Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Produk Investasi Perbankan Syariah melalui POJK Nomor 4 Tahun 2026, guna memperkuat fondasi industri perbankan syariah melalui penegasan pemisahan antara produk dana pihak ketiga dengan produk investasi di perbankan syariah.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menjelaskan POJK 4/2026 ini mendefinisikan produk investasi perbankan syariah sebagai dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah berdasarkan akad sesuai dengan prinsip syariah, dengan risiko ditanggung oleh nasabah investor.

“Melalui pengaturan dimaksud, produk investasi perbankan syariah secara konsisten menerapkan prinsip bagi hasil dan risiko yang mencerminkan karakteristik investasi sesungguhnya dengan menggunakan akad seperti mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Adapun model bisnis produk investasi perbankan syariah telah diterapkan di berbagai negara dengan sistem keuangan syariah terkemuka, antara lain Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Di negara-negara tersebut, bank syariah telah mengelola dana investasi sebagai profit-sharing investment accounts yang menjadi alternatif produk bagi nasabah bank yang ingin memperoleh potensi imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk simpanan dengan memahami risiko investasi yang menyertainya.

POJK 4/2026 memuat materi antara lain mengenai fitur dasar dan fitur tambahan produk investasi perbankan syariah, penerapan tata kelola dan manajemen risiko pada penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah.

Kemudian penetapan kebijakan dan prosedur pelaksanaan, serta prinsip pemisahan pengelolaan dan pencatatan.

Selain itu, aturan ini juga mencakup penerapan prinsip kehati-hatian serta pelindungan konsumen bagi nasabah investor produk investasi perbankan syariah.

Peraturan ini mulai berlaku bagi perbankan syariah sejak tanggal diundangkan yaitu pada 29 April 2026.

Bank syariah yang telah memiliki produk investasi perbankan syariah sebelum berlakunya POJK 4/2026, wajib menyesuaikan produk tersebut sesuai dengan ketentuan dalam POJK ini paling lambat dua tahun sejak berlakunya POJK dan/atau sampai jangka waktu akad berakhir.

Adapun permohonan izin penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah yang sedang diajukan sebelum berlakunya POJK 4/2026, diproses sesuai dengan ketentuan dalam POJK ini.

Melalui POJK 4/2026, perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui keunikan produk perbankan syariah dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

Selain itu memperkuat daya saing perbankan syariah sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah (RP3SI).

OJK pun menegaskan komitmennya untuk mendorong pengembangan produk investasi perbankan syariah yang tidak hanya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Lebih dari itu, diharapkan mampu menghadirkan alternatif produk investasi dalam ekosistem keuangan yang terpercaya, bertanggung jawab, berkelanjutan, inklusif, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional melalui sistem perbankan syariah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Mega Syariah mencatat dana kelolaan wealth management mencapai Rp125 miliar per September 2025, angka ini meningkat 112% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari produk reksa dana syariah, yang tumbuh 433% secara tahunan (year on year / YoY) menjadi Rp 90 miliar

Kinerja positif tersebut sejalan dengan perkembangan industri. Per Agustus 2025, dana kelolaan industri reksa dana Indonesia yang tercermin dalam asset under management (AUM) tumbuh 10% secara tahunan.

Reksa dana sendiri menjadi salah satu produk wealth management yang dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis perusahaan, dan diharapkan dapat terus berkontribusi positif terhadap pertumbuhan fee based income (FBI). Adapun pertumbuhan FBI Bank Mega Syariah pada September 2025 mencapai lebih dari Rp 7,1 miliar, tumbuh sebesar 16% dibandingkan bulan Agustus 2025.

Digital Business & Product Development Division Head, Benadicto Alvonzo Ferary mengatakan perkembangan Reksa Dana Syariah di Indonesia menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap investasi syariah semakin meningkat. Hal ini didukung oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi yang dikelola dengan prinsip kesyariahan, serta semakin banyaknya produk Reksa Dana Syariah yang tersedia di pasar.

Melihat peluang pada produk Reksa Dana Syariah, Bank Mega Syariah berkolaborasi dengan Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi berbasis syariah. Kolaborasi ini menghadirkan lima produk Reksa Dana Syariah yang mencakup berbagai kelas aset, mulai dari pasar uang hingga saham global yang dapat disesuaikan dengan profil risiko dan kebutuhan investasi masing-masing nasabah.

Kelima produk tersebut terdiri dari Reksa Dana Pasar Uang Syariah (Batavia Dana Kas Syariah Kelas A), Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah (Batavia Pendapatan Tetap Optimal Syariah) dan tiga produk Reksa Dana Saham Syariah (Batavia Dana Saham Syariah, Batavia Global ESG Sharia Equity USD dan Batavia Technology Sharia Equity US).

"Kelima produk ini dirancang untuk memberikan pilihan investasi yang beragam bagi nasabah, mulai dari instrumen berisiko rendah hingga tinggi, sesuai dengan prinsip syariah. Melalui variasi produk tersebut, nasabah dapat menyesuaikan strategi investasinya untuk mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang secara optimal," ujar Benadicto.

