnya tidak lagi semata pada volume premi, tetapi juga pada keberlanjutan polis.

“Sementara itu, dari sisi klaim, perusahaan tetap menjalankan kewajiban kepada nasabah secara konsisten, yang mencerminkan bahwa fungsi proteksi tetap menjadi inti dari produk ini,” ujar Wina.

Ke depan, imbuhnya, perusahaan melihat pertumbuhan PAYDI akan lebih ditentukan oleh tingkat kepercayaan dan pemahaman nasabah. Oleh karena itu, fokus pihaknya adalah memperkuat kualitas bisnis melalui edukasi, transparansi, dan pemilihan segmen yang tepat.

Senada, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Prudential Life Assurance atau atau Prudential Indonesia, Maria Rosalinda menyambut baik dan mendukung mendukung langkah OJK mengevaluasi serta menyesuaikan aturan PAYDI

“Penyesuaian ini memang diperlukan guna menyeimbangkan antara pelindungan konsumen dengan kemudahan operasional di lapangan, khususnya yang terkait proses pemasaran produk unit link,” ucapnya kepadaBisnis, Selasa (5/5/2026).

Adapun, beberapa poin substansi yang dinilai perlu untuk disesuaikan adalah penyederhanaan proses pemasaran dengan mengevaluasi terhadap prosedur dokumentasi

Misalnya, imbuh Maria, rekaman proses penjualan dengan nasabah dapat diberikan opsi untuk menggunakanpre-recordedvideo penjelasan produk yang detil dan transparan, serta wajib untuk didengarkan oleh calon konsumen dan dipatuhi oleh tenaga pemasar

“Selain itu, kami percaya penyesuaian aturan yang dilakukan OJK sebagai wujud komitmen untuk mempermudah akses terhadap produk unit link dengan proses pemasaran yang lebih praktis namun tetap akuntabel, dengan tetap mengedepankan prinsip pelindungan konsumen,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Asuransi dan Dosen Program MM- Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Kapler Marpaung, berpendapat PAYDI memang perlu ditata dengan baik seiring dengan preminya yang bertumbuh positif.

Menurutnya, penataan itu dimulai dari produk, pemasaran, investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, hingga aspek perlindungan konsumen. Kapler menyebut perlindungan konsumen sangat penting untuk menghindari terjadinya lagi kasus gagal bayar.

Terperinci, dia menjelaskan bahwa aspek pemasaran penting diperhatikan karena agen yang menjadi garda terdepan dalam distribusi harus benar-benar disertifikasi

“Benar-benar mereka diberikan pendidikan bagaimana menguasai produk, memahami market, memahami dasar-dasar risk and return, memahami manajemen investasi, dan bagaimana cara memasarkan produk yang benar,” katanya kepadaBisnis, dikutip pada Senin (4/5/2026).

Dia menekankan agen harus transparan dalam memberikan informasi tentang manfaat dan risiko produk. Tak sampai di situ, mereka juga harus bisa membuat atau menyiapkan risk profile, sehingga betul-betul paham soal produk yang dibutuhkan calon nasabah.

“Jangan lagi terjadi produk yang berisiko tinggi ditawarkan kepada calon nasabah yang belum mengerti investasi saham misalnya,” ucap Kapler.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank HSBC Indonesia memastikan bahwa lini Corporate and Institutional Banking (CIB) tidak terdampak oleh keputusan pengalihan bisnis International Wealth and Premier Banking (IWPB) ke PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP).

Perseroan menegaskan, HSBC tetap berkomitmen kuat terhadap Indonesia dan bisnis CIB, mengingat lini CIB tetap penting bagi jaringan internasional HSBC.

“CIB tidak terpengaruh oleh keputusan ini dan tetap penting bagi jaringan internasional HSBC,” jelas HSBC, dikutip dari laman resminya, Selasa (5/5/2026).

