Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkap sederet temuan pelanggaran selama penyelenggaraan ibadah haji 2026, mulai dari pembayaran dam haji di luar mekanisme resmi, dugaan badal haji fiktif bernilai miliaran rupiah, hingga penyelundupan jemaah nonprosedural menuju Arafah. Pelaku terancam sanksi administratif hingga proses hukum.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha mengatakan seluruh jemaah haji Indonesia wajib mengikuti ketentuan Pemerintah Arab Saudi terkait pembayaran dam hadyu. Untuk pembayaran di Arab Saudi, dam hanya dapat dilakukan melalui Adahi sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah setempat.

“Tidak hanya jemaah haji dari Indonesia, tetapi juga berlaku bagi seluruh jemaah haji, bahwa dam diwajibkan mengikuti aturan yang dihadirkan oleh Pemerintah Arab Saudi, yaitu melalui Adahi sebagai lembaga yang ditunjuk resmi oleh Pemerintah Arab Saudi atau melalui pembayaran di Tanah Air,” kata Ichsan dalam konferensi pers di Makkah, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, temuan tersebut berasal dari laporan jemaah serta hasil pengawasan tim Perlindungan Jemaah PPIH Arab Saudi. Penertiban dilakukan merujuk kepada Surat Edaran Nomor 30 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme pembayaran dam dan pelaksanaan badal haji bagi jemaah haji Indonesia.

Kasus Dam Bermasalah

Berikut temuan pelanggaran pembayaran dam yang diungkap Kemenhaj:

• Minggu (17/5/2026)
  • KBIHU UH asal Malang di Hotel 221 dan 222 membayarkan dam 117 jemaah kepada mukimin.
  • Setelah dilakukan pembinaan, dana berhasil ditarik kembali dan dibayarkan oleh KBIHU kepada Adahi.
• Senin (18/5/2026)
  • KBIHU AH asal Kota Tegal yang dipimpin oleh HHH di Hotel 121 membayarkan dam 17 jemaah kepada mukimin.
  • Dana kemudian ditarik kembali dan dibayarkan melalui Adahi setelah adanya pembinaan.
• Selasa (19/5/2026)
  • KBIHU NUP asal Kabupaten Pati di Hotel 502 membayarkan dam 40 jemaah Kloter SOC 50 kepada mukimin.
  • Setelah pembinaan, pembayaran dialihkan ke Adahi.
• Sabtu (23/5/2026)
  • Tiga KBIHU asal Nusa Tenggara Barat, yakni AU, HW, dan WD di hotel 502 diketahui membayarkan dam kepada mukimin.
  • KBIHU AU yang dipimpin TGI melibatkan 90 jemaah, KBIHU HW yang dipimpin HM sebanyak 19 jemaah, dan KBIHU WD yang dipimpin TGIH sebanyak 39 jemaah.
  • HW dan WD bersedia menarik kembali dana dan menyalurkannya melalui Adahi.
  • KBIHU AU menolak mengembalikan dana dan menyatakan siap menerima konsekuensi.
• Minggu (7/6/2026)
  • KBIHU MB di Kloter BPN 11 memiliki 245 jemaah.
  • Sebanyak 122 jemaah membayar dam melalui Adahi.
  • Sebanyak 123 jemaah membayar melalui mukimin senilai Rp246 juta, masing-masing senilai Rp2 juta.
  • Pimpinan KBIHU diduga memperoleh keuntungan Rp184,5 juta.
  • Setelah pembinaan, keuntungan tersebut disepakati untuk dikembalikan kepada jemaah.
• Minggu (7/6/2026)
  • Petugas pembimbing ibadah Kloter BPN 10 berinisial AB diduga mengarahkan pembayaran dam 98 jemaah asal Donggala, Sulawesi Tengah, kepada mukimin.
  • Keuntungan yang diperoleh mencapai Rp98 juta.
  • Dana tersebut akan dikembalikan kepada jemaah.
• Senin (8/6/2026)
  • KBIHU AF Kloter KJT 12 Purwakarta yang dipimpin oleh NF, bekerja sama dengan mukimin berinisial ADN dan diduga memperoleh keuntungan Rp103,58 juta.
  • KBIHU AR di Kloter KJT 12 Purwakarta diduga memperoleh keuntungan Rp87,36 juta melalui pola serupa.
  • Ketua Kloter KJT 12 berinisial AN yang juga ASN Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta diduga memperoleh keuntungan Rp3,74 juta dari pembayaran dam.

Inspektur Jenderal Kemenhaj Dendi Suryadi menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti setiap kasus yang melibatkan aparatur sipil negara.

“Apakah langkahnya pembinaan atau langsung kepada prosedur selanjutnya yang berkaitan dengan undang-undang dan disiplin pegawai, nanti akan kami cek,” ujarnya.

