Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan meminta para pelaku usaha produk non-halal untuk mencantumkan label non-halal.

Permintaan itu disampaikan karena, menurut Haikal, kebijakan wajib halal Oktober 2026 masih banyak disalahpahami masyarakat sebagai upaya “halalisasi”.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin, ia menegaskan bahwa logo halal hanya berlaku untuk produk halal, sementara produk non-halal wajib mencantumkan label non-halal.

“Logo halal untuk produk halal, dan logo non-halal untuk non-halal. Sehingga penjualan babi, alkohol, itu tidak ada masalah sebenarnya, silakan. Negara hanya minta mencantumkan bahwa itu non-halal, itu saja,” kata Haikal.

Menurutnya, hambatan utama dalam sosialisasi kebijakan halal muncul dari kurangnya pemahaman masyarakat, terutama di media sosial.

Ia menyebut informasi keliru yang digembar-gemborkan pihak-pihak tertentu sering menimbulkan kesalahpahaman publik.

Untuk mengatasi kesalahpahaman tersebut, Haikal menyatakan BPJPH terus memperkuat sosialisasi melalui evaluasi, publikasi, koordinasi, dan harmonisasi.

Haikal menyebutkan BPJPH juga menjalin kerja sama dengan 119 kabupaten di seluruh Indonesia untuk membangun ekosistem halal.

Ia menjelaskan dukungan terhadap sertifikasi halal juga diperkuat melalui regulasi, salah satunya proses sertifikasi dapat dibiayai dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

“Satgas Halal, Kementerian Dalam Negeri semuanya kami libatkan, sampai tokoh-tokoh di daerah pun akan kami ajak semua,” ujarnya.

Dengan langkah ini, BPJPH berharap sosialisasi semakin efektif sehingga pelaku usaha memahami kewajiban sertifikasi halal sekaligus memastikan produk non-halal tetap dapat dipasarkan secara transparan kepada masyarakat.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kasus bakso babi yang berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sorotan industri makanan saat ini.

Untuk mencegah umat muslim mencegah mengonsumsi bakso ini, maka pemerintah meminta kepada pedagang bakso agar mencantumkan label halal maupun nonhalal agar terkait produk makanan yang dijual ke konsumen. Apalagi pedagan bakso babi, menuliskan non halal.

Wakil Bupati Bantul Aris Suhariyanta mengatakan bahwa pencantuman informasi halal dan non halal di makanan yang dijual sejalan dengan adanya kebutuhan makanan halal bagi umat muslim.

"Harapan kami terkait dengan penjual bakso di Bantul ataupun penjual makanan yang lainnya harap mencantumkan label halal maupun nonhalal," katanya dikutip dari Antara, Selasa (28/10/2025).

Pernyataan ini menanggapi adanya temuan penjual bakso babi di wilayah Kelurahan Ngestiharjo, Kasihan yang produknya mengandung babi, yang sebelumnya tidak mencantumkan spanduk nonhalal, namun setelah viral baru dipasang spanduk mengenai informasi kandungan makanan itu.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Ngestiharjo Kasihan Bantul Ahmad Bukhori mengatakan warung Bakso Pak Saido tersebut sudah berjualan sejak sekitar tahun 2016, tetapi sebelumnya berjualan berkeliling sejak tahun 1999an.

Menurut dia, DMI Ngestiharjo mengetahui bakso tersebut menggunakan bahan baku babi setelah adanya pengaduan yang disampaikan dalam pengajian rutin bulanan organisasinya yang diikuti masyarakat di wilayah kelurahan tersebut. Bakso babi ini menjadi perhatian bagi pemerintah.

Dia mengatakan sebelum dipasang spanduk tentang label non-halal oleh DMI Ngestiharjo, dukuh dan ketua rukun tetangga (RT) setempat sudah melakukan komunikasi dan pendekatan dengan penjual bakso babi tersebut.

"Penjual hanya memasang tulisan "B2" ukuran kecil kira-kira separuh HVS. Ditempel di gerobak. Itu pun kadang dipasang, kadang tidak. Sehingga banyak umat Muslim yang tidak menyadari bakso tersebut berbahan dasar babi," katanya.

Menurut dia, dari sisi hukum jelas melanggar Pasal 93 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dalam aturan itu mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang berasal dari bahan yang tidak halal.

Oleh sebab itu, kata dia, dari sisi keagamaan DMI memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi umat, dan langsung memasang spanduk label non halal agar masyarakat terutama umat Muslim menghindari produk makanan yang diolah dengan bahan baku non-halal.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul Jati Bayu Broto saat dikonfirmasi mengatakan masih menunggu arahan dari instansi terkait warung bakso di Kasihan yang ternyata mengandung babi setelah beberapa tahun berjualan.

"Saya menunggu respon dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan DKUKMPP (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan) dulu. Ranahnya di organisasi perangkat daerah (OPD) teknis dulu," katanya.