Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah ritme keseharian yang semakin dinamis, cara perempuan berpakaian tidak lagi hanya berbicara tentang tampilan, tetapi juga tentang rasa. Ada kebutuhan untuk menemukan busana yang nyaman, mudah dipadupadankan, namun tetap memiliki cerita, detail, dan karakter personal dalam setiap siluetnya.

Berangkat dari gagasan tersebut, Benang Jarum menghadirkan Metanoia Collection, sebuah koleksi yang menafsirkan proses perubahan melalui busana yang relevan dan versatile. Terinspirasi dari makna metanoia sebagai perubahan cara pandang dan proses menjadi versi diri yang baru, koleksi ini mengajak perempuan untuk merayakan setiap fase pertumbuhan dengan cara yang baru dan menyenangkan.

Secara visual, Metanoia Collection hadir melalui motif yang dirancang menyerupai karya lukisan tangan. Desain pattern-nya memadukan abstract brushstroke, wildflowers, kupu-kupu, garis watercolor, serta tekstur monogram khas Benang Jarum. Perpaduan elemen tersebut menghasilkan visual yang terasa hidup dan ekspresif, seperti taman yang terus bergerak, tumbuh, dan berubah secara natural.

Koleksi ini juga diperkuat dengan palet warna yang hangat, dalam, dan sophisticated. Nuansa soft butter yellow, deep navy, hingga rich brown menjadi pilihan warna utama yang memberi keleluasaan dalam memilih busana.

Metanoia Collection hadir dalam rangkaian product yang lengkap, mulai dari kemeja, blus, tunik, dress, kardigan, celana, rok, dan scarf sebagai pelengkap. Dengan siluet yang versatile setiap rancangan dirancang untuk saling melengkapi dalam satu tampilan maupun dipadukan dengan koleksi basic menghadirkan fleksibilitas dalam berbagai gaya dan kesempatan.

Selain lini utama Benang Jarum, Metanoia Collection juga hadir melalui Benang Jarum Black Label, lini yang menawarkan pendekatan lebih premium dan eksklusif. Pada lini ini, desain dikembangkan dengan detail yang lebih kompleks seperti beading, embroidery, lace detailing, hingga finishing khusus. Kehadiran Black Label memperkuat karakter Metanoia sebagai koleksi yang tidak hanya wearable, tetapi juga memiliki nilai craftsmanship dan visual statement yang lebih kuat.

Material menjadi salah satu elemen penting dalam koleksi ini. Benang Jarum menggunakan bahan-bahan lightweight dan flowy seperti cotton, chiffon, dan organza yang terasa ringan, airy, dan nyaman dikenakan di negara beriklim tropis. Pilihan material tersebut membuat koleksi ini tetap relevan untuk aktivitas sehari-hari, baik aktivitas formal maupun aktivitas non-formal.

“Lewat Metanoia, kami ingin menghadirkan koleksi yang bisa dipakai dalam banyak momen, namun tetap memiliki detail yang membuatnya terasa berbeda. Motifnya dibuat seperti lukisan tangan, tetapi tetap diseimbangkan dengan siluet yang mudah dipakai. Ada material yang ringan, tetapi diberi detail seperti pleats, embroidery, lace, dan beading agar setiap piece terasa lebih spesial. Kami ingin koleksi ini bisa menjadi bagian dari keseharian, namun tetap memberi rasa baru saat dikenakan,” ujar Mifthahul Jannah, Creative Director Benang Jarum.

Melalui Metanoia Collection, Benang Jarum tidak hanya menghadirkan koleksi dengan motif yang kuat secara visual, tetapi juga menawarkan cara berpakaian yang lebih personal. Koleksi ini menjadi ruang bagi perempuan untuk tampil ringan, ekspresif, dan percaya diri dalam setiap fase perubahan yang mereka jalani. Metanoia Collection resmi dirilis pada 26 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA --- Center of Economic and Law Studies (Celios) mengusulkan sejumlah perubahan substansial dalam revisi Permendag 31/2023. Salah satu usulan utama adalah kewajiban penandaan asal barang impor serta pembatasan promosi untuk produk impor yang dijual di marketplace.

Ekonom Digital Celios Nailul Huda menilai setidaknya terdapat lima poin yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam revisi Permendag 31/2023. Pertama, pemerintah perlu mewajibkan marketplace mencantumkan informasi asal barang atau origin of product secara rinci, termasuk identitas importir.

