TEL AVIV - Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi Israel, Gila Gamliel, mengatakan pada hari Senin (29/6/2026) bahwa ia telah mengajukan rencana pemerintah untuk "relokasi" warga Palestina dari Jalur Gaza. Rencana itu akan didukung badan intelijen luar negeri Israel, Mossad.

Dalam wawancara dengan Channel 7 Israel, Gamliel, anggota kabinet keamanan Israel, mengatakan ia telah menyiapkan "inisiatif politik" berjudul "migrasi sukarela dari Jalur Gaza" dan mempresentasikannya kepada pemerintah.

"Saya menyiapkan rencana ini dan mempresentasikannya kepada kabinet. Rencana ini hampir siap untuk diimplementasikan, dan Mossad sekarang telah bergabung dalam proses untuk mengelola upaya ini dengan sebaik mungkin," katanya.

Gamliel mengatakan proposal tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dan berjanji memperluas operasi militer Israel di Gaza.

“Saat ini kami menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza secara militer, dan kami akan terus maju hingga mencapai tujuan perang, yaitu memastikan Hamas tidak lagi dapat mengendalikan Jalur Gaza, baik secara militer maupun politik,” katanya.

Ia menambahkan, “Di masa depan, Gaza dapat menjadi peluang yang baik untuk permukiman, setelah migrasi sukarela terjadi.”

Menteri tersebut tidak menyebutkan negara mana yang akan menjadi tujuan pemindahan warga Palestina dan tidak memberikan rincian tentang dugaan peran Mossad dalam melaksanakan rencana tersebut.

Seruan untuk relokasi warga Palestina dan pendirian permukiman Israel di Gaza bertentangan dengan usulan internasional sebelumnya, termasuk rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di wilayah tersebut.

Beberapa menteri Israel, termasuk Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir, telah berulang kali menyerukan relokasi warga Palestina dari Gaza meskipun ada kritik internasional yang luas terhadap usulan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi pada Jumat (26/6) kemarin, dan bisa dibaca kembali pada hari ini.

Berita menarik tersebut diawali dengan informasi tentang Menteri Keuangan yang membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga relokasi industri komponen otomotif dari Indonesia.

Menkeu Purbaya bentuk tim khusus awasi program MBG di daerah

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.

Pengawasan tersebut akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Baca selengkapnya di sini

ESDM sempat tahan ekspor batu bara untuk jaga sistem kelistrikan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menahan sementara pengiriman ekspor batu bara tertentu guna mengamankan ketersediaan dengan nilai kalori yang disyaratkan untuk kebutuhan energi primer bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero).

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini

Purbaya sebut BGN akan melakukan efisiensi lanjutan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan kelanjutan efisiensi anggaran untuk programnya.

Rencana efisiensi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN Nanik S Deyang saat bertemu dengannya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis kemarin (25/6). Meski belum mengungkap besaran anggaran yang akan dihemat, Purbaya menyebut nilainya cukup signifikan.

Baca selengkapnya di sini

DJP himpun pajak Rp6,81 triliun dari sektor usaha digital per Mei 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghimpun penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp6,81 triliun per 31 Mei 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menyebut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tetap menjadi kontributor yang paling dominan.

Baca selengkapnya di sini

Mensesneg sebut tidak ada perusahaan otomotif hengkang ke Vietnam

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut tidak ada perusahaan industri komponen otomotif yang hengkang dari Indonesia ke Vietnam.

Prasetyo yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu mengatakan rencana relokasi dua perusahaan yang beroperasi di Jawa Timur tersebut ditunda untuk sementara.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menarik investasi relokasi industri di tengah tren diversifikasi rantai pasok global.

Dihubungi di Jakarta, Rabu, Esther menyampaikan, agar mampu bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, pemerintah perlu memperkuat berbagai faktor pendukung investasi yang menjadi pertimbangan utama investor global.

Esther mengatakan, masuknya aliran modal ke Indonesia sangat bergantung pada terciptanya iklim usaha yang kompetitif dan kondusif.

Sejumlah aspek yang perlu diperkuat antara lain kepastian hukum, prospek pasar yang menjanjikan, ketersediaan bahan baku, ekosistem industri yang mendukung, integrasi dengan rantai pasok global, serta kesiapan infrastruktur energi dan utilitas dasar.

