Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi meluncurkan skema pendanaan infrastruktur baru di luar jalur APBN dan APBD guna menambal keterbatasan pos fiskal dalam mengejar target pembangunan infrastruktur nasional.

Langkah tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2026 mengenai Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture (LVC).

Melalui instrumen anyar ini, Pemerintah Daerah (Pemda) kini dapat menangkap sekaligus memanfaatkan kembali sebagian peningkatan nilai ekonomi lahan yang terkerek berkat stimulus proyek infrastruktur di wilayahnya.

Plt. Deputi Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko bidang Perekonomian, Dida Gardera menegaskan instrumen keuangan inovatif ini akan mengamankan pos pendapatan baru yang berkelanjutan untuk mendanai fasilitas publik.

“Skema pembiayaan melalui LVC dapat menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan fiskal Pemerintah. Skema P3NK ini hadir untuk memanfaatkan nilai kawasan sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur,” ujar Dida dalam keterangannya di laman resmi Kemenko Perekonomian, dikutip Kamis (4/6/2026).

Secara teknis, skema P3NK dirancang bergulir dalam satu siklus tertutup. Siklus tersebut berjalan mulai dari tahap perencanaan, penciptaan nilai kawasan, penangkapan nilai, hingga pemanfaatan kembali menjadi dana segar proyek.

Kehadiran paayung hukum anyar ini diharapkan mampu memperkuat koridor pengembangan infrastruktur di level daerah. Di mana, pengelolaan dana LVC dapat disalurkan melalui berbagai kelembagaan lokal mulai dari SKPD, BLUD, hingga optimalisasi peran BUMD.

Langkah ini juga diarahkan untuk menopang ketahanan fiskal pusat, mengingat sebagian besar megaproyek infrastruktur investasinya bertumpu pada pengembangan ekosistem di daerah.

Dida menambahkan, daerah harus mulai aktif mencari sumber pembiayaan kreatif agar mampu memicu efek berganda (multiplier effect) secara mandiri tanpa terus-menerus bergantung pada kucuran dana pusat.

“Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mulai mengidentifikasi potensi pilot project di wilayah masing-masing untuk selanjutnya ditindaklanjuti bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” pungkasnya.

IDXChannel - Pemerintah resmi memperkenalkan Skema Pendanaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture (LVC), sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.

Hal ini disosialisasikan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2026 yang menjadi pedoman rujukan nasional bagi percepatan pembangunan daerah.

Melalui penerapan skema P3NK, Pemerintah Daerah (Pemda) kini dapat memanfaatkan kembali sebagian peningkatan nilai ekonomi lahan yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur, untuk dijadikan sumber pendanaan baru dalam mendanai proyek fasilitas publik lainnya, sekaligus menciptakan kemandirian pendanaan antarwilayah.

“Skema pembiayaan melalui LVC dapat menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan fiskal Pemerintah. Skema P3NK ini hadir untuk memanfaatkan nilai kawasan sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur. Dengan mekanisme ini, pembangunan tidak hanya menciptakan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghasilkan sumber pendanaan baru yang berkelanjutan,” ujar Plt. Deputi Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera, di Jakarta, dikutip Kamis (28/5/2026).

Secara umum, P3NK berjalan dalam satu siklus, yang dimulai dari perencanaan, kemudian penciptaan nilai, dilanjutkan dengan penangkapan nilai, dan akhirnya digunakan kembali dalam bentuk pendanaan nilai.

Dengan adanya pedoman pelaksanaan yang jelas dalam Permenko Nomor 3 Tahun 2026, Pemerintah Daerah kini memiliki landasan operasional yang lebih kuat untuk menerapkan pendanaan berbasis kawasan di wilayahnya. P3NK merupakan skema alternatif pembiayaan di luar APBN dan APBD yang dalam implementasinya dapat menggunakan berbagai bentuk kelembagaan pengelola sesuai kondisi Pemerintah Daerah, seperti SKPD atau UPTD/BLUD maupun BUMD.

Sebagian besar proyek investasi dan pembangunan, kata Dida, memang berada di daerah, sehingga Pemda memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut dimulai dari menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyiapkan proyek yang siap investasi, hingga mendorong inovasi pembiayaan pembangunan dan kolaborasi dengan sektor swasta.