“Aturan ini untuk memberikan informasi pasti kepada publik bahwa barang ini berasal impor atau lokal. Tagging ini juga berfungsi untuk memberikan data pasti kepada pembuat kebijakan terkait dengan data barang impor/lokal di platform e-commerce,” kata Nailul kepada Bisnis, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Kedua, selain informasi asal barang, Celios juga mengusulkan agar marketplace diwajibkan menampilkan informasi mengenai status halal maupun izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), khususnya untuk produk impor.

Menurutnya, konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai kehalalan dan kandungan produk yang dibeli. Kewajiban tersebut dinilai semakin penting mengingat masih banyak produk impor yang dijual secara daring tanpa informasi yang memadai.

Usulan ketiga adalah penerapan pajak khusus terhadap barang yang dijual melalui platform e-commerce. Menurut Nailul, kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan harga produk impor sehingga memberikan ruang perlindungan bagi industri dalam negeri.

“Pemberlakuan pajak khusus untuk barang yang dijual dalam platform e-commerce. Pajak khusus ini untuk menaikkan harga dari barang impor yang dijual di ecommerce sehingga melindungi produksi dalam negeri,” katanya.

Dia menambahkan kebijakan tersebut dapat diterapkan setelah sistem penandaan asal barang diberlakukan sehingga pemerintah memiliki basis data yang jelas mengenai produk impor yang beredar di marketplace.

Keempat, pemberlakuan minimal 30% penyediaan ruang etalase khusus bagi produk UMKM lokal di e-commerce. Kelima, pembatasan pemberian diskon dan promosi terhadap produk impor.

“Produk impor tidak layak untuk diberikan diskon baik diskon barang ataupun gratis ongkos kirim. Harga produk impor China jauh lebih murah, jadi tidak perlu ada diskon lagi untuk produk impor. Sama seperti pajak khusus, aturan ini bisa jalan setelah adanya tagging origin of product diberlakukan,” tandasnya.

Kalau mencari tahu halal tidak halal-nya di supermarket atau di pasar itu kerja berat

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pengawasan produk impor di pintu masuk negara.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan kerja sama tersebut dilakukan untuk memastikan produk yang beredar di Indonesia memenuhi aspek kesehatan sekaligus ketentuan label halal dan non-halal.

“Kami melakukan penandatanganan nota kerja sama karena kami paham bahwa produk-produk yang beredar khususnya di Indonesia ini harus dipastikan dua hal. Yang pertama dia harus sehat, yang kedua dia harus dipastikan (ada label) halal (atau non-halal),” kata Karding di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, pengawasan melalui pintu masuk negara akan membuat pemeriksaan produk impor lebih efektif dibandingkan pengawasan setelah barang beredar di pasar.

“Kalau mencari tahu halal tidak halal-nya di supermarket atau di pasar itu kerja berat. Oleh karena itu butuh kerja sama dengan Karantina, dihadang di border supaya mempermudah,” ujarnya.

Karding menjelaskan kerja sama tersebut mencakup pertukaran data, pengawasan dan pengendalian bersama, hingga koordinasi penegakan hukum terhadap produk impor yang tidak memenuhi ketentuan halal.

Ia mengatakan Barantin memiliki data detail terkait barang yang masuk ke Indonesia, mulai dari jenis komoditas, negara asal, hingga perusahaan pengirim.

“Di Karantina itu kalau ada barang mau datang ketahuan; ini daging, ini dari negaranya mana, perusahaannya apa, sehingga tinggal kita koordinasi ke BPJPH,” ungkap Karding.

Selain itu, kedua lembaga juga akan melakukan pendidikan dan penguatan kapasitas teknis bersama agar pengawasan produk pangan dan komoditas impor dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, Kepala BPJPH Haikal Hasan mengatakan kerja sama dengan Barantin menjadi bagian dari penguatan ekosistem sertifikasi halal nasional.

Babe Haikal, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa BPJPH saat ini telah mengharmonisasikan sekitar 1.060 HS Code untuk mendukung pengawasan produk halal yang masuk ke Indonesia.

Ia mengatakan pengawasan dilakukan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga melalui inspeksi di negara asal produk.

Setelah proses penandatanganan, BPJPH bersama Barantin turut melakukan inspeksi terhadap sejumlah produk impor, termasuk meat bone meal atau bahan pakan ternak.

“Meat bone meal yang pakan ternak kalau kita lihat ada yang belum memenuhi standar halal, akan kami terapkan dan tegakkan mulai Oktober 2026,” ujarnya.

Babe Haikal menegaskan produk non-halal tetap diperbolehkan beredar di Indonesia sepanjang mencantumkan label non-halal sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan produk yang masuk, diperdagangkan, dan diedarkan di Indonesia memiliki sertifikat halal, sedangkan produk non-halal wajib diberi keterangan non-halal.