Selain itu, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah juga dinilai penting untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan memberikan kepastian bagi investor.

Lebih lanjut, Esther menjelaskan, tren transisi menuju ekonomi hijau dinilai membuka peluang yang semakin besar bagi Indonesia. Sebagai salah satu produsen mineral kritis dunia, Indonesia memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan teknologi ramah lingkungan.

Indonesia katanya, berpotensi menjadi pemasok utama bahan baku teknologi hijau, termasuk untuk baterai kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan melalui komoditas nikel dan tembaga.

Dalam mendukung peluang tersebut, pemerintah juga telah menggulirkan berbagai kebijakan hilirisasi industri.

Insentif yang diberikan mencakup pembebasan pajak, pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk impor mesin dan bahan baku, hingga pemberian fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Lebih lanjut, Esther menilai hilirisasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Melalui hilirisasi, Indonesia dapat menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi, mendorong transfer teknologi, serta meningkatkan produktivitas industri.

Di sisi lain, hilirisasi juga berpotensi memperluas penyerapan tenaga kerja terampil, meningkatkan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri, serta mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan.

Dirinya turut menekankan pentingnya investasi di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia agar kebutuhan tenaga kerja industri dapat terpenuhi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merelokasi puluhan pedagang ikan di Bintaro ke pasar ikan higienis agar lebih representatif dan menjadi satu kawasan terintegrasi dengan Kampung Nelayan Kampung Nelayan Merah Putih.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Mataram H Bachtiar Yulianto di Mataram, Rabu, mengatakan, jumlah pedagang ikan yang direlokasi sebanyak 36 pedagang.

"Alhamdulillah pantauan kami hari pertama tadi pagi, di lokasi baru pedagang ikan sudah langsung bisa beradaptasi begitu juga para pembeli langsung mencari langganan masing-masing," katanya.

Relokasi pedagang ikan tersebut dilakukan lebih awal dari rencana semula, yang direncanakan setelah lapak pedagang dipasangkan atap atau akhir tahun ini. Proyek pemasangan lapak di pasar ikan itu sudah masuk tender dengan nilai Rp900 juta.

Relokasi dilakukan karena ahan yang ditempati pedagang ikan di Bintaro akan menjadi lokasi pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kebon Talo, yang direncanakan mulai dibangun paling lambat akhir Juni 2026.

"Jadi saat ini pedagang masih menempati lapak tanpa atap. Kalau pun ada yang pakai atap, itu dibawa pedagang menggunakan atap di pasar lama," katanya.

Setelah ada pemenang tender, lanjutnya, proyek pemasangan atap untuk los pasar akan langsung dikerjakan agar pedagang bisa lebih aman dan nyaman selama beraktivitas di pasar ikan tersebut.

Pasar Ikan Bintaro ini merupakan pasar ikan seperti tempat pelelangan ikan, karena para pengusaha yang berjualan di sana tidak hanya nelayan Kota Mataram melainkan juga dari kabupaten penyangga di daerah ini.

Berdasarkan data pada tahun 2014, volume transaksi di pasar tersebut mampu mencapai 24 ton dalam sehari. Saat ini, perputaran ikan diprediksi telah meningkat tajam hingga melampaui 50 ton per hari.

Aktivitas di pasar ikan itu, dimulai sekitar pukul 05.00 Wita sampai sekitar 07.00 Wita, setelah itu pasar sudah sepi karena barang mereka diambil oleh para pengepul.

"Dengan demikian, ketika proyek pemasangan atap dikerjakan tidak mengganggu aktivitas pedagang. Saat pekerja bekerja, pedagang sudah selesai beraktivitas," katanya.

Selain pemasangan atap, katanya, pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan untuk melengkapi fasilitas di pasar ikan tersebut adalah pembuatan sanitasi yang lebih baik.

Saat ini, karena kondisi relokasi dinilai mendadak, pedagang baru disiapkan fasilitas sanitasi biasa dan listrik.

"Setelah proyek pemasangan atap, kami segera usulkan untuk pembangunan fasilitas sanitasi," katanya.

