Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal 2 GHz yang digunakan oleh Starlink dan SkyFive dikhawatirkan dapat menanggu layanan internet 4G dan 5G Indonesia yang bergerak di pita 2,1 GHz.

Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji untuk membuka pita 2 GHz untuk teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G). Kedua pita tersebut saat ini digunakan oleh Starlink dan SkiFive.

Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (Assi) Firdaus Adinugroho mengatakan kehadiran teknologi NTN-D2D dan A2G di Indonesia merupakan keniscayaan. Menurutnya, sebagai negara kepulauan terbesar, inovasi ini sangat strategis untuk memperkuat kedaulatan dan pemerataan konektivitas digital Tanah Air.

Namun, Firdaus mengingatkan tantangan utama terletak pada keterbatasan spektrum frekuensi, termasuk potensi terjadinya interferensi sinyal antara layanan satelit baru dan layanan existing. Menurutnya pita tersebut berdekatan dengan teknologi 4G dan 5G yang digunakan di Indonesia.

“Tantangan terbesarnya adalah keterbatasan spektrum frekuensi,” kata lelaki yang akrab disapa Daus kepada Bisnis, Kamis (23/10/2025).

Sekadar informasi, Telkomsel dan Indosat saat ini menggunakan beberapa pita frekuensi utama untuk menggelar layanan 4G dan 5G di Indonesia. Pada jaringan 4G, keduanya memakai pita 900 MHz (Band 8), 1800 MHz (Band 3), dan 2100 MHz (Band 1), dengan Telkomsel juga memanfaatkan pita 2300 MHz (Band 40). Indosat menggunakan pita 1,8 GHz dan 2,1 GHz, pun dengan XLSMART juga memiliki layanan di 2,1 GHz.

Untuk layanan 5G, Telkomsel menggelar di pita 1800 MHz, 2100 MHz, dan terutama 2300 MHz, sementara Indosat memulai 5G di pita 1800 MHz. Pita 2 GHz atau 2000 MHz berada di antara pita 4G dan 5G, yang jika diaktifkan ada sedikit kekhawatiran gangguan atau interferensi.

Adapun saat ini spektrum 2 GHz Starlink dan SkyFive untuk memberi layanan langsung ke darat. Perangkat-perangkat yang ada di bumi dapat mengakses sinyal tersebut.

Daus menambahkan untuk mengimplementasikan pita tersebut, pemerintah harus memprioritaskan kebijakan pada tiga hal utama yaitu efisiensi serta optimalisasi penggunaan spektrum frekuensi terbatas untuk kepentingan nasional yang seluas-luasnya.

Kedua, Koeksistensi harmonis antar layanan satelit baru dan existing, guna mencegah interferensi dan menjaga kualitas serta stabilitas jaringan.

“Ketiga, penerapan prinsip level playing field agar seluruh pemain—baik perusahaan asing maupun operator lokal—bisa berinvestasi serta berinovasi secara sehat dan berkeadilan,” kata Daus.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji regulasi dan kebijakan terkait potensi implementasi di pita frekuensi 2 GHz. Komdigi membuka ruang masukan publik mengenai regulasi ini hingga 9 November 2025, termasuk dari pelaku industri, operator telekomunikasi, asosiasi dan masyarakat luas.

Teknologi NTN-D2D memungkinkan perangkat seluler seperti ponsel dan laptop terhubung langsung ke satelit tanpa menara BTS, sementara A2G memfasilitasi komunikasi antara pesawat dengan jaringan darat.

Solusi ini digadang sebagai langkah strategis pemerataan konektivitas nasional, terutama di wilayah terpencil, perairan, dan jalur udara Indonesia yang selama ini sulit dijangkau jaringan konvensional.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan dimulainya konsultasi publik terkait dokumen Call for Information (CFI) untuk Kajian Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) di Indonesia.

Dalam keterangan tertanggal 21 Oktober 2025, Komdigi menyebut teknologi ini memungkinkan perangkat seluler terhubung langsung ke satelit tanpa perlu bergantung pada menara BTS.

Penerapan NTN-D2D diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan komunikasi hingga ke wilayah pelosok, daerah perbatasan, serta kawasan perairan yang selama ini sulit dijangkau jaringan terestrial.