“Jadi non halal bukan dilarang, cuma dilabeli sehingga kita jelas punya pilihan mana halal mana non-halal,” ucapnya.

Barantin dan BPJPH telah berencana menjajaki kerja sama pengawasan komoditas impor halal melalui integrasi pengawasan pre-border, at-border, dan post-border guna memperkuat perlindungan konsumen dan kelancaran perdagangan lintas negara sejak awal Mei.

Barantin mencatat nilai komoditas ekspor yang mendapatkan tindakan karantina sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp393 triliun dengan penerbitan lebih dari 2,6 juta sertifikat karantina.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa industri K-pop, HYBE, kembali menggebrak pasar hiburan dengan langkah strategis terbarunya dengan meluncurkan label baru bernama ABD yang secara khusus didedikasikan untuk produksi dan pengembangan girl group.

Dengan rencana debut grup pertama pada paruh kedua 2026, kehadiran ABD menandai babak baru dalam ekspansi ekosistem multi-label HYBE yang terus berkembang.

Nama ABD bukan sekadar akronim biasa. Singkatan dari “A Bold Dream” ini mencerminkan filosofi kreatif yang menjadi fondasi label tersebut—sebuah pendekatan yang fleksibel, ringan, dan berani keluar dari pakem konvensional.

Konsep di balik namanya membayangkan huruf “D” hadir langsung setelah “A” dan “B”, melompati “C” yang biasanya mengikuti urutan alfabet. Metafora sederhana namun kuat ini menggambarkan keberanian untuk berpikir di luar jalur yang sudah ada.

Filosofi tersebut akan menjadi kompas bagi seluruh proses kreatif ABD, mulai dari pengembangan konsep, produksi musik, hingga pembentukan identitas artistik girl group yang akan mereka lahirkan.

Peluncuran ABD bukan langkah impulsif, melainkan bagian dari strategi besar HYBE dalam memperkuat sistem multi-label yang selama ini menjadi keunggulan kompetitif perusahaan.

Melalui pendekatan ini, setiap label didorong memiliki keahlian spesifik serta otonomi kreatif masing-masing, sehingga mampu melahirkan identitas unik tanpa saling bertabrakan.

Khusus untuk ABD, fokus utamanya adalah pengembangan IP (intellectual property) yang khas untuk segmen girl group—sebuah ceruk pasar yang terus tumbuh dan diperebutkan ketat dalam industri K-pop global.

Kepemimpinan ABD dipercayakan kepada No Ji Won sebagai CEO, yang sebelumnya menjabat sebagai Head of Artist Planning di PLEDIS Entertainment. Pengalamannya dalam merancang perjalanan karier artis dari tahap awal menjadi modal penting dalam membangun identitas girl group baru ini.

Tak kalah penting, produser kawakan Han Sung Soo akan bergabung sebagai executive producer. Namanya dikenal luas melalui keterlibatannya dalam kesuksesan grup seperti SEVENTEEN, After School, IZ*ONE, dan TWS. Ia akan mengawasi seluruh aspek kreatif, mulai dari arah musik, pengembangan konsep, hingga penampilan panggung grup.

Kolaborasi antara No Ji Won dan Han Sung Soo menjadi sinyal kuat bahwa ABD dipersiapkan dengan serius dan matang.

Girl group pertama besutan ABD dijadwalkan debut pada paruh kedua 2026 dengan membawa semangat eksperimen musik baru serta konsep yang dirancang untuk menembus pasar global. H

YBE sendiri menargetkan eksplorasi wilayah baru dalam lanskap K-pop melalui pendekatan yang menempatkan kesenangan musik sebagai prioritas, sekaligus membangun pemahaman mendalam terhadap kebutuhan penggemar dan artis.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan akan segera menerbitkan aturan mengenai kewajiban pelabelan Nutri Level pada produk pangan khususnya minuman manis.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kematian di Indonesia yang disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, dan stroke akibat pola konsumsi yang tidak sehat atau berlebih gula, garam, dan lemak (GGL).

“Mengingat angka kematian yang sangat tinggi yang berhubungan dengan penyakit non-infeksi, maka sesuai undang-undang, Badan POM akan menerbitkan peraturan tentang nutri level,” kata Taruna dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa hal ini menjadi bagian dari strategi penguatan pengawasan pangan olahan yang beredar di Tanah Air.