Pewarta: Nirkomala
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengungkapkan adanya relokasi 10 perusahaan dari Rusia ke Indonesia sebagai dampak dari eskalasi geopolitik global yang kian memanas.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana ditemui di Jakarta, Selasa menyatakan ketegangan geopolitik justru membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi baru, khususnya di sektor industri strategis.

"Rusia masuk 10 perusahaan," kata dia.

"Ga bisa disebutin (angka investasi), tapi udah deal," katanya lagi

Adapun sektor perusahaan yang dimaksud yakni drone, farmasi, serta perkapalan, dengan sebaran lokasi investasi di kawasan industri di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.

Lebih lanjut, dirinya menyatakan saat ini kawasan industri di Tanah Air tengah masuk dalam fase ekspansi, dengan persentase sebanyak 70 persen.

"Rata-rata ekspansi. Cuman ada tumpang tindih aturan yang tidak bisa HKI ini lebih leluasa, lebih cepat bergeraknya," kata dia.

Oleh karena itu pihaknya, mendorong terealisasinya RUU Kawasan Industri yang tengah dibahas oleh DPR dan Pemerintah.

Diketahui, pada 3 Januari, AS melancarkan serangan besar-besaran ke Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, untuk kemudian diterbangkan ke New York.

Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pasangan itu akan diadili atas dugaan terlibat dalam "narkoterorisme" dan dianggap sebagai ancaman, termasuk bagi Amerika Serikat.

Dalam sidang perdana di New York, keduanya menyatakan tidak bersalah.

Venezuela kemudian meminta pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB, sedangkan Mahkamah Agung setempat menunjuk Wakil Presiden Delcy Rodriguez sebagai kepala negara sementara.

Selain itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengumumkan bahwa Washington akan mengambil langkah tegas untuk menghilangkan apa yang disebutnya sebagai “ancaman Rusia” di Greenland.

Presiden AS Donald Trump juga menyebutkan bahwa AS akan memberlakukan tarif sebesar 10 persen terhadap semua barang dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia sebagai buntut masalah Greenland. Tarif tersebut akan mulai berlaku pada 1 Februari.

Tarif-tarif tersebut akan naik menjadi 25 persen pada 1 Juni, dan akan terus berlaku hingga kesepakatan mengenai pembelian Greenland oleh AS tercapai, ujar Trump di media sosial.

Salah satu bentuk respons, para sekutu NATO Eropa menahan informasi intelijen dari Washington di tengah isu pencaplokan Greenland oleh Presiden AS Donald Trump dan menurunnya kepercayaan di dalam NATO.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan akan mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera.

Maruarar menyatakan seluruh tahapan penyediaan hunian tetap telah disiapkan, mulai dari penetapan lokasi yang clear and clean, pendataan by name by address, penyusunan detail engineering design, hingga proses lelang dan pembangunan.

“Kami sudah siap. Sekarang kami berada di tahap paling akhir, yaitu pembangunan hunian tetap,” kata dia dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 12 Januari 2026.

Berdasarkan data per Jumat, 9 Januari 2026, Kementerian PKP mencatat total rumah terdampak di tiga provinsi mencapai sekitar 189.308 unit. Di Aceh, terdapat 64.740 rumah rusak ringan, 40.103 rusak sedang, 29.527 rusak berat, dan 13.969 rumah hanyut.

Di Sumatera Utara tercatat 18.341 rumah rusak ringan, 3.616 rusak sedang, 5.149 rusak berat, dan 937 rumah hanyut. Sementara di Sumatera Barat terdapat 6.627 rumah rusak ringan, 2.842 rusak sedang, 2.666 rusak berat, dan 791 rumah hanyut.

Pemerintah juga telah menyiapkan lahan relokasi di berbagai titik. Di Aceh tersedia 153 lokasi, yang terdiri atas 41 lahan milik pemerintah daerah, 9 lahan negara, 30 lahan BUMN dan BUMD, 56 lahan swasta, serta 17 lahan yang masih dalam tahap identifikasi. Di Sumatera Utara terdapat 16 lokasi, sedangkan di Sumatera Barat tersedia 28 lokasi relokasi.

“Total luas lahan relokasi di Aceh mencapai 473 hektare, di Sumatera Utara 58 hektare, dan di Sumatera Barat 53 hektare. Khusus Aceh, dari 153 titik lahan yang diusulkan, total daya tampungnya mencapai 28.311 unit rumah. Sebanyak 24 titik sudah kami verifikasi dan dinyatakan layak,” kata Maruarar.

