Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah menyiapkan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2026 tentang Penempatan Dana pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan, aturan turunan dari PP No.11/2026 diharapkan rampung pada tahun ini.

“Ada [aturan turunan]. [Target rampung] Tahun ini, pasti,” kata Anggito usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Melalui beleid ini, Anggito menuturkan bahwa LPS memiliki kewenangan menempatkan dana pada bank sistemik maupun non sistemik. Hal ini dilakukan sesuai dengan fungsi LPS sebagai risk minimizer dan early intervention.

Meski demikian, ada batasan jumlah dana yang ditempatkan LPS pada bank dalam penyehatan. Batasan jumlah dana tersebut akan ditentukan berdasarkan formula tertentu. Kendati begitu, Anggito belum bisa membeberkan lebih lanjut, mengingat ketentuan lengkap akan diatur dalam aturan turunan.

Di sisi lain, Anggito meyakini adanya kebijakan ini tidak akan membuat bank menjadi kurang disiplin dalam mengelola likuiditasnya. Pasalnya untuk memperoleh dana dari LPS, bank tersebut akan dianalisis kelayakannya terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jika dinilai layak, OJK dapat meminta LPS untuk menempatkan dana guna membantu mengatasi masalah likuiditas bank tersebut, sebagaimana telah diatur dalam PP No.11/2026.

Selain itu, BI juga akan melakukan asesmen terhadap riwayat sistem pembayaran Bank Sistemik dan kondisi sistem keuangan serta menyampaikan hasil asesmen dimaksud kepada OJK dan LPS paling lambat tiga hari kerja sejak pemberitahuan OJK diterima oleh BI.

LPS kemudian akan menganalisis permohonan penempatan dana dari Bank Sistemik dengan mengacu pada hasil kajian kelayakan dari OJK serta asesmen dari BI.

Berdasarkan analisis tersebut, LPS memutuskan apakah akan menempatkan dana atau tidak. Selanjutnya, LPS akan menyampaikan keputusan tersebut kepada OJK, BI, dan Bank Sistemik yang mengajukan permohonan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kini memiliki wewenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik, guna membantu mengatasi permasalahan likuiditas.

Kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.11/2026 tentang Penempatan Dana Pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan Oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

“Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik,” demikian bunyi Pasal 8 ayat (1) beleid itu, dikutip pada Rabu (22/4/2026).

Adapun penempatan dana oleh LPS dapat dilakukan secara langsung kepada Bank Sistemik yang mengalami masalah likuiditas. Selain itu, lembaga itu juga bisa menyalurkan dana secara tidak langsung, yakni dengan menjamin penempatan dana dari Bank Sistemik lain kepada bank yang sedang bermasalah.

Dalam beleid yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini, diatur bahwa Bank Sistemik yang sedang dalam proses penyehatan dan mengalami masalah likuiditas dapat mengajukan permohonan penempatan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Permohonan ini diajukan jika bank tersebut tidak memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman likuiditas jangka pendek dari Bank Indonesia (BI), termasuk pembiayaan berbasis prinsip syariah.

Setelah menerima permohonan dari Bank Sistemik, OJK akan melakukan analisis kelayakan terlebih dahulu. Jika dinilai layak, OJK dapat meminta LPS untuk menempatkan dana guna membantu mengatasi masalah likuiditas bank tersebut.

Pada saat yang sama, OJK akan memberitahukan secara tertulis kepada BI mengenai permintaan OJK kepada LPS untuk melakukan penempatan dana pada Bank Sistemik.

Selanjutnya, BI akan melakukan asesmen terhadap riwayat sistem pembayaran Bank Sistemik dan kondisi sistem keuangan serta menyampaikan hasil asesmen dimaksud kepada OJK dan LPS paling lambat tiga hari kerja sejak pemberitahuan OJK diterima oleh BI.

LPS kemudian akan menganalisis permohonan penempatan dana dari Bank Sistemik dengan mengacu pada hasil kajian kelayakan dari OJK serta asesmen dari BI.

Berdasarkan analisis tersebut, LPS memutuskan apakah akan menempatkan dana atau tidak. Selanjutnya, LPS akan menyampaikan keputusan tersebut kepada OJK, BI, dan Bank Sistemik yang mengajukan permohonan.

Adapun masa penempatan dana LPS di Bank Sistemik maksimal 90 hari per periode dan dapat diperpanjang hingga tiga kali. Kendati begitu, periode awal tidak boleh melebihi masa status “bank dalam penyehatan” yang ditetapkan OJK.

LPS dapat memutuskan perpanjangan dalam waktu paling lama satu tahun sejak status penyehatan ditetapkan. Selain itu, LPS juga bisa menambah periode penempatan dana melalui forum koordinasi.

Seluruh proses perpanjangan, penambahan periode, maupun peningkatan plafon tetap mengikuti mekanisme awal, mulai dari pengajuan bank, analisis OJK, asesmen BI, hingga keputusan oleh LPS.

Perlu Berhati-hati

Sejumlah pengamat menilai, kebijakan ini pada dasarnya merupakan langkah strategis dan progresif, lantaran LPS dapat melakukan early intervention untuk membantu mengatasi masalah likuiditas di Bank Sistemik.

“Namun memang perlu diatur secara detail apa yang menjadi kriteria sehingga dapat terarah dan jelas tujuannya,” kata pengamat perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan, Rabu (22/4/2026).

Dia juga mengingatkan agar kriteria penempatan dana LPS ke Bank Sistemik jelas dan transparan serta sifatnya sementara dan bersyarat. Selain itu, LPS dalam melakukan penempatan dana harus berkoordinasi dengan otoritas lain seperti BI dan OJK.

Senada, Global Market Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto memandang bahwa langkah ini dapat menjadi alternatif, mengingat bank-bank juga melakukan pembayaran iuran kepada LPS.

Kendati begitu, Myrdal menyebut bahwa kebijakan ini perlu dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, kebijakan itu baru bisa diterapkan jika hasil evaluasi LPS, BI, dan OJK menunjukkan kondisi global sedang tidak kondusif hingga memicu tekanan likuiditas, atau saat bank mengalami krisis likuiditas yang bukan disebabkan oleh kesalahan manajemen.

“Perlu ada [langkah] antisipatif yang perlu dilakukan oleh otoritas seperti LPS untuk mencegah terjadinya krisis likuiditas secara sistemik,” usul Myrdal.

Dampak ke Industri Perbankan

Menanggapi kebijakan ini, PT Bank Permata Tbk. (BNLI) mengungkapkan bahwa bank tengah mengkaji dampak peraturan tersebut terhadap perseroan.

Direktur Keuangan dan Unit Usaha Syariah Permata Bank Rudy Basyir Ahmad mengatakan, pihaknya terus melakukan dialog dengan regulator sehingga implementasinya di lapangan dapat berjalan dengan baik.

“Tentunya kita ingin memastikan bahwa implementasi atau kepatuhan terhadap semua regulasi-regulasi ini,” kata Rudy di sela-sela agenda Media Briefing ‘Syariah untuk Semua’ di Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Kendati begitu, Rudy mengaku belum bisa berkomentar lebih banyak mengenai aturan ini, mengingat beleid ini baru saja diterbitkan.

Sementara itu, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menyebut bahwa pihaknya akan mencermati kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan.

“Kami berkomitmen untuk fokus pada fundamental bisnis perseroan, serta tetap pruden dalam menghadapi dinamika ekonomi saat ini,” jelas EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada Bisnis, Rabu (22/4/2026).