Menurut Taruna, label nutri level ini akan menjadi panduan sederhana untuk membantu konsumen memahami kandungan GGL serta mengenali dan memilih produk yang lebih sehat.

Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong industri makanan dan minuman untuk menyediakan pangan lebih sehat. Mengenai implementasinya, BPOM akan melakukannya secara bertahap, yang mana pada tahap awal ini akan secara sukarela diterapkan dari produk minuman siap konsumsi (ready to drink).

“Masa transisi agar industri dapat melakukan adaptasi terhadap kebijakan,” jelas Taruna dalam presentasinya.

Lebih lanjut, ketentuan ini akan termaktub dalam Peraturan BPOM No. 6/2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan yang sedang dalam proses revisi. Penyusunan ulang beleid tersebut saat ini berada dalam tahap harmonisasi.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan aturan pencantuman label gizi berupa nutri level pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis, yang akan diterapkan pada usaha skala besar sebagai upaya mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/301/2026 tentang pencantuman label gizi dan pesan kesehatan pada pangan siap saji yang diterbitkan pada Selasa (14/4/2026).

“Kebijakan ini diambil sebagai upaya edukasi untuk mencegah konsumsi gula, garam dan lemak yang berlebih sehingga menimbulkan berbagai risiko penyakit tidak menular, termasuk obesitas, hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke, dan diabetes tipe 2,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Nutri level yang dimaksud terdiri dari empat tingkatan, yakni Level A berupa kombinasi huruf A dengan warna hijau tua; Level B berupa kombinasi huruf B dengan warna hijau muda; Level C berupa kombinasi huruf C dengan warna kuning; atau Level D berupa kombinasi huruf D dengan warna merah.

Menkes menerangkan, level A memiliki kandungan GGL yang lebih rendah dibandingkan level B, level B memiliki kandungan GGL yang lebih rendah dari pada level C, dan seterusnya. Kemenkes disebutnya bertanggung jawab untuk mengatur pangan siap saji, sedangkan pangan olahan atau produk pabrik menjadi ranah BPOM.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali berkolaborasi bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggelar BTN Jakarta International Marathon (BTN JAKIM) 2026 sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta. Pelaksanaan BTN JAKIM 2026 yang sukses meraih Elite Label dari World Athletics tersebut, akan digelar selama dua hari yakni pada 13-14 Juni 2026 serta menghadirkan lebih dari 40.000 peserta termasuk dari segmen internasional yang mencapai hampir 1.000 peserta dari 46 negara dan masih akan terus bertambah. Antusiasme tinggi ini menunjukkan kepercayaan para pelari nasional maupun global sehingga memperkuat posisi Kota Jakarta sebagai destinasi sport tourism berstandar internasional.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan BTN JAKIM terus menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun ke tahun, baik dari sisi skala, kuantitas peserta, maupun kualitas penyelenggaraan. Melalui BTN JAKIM, lanjut Pramono, Jakarta tidak hanya menjadi tuan rumah kompetisi lari, tetapi juga menghadirkan pengalaman berlari yang memperkenalkan ikon kota serta budaya lokal kepada para peserta.

Pramono juga menjelaskan, BTN JAKIM merupakan hasil nyata kolaborasi lintas sektor untuk menyajikan penyelenggaraan ajang berkualitas yang dapat dinikmati masyarakat. "Pemerintah DKI Jakarta menyampaikan terima kasih kepada Bank BTN karena Jakarta International Marathon turut diselenggarakan karena turut menggerakkan ekonomi. Saat ini, ajang ini sudah menjadi kegiatan yang ditunggu banyak orang, bahkan di tingkat international," tutur Pramono dalam Konferensi Pers BTN JAKIM 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/4).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan dukungan konsisten BTN terhadap BTN JAKIM sejalan dengan pandangan perseroan bahwa olahraga merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun kualitas hidup masyarakat. BTN juga senantiasa mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan sport tourism. Komitmen ini, tambah Nixon, juga selaras dengan tagline BTN, “karena hidup gak cuma tentang hari ini.”

Menurut Nixon, partisipasi perseroan yang konsisten di ajang sport tourism ini juga merupakan bagian dari transformasi beyond mortgage, dimana BTN terus memperluas peran tidak hanya dalam pembiayaan perumahan tetapi juga ke ekosistem transaksi untuk mendukung gaya hidup masyarakat. “Melalui BTN JAKIM, kami ingin masyarakat dapat merasakan berbagai benefit menggunakan mobile banking bale by BTN mulai dari saat pendaftaran, race pack collection, race, hingga setelah BTN JAKIM 2026. Dengan demikian, bale dapat menjadi mitra utama nasabah dalam mempermudah berbagai kebutuhan transaksi perbankan,” ujar Nixon.

