Arsitektur diplomatik memiliki kriteria berbeda. Ia harus memenuhi kebutuhan dua pemerintah secara bersamaan, menavigasi kerangka peraturan yang tidak menggunakan bahasa yang sama, dan menghasilkan bangunan yang berfungsi sebagai lembaga berdaulat, pernyataan budaya, dan keamanan dalam satu dinding.

Konsulat Jenderal Indonesia yang baru di Jeddah, dirancang oleh INJ Architects di bawah pimpinan Arsitek Ibrahim Nawaf Joharji, menerapkan konsep tersebut dengan gaya berbeda.

Kompleks seluas 5.832 meter persegi yang selesai dibangun pada awal tahun 2026 itu didesain memenuhi navigasi simultan terhadap peraturan perencanaan Kota Saudi, saluran otorisasi Kementerian Luar Negeri, dan protokol keamanan yang mengatur fasilitas diplomatik yang dilindungi secara internasional.

Co-founder INJ Architect, Dr. Azhar Magrabi mengatakan bahwa kerangka kerja ini beroperasi melalui rantai otoritas yang berbeda dan tidak saling berkaitan secara langsung.

"Dalam konteks ini, arsitek berfungsi kurang lebih sebagai perancang dan sebagai mediator teknis antara lembaga-lembaga yang komunikasinya melalui protokol, bukan obrolan," kata Azhar.

Satu hal yang paling menonjol, adalah fasad utama bangunan. Distrik Al-Balad dikenal memiliki elemen arsitektur tradisional khas wilayah Hijaz yang mencakup Jeddah, Makkah, dan Madinah, yakni Rawshan.

Menjadi definisi karakter perkotaan selama ratusan tahun, Rawshan adalah layar kisi-kisi berornamen menyerupai balkon tertutup yang terbuat dari batu karang. Peraturan setempat mengharuskan bangunan baru di Jeddah untuk selaras dengan tradisi arsitektur ini.

INJ Architect pun mendapatkan cara berbeda mengimplimentasikan peraturan tersebut, yakni dengan memadukan batik sebagai kultur Indonesia.

"Alih-alih memperlakukan persyaratan ini sebagai batasan, desain menerjemahkan geometri tekstil Batik Indonesia ke dalam layar logam berlubang yang membawa logika struktural Rawshan sambil mengekspresikan identitas budaya Indonesia yang paling dikenal," tutur. Azhar

Pola perforasi yang dikembangkan secara parametrik dan dikalibrasi terhadap geometri matahari dari orientasi spesifik bangunan, mempersatukan kinerja lingkungan dan ekspresi budaya dalam sistem fasad yang sama. Garis atap merujuk pada vernakular Rumah Gadang di Sumatra Barat, dengan lengkungan ke atas yang ditafsirkan ulang dalam persyaratan formal Kode Bangunan Saudi.

Pada saat bersamaan, bangunan juga mengusung nilai keberlanjutan. Semua perlengkapan dan sistem konstruksi didatangkan dari sumber lokal, yang bertujuan mengurangi emisi transportasi dan jejak karbon proyek, serta melindungi komisi dari gangguan rantai pasokan global selama periode ketidakpastian geopolitik regional. Proyek ini diselesaikan tepat waktu.

Kompleks ini terdiri dari bangunan operasional administrasi konsuler, tempat tinggal diplomat, dan fasilitas khusus untuk Misi Haji Indonesia, dengan jalur sirkulasi terpisah yang dirancang untuk mengelola volume jamaah haji puncak tanpa mengganggu operasi harian atau membahayakan infrastruktur keamanan kompleks.

Hingga kini, arsitektur diplomatik jarang mendapat perhatian seperti bangunan sipil atau budaya. Penyebabnya mulai masalah pembangunan yang kurang terlihat, proses persetujuan yang kurang dipahami, hingga kewajiban budaya yang kompleks.

INJ Architect menjawab semua tantangan melalui pembangunan gedung konsulat Indonesia di Jeddah, melebur budaya dari dua negara dalam satu karakter arsitektur.

Bisnis.com, MAKKAH — Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah mengungkap sebanyak 19 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap aparat keamanan Arab Saudi selama musim haji 2026 akibat dugaan berbagai pelanggaran hukum, mulai dari promosi haji ilegal, penjualan dam, hingga pelanggaran privasi dengan merekam perempuan warga Saudi.