HSBC menilai Indonesia dan Asia Tenggara memiliki peran penting bagi klien CIB internasionalnya, serta menegaskan kesiapan perseroan untuk mendukung pertumbuhan klien CIB sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebagaimana diketahui, PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) telah menandatangani perjanjian dengan PT Bank HSBC Indonesia untuk mengakuisisi aset dan liabilitas Wealth and Premier Banking dari HSBC Indonesia.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), OCBC NISP menyampaikan bahwa penandatanganan perjanjian telah dilaksanakan pada Senin (4/5/2026).

“Perseroan dan PT Bank HSBC Indonesia (HSBC Indonesia), menandatangani Perjanjian dimana Perseroan, tunduk pada dipenuhinya persyaratan pendahuluan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian, akan mengakuisisi aset dan liabilitas Wealth and Premier Banking dari HSBC Indonesia,” tulis Investor Relations Head Bank OCBC NISP Jefry Tjahjadi dalam surat kepada BEI, dikutip pada Senin (4/5/2026).

OCBC memperkirakan transaksi pengalihan bisnis wealth ritel akan berdampak positif terhadap pendapatan perseroan setelah rampung, dengan target penyelesaian pada kuartal II/2027, di luar biaya transaksi satu kali (one-off).

Dalam transaksi tersebut, total dana kelolaan (AUM) yang dialihkan mencapai Rp89,8 triliun, terdiri atas investasi nasabah pada obligasi, reksa dana, dan asuransi sebesar Rp58,2 triliun serta simpanan nasabah Rp31,6 triliun. Selain itu, portofolio kredit ritel kecil senilai Rp3,6 triliun juga turut dialihkan.

Lebih lanjut, para pihak menetapkan nilai transaksi berdasarkan prinsip kesepakatan antara pembeli dan penjual (willing buyer–willing seller) dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk prospek bisnis wealth di Indonesia serta potensi sinergi bagi OCBC. Nilai final transaksi akan ditetapkan dan diumumkan setelah proses penyelesaian rampung.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank HSBC Indonesia telah menandatangani kesepakatan pengambilalihan operasional perbankan ritel dan wealth management, International Wealth and Premier Banking (IWPB) kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP). Proses akuisisi diperkirakan rampung pada paruh pertama 2027.

Dalam keterangannya, HSBC Indonesia menuturkan bahwa transaksi ini mencakup seluruh aset dan kewajiban dari operasional perbankan ritel dan wealth management HSBC Indonesia, termasuk rekening simpanan dan investasi, kartu kredit, serta pinjaman ritel dari sekitar 336.000 nasabah.

“Langkah ini diambil menyusul peninjauan strategis terhadap operasional IWPB HSBC Indonesia, yang menyimpulkan bahwa pengambilalihan merupakan keputusan terbaik bagi karyawan, maupun nasabah,” jelas perseroan dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Seiring adanya kesepakatan tersebut, perseroan menuturkan bahwa produk dan layanan yang digunakan nasabah di HSBC Indonesia saat ini seperti rekening, kartu kredit, dan pinjaman ritel, akan tetap berjalan normal sampai proses penjualan selesai.

“Kami memperkirakan proses ini akan tuntas pada paruh pertama tahun 2027, tunduk pada persetujuan dari pihak regulator,” ujar perseroan.

Selama masa transisi ini, HSBC Indonesia memastikan komitmennya untuk bekerja sama dengan OCBC NISP dan pihak otoritas terkait untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Di akhir periode tersebut, produk-produk perbankan nasabah akan dialihkan ke OCBC NISP.

Adapun para nasabah dapat menghubungi website HSBC Indonesia untuk informasi lebih lanjut atau hubungi Relationship Manager nasabah untuk klarifikasi apa pun.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), OCBC NISP menyampaikan bahwa penandatanganan perjanjian telah dilaksanakan pada Senin (4/5/2026).

“Perseroan dan PT Bank HSBC Indonesia (HSBC Indonesia), menandatangani Perjanjian dimana Perseroan, tunduk pada dipenuhinya persyaratan pendahuluan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian, akan mengakuisisi aset dan liabilitas Wealth and Premier Banking dari HSBC Indonesia,” tulis Investor Relations Head Bank OCBC NISP Jefry Tjahjadi dalam surat kepada BEI, dikutip pada Senin (4/5/2026).