Badal Haji Fiktif

Selain pembayaran dam, Kemenhaj juga menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam layanan badal haji dan kurban. Berikut rinciannya:

• Selasa (2/6/2026)
  • Jemaah asal Merauke yang tergabung dalam Kloter UPG 29 di hotel 502 melaporkan mukimin bernama Muhtar kepada Menteri Haji dan Umrah.
  • Muhtar diduga menggelapkan dana badal haji dan kurban senilai Rp306,8 juta.
  • Setelah pendalaman bersama Divhubinter Polri, KJRI Jeddah, Atase Kepolisian RI dan otoritas Arab Saudi, yang bersangkutan berhasil ditangkap.
• Kamis (4/6/2026)
  • Seorang pembimbing ibadah Kloter UPG 29 berinisial MH yang juga ASN Kemenag Kabupaten Timika diduga bekerja sama dengan mukimin dalam pengelolaan dana badal haji dan kurban.
  • Setelah pembinaan, dia bersedia mengembalikan dana sekitar 25.500 riyal atau setara Rp122 juta.
• Minggu (7/6/2026)
  • KBIHU MB Kloter BPN 11 diduga mengelola pembayaran kurban Rp75 juta dan badal haji Rp62,5 juta.
  • Total transaksi mencapai Rp137,5 juta.
  • Dana akan dikembalikan kepada jemaah.
• Minggu (7/6/2026)
  • Terduga AB di Kloter BPN 10 diduga tidak melaksanakan badal haji bagi enam jemaah asal Sulawesi Tengah.
  • Keuntungan tidak sah yang diperoleh mencapai Rp15 juta.
  • Dana disepakati untuk dikembalikan kepada jemaah.
• Senin (8/6/2026)
  • KBIHU AF asal Purwakarta menawarkan badal haji kepada 140 orang dengan tarif Rp10 juta per orang.
  • Total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
  • Kemenhaj menduga layanan tersebut merupakan badal haji fiktif.
    

Penyelundupan Jemaah Nonprosedural

Kemenhaj juga menemukan upaya penyelundupan jemaah nonprosedural menjelang puncak haji. Berikut rinciannya:

• Senin (25/5/2026)
  • Tiga orang bernama Andriyanto, Ghozali, dan Noviyanti ditemukan di Sektor 10 Tower 4.
  • Mereka diduga hendak menuju Arafah menggunakan bus masyair dengan identitas KBIHU AA asal Lebak, Banten.
  • Kasus tersebut telah diselesaikan oleh KJRI Jeddah.
• Senin (25/5/2026)
  • Ketua KBIHU AMR asal Jakarta Timur berinisial SMJ ditemukan di lokasi yang sama.
  • Dia diduga hendak menjalankan badal haji fiktif bagi 50 orang menggunakan bus masyair.
  • Nilai transaksi yang diduga terkait mencapai Rp500 juta.
  • Kasus tersebut juga telah ditangani KJRI Jeddah.

Ichsan menegaskan Kemenhaj akan memperkuat pengawasan terhadap praktik badal haji, pembayaran dam, maupun aktivitas haji nonprosedural untuk melindungi jemaah.

“Kami akan terus melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan aturan agar penyelenggaraan haji berjalan sesuai syariat dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Bisnis.com, MAKKAH — Sebanyak 24 warga negara Indonesia (WNI) menjalani proses hukum di Arab Saudi terkait kasus haji ilegal dan badal haji ilegal.

Berdasarkan data Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, total terdapat 26 kasus yang telah ditangani selama musim haji tahun ini. Sebanyak dua WNI telah dibebaskan, sedangkan 24 orang lainnya masih menjalani proses hukum dan mendapat pendampingan kekonsuleran.

Sebanyak 23 perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Pidana Arab Saudi, sementara satu perkara lainnya masih dalam tahap penyidikan kejaksaan.

Konsul Jenderal RI di Jeddah, Yusron B. Ambary, menjelaskan bahwa jumlah WNI yang ditahan tercatat sebanyak 24 orang, terdiri atas 17 orang di Kepolisian Al Qararah dan tujuh orang di Kepolisian Al Mansour, Makkah.

KJRI Jeddah menyatakan terus berupaya memperoleh akses kekonsuleran sekaligus melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi guna memastikan hak-hak para WNI tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

Yusron menilai bahwa langkah Arab Saudi menindak praktik haji ilegal menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Menurutnya, kondisi Kota Makkah pada musim haji tahun ini relatif lebih terkendali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya setelah otoritas Saudi memperketat pengawasan terhadap pelanggaran aturan perhajian.

"Kepada warga negara Indonesia sekali lagi mari kita sama-sama patuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi," ujar Yusron kepada Media Center Haji (MCH) di Makkah, dikutip pada Sabtu (6/6/2026).

Yusron mengingatkan warga Indonesia agar memahami dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku selama berada di Arab Saudi.

"Ada pepatah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung yang harus kita terapkan di sini," katanya.

Selain kasus haji ilegal, KJRI Jeddah juga menangani sejumlah persoalan lain yang melibatkan WNI selama musim haji. Di antaranya kasus seorang WNI yang merekam perempuan Saudi tanpa izin serta dua WNI yang mengenakan kaus bergambar orang bersorban menunggang kuda dengan tulisan tauhid dan slogan "bekerja adalah jihad".

Menurut Yusron, kedua WNI tersebut akhirnya dibebaskan setelah memberikan pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.

"Alhamdulillah dengan pendekatan kami keduanya sudah dibebaskan dengan menulis pernyataan tidak akan memakai kaus itu lagi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Haji Polri mencatat ada 550 orang korban terkait kasus penyelenggaraan ibadah haji non-prosedural Januari hingga 29 Mei 2026.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan data itu diperoleh dari 29 Laporan Polisi (LP) dan 30 Laporan Informasi (LI) yang ditangani satgas.

"Dengan 26 tersangka, jumlah korban mencapai 550 orang, serta total kerugian masyarakat sebesar Rp21.701.700.000," ujar Isir dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).

Dia menambahkan, penanganan tersebut merupakan hasil sinergi Dittipidter Bareskrim Polri dan Polda jajaran di berbagai wilayah Indonesia.

Di samping koordinasi