Kasus tersebut menjadi sorotan di tengah semakin ketatnya pengawasan pemerintah Arab Saudi terhadap aktivitas jemaah dan warga asing selama operasional ibadah haji berlangsung. Konsul Jenderal KJRI Jeddah, Yusron Bahauddin Ambary, mengatakan seluruh WNI yang diamankan saat ini masih menjalani proses pemeriksaan aparat keamanan Arab Saudi.

"Dari semua kasus ini, kami semua dari pihak KJRI, tim perlindungan jemaah KJRI Jeddah telah mendatangi kantor polisi yaitu saat ini ada 15 orang yang diperiksa di mana namanya di Khororoh dan ada 4 di Al-Mansyur," ujarnya saat wawancara dengan tim Media Center Haji (MCH) 2026 di Arafah, Arab Saudi, Rabu (13/5/2026).

Menurut Yusron, dari total 19 WNI yang diamankan, dua orang telah mendapatkan pembebasan bersyarat.

Salah satunya merupakan WNI yang sempat diamankan akibat merekam seorang perempuan warga Saudi tanpa izin di kawasan Masjid Nabawi, Madinah.

“Untuk saat ini dia memang masih dibebaskan dan boleh melaksanakan ibadah haji, melanjutkan pelaksanaan ibadah hajinya sampai dengan nanti KJRI akan terus memantau apakah akan ada tuntutan hak khusus dari pihak perempuan yang diambil videonya itu,” katanya.

Kasus Rekam Perempuan Saudi Masih Diproses

Yusron menjelaskan, proses hukum terhadap kasus pelanggaran privasi tersebut masih dapat berkembang tergantung ada atau tidaknya tuntutan dari pihak korban.

Apabila korban tidak melanjutkan tuntutan, WNI tersebut dimungkinkan dapat kembali ke Indonesia bersama kepulangan jemaah haji lainnya. Namun apabila korban mengajukan tuntutan khusus, proses hukum dapat terus berjalan sesuai sistem hukum Arab Saudi.

“Kalau memang tidak ada, artinya yang bersangkutan nanti saat waktu kepulangan bisa kembali. Kalau tidak ya berarti akan ada tuntutan lain dan kita belum tahu sampai saat ini tuntutannya,” ujarnya.

Menurut Yusron, sistem hukum Arab Saudi mengenal dua jenis pidana, yakni pidana umum dan pidana khusus yang bergantung pada laporan serta tuntutan korban.

Kasus tersebut menambah daftar perhatian pemerintah Indonesia terhadap pentingnya edukasi hukum dan budaya bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi, terutama terkait penghormatan terhadap privasi warga setempat.

Empat Kasus Penjualan Dam Ilegal

Selain pelanggaran privasi, KJRI Jeddah juga menangani empat kasus dugaan penjualan dam ilegal yang melibatkan WNI. Satu orang di antaranya telah memperoleh pembebasan bersyarat karena aparat belum menemukan bukti yang cukup.

“Kita masih menunggu hasilnya karena bukti-bukti yang tidak cukup,” kata Yusron.

Pemerintah Arab Saudi diketahui memperketat pengawasan terhadap praktik penjualan dam ilegal selama musim haji untuk mencegah penipuan terhadap jemaah.

Yusron menjelaskan, dalam sistem hukum Arab Saudi, aparat keamanan memiliki waktu lima hari untuk mengumpulkan bukti sejak penangkapan dilakukan. Jika bukti dianggap belum lengkap, masa pemeriksaan dapat diperpanjang hingga 20 hari.

“Jadi prosesnya masih terus berlangsung dan KJRI sudah mendatangi kantor polisi dan berbicara langsung dengan para tertuduh, belum tersangka ya masih tertuduh,” ujarnya.

KJRI Jeddah memastikan terus memberikan pendampingan hukum dan perlindungan kekonsuleran terhadap seluruh WNI yang menjalani proses pemeriksaan di Arab Saudi.

Pemerintah juga kembali mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk mematuhi seluruh aturan yang berlaku selama berada di Tanah Suci, termasuk larangan promosi haji ilegal, transaksi dam di luar ketentuan resmi, hingga penggunaan kamera yang dapat melanggar privasi orang lain.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia resmi memperluas jaringan diplomatiknya di luar negeri dengan membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Chengdu, Republik Rakyat China.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Maret 2026, sebagai langkah strategis memperkuat kerja sama ekonomi sekaligus meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia (WNI).

Dalam pertimbangannya, pemerintah menegaskan urgensi pembukaan perwakilan baru ini.

“Dalam rangka meningkatkan dan memperkokoh hubungan dan kerja sama bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok terutama di kota Chengdu khususnya di bidang kerja sama ekonomi dan pelindungan Warga Negara Indonesia, perlu membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu,” demikian isi beleid tersebut.