Sebagai informasi, IWPB Indonesia dibangun berdasarkan proposisi layanan keuangan global premium yang melayani pelanggan ritel dan wealth, menawarkan produk dan layanan perbankan yang lengkap, serta wealth management yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Portofolio ini mencakup simpanan nasabah, produk investasi, mencakup obligasi, reksa dana dan asuransi, kartu kredit, serta retail loans, yang akan memperdalam bisnis wealth management OCBC Indonesia, sekaligus mendukung strategi Next Frontier OCBC Group dalam mendorong Franchise Shift.

Tanpa memperhitungkan one-off transaction costs, transaksi ini diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan bagi OCBC Indonesia setelah penyelesaian, yang diharapkan pada kuartal II/2027.

Adapun, total AUM yang akan dialihkan mencapai Rp89,8 triliun, yang terdiri dari investasi nasabah dalam obligasi reksa dana serta asuransi sebesar Rp58,2 triliun dan simpanan nasabah sebesar Rp31,6 triliun. Portofolio small retail loans nasabah senilai Rp3,6 triliun juga akan dialihkan sebagai bagian dari transaksi tersebut.

Nilai total transaksi ditentukan berdasarkan prinsip kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual (willing-buyer, willing-seller), dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk prospek bisnis IWPB Indonesia serta potensi sinergi yang dapat direalisasikan oleh OCBC Indonesia. Nilai Transaksi akan difinalisasi dan diumumkan setelah penyelesaian.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tirta Rindang Unggul Ekatama Finance (True Finance) membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp10,70 miliar pada tahun buku 2025.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dimuat dalam Harian Bisnis Indonesia (27/4/2026), perusahaan mencatat total pendapatan sebesar Rp429,59 miliar. Kontribusi utama masih berasal dari pembiayaan konsumen yang mencapai Rp356,51 miliar, menunjukkan fokus bisnis yang konsisten pada segmen tersebut.

Selain itu, pendapatan lain-lain turut memberikan kontribusi sebesar Rp25,12 miliar, sementara pemulihan atas penurunan nilai aset keuangan dan anjak piutang juga menjadi penopang tambahan bagi pendapatan perusahaan.

Dari sisi operasional, True Finance berhasil menjaga struktur beban tetap terkendali dengan total beban sebesar Rp416,94 miliar. Beban keuangan menjadi komponen terbesar sebesar Rp170,80 miliar, diikuti oleh beban umum dan administrasi Rp85,08 miliar serta gaji dan tunjangan sebesar Rp92,04 miliar.

Perusahaan juga mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp12,64 miliar. Setelah memperhitungkan beban pajak penghasilan bersih, laba tahun berjalan tercatat Rp10,70 miliar.

Di sisi neraca, True Finance menunjukkan fundamental yang solid dengan total aset sebesar Rp1,75 triliun. Piutang pembiayaan konsumen bersih tercatat Rp1,43 triliun, mencerminkan portofolio pembiayaan yang tetap kuat.

Sementara itu, total liabilitas tercatat Rp1,16 triliun, dengan pinjaman yang diterima sebesar Rp1,08 triliun. Struktur permodalan perusahaan juga tetap sehat dengan total ekuitas sebesar Rp592,86 miliar.

Ekuitas tersebut didukung oleh saldo laba sebesar Rp456,05 miliar serta surplus revaluasi aset tetap Rp36,81 miliar. Selain itu, perusahaan juga membukukan penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3,36 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Metalindo Tbk. (BOLT) mencatatkan akselerasi laba hingga 31,75% menjadi Rp34,57 miliar pada kuartal I/2026 di tengah kenaikan beban operasional dan tekanan biaya.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (24/4/2026), BOLT meraup laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp34,57 miliar, meningkat dari Rp26,23 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan laba tersebut ditopang oleh pertumbuhan penjualan yang mencapai Rp422,68 miliar, naik 14,58% secara tahunan dari Rp368,90 miliar.