Adapun, pada penyelenggaraan tahun ini, BTN JAKIM sukses menarik minat pelari mancanegara dengan peserta terbanyak berasal dari Malaysia, Singapura, dan Korea. BTN JAKIM juga menghadirkan sejumlah pembaruan signifikan yang menandai peningkatan skala acara. Untuk pertama kalinya, BTN JAKIM akan digelar selama 2 hari dengan 4 kategori lomba yakni BTN Marathon, Le Minerale Half Marathon, EJ Sport 10K, dan BSN (Bank Syariah Negara) 5K. Penambahan kategori 5K pada tahun ini turut menjadi langkah untuk mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan gerakan hidup lebih sehat.

BTN JAKIM 2026 juga akan tetap menghadirkan rute yang menampilkan ikon kota Jakarta. Pada hari pertama, para peserta dapat menikmati rute pagi yang steril di area Gelora Bung Karno (GBK) karena rute akan dimulai dan berakhir di kawasan tersebut. Kemudian, pada hari kedua, para peserta akan menikmati berlari dari Monumen Nasional (Monas) menuju titik finish di GBK. Sepanjang rute, pelari akan disuguhkan suasana ibu kota yang dinamis serta beragam cheering point bernuansa budaya Jakarta persembahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

Sementara itu, Race Director Indonesia Muda Road Runner, Satrio Guardian menyampaikan bahwa perancangan rute dan pengalaman lomba di BTN JAKIM 2026 difokuskan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan peserta. Sejalan dengan konsep 4S yaitu Sterile, Secure, Safety, dan Smooth guna menghadirkan pengalaman berlari yang lebih lancar, aman, dan terorganisir. "Kami memastikan setiap aspek teknis, mulai dari rute hingga manajemen di lapangan dirancang untuk memberikan pengalaman berlari yang optimal bagi para pelari," ujarnya.

Satrio merinci, dengan perolehan status Elite Label dari World Athletics mencerminkan pemenuhan standar internasional dalam aspek teknis dan operasional. Status tersebut, tutur Satrio, tidak hanya meningkatkan kredibilitas BTN JAKIM, tetapi juga memperluas daya tarik bagi pelari dari berbagai daerah hingga mancanegara.

Satrio juga menjelaskan kesuksesan penyelenggaraan BTN JAKIM tidak lepas dari kolaborasi lintas perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang turut berperan dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan acara secara menyeluruh.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan meminta para pelaku usaha produk non-halal untuk mencantumkan label non-halal.

Permintaan itu disampaikan karena, menurut Haikal, kebijakan wajib halal Oktober 2026 masih banyak disalahpahami masyarakat sebagai upaya “halalisasi”.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin, ia menegaskan bahwa logo halal hanya berlaku untuk produk halal, sementara produk non-halal wajib mencantumkan label non-halal.

“Logo halal untuk produk halal, dan logo non-halal untuk non-halal. Sehingga penjualan babi, alkohol, itu tidak ada masalah sebenarnya, silakan. Negara hanya minta mencantumkan bahwa itu non-halal, itu saja,” kata Haikal.

Menurutnya, hambatan utama dalam sosialisasi kebijakan halal muncul dari kurangnya pemahaman masyarakat, terutama di media sosial.

Ia menyebut informasi keliru yang digembar-gemborkan pihak-pihak tertentu sering menimbulkan kesalahpahaman publik.

Untuk mengatasi kesalahpahaman tersebut, Haikal menyatakan BPJPH terus memperkuat sosialisasi melalui evaluasi, publikasi, koordinasi, dan harmonisasi.

Haikal menyebutkan BPJPH juga menjalin kerja sama dengan 119 kabupaten di seluruh Indonesia untuk membangun ekosistem halal.

Ia menjelaskan dukungan terhadap sertifikasi halal juga diperkuat melalui regulasi, salah satunya proses sertifikasi dapat dibiayai dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

“Satgas Halal, Kementerian Dalam Negeri semuanya kami libatkan, sampai tokoh-tokoh di daerah pun akan kami ajak semua,” ujarnya.

Dengan langkah ini, BPJPH berharap sosialisasi semakin efektif sehingga pelaku usaha memahami kewajiban sertifikasi halal sekaligus memastikan produk non-halal tetap dapat dipasarkan secara transparan kepada masyarakat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan kebijakan pelabelan kandungan gula pada makanan dan minuman serta pembentukan satuan tugas keamanan pangan sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.

Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terbatas lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Jakarta, Senin, sekaligus menjadi rapat perdana pembahasan implementasi PP Nomor 1 Tahun 2026.

“Menurut laporan berbagai pihak, ternyata kita itu banyak yang muda-muda sudah kena penyakit gula,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas.

Ia mengatakan perhatian terhadap konsumsi gula menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam rapat, menyusul meningkatnya kasus penyakit tidak menular di masyarakat, termasuk pada kelompok usia muda.

Zulhas menyebut pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan skema pelabelan pada makanan dan minuman terkait kandungan gula, agar masyarakat memahami risiko sebelum mengonsumsinya.

“Jadi nanti makanan dan minuman yang kandungannya gulanya tinggi itu dilabeli seperti apa, agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya,” ujar dia.

Selain kebijakan pelabelan, rapat juga menyepakati pembentukan satuan tugas atau task force keamanan pangan di tingkat pusat dan daerah untuk merespons cepat berbagai persoalan, termasuk kasus residu, gangguan keamanan pangan, maupun kondisi darurat pangan.

Ia menjelaskan satuan tugas tersebut akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, kepolisian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Lebih lanjut, pemerintah juga membahas penataan tata kelola pangan olahan, termasuk produk pangan olahan yang beredar luas di masyarakat, agar seluruhnya memenuhi ketentuan keamanan pangan sesuai regulasi yang berlaku.

“Olahan itu nanti yang boleh beredar di tempat kita itu seperti apa, termasuk halal tidak halal itu yang juga nanti akan dibicarakan,” tutur Zulhas.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya tengah melakukan harmonisasi aturan turunan sebagai tindak lanjut PP Nomor 1 Tahun 2026, termasuk penyusunan regulasi pelabelan atau nutri grade untuk kandungan gula, garam, dan lemak.

“BPOM sekarang dalam progres melakukan harmonisasi aturan yang akan kita buat peraturan BPOM tentang pelabelan atau nutri grade,” kata Taruna.

Ia menjelaskan penyusunan aturan tersebut mengacu pada standar internasional, termasuk Codex, serta rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dengan penyesuaian terhadap kondisi nasional.

Taruna menegaskan penerapan kebijakan pelabelan tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan disertai masa transisi atau grace period agar pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan diri.

“Kalau targetnya selesai, secepatnya. Tetapi tentu ada masa penyesuaian sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah,” ucapnya.

Pemerintah menyatakan kebijakan pelabelan dan pembentukan satuan tugas tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperjelas mekanisme penanganan keamanan pangan seiring implementasi PP Nomor 1 Tahun 2026.

Sebelumnya, PP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan merupakan perubahan atas PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Revisi tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan nasional, termasuk pengaturan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta respons terhadap dinamika risiko pangan setelah lebih dari lima tahun diberlakukan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan bahwa peningkatan promosi produk fesyen UMKM menjadi salah satu cara dalam mengatasi gempuran produk pakaian impor tanpa label alias white label.

Budi memandang bahwa produk fesyen lokal cenderung kalah promosi dari produk impor. Padahal, secara kualitas dan harga, produk dalam negeri dinilai memiliki daya saing.

“Kadang-kadang kita lebih bagus dari asing, tetapi karena promosi asing itu lebih besar, seolah-olah kita menjadi tidak ada,” kata Budi dalam sambutan Jakarta Modest Summit 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya, promosi produk fesyen lokal dapat ditingkatkan melalui penyelenggaraan event berskala nasional. Kemendag pun berencana memperluas penyelenggaraan acara seperti Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) dengan rangkaian pengantar di daerah-daerah.

Apabila promosi UMKM lokal dapat meningkat, Budi mengatakan bahwa produk tersebut akan lebih menjangkau konsumen. Hal ini yang diyakini dapat mengurangi penetrasi produk impor.

“Jadi kalau konsumen itu memakai produk kita, gempuran-gempuran impor itu juga akan hilang. Itu salah satu cara,” ujar Budi.

Pada kesempatan yang sama, Founder Modestalk Hanna Faridl mengungkapkan bahwa produk white label juga tengah marak diproduksi oleh perusahaan konveksi dalam negeri.

Menurutnya, hal ini menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh jenama lokal dalam memperoleh bahan baku berupa pakaian jadi.

“Jadi memang itu salah satu solusi juga untuk brand beli produk jadi dan langsung dilabelkan, tetapi dijahitnya oleh konveksi dalam negeri,” ujar Hanna.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abudurrahman mengungkapkan bahwa perusahaan ekspedisi dan barang kargo menjadi celah masuknya barang ilegal ke pasar Indonesia, termasuk pakaian white label.

Dia menyebut maraknya barang itu bisa terlihat dari platform TikTok, yang dibanjiri penjualan barang-barang white label. Oleh karena itu, pemerintah disebutnya akan mengecek gudang-gudang perusahaan yang menampung pakaian white label tanpa batasan.

“Itu semuanya mereka stok di gudang, luar biasa, barang-barang white label masuk enggak dibatasi,” kata Maman dalam acara BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengungkap perusahaan ekspedisi dan barang kargo menjadi biang kerok masuknya barang ilegal ke pasar Indonesia.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan banjir barang impor ilegal tersebut bukan berasal dari mafia impor, justru melainkan dari perusahaan ekspedisi dan kargo barang.

“Saya sekarang di Bisnis Indonesia pertama kali saya bilang, ini bukan mafia impor nih yang bermain ini, tetapi perusahaan-perusahaan ekspedisi dan kargo barang,” ungkap Maman dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Untuk itu, Maman menyebut pemerintah harus segera mengecek sederet perusahaan ekspedisi dan kargo barang yang memuat barang ilegal.

“Jadi ini saya mau sampaikan di dalam forum ini, jadi sekarang saatnya kita membidik itu, periksa itu, dan cek itu perusahaan-perusahaan ekspedisi dan kargo-kargo barang itu. Mereka itu yang memasukkan barang-barang itu dengan luar biasa banyaknya masuk,” bebernya.

Dia menyebut marakanya barang impor ilegal itu bisa terlihat dari platform TikTok, yang memasok barang-barang white label.

“Itu semuanya mereka semuanya stok di gudang luar biasa, barang-barang white label masuk nggak dibatasi,” tuturnya.

Untuk itu, menurutnya, meski pemerintah dan pemangku kepentingan lain telah menggeber pemberdayaan dan pembinaan UMKM akan sia-sia jika pasar dalam negeri tidak dijaga.

“Tetapi kalau market-nya nggak dijaga, mereka nggak akan bisa survive, akhirnya mereka akan mati dengan sendirinya. Itulah makanya saya bilang, sekarang pokoknya saya mau opor kepada produk-produk Indonesia, bukan ploduk-ploduk indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 resmi mencatatkan sejarah baru dengan meraih status Elite Label dari World Athletics, menjadikannya ikon sport tourism global. Dengan rekor 11.500 pelari dari 38 negara, konferensi pers pra-lomba yang digelar di Grand Artos Hotel & Convention, Sabtu (15/11/2025), fokus menyoroti dampak ekonomi berkelanjutan di Magelang dan Jawa Tengah.

Mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Daerah, Sumarno menekankan bahwa perjalanan sembilan tahun Bank Jateng Borobudur Marathon adalah simbol keberlanjutan dan kebanggaan daerah. "Sembilan tahun perjalanan Bank Jateng Borobudur Marathon merupakan wujud nyata semangat kebersamaan dan konsistensi masyarakat Jawa Tengah. Event ini bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga gerakan yang menginspirasi. Pengakuan Elite Label ini menegaskan bahwa event ini telah menjadi ikon sport tourism di Asia,” ujarnya.

Sumarno juga mengungkapkan peningkatan signifikan jumlah peserta, yakni 11.500 orang pelari, bertambah 1.000 orang dibandingkan 2024. Dengan kenaikan ini, perputaran ekonomi diprediksi akan meningkat di atas Rp73,9 miliar yang dicapai pada 2024. “Kita ingin mendorong lebih banyak perputaran ekonomi yang ada di kawasan ini,” lanjutnya.

Peningkatan perputaran ekonomi Bank Jateng Borobudur Marathon memang menunjukkan tren positif, di mana data mencatat lonjakan drastis dari Rp1,5 miliar pada tahun 2017 hingga mencapai Rp73,9 miliar pada tahun 2024. Ia menambahkan bahwa rute baru dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada titik-titik baru di Magelang.

Bank Jateng sebagai sponsor utama menegaskan komitmennya untuk memperkuat dampak ekonomi. Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menjelaskan bahwa semangat "Stride to Glory" diwujudkan melalui pemberdayaan UMKM lokal.

“Setiap pelari yang datang dan setiap langkah yang mereka ambil menjadi bagian dari roda ekonomi yang terus berputar. Kami menghadirkan kembali Pasar Harmoni, sebagai kolaborasi antara 20 UMKM Bank Jateng Pawone dan 46 UMKM Jateng Berdikari yang telah dikurasi dan mendapat pembinaan khusus,” kata Irianto.

Menurutnya, Pasar Harmoni ini menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dirasakan juga oleh masyarakat yang ikut menikmati manfaat ekonomi. Selain itu, event ini memberikan efek berantai positif, di mana banyak pelari memilih untuk tinggal lebih lama dan menikmati layanan homestay, kuliner, serta tur lokal, yang secara langsung meningkatkan hunian dan jasa pariwisata.

Sebagai penyelenggara, Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Haryo Damardono, melihat event ini sebagai ruang narasi persatuan dan perayaan kerja sama, terutama dalam perjalanan menuju satu dekade penyelenggaraan.

“Selama sembilan tahun penyelenggaraan, Bank Jateng Borobudur Marathon selalu berhasil menjadi ruang bagi ribuan kisah tentang semangat, perjuangan, dan kebersamaan. Tahun ini, dengan tema 'Stride to Glory', kami melihatnya sebagai ajakan untuk merayakan setiap langkah dalam perjalanan panjang menuju kejayaan. Kejayaan yang lahir dari kerja sama, dari konsistensi, dan dari cinta terhadap Magelang dan Jawa Tengah,” ujar Haryo.

Haryo juga menjelaskan detail teknis perlombaan, termasuk rute baru yang dirancang bukan hanya lebih segar dan menantang, tetapi juga fotogenik, memberikan ruang bagi para pelari untuk mengenal lebih dekat pesona Jawa Tengah. Selain itu, aspek kenyamanan pelari diutamakan dengan penetapan waktu start yang disiplin: Marathon pukul 04.30 WIB, Half Marathon pukul 05.00 WIB, dan 10K pukul 05.40 WIB.

Sementara itu, Liem Chie Ahn, Ketua Yayasan Borobudur Marathon, menyoroti sambutan masyarakat Magelang yang selalu menjadi jiwa dari event ini. "Rute tahun ini menghadirkan perpaduan antara warisan budaya, keindahan alam, dan sentuhan modernisasi. Para pelari akan melewati kawasan dengan panorama yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya,” katanya.

Ia menambahkan, yang membuat event ini istimewa adalah sambutan masyarakat yang hangat. “Masyarakat lokal ikut menyiapkan, mendukung, bahkan menjadi semangat di sepanjang rute. Event ini telah menjadi gerakan kebersamaan, di mana pelari, masyarakat, dan seluruh elemen yang terlibat tumbuh bersama, saling menguatkan,” pungkasnya

Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 dengan status Elite Label ini diharapkan menjadi tolok ukur perlombaan di Asia sekaligus perayaan budaya, persatuan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Magelang dan Jawa Tengah.

Jakarta (ANTARA) - PT Tirta Fresindo Jaya, produsen air minum dalam kemasan (AMDK) Le Minerale menyatakan telah mencantumkan kandungan mineralnya secara jelas pada label kemasan guna membuktikan bersumber dari air pegunungan asli.

Menurut Direktur External Affairs dan Regulatory Tirta Fresindo Jaya, Johan Muliawan, perusahaan berkomitmen menyediakan air mineral kemasan yang berasal dari sumber air pegunungan terpilih dan terlindungi.

“Sumber air kami dipastikan berasal dari pegunungan vulkanik terpilih yang kaya mineral di berbagai wilayah pegunungan Indonesia,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sumber air mineral tersebut, lanjut Johan, diambil di area Gunung Salak, Gunung Pangrango, Gunung Mandalawangi, Gunung Gede, dan Gunung Bromo, dan berbagai pegunungan lainnya.

Dia menegaskan keaslian sumber dan kandungan mineral alami ini dapat dibuktikan secara ilmiah melalui serangkaian uji seperti analisis isotop, kajian geologi, geofisika, serta studi hidro-kimia.

Selain melalui uji yang telah disebutkan, tambahnya, perusahaan mencantumkan kandungan mineralnya secara jelas pada label kemasan.

"Informasi ini menunjukkan komitmen kami dalam menciptakan produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki nilai keaslian dan kredibilitas ilmiah yang terukur," ujar Johan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu.

Lebih jauh dia menegaskan perusahaan berkomitmen pada prinsip pengambilan air yang berkelanjutan dengan memastikan kelestarian sumber daya air dan lingkungan di sekitar area pegunungan tetap terjaga.

"Seluruh proses pengelolaan dilakukan secara higienis dan sesuai dengan izin resmi dari pemerintah, memastikan keamanan dan keberlanjutan dalam setiap tahap produksi," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025