Menteri PKP menegaskan pembangunan hunian tetap harus memenuhi tiga kriteria utama, yakni aman dari potensi bencana, tidak bermasalah secara hukum, dan dekat dengan pusat kehidupan masyarakat.

“Lokasinya harus aman dari banjir, tsunami, atau longsor. Lahan juga harus bersih secara hukum dan dekat dengan ladang, tempat kerja, sekolah, serta pasar,” ujarnya.

Untuk mempercepat realisasi, Maruarar mengusulkan agar proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa dilakukan dipercepat. Pemerintah menargetkan pembangunan bisa dimulai pada Februari 2026.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional agar proses penanganan berjalan cepat dan akurat. “Kami menunggu data final dari BPS. Satu data ini penting agar tidak ada perbedaan angka dan semua langkah bisa terkoordinasi,” ujar Maruarar.

BAGI pengusaha, relokasi atau pemindahan pabrik merupakan keniscayaan. Ketika komponen biaya atau faktor penunjang bisnis di satu wilayah tak menguntungkan, pengusaha cuma punya dua pilihan: tutup pabrik atau pindah. Termasuk ketika menghadapi kenaikan upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum regional (UMR) yang terlalu berat untuk dipenuhi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengungkapkan relokasi masyarakat dari Taman Nasional Tesso Nilo dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan.

“Mudah-mudahan kalau ini terus kita lakukan, Insya Allah, Tesso Nilonya juga menjadi semakin asri, tapi masyarakat pun hak-haknya tidak terkebiri,” ujar Ossy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pemerintah mulai menjalankan relokasi lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) sebagai langkah pemulihan fungsi kawasan konservasi.

Dalam proses ini, sejumlah masyarakat secara sukarela menyerahkan lahan yang sudah ditempati kepada negara. Hal itu menandai komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengembalikan fungsi TNTN sebagai hutan lindung.

“Inilah yang terus kita dorong. Agar masyarakat mau berdiskusi, berdialog untuk menemukan solusi. Dan solusinya sudah dibuktikan oleh Bapak Menteri Kehutanan, yakni relokasi,” kata Ossy.

Berdasarkan hasil verifikasi data bersama Satuan Tugas (Satgas) Garuda, ada 1.075 pemegang sertipikat yang berada di dalam kawasan TNTN. Pada kegiatan ini, dilakukan penyerahan secara simbolis berupa 13 sertipikat milik masyarakat, yang diserahkan kepada Wamen Ossy; Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni; dan Plt. Gubernur Riau Sofyan Franyata Hariyanto.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa masyarakat yang terdampak relokasi juga difasilitasi melalui skema hutan kemasyarakatan. Selanjutnya, akan dilakukan proses pelepasan kawasan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Sebagai solusi dari relokasi tahap pertama, secara simbolis diserahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada tiga kelompok masyarakat, dengan luas sekitar 633 hektare kepada 228 kepala keluarga.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui pendekatan perhutanan sosial, masyarakat tetap memiliki akses pengelolaan lahan secara legal sekaligus menjaga kelestarian TNTN.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Shadiq Pasadigoe meminta pemerintah untuk gerak cepat memastikan pemenuhan hak tinggal korban banjir di sejumlah provinsi di Sumatera. Ia menuturkan, para warga terdampak banjir butuh kepastian hak tempat tinggal.

“Setiap hari saya menerima banyak sekali keluhan dan harapan dari masyarakat—melalui telepon, WA, dan jalur komunikasi lainnya. Mereka butuh kepastian," kata Shadiq dalam keterangannya yang dikutip, Minggu (14/12/2025).

Kendati demikian, Shadiq menegaskan, hak atas tempat tinggal para korban banjir tak boleh tertunda. Ia meminta negara bergerak cepat untuk memastikan hunian sementara (huntara) dan tempat tinggal para korban.

"Hak mereka atas tempat tinggal yang aman tidak boleh tertunda. Negara harus bergerak cepat memastikan Huntara tersedia dan rumah relokasi di zona merah benar-benar layak, aman, serta manusiawi," terangnya.

Shadiq menekankan, penanganan bencana juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak asasi manusia. Salah satunya, hak atas tempat tinggal.

“Hak atas hunian yang layak adalah hak dasar setiap warga. Kita tidak boleh membiarkan mereka hidup dalam situasi rentan dan penuh ketidakpastian. Inilah saatnya negara menunjukkan keberpihakan yang nyata,” pungkasnya.

MENTERI Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan ada sekitar 112 ribu rumah rusak akibat banjir Sumatera. “Ini datanya berkembang terus, sangat dinamis,” kata Maruarar kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 11 Desember 2025.

Kementerian PKP telah menghimpun jumlah kerusakan rumah di wilayah terdampak banjir yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data Kementerian PKP, Aceh menjadi wilayah dengan jumlah kerusakan rumah terbanyak yakni 74 ribu unit. Aceh juga tercatat sebagai provinsi dengan kerusakan rumah kategori berat dan hanyut terbanyak.

Ara—begitu ia disapa—mengatakan Kementerian PKP telah mengidentifikasi potensi lahan untuk membangun rumah baru. Namun, ia mengatakan tidak semua rumah akan direlokasi.

Berdasarkan rinciannya, Kementerian PKP dan sejumlah lembaga mengidentifikasi delapan lahan yang potensial untuk relokasi penyintas di Aceh. Sementara itu di Sumatera Utara juga memiliki delapan lahan potensial. Adapun di Sumatera Barat terdapat lima lahan yang teridentifikasi untuk relokasi.

Politikus Partai Gerindra itu belum merinci kebutuhan dana yang diperlukan untuk proses pemulihan dan pembangunan rumah di wilayah terdampak. Meskipun belum mengumumkan biaya yang dibutuhkan, Maruarar mengatakan biaya pemulihan dan pembangunan rumah akan mendapat dukungan dari pihak swasta, yakni Yayasan Buddha Tzu Chi.

Ara mengatakan yayasan tersebut akan membangun sebanyak 2.000 rumah. “Ini adalah bentuk gotong royong dari bangsa kita dan ini adalah suatu hal yang baik ya menurut saya,” kata dia.

Maruarar mengatakan salah satu alasan belum mengumumkan rincian pembiayaan karena masih menghitung tingkat kerusakan rumah untuk menyesuaikan kebutuhan tindak lanjutnya. Ia menyontohkan untuk rumah dengan kategori kerusakan ringan atau sedang kemungkinan akan mendapat renovasi.

Sementara ia belum menjelaskan nasib rumah yang mengalami kerusakan berat atau hanyut. “Apakah yang berat itu masih dibangun baru atau masih mungkin direnovasi,” tutur Ara.

Selain itu, Maruarar mengatakan pembentukan anggaran juga mempertimbangkan biaya bahan bangunan seperti semen. Sebab menurut Maruarar, biaya semen bisa melambung tinggi karena beban ongkos distribusi di wilayah terdampak.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan skema relokasi dan pembangunan rumah bagi warga yang rumahnya rusak berat maupun hanyut akibat banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra.

Menteri PKP Maruarar Sirait yang biasa disapa Ara mengatakan pendataan sementara menunjukkan 112.551 unit rumah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terdiri atas kategori rusak ringan, sedang, berat, dan hanyut.

“Datanya sangat dinamis, tetapi yang sudah kami petakan sementara adalah 112.551 rumah terdampak di tiga provinsi ini,” kata Ara usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Pascabencana Sumatra di Jakarta, Kamis.

Ia merinci sebaran kerusakan sementara mencapai sekitar 75.000 unit di Aceh, 28.600 unit di Sumatera Utara, dan hampir 9.000 unit di Sumatera Barat.

Ara menjelaskan kementeriannya telah mulai mengidentifikasi lokasi potensial untuk relokasi, yakni 8 lokasi di Aceh, 8 di Sumatera Utara, dan 5 di Sumatera Barat.

“Pertimbangan pertama adalah keamanan. Setelah itu aspek legalitas lahan dan ekosistem kehidupan warga seperti akses sekolah, pasar, rumah sakit, supaya tidak terlalu jauh dari aktivitas mereka,” ujar dia.

Ia menegaskan survei untuk memastikan tingkat kerusakan rumah membutuhkan waktu karena mencakup ratusan ribu unit dan menjadi dasar penentuan apakah rumah perlu dibangun ulang, direlokasi, atau dapat direnovasi.

Lebih lanjut Ara mengatakan pemerintah mempertimbangkan penggunaan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), yakni rumah modular berbahan panel yang dapat dirakit cepat. Sistem ini telah digunakan pada beberapa lokasi bencana sebelumnya.

“Kami punya stok RISHA sekitar 470 unit di Medan dan 140 unit di Bandung. Setelah hitungan kebutuhan lebih rinci, dan izin, kami kemungkinan akan memesan tambahan berikut cadangannya,” ujar dia.

Kementerian PKP juga telah berdiskusi dengan Semen Indonesia Group untuk menyiapkan parameter teknis dan ekonomi pembangunan rumah, termasuk kualitas panel, kapasitas produksi, harga unit, waktu instalasi, dan sistem pembayaran.

Selain intervensi pemerintah, ia juga mengatakan bahwa Yayasan Buddha Tzu Chi telah menyatakan kesediaannya membantu membangun 2.000 rumah bagi korban bencana.

“Ini bentuk gotong royong bangsa yang sangat kami apresiasi. Kontribusi berbagai pihak akan kami integrasikan dengan program pemerintah pusat dan daerah,” ujar dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan tahapan rekonstruksi permukiman belum dimulai karena masih menunggu validasi data kerusakan secara rinci. Namun, seluruh persiapan dilakukan lebih awal agar pelaksanaan dapat berlangsung cepat setelah tahap tanggap darurat beralih ke pemulihan.

“Bagaimana mau memperhitungkan biayanya kalau datanya belum benar (tervalidasi). Kita harus punya data yang sama dulu untuk menentukan yang perlu dibangun baru, direlokasi, atau direnovasi,” kata Ara.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Pemkot Jakarta Selatan melakukan sosialisasi tentang pengembalian fungsi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo II di Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan Sayid Ali mengatakan, sosialisasi itu sidah kedua kalinya dilakukan, baik di tingkat kota maupun tingkat kelurahan. Warga diberikan pemahaman tentang fungsi lahan milik pemerintah yang saat ini disalahfungsikan.

"Kami mau mengangkat harkat dan martabat warga yang menempati lahan TPU ini. Tidak ada niat pemerintah untuk menyengsarakan warganya. Namun, di sini ada kebutuhan lahan untuk pemakaman yang sangat dibutuhkan oleh semua warga di DKI Jakarta," ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Sayid Ali menerangkan, Pemkot Jaksel akan berupaya memberikan solusi terbaik bagi warga yang menempati lahan TPU tersebut. Pemerintah melibatkan sejumlah instansi terkait, seperti Suku Dinas Pendidikan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Sosial, serta Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan akan menampung dan menjawab kebutuhan warga apabila dilakukan relokasi.

"Mudah-mudahan dari pertemuan ini ada titik temunya. Intinya kami memberikan yang terbaik untuk warga. Tidak ada niatan menyengsarakan warganya," tuturnya.

Sayid Ali menambahkan, dari hasil pertemuan sebelumnya, warga yang terdampak akan difasilitasi untuk menempati rumah susun (rusun) yang akan disepakati bersama. Pemkot Jaksel memastikan proses relokasi dilakukan secara manusiawi dan bertahap dengan memperhatikan kebutuhan sosial warga.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Siti Hasni menerangkan, terdapat 18 TPU di wilayah Jakarta Selatan, termasuk TPU Menteng Pulo II. Namun, 17 TPU di antaranya sudah penuh sehingga pengembalian fungsi TPU Menteng Pulo II menjadi langkah penting untuk memenuhi kebutuhan lahan pemakaman baru.

Adapun sebanyak 124 kepala keluarga (KK) saat ini menempati lahan TPU Menteng Pulo II, terdiri dari 81 KK di RT 11 RW 13 dan 43 KK di RT 09 RW 10.

"Saat ini hanya tersisa satu TPU yang masih memiliki lahan kosong, yaitu TPU Tanah Kusir, dengan sekitar 1.500 petak makam yang dibagi antara makam muslim dan non-muslim," katanya.

Ari Sandita - Sindonews