Pertumbuhan topline diikuti dengan peningkatan laba bruto menjadi Rp95,29 miliar dari Rp73,57 miliar, atau melonjak sekitar 29,5%. Hal ini mencerminkan perbaikan efisiensi pada tingkat produksi meskipun beban pokok penjualan tetap meningkat.

Namun, tekanan muncul dari sisi beban usaha yang tumbuh lebih tinggi, yakni 31,37% menjadi Rp47,21 miliar. Kenaikan ini terutama berasal dari lonjakan beban umum dan administrasi yang mencapai Rp39,07 miliar.

Meski demikian, laba usaha tetap meningkat 27,75% menjadi Rp48,08 miliar, mencerminkan kemampuan perusahaan menjaga profitabilitas di tengah ekspansi biaya.

Di sisi lain, kontribusi pendapatan non-operasional masih terbatas. Perusahaan mencatat beban bunga Rp4,68 miliar serta rugi selisih kurs Rp959,85 juta, yang menekan hasil akhir meskipun terdapat tambahan dari penjualan barang bekas sebesar Rp4,88 miliar.

Dari sisi neraca, total aset BOLT mencapai Rp1,71 triliun per Maret 2026, naik dari Rp1,61 triliun pada akhir 2025. Kenaikan ini ditopang oleh lonjakan kas dan bank menjadi Rp135,65 miliar dari sebelumnya Rp78,05 miliar.

Liabilitas tercatat meningkat menjadi Rp622,99 miliar, sejalan dengan kenaikan utang usaha dan kewajiban pajak. Sementara itu, ekuitas naik menjadi Rp1,08 triliun, mencerminkan akumulasi laba berjalan.

Dari sisi arus kas, aktivitas operasi menghasilkan kas bersih Rp49,03 miliar, meskipun lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp58,97 miliar. Penurunan ini mencerminkan peningkatan pembayaran kepada pemasok dan karyawan.

Secara keseluruhan, kinerja Garuda Metalindo pada kuartal I/2026 menunjukkan penguatan fundamental yang ditopang pertumbuhan penjualan dan perbaikan margin, meskipun tekanan biaya dan beban operasional masih menjadi tantangan utama.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) mencatat penyusutan rugi bersih secara signifikan sepanjang kuartal I/2026, seiring lonjakan pendapatan dan efisiensi operasional.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Maret 2025, WSKT membukukan rugi bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp679,04 miliar atau turun 45,46% secara tahunan (year on year/YoY) dari kerugian Rp1,24 triliun pada kuartal I/2025.

Penurunan kerugian itu sejalan dengan pertumbuhan pendapatan usaha perseroan yang melonjak 54,86% YoY, dari Rp1,35 triliun menjadi Rp2,09 triliun.

Meskipun beban pokok pendapatan ikut naik 74,9% YoY menjadi Rp1,92 triliun, perseroan masih mampu mencatatkan laba kotor sebesar Rp175,06 miliar, atau turun 31,43% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp255,29 miliar.

Sementara itu, beban keuangan WSKT mencapai Rp895,27 miliar atau turun tipis dari kuartal I/2025 yang sebesar Rp901,74 miliar. Selain itu, perseroan juga mencatatkan rugi bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama senilai Rp126,01 miliar.

Dari sisi bottom line, kerugian yang menyusut membuat rugi per saham dasar ikut turun menjadi Rp23,54 per lembar saham dari sebelumnya Rp43,26 per saham.

Adapun kas dan setara kas perusahaan hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp3,05 triliun, tumbuh 4,17% dari periode sama tahun sebelumnya yakni Rp2,93 triliun.

Total aset WSKT per kuartal I/2026 tercatat mencapai Rp68,89 triliun atau menurun 2,6% year to date (YtD). Perinciannya, liabilitas terkoreksi 1,66% YtD menjadi Rp65,94 triliun, sedangkan ekuitas merosot 19,88% ke level Rp2,94 triliun.

Amankan Kontrak Baru Rp12,52 Triliun Sepanjang 2025

Waskita Karya (WSKT) berhasil membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp12,52 triliun, melonjak dari perolehan 2024 yakni Rp9,55 triliun.

