Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) menilai kebijakan pemberian label nutri-grade, termasuk kandungan gula pada produk makanan dan minuman kemasan tak akan membebani industri.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan, kebijakan tersebut merupakan langkah sosialisasi dan memberikan informasi kandungan gula untuk konsumen sehingga tidak ada kenaikan ongkos produksi.

“Itu nutri-grade, beda [dengan cukai] belum ada peraturan pelaksananya, masih dibahas. Itu kan semacam pendidikan bahwa ada label itu dicantumkan. Enggak [naik biaya produksi],” kata Adhi saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Nutri-grade merupakan label gizi berwarna (hijau–merah) dan berhuruf (A–D) yang dicantumkan pada kemasan minuman untuk menunjukkan kadar gula dan lemak jenuh.

Label ini memudahkan konsumen memilih produk yang lebih sehat, dengan grade A (hijau/kadar terendah) hingga grade D (merah/kadar tertinggi). Penerapan label ini disebut akan mulai dilakukan pada 2026.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah memfinalkan aturan pelabelan kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) pada produk pangan dan minuman kemasan. Regulasi ini disiapkan sebagai langkah pencegahan penyakit tidak menular yang berkaitan dengan pola konsumsi berisiko.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Badan POM dan menggunakan sistem pelabelan berbasis tingkatan kandungan gizi yang mudah dipahami konsumen.

“Aturan yang akan kita buat adalah Peraturan Badan POM tentang pelabelan, atau yang kita sebut nutri-grade, yaitu leveling kandungan gula, garam, dan lemak,” ujarnya, baru-baru ini.

Kriteria batas kandungan GGL, lanjut dia, disusun berdasarkan kajian ilmiah dan standar internasional agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan.

“Batasannya berdasarkan scientific dan mengacu pada standar Codex yang disusun WHO dan FAO. Jadi ada parameternya, bukan kita buat sendiri,” tuturnya.

Menurutnya, pengaturan ini penting karena konsumsi gula, lemak jenuh, dan garam berlebih merupakan faktor utama pemicu berbagai penyakit degeneratif di masyarakat.

“Pengaturan ini untuk mencegah masyarakat terjangkit penyakit karena gula, kelebihan lemak, maupun garam,” jelasnya.

Saat ini, rancangan aturan tersebut masih dalam tahap harmonisasi dengan sejumlah kementerian dan pemangku kepentingan, termasuk sektor industri pangan. Proses ini diperlukan sebelum regulasi dapat diundangkan secara resmi.

Taruna menegaskan ketentuan pelabelan nantinya akan berlaku wajib bagi seluruh produsen, termasuk pelaku UMKM, dengan masa transisi sebelum penegakan penuh.

“Ini bukan imbauan, tapi akan wajib, hanya saja nanti ada grace period,” tegasnya.

Kebijakan label GGL disebut dapat menjadi dasar penerapan skema insentif dan disinsentif di masa depan, meski kebijakan fiskal tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan.

Bisnis.com,JAKARTA — Rencana penerapan label kandungan gula tinggi pada produk makanan dan minuman dinilai tidak akan merugikan pelaku industri. Kebijakan tersebut justru dinilai lebih baik dibandingkan rencana cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Mohammad Faisal menyebut, kebijakan tersebut justru menjadi jalan tengah antara kepentingan kesehatan publik dan keberlangsungan usaha.

Faisal menjelaskan, label gula berbeda dengan kebijakan cukai yang berpotensi menambah beban biaya produksi. Selama kebijakan hanya sebatas pencantuman informasi kadar gula tanpa pungutan tambahan, maka produsen tidak akan menghadapi tekanan biaya baru.

“Kalau dia sifatnya hanya memberikan label yang bertanda gula tinggi, tidak dikenakan cukai kan? Jadi artinya, mestinya tidak ada penambahan biaya produksi karena ada biaya tambahan dari cukai,” kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Dia menilai label tersebut pada dasarnya hanya memperjelas informasi yang sebenarnya sudah tercantum dalam daftar komposisi produk. Dengan begitu, konsumen mendapatkan panduan yang lebih mudah dipahami dalam memilih produk yang lebih sehat.

“Kalau label itu tidak menambah biaya produksi tapi memberikan kepastian atau informasi kepada konsumen tentang kadar gula yang dikandung,” tuturnya.

Dari sisi produsen, kebijakan ini juga dinilai tidak membebani karena tidak mengubah struktur biaya. Sementara dari sisi konsumen, label gula tinggi dapat mendorong kesadaran terhadap pola konsumsi yang lebih sehat tanpa harus mengorbankan pertumbuhan industri.

“Jadi ini dari sisi konsumen memberikan informasi agar lebih sehat, tapi di sisi produsen juga tidak meningkatkan biaya produksi. Saya pikir ini jalan tengah yang cukup bijak untuk pada saat sekarang daripada mengenakan cukai yang merugikan industri,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, pemerintah akan memberi label khusus pada produk makanan dan minuman (mamin) yang mengandung kadar gula yang tinggi.

Zulhas menyebut, tingginya konsumsi gula di Indonesia memicu meningkatnya penyakit gula, termasuk di kalangan generasi muda.

“Ternyata kita itu banyak yang kena, muda-muda sudah kena penyakit gula, dan kita termasuk pemakan gula yang tertinggi,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Untuk itu, Zulhas menyebut, pemerintah telah membentuk tim untuk merumuskan format pelabelan agar konsumen dapat mengetahui risiko gula berlebih.

“Agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya. Kayak rokok. Ternyata pembunuh nomor satu kan gula. Gula nomor satu,” lanjutnya.