"Teknologi ini memungkinkan perangkat seluler berkomunikasi langsung dengan satelit tanpa bergantung pada jaringan terestrial, sehingga berpotensi memperluas konektivitas hingga ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)," tulis keterangan resmi Komdigi, dikutip Kamis (23/10/2025).

Kajian disusun oleh Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi.

Konsultasi bertujuan untuk menghimpun pandangan data dan praktik terbaik dari pemangku kepentingan terkait potensi pemanfaatan teknologi untuk pemerataan konektivitas digital nasional.

Komdigi juga menyebutkan kajian menekankan pentingnya teknologi untuk bisa mempercepat pemerataan akses digital. Selain itu dapat memperkuat ketahanan komunikasi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

Kajian menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 dan mendukung sasaran RPJMN 2025-2029. Ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto.

"Dalam dokumen CFI tersebut, pemerintah mengundang masukan dari operator telekomunikasi, penyedia layanan satelit, industri perangkat, asosiasi, akademisi, dan masyarakat umum," jelas Komdigi.

"Masukan yang diberikan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, termasuk aspek teknis, manajemen spektrum frekuensi, model bisnis, dan skema kerja sama antaroperator," imbuh keterangan tersebut.

Sebagai informasi, teknologi serupa sebenarnya sudah diperkenalkan oleh penyedia layanan internet berbasis satelit Starlink dari SpaceX. Perusahaan milik Elon Musk itu telah meluncurkan layanan Direct-to-Cell.

Namun di Indonesia, layanan tak bisa digunakan. Sebab Starlink hanya memiliki izin terbatas untuk ISP dan Jartup Vsat, bukan untuk layanan Direct-to-Cell.

Nama operator Indonesia juga tidak terlihat dalam daftar awal penyedia fitur Direct-to-Cell di dunia pada tahun lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah mengkaji Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) di pita frekuensi 2 GHz. Komdigi menunggu masukan publik mengenai implementasi teknologi ini hingga 9 November 2025.

Diketahui, teknologi NTN-D2D memungkinkan perangkat seluler terhubung langsung ke satelit tanpa menara BTS, sementara teknologi A2G memungkinkan komunikasi langsung antara pesawat dengan jaringan darat.

Perusahaan yang telah melakukan komersialisasi teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G) di pita frekuensi 2 GHz saat ini melibatkan sejumlah pemain satelit dan teknologi komunikasi global seperti Starlink dan SkyFive.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, satelit orbit rendah milik SpaceX Elon Musk, Starlink, telah menandatangani kesepakatan dengan EchoStar untuk memperoleh hak eksklusif 50 MHz spektrum S-band 2 GHz di Amerika Serikat dan global.

Kesepakatan itu digunakan untuk pengembangan dan peluncuran layanan Direct to Cell (direct-to-device) Starlink, yang memungkinkan ponsel terhubung langsung ke jaringan satelit tanpa infrastruktur BTS tradisional.

Adapun EchoStar Corporation merupakan pemilik portofolio spektrum 2 GHz global dan menjadi pemegang utama hak siar serta infrastruktur MSS (Mobile Satellite Services) di band ini, baik untuk layanan IoT maupun direct-to-device.

EchoStar juga telah berinvestasi dan bermitra dengan perusahaan lain untuk pengembangan layanan NTND2D berbasis 2 GHz.

Selain EchoStar, Omnispace juga dikabarkan memegang konsolidasi spektrum 2 GHz secara global, yang berfokus pada pengembangan layanan hybrid 5G NTN berbasis direct-to-device, termasuk penggunaan 2 GHz sebagai bagian dari ekosistem jaringan satelit dan seluler.

Sementara itu untuk Air-to-Ground (A2G) di 2 GHz, SkyFive disebut telah mengembangkan dan mengelola European Aviation Network (EAN), layanan A2G komersial berbasis frekuensi 2 GHz (Band 65A: 1980-1995 MHz dan 2170-2185 MHz).

Jaringan ini sudah berjalan di Eropa sejak 2019, memfasilitasi internet broadband di dalam pesawat dengan cakupan hampir seluruh Eropa dan lebih dari 300 armada pesawat telah dipasangi terminal A2G.

SkyFive sendiri merupakan perusahaan teknologi Jerman yang mengkhususkan diri dalam layanan konektivitas inflight berbasis teknologi A2G, didirikan sebagai spin-off dari Nokia pada 2019 dan berkantor pusat di Munich.

“Kedua teknologi ini dipandang sebagai solusi strategis untuk memperluas jangkauan layanan digital di wilayah terpencil, perbatasan, perairan, dan jalur udara Indonesia,” tulis Komdigi dalam websitenya, Rabu (22/10/2025).

Komdigi menyampaikan kajian ini menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029 yang mendukung sasaran RPJMN 2025–2029.

Pemanfaatan pita 2 GHz untuk NTN-D2D dan A2G diharapkan dapat memperkuat konektivitas nasional, menjaga ketahanan komunikasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Dokumen Call for Information (CFI) ini membahas potensi pemanfaatan pita frekuensi 2 GHz untuk pengembangan dua teknologi strategis: Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) dan Air-to-Ground (A2G).

NTN-D2D memungkinkan konektivitas langsung antara ponsel dan satelit, sedangkan A2G memungkinkan komunikasi langsung antara pesawat dan jaringan darat.

Melalui proses konsultasi publik ini, Kemkomdigi membuka ruang bagi operator telekomunikasi, penyedia layanan satelit, industri penerbangan, produsen perangkat, asosiasi, akademisi, dan masyarakat luas untuk menyampaikan pandangan terkait peluang teknis, kebutuhan spektrum, model bisnis, dan kebijakan pendukung.

Masukan dapat dikirim melalui surat elektronik ke sat-ins@postel.go.id dan orsat@infradig.komdigi.go.id dengan batas waktu penyampaian tanggapan 9 November 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan membuka konsultasi publik untuk dokumen Call for Information (CFI) Kajian Regulasi dan Kebijakan Potensi Implementasi Teknologi Non-Terrestrial Network Direct-to-Device (NTN-D2D) di Indonesia.

Dalam keterangan Komdigi tertanggal 21 Oktober 2025, teknologi akan memungkinkan perangkat seluler tak bergantung dengan menara BTS. Namun bisa terhubung langsung melalui satelit.

Dengan teknologi NTN-D2D akan bisa menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil, perbatasan dan perairan yang sulit diakses jaringan darat.

"Teknologi ini memungkinkan perangkat seluler berkomunikasi langsung dengan satelit tanpa bergantung pada jaringan terestrial, sehingga berpotensi memperluas konektivitas hingga ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal)," tulis keterangan resmi tersebut.

Kajian disusun oleh Direktorat Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi.

Konsultasi bertujuan untuk menghimpun pandangan data dan praktik terbaik dari pemangku kepentingan terkait potensi pemanfaatan teknologi untuk pemerataan konektivitas digital nasional.

Komdigi juga menyebutkan kajian menekankan pentingnya teknologi untuk bisa mempercepat pemerataan akses digital. Selain itu dapat memperkuat ketahanan komunikasi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

Kajian menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 dan mendukung sasaran RPJMN 2025-2029. Ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto.

"Dalam dokumen CFI tersebut, pemerintah mengundang masukan dari operator telekomunikasi, penyedia layanan satelit, industri perangkat, asosiasi, akademisi, dan masyarakat umum," jelas Komdigi.

"Masukan yang diberikan akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, termasuk aspek teknis, manajemen spektrum frekuensi, model bisnis, dan skema kerja sama antaroperator".

Sebagai informasi, teknologi serupa sebenarnya sudah diperkenalkan oleh penyedia layanan internet berbasis satelit Starlink dari SpaceX. Perusahaan milik Elon Musk itu telah meluncurkan layanan Direct-to-Cell.

Namun di Indonesia, layanan tak bisa digunakan. Sebab Starlink hanya memiliki izin terbatas untuk ISP dan Jartup Vsat, bukan untuk layanan Direct-to-Cell.

Nama operator Indonesia juga tidak terlihat dalam daftar awal penyedia fitur Direct-to-Cell di dunia pada tahun lalu.