Pencapaian kontrak baru tersebut didominasi oleh proyek-proyek pemerintah, mulai dari jaringan irigasi, Sekolah Rakyat (SR), hingga pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Fokus pada proyek pemerintah ini sejalan dengan strategi perseroan untuk lebih selektif dalam memilih skema pembayaran.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita, menjelaskan bahwa perseroan kini menerapkan kebijakan ketat melalui Komite Manajemen Konstruksi untuk memastikan proyek yang dikelola memiliki skema monthly payment atau pembayaran bulanan dan menghindari proyek turnkey.

“Melalui Komite Manajemen Konstruksi, perseroan memastikan proyek yang akan dikelola tidak membebani dari segi keuangan dan rendah risiko,” tutur Ermy dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).

Sementara itu, sampai dengan 31 Desember 2025, emiten konstruksi pelat merah ini mengelola 63 proyek dengan total nilai kontrak Rp31,7 triliun.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Total aset PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama entitas anak usaha mencapai Rp57,01 triliun pada 2025, meningkat dibandingkan posisi 2024 sebesar Rp55,36 triliun. Kenaikan aset tersebut sejalan dengan pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan penguatan kinerja keuangan perseroan.

Berdasarkan laporan kinerja perusahaan yang dikutip Selasa (14/4/2026), komponen terbesar aset PNM masih berasal dari pinjaman yang diberikan sebesar Rp44,74 triliun pada 2025. Nilai ini naik dari Rp43,59 triliun pada tahun sebelumnya. Selain itu, pembiayaan modal juga meningkat menjadi Rp1,69 triliun dari posisi Rp1,43 triliun pada 2024.

Seiring dengan pertumbuhan aset, total liabilitas perusahaan tercatat mencapai Rp45,34 triliun. Sementara itu, posisi ekuitas meningkat menjadi Rp11,66 triliun pada 2025, dibandingkan Rp10,55 triliun pada tahun sebelumnya. Ekuitas sendiri mencerminkan penguatan struktur permodalan perusahaan.

Dari sisi profitabilitas, PNM membukukan laba sebesar Rp1,11 triliun pada 2025. Pendapatan bunga dan syariah juga tercatat sebesar Rp15,78 triliun sepanjang tahun tersebut.

Selain itu, perusahaan mencatatkan penerimaan kembali atas aset yang sebelumnya telah dihapus buku sebesar Rp882,01 miliar pada 2025, meningkat dari Rp621,5 miliar pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Akulaku Finance Indonesia mencatatkan peningkatan kinerja keuangan sepanjang tahun buku 2025, tercermin dari pertumbuhan pendapatan dan laba dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip pada Jumat (10/4/2026), perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp1,44 triliun pada 2025, meningkat 61.03% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp894,28 miliar.

Seiring kenaikan pendapatan tersebut, perusahaan mencatatkan total liabilitas sebesar Rp1,36 triliun. Dengan demikian, laba komprehensif Akulaku Finance mencapai Rp100,02 miliar pada 2025, naik 53,29% dari Rp65,25 miliar pada tahun sebelumnya.

Dari sisi posisi keuangan, total aset perusahaan tercatat sebesar Rp2,79 triliun pada akhir periode pelaporan. Aset tersebut terutama ditopang oleh piutang pembiayaan sebesar Rp2,37 triliun, kas dan setara kas Rp230,3 miliar, serta piutang lain-lain sebesar Rp64,29 miliar.

Sementara itu, total liabilitas perusahaan tercatat sebesar Rp1,95 triliun, sedangkan ekuitas mencapai Rp840,87 miliar. Struktur permodalan tersebut mencerminkan dukungan terhadap kegiatan pembiayaan yang menjadi bisnis utama perseroan.

Peningkatan kinerja tersebut seiring penguatan dan ekspansi bisnis pembiayaan di tengah pertumbuhan penyaluran pembiayaan dan pengelolaan biaya yang relatif terkendali sepanjang 2025