Dia menjelaskan kebijakan pelabelan pada mamin ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 (PP 1/2026) tentang Keamanan Pangan, pengganti PP Nomor 86 Tahun 2019.

Selain itu, Zulhas menambahkan bahwa pemerintah juga memutuskan pembentukan task force pusat dan daerah untuk menghadapi darurat pangan, termasuk masalah pada produk perikanan, rempah-rempah, maupun makanan yang terkontaminasi residu.

Task force ini melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan makanan dan minuman termasuk emiten bersiap menjalankan aturan baru tentang pelabelan kandungan gula. Aksi ini seiring pemerintah menyiapkan kebijakan turunan pelabelan kandungan gula pada makanan dan minuman serta pembentukan satuan tugas keamanan pangan sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, perhatian terhadap konsumsi gula menjadi salah satu isu utama dalam rapat tersebut seiring meningkatnya kasus penyakit tidak menular di masyarakat, termasuk pada kelompok usia muda.

“Menurut laporan berbagai pihak, ternyata kita itu banyak yang muda-muda sudah kena penyakit gula,” kata Zulhas usai rapat koordinasi pembahasan implementasi PP Nomor 1 Tahun 2026, dikutip dari Antara, Senin (9/2/2026).

Dia menyebut pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan skema pelabelan pada makanan dan minuman terkait kandungan gula agar masyarakat memahami risiko sebelum mengonsumsinya. “Jadi nanti makanan dan minuman yang kandungannya gulanya tinggi itu dilabeli seperti apa, agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya,” ujar dia.

Selain kebijakan pelabelan, rapat juga menyepakati pembentukan satuan tugas atau task force keamanan pangan di tingkat pusat dan daerah untuk merespons cepat berbagai persoalan, termasuk residu, gangguan keamanan pangan, dan kondisi darurat pangan. Satuan tugas tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, kepolisian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya tengah melakukan harmonisasi aturan turunan sebagai tindak lanjut PP Nomor 1 Tahun 2026, termasuk penyusunan regulasi pelabelan atau nutri grade untuk kandungan gula, garam, dan lemak. “BPOM sekarang dalam progres melakukan harmonisasi aturan yang akan kita buat peraturan BPOM tentang pelabelan atau nutri grade,” kata Taruna.

Menurut Taruna, regulasi tersebut mengacu pada standar internasional, seperti Codex, serta rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dengan penyesuaian kondisi nasional. Ia menegaskan penerapan kebijakan tidak dilakukan secara mendadak dan akan disertai masa transisi. “Kalau targetnya selesai, secepatnya. Tetapi tentu ada masa penyesuaian sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah,” jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyiapkan kebijakan pelabelan kandungan gula pada makanan dan minuman serta pembentukan satuan tugas keamanan pangan sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.

Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi terbatas lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) di Jakarta, Senin, sekaligus menjadi rapat perdana pembahasan implementasi PP Nomor 1 Tahun 2026.

“Menurut laporan berbagai pihak, ternyata kita itu banyak yang muda-muda sudah kena penyakit gula,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas.

Ia mengatakan perhatian terhadap konsumsi gula menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam rapat, menyusul meningkatnya kasus penyakit tidak menular di masyarakat, termasuk pada kelompok usia muda.

Zulhas menyebut pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan skema pelabelan pada makanan dan minuman terkait kandungan gula, agar masyarakat memahami risiko sebelum mengonsumsinya.

“Jadi nanti makanan dan minuman yang kandungannya gulanya tinggi itu dilabeli seperti apa, agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya,” ujar dia.

Selain kebijakan pelabelan, rapat juga menyepakati pembentukan satuan tugas atau task force keamanan pangan di tingkat pusat dan daerah untuk merespons cepat berbagai persoalan, termasuk kasus residu, gangguan keamanan pangan, maupun kondisi darurat pangan.

Ia menjelaskan satuan tugas tersebut akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, kepolisian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Lebih lanjut, pemerintah juga membahas penataan tata kelola pangan olahan, termasuk produk pangan olahan yang beredar luas di masyarakat, agar seluruhnya memenuhi ketentuan keamanan pangan sesuai regulasi yang berlaku.

“Olahan itu nanti yang boleh beredar di tempat kita itu seperti apa, termasuk halal tidak halal itu yang juga nanti akan dibicarakan,” tutur Zulhas.

Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya tengah melakukan harmonisasi aturan turunan sebagai tindak lanjut PP Nomor 1 Tahun 2026, termasuk penyusunan regulasi pelabelan atau nutri grade untuk kandungan gula, garam, dan lemak.

“BPOM sekarang dalam progres melakukan harmonisasi aturan yang akan kita buat peraturan BPOM tentang pelabelan atau nutri grade,” kata Taruna.

Ia menjelaskan penyusunan aturan tersebut mengacu pada standar internasional, termasuk Codex, serta rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dengan penyesuaian terhadap kondisi nasional.

Taruna menegaskan penerapan kebijakan pelabelan tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan disertai masa transisi atau grace period agar pelaku usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan diri.

“Kalau targetnya selesai, secepatnya. Tetapi tentu ada masa penyesuaian sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah,” ucapnya.

Pemerintah menyatakan kebijakan pelabelan dan pembentukan satuan tugas tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperjelas mekanisme penanganan keamanan pangan seiring implementasi PP Nomor 1 Tahun 2026.

Sebelumnya, PP Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan merupakan perubahan atas PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Revisi tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan nasional, termasuk pengaturan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta respons terhadap dinamika risiko pangan setelah lebih dari lima tahun diberlakukan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026