Dalam Pasal 1 ditegaskan secara langsung bahwa Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu, Republik Rakyat China.

KJRI ini akan menjadi bagian dari jaringan diplomatik Indonesia di China dan memiliki hubungan struktural dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing.

Hal ini diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan, merupakan Perwakilan Konsuler yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara operasional kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Beijing.

Nantinya, KJRI Chengdu tidak hanya melayani satu kota, tetapi mencakup wilayah kerja yang luas di kawasan barat China. Adapun, dalam Pasal 3 disebutkan, wilayah kerja meliputi Provinsi Sichuan, Kota Chongqing, Provinsi Yunnan, Provinsi Shaanxi, dan Provinsi Gansu.

Wilayah tersebut dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di China, sekaligus jalur penting dalam inisiatif perdagangan regional.

Perpres ini juga mengatur bahwa kebutuhan organisasi dan sumber daya manusia KJRI akan ditentukan lebih lanjut oleh Kementerian Luar Negeri. Nantinya, penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan akan diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Hal serupa berlaku untuk susunan organisasi dan tata kerja yang akan ditetapkan setelah mendapat persetujuan kementerian terkait aparatur negara.

Pendanaan dari APBN

Dari sisi anggaran, operasional KJRI Chengdu akan dibiayai oleh negara. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana mendistribusikan kartu Nusuk kepada jemaah haji 1447 H/2026 di Indonesia atau sebelum keberangkatan untuk meningkatkan keamanan dokumen dan kenyamanan saat beribadah.

Staf Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, Hasyim Hilaby, menjelaskan bahwa rencana pembagian kartu Nusuk sejak jemaah haji masih berada di Tanah Air terus dimatangkan. Namun, dia meyakini bahwa rencana tersebut bisa dieksekusi.

"Harapan kami kartu Nusuk itu sudah bisa diterima di Indonesia, agar jemaah itu sudah mudah, tenang, tidak ada kekhawatiran. Adapun, nanti kalau ada kendala-kendala, kami siap membantu insyaAllah," ujar Hasyim saat diwawancarai di sela pendidikan dan pelatihan Petugas Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (14/9/2026).

Dalam pembahasan rencana itu, pihaknya menyarankan kepada pemerintah Indonesia agar setelah pembagian kepada jemaah di Tanah Air, kartu Nusuk dikumpulkan lagi kepada ketua regu (karu). Nantinya, setelah tiba di Arab Saudi, saat jemaah akan memasuki Masjidil Haram baru ketua regu membagikan lagi kartu Nusuk kepada jemaah.

Selesai tawaf, kartu bisa dikumpulkan kembali kepada ketua regu. Kartu kemudian dibagikan kembali kepada jemaah jika hendak masuk ke Arafah, begitu pun ketika hendak masuk ke Masjid Nabawi di Madinah.

Intinya, saran tersebut adalah agar kartu Nusuk tidak terus menerus dipegang oleh jemaah untuk mencegah risiko kehilangan.

Menurut Hasyim, jemaah kerap kebingungan jika kehilangan kartu Nusuk, lalu khawatir tidak bisa memasuki tempat-tempat penting untuk beribadah haji. Sebenarnya, jemaah bisa tetap menunjukkan data-data terkait melalui aplikasi Nusuk, tetapi hal itu membutuhkan proses, dan belum tentu semua jemaah melek teknologi.

Oleh karena itu, upaya pengamanan kolektif kartu Nusuk menjadi salah satu usulan penting yang bisa memberikan kenyamanan bagi jemaah haji asal Indonesia.

Kartu Nusuk merupakan dokumen wajib bagi jemaah haji jika ingin memasuki Mekkah, Madinah, dan Arafah selama beribadah haji. Kartu itu berfungsi untuk memverifikasi jemaah, sehingga bisa mencegah masuknya jemaah ilegal saat musim haji.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah akan mengusahakan untuk jemaah haji sudah memegang kartu Nusuk sebelum terbang ke Arab Saudi. Dia ingin memastikan agar tidak ada lagi jemaah yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena kehilangan kartu Nusuk.

Gus Irfan menyebut hal itu dalam salah satu syarat kontrak kerja sama bagi perusahaan mitra atau syarikat untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji.

"Syarikat harus siap membagikan kartu nusuk kepada jemaah sejak di embarkasi keberangkatan," ujar Irfan dalam Outlook Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M, Kamis (8/1/2026).