Dalam memasarkan produk Reksa Dana Syariah ini, Bank Mega Syariah menyasar segmen nasabah prioritas dan nasabah umum. Nasabah sudah dapat membeli produk ini mulai 23 Oktober 2025 di seluruh cabang Bank Mega Syariah. Hingga akhir tahun, Bank Mega Syariah menargetkan dana kelolaan mencapai Rp 100 miliar.

Sebagai informasi, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen (BPAM) adalah salah satu Manajer Investasi terkemuka di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1996. BPAM telah mengelola berbagai produk Reksa Dana, termasuk Reksa Dana Syariah.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) bekerja sama dengan PT Principal Asset Management (Principal Indonesia) untuk mendistribusikan tiga produk reksa dana melalui jaringan kantor Hana Bank dan MyHana Mobile Banking.

Melalui kerja sama itu, Principal Indonesia akan menyediakan tiga reksa dana antara lain Reksa Dana Principal Cash Fund (IDR), Reksa Dana Indeks Principal Index IDX30 (IDR), dan Reksa Dana Syariah Principal Islamic ASEAN Equity Syariah (USD).

Wealth Management Product Head Hana Bank Devi Agustino Haryanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan berharap kolaborasi dengan Principal Indonesia dapat menambah ragam produk kepada nasabah serta membantu mereka mengoptimalkan portofolio investasi.

“Dengan visi untuk menjadi mitra seumur hidup bagi masyarakat Indonesia, layanan wealth management kami menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan visi tersebut,” kata Devi.

Ia mengatakan tiga reksa dana yang tersedia melalui kerja sama itu memberikan berbagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan dan minat investasi nasabah dan calon investor.

Reksa Dana Principal Cash Fund merupakan reksa dana bagi investor dengan profil risiko konservatif, sedangkan Reksa Dana Indeks Principal Index IDX30 merupakan reksa dana indeks bagi investor dengan profil risiko agresif.

Adapun Reksa Dana Syariah Principal Islamic ASEAN Equity Syariah (USD) berfokus ke pasar ASEAN dalam denominasi dolar AS yang dirancang bagi investor dengan profil risiko yang agresif.

Nasabah dan calon investor dapat melakukan pembelian (subscription) produk reksa dana Principal Indonesia melalui jaringan kantor Hana Bank untuk produk IDR dan USD.

Selain itu, pembelian reksa dana juga dapat dilakukan melalui MyHana Mobile Banking yang dilengkapi dengan fitur Hana AIdvisor untuk membantu nasabah meraih hasil optimal dengan risiko yang dapat disesuaikan dengan profil risiko, dalam hal ini untuk produk IDR.

Direktur Principal Indonesia Kemal Fajri Mohsin menyambut Hana Bank sebagai salah satu dari mitra perbankan untuk distribusi reksa dana.

Menurut dia, kerja sama tersebut merupakan langkah penting bagi komitmen Principal Indonesia untuk menyediakan akses investasi reksa dana yang memberikan kemudahan bagi para nasabah dan calon investor.

“Dengan menggabungkan keahlian investasi kami serta kemampuan Hana Bank sebagai institusi perbankan yang kokoh dan terpercaya, kami percaya kerja sama ini dapat meluaskan peluang bagi investor di Indonesia,” kata Kemal.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB, kode emiten BJBR) memperluas kerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan menyediakan berbagai produk investasi bagi ASN dan tenaga kependidikan institut tersebut.

Corporate Secretary Bank BJB Herfinia menyatakan pihaknya melihat potensi besar dalam pengelolaan dana pihak ketiga dari kalangan ASN dan tenaga kependidikan IPDN, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun produk investasi lainnya.

“Melalui kemitraan dengan IPDN, Bank BJB konsisten menghadirkan berbagai solusi perbankan modern yang dapat membantu efisiensi tata kelola keuangan lembaga pendidikan, sekaligus mendukung kesejahteraan civitas akademika,” kata Herfinia dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan kerja sama tersebut tertuang dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara kedua lembaga yang mencakup kolaborasi terkait penempatan dana hingga penyediaan berbagai fasilitas layanan transaksi keuangan.

Hal tersebut meliputi pemanfaatan produk-produk unggulan Bank BJB seperti giro, tabungan, deposito, hingga Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), serta berbagai layanan yang akan dikembangkan ke depan.

Herfinia menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut juga membuka peluang peningkatan fasilitas pembiayaan seperti Kredit Guna Bhakti, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Kendaraan Bermotor bagi ASN IPDN.

Selain itu, ia menyatakan terdapat potensi pengembangan layanan digital, termasuk penggunaan rekening virtual account debit, serta kartu kredit pemerintah yang dapat memperkuat tata kelola keuangan lembaga secara modern dan efisien.

Melalui transformasi digital yang terintegrasi, diharapkan kegiatan operasional IPDN dapat berjalan lebih transparan, cepat, dan efisien.

“Kerja sama ini menjadi bukti bahwa Bank BJB tidak hanya berperan sebagai institusi keuangan, tetapi juga mitra pembangunan daerah yang aktif mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola pemerintahan,” ucap Herfinia.

Sebelumnya, Bank BJB dan IPDN telah menjalin kerja sama terkait layanan payroll (pembayaran gaji) ASN, fasilitas kredit konsumer, ATM co-branding, dan pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025