“Selain itu, daerah juga didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru agar pertumbuhan nasional tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Peningkatan investasi di daerah juga diharapkan dapat menciptakan multiplier effect berupa pembukaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas usaha, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal,” kata Dida.

Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai implementasi dari Peraturan Presiden (PP) Nomor 79 Tahun 2024 tentang P3NK untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, mengenai mekanisme pendanaan infrastruktur strategis nasional, melalui skema P3NK atau LVC.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin membangun kesiapan Pemerintah Daerah dalam memahami, mengadopsi, dan mengimplementasikan P3NK secara nyata. Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mulai mengidentifikasi potensi pilot project di wilayah masing-masing untuk selanjutnya ditindaklanjuti bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sebagai bagian dari upaya menghadirkan pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan,” ucap Dida.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengenalkan skema pendanaan infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture (LVC) sebagai langkah antisipasi terhadap tantangan keterbatasan fiskal di tingkat daerah. Skema tersebut diharapkan dapat memacu kemandirian daerah.

Plt Deputi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan langkah tersebut diresmikan melalui sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2026 yang menjadi pedoman rujukan nasional bagi percepatan pembangunan daerah.

Melalui penerapan skema P3NK, pemerintah daerah (Pemda) kini dapat menangkap dan memanfaatkan kembali sebagian peningkatan nilai ekonomi lahan yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur. Pendapatan baru yang berkelanjutan tersebut nantinya dialokasikan kembali untuk mendanai proyek fasilitas publik lainnya sekaligus menciptakan kemandirian pendanaan antarwilayah.

“Skema pembiayaan melalui LVC dapat menjadi solusi alternatif di tengah keterbatasan fiskal pemerintah. Skema P3NK ini hadir untuk memanfaatkan nilai kawasan sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur. Dengan mekanisme ini, pembangunan tidak hanya menciptakan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghasilkan sumber pendanaan baru yang berkelanjutan,” ujar Dida dalam keterangannya, dikutip Rabu (27/5/2026).

Dida menyampaikan secara umum P3NK berjalan dalam satu siklus yang dimulai dari perencanaan, penciptaan nilai, penangkapan nilai, dan akhirnya digunakan kembali dalam bentuk pendanaan nilai.

P3NK merupakan skema alternatif pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dalam implementasinya dapat menggunakan berbagai bentuk kelembagaan pengelola sesuai kondisi Pemda, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Pelaksana Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah (UPTD/BLUD), maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dida melanjutkan sebagian besar proyek investasi dan pembangunan memang berada di daerah sehingga Pemda memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran tersebut dimulai dari menciptakan iklim investasi yang kondusif, menyiapkan proyek yang siap investasi, hingga mendorong inovasi pembiayaan pembangunan dan kolaborasi dengan sektor swasta.

“Selain itu, daerah juga didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru agar pertumbuhan nasional tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Peningkatan investasi di daerah juga diharapkan dapat menciptakan multiplier effect berupa pembukaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas usaha, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal,” jelasnya.

Ia menekankan melalui sosialisasi skema LVC yang dilakukan diharapkan dapat mendorong kesiapan Pemda dalam memahami, mengadopsi, dan mengimplementasikannya secara nyata.

“Kami berharap pemerintah daerah dapat mulai mengidentifikasi potensi pilot project di wilayah masing-masing untuk selanjutnya ditindaklanjuti bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai bagian dari upaya menghadirkan pembiayaan infrastruktur yang inovatif dan berkelanjutan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Head of Center Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman menilai belum terealisasinya program Jakarta Collaborative Fund (JCF) karena ada sejumlah 'PR' yang perlu dibenahi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yakni kesiapan proyek dan eksekusi.

Salah satu program andalan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini secara konsep dinilai tepat sebagai alternatif pembiayaan, tetapi belum mampu menarik bagi investor dari sisi revenue stream sampai Internal Rate of Return (IRR).

Menurutnya, DKI Jakarta yang memiliki kapasitas fiskal lebih dari Rp80 triliun seharusnya dapat menjadi benchmark pembiayaan kreatif.

"Tetapi fakta belum operasionalnya JCF menunjukkan pipeline proyek belum cukup bankable baik dari sisi revenue stream, IRR proyek, maupun skema risk sharing," katanya kepada Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Sebab, tanpa aspek penting itu maka dana kolaboratif tidak akan masuk dan JCF berpotensi hanya menjadi platform konseptual tanpa leverage pembiayaan yang nyata.

Dia menekankan bahwa pembiayaan kreatif akan berhasil ketika didukung kredibilitas proyek dan kepastian kebijakan, bukan sekadar instrumen.

Dia mencontohkan di London di mana pemerintah setempat mampu membiayai proyek kereta bawah tanah melalui kombinasi land value capture dan kontribusi swasta. Kemudian New York City dapat mengandalkan obligasi daerah sebagai sumber utama pendanaan jangka panjang. Lalu, Shanghai aktif memanfaatkan aset dan BUMD sebagai sumber pembiayaan pembangunan kota.

"Ketiganya memiliki satu kesamaan, yakni proyek yang bankable, governance yang kuat, dan kepastian return bagi investor. Tanpa perbaikan di aspek tersebut, JCF berisiko hanya menjadi rebranding kebijakan tanpa dampak fiskal dan ekonomi yang signifikan," jelasnya.

Padahal, kata Rizal, kebutuhan pembiayaan Jakarta untuk menjadi kota global menuntut skema yang benar-benar mampu menarik modal jangka panjang.

Di sisi lain, dia memandang bahwa ruang pembiayaan daerah seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), obligasi daerah, land value capture, hingga asset recycling dapat dikelola secara maksimal.

Namun, menurutnya realisasi tersebut masih sangat terbatas. Rizal mengutarakan kontribusi KPBU terhadap total pembiayaan infrastruktur daerah masih kecil dibanding kebutuhan yang mencapai ribuan triliun rupiah.

Sedangkan penerbitan obligasi daerah dipandang hampir tidak berkembang sejak kebijakan diberlakukan. Dia menjelaskan hal ini menunjukkan masalah struktural kapasitas teknis Pemda dalam menyiapkan proyek masih tergolong rendah, governance dan kepastian regulasi belum kuat, serta insentif fiskal belum mendorong inovasi pembiayaan

"Akibatnya, Pemda cenderung tetap bergantung pada transfer pusat dan APBD, meskipun ruang fiskal semakin sempit," tandasnya.

Sebagai informasi, program JCF akan direalisasikan pada 2026. Program dirancang untuk melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan pembangunan, termasuk sektor kesehatan di Jakarta.

Pada tahap awal, skema ini difokuskan sebagai pembiayaan kreatif dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Ke depan, apabila berjalan efektif, pembangunan Jakarta diharapkan tidak lagi bergantung pada pajak, retribusi, maupun dividen.

Di sisi lain, wacana pembentukan JCF juga sejalan dengan upaya pemerintah mentransformasikan Jakarta menjadi kota global. Dalam implementasinya, program ini tidak hanya menyasar partisipasi swasta domestik, tetapi juga menarik minat investor global.

Kalau merujuk ke pernyataan awal Pemprov Jakarta sebelumnya, pendanaan awal JCF direncanakan sebesar Rp3 triliun yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Namun, pemerintah membuka peluang pendanaan dari berbagai sumber, termasuk Dana Abadi Daerah, Hibah, Obligasi Daerah (municipal bond), Pemanfaatan ruang (Koefisien Lantai Bangunan/KLB, Koefisien Dasar Bangunan/KDB), Kontribusi dari kemitraan publik-swasta, Dukungan pemerintah pusat, Mekanisme pendanaan internasional, Dana Corporate Social Responsibility (CSR) korporasi, dan Dana filantropi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan skema Pengelolaan, Perolehan, Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) sebagai sumber pembiayaan baru untuk menopang kebutuhan pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp10.728 triliun pada periode 2025—2029.

Namun, efektivitas instrumen tersebut masih menghadapi tantangan besar karena belum adanya petunjuk teknis yang jelas bagi pemerintah daerah untuk mengubah kenaikan nilai lahan menjadi sumber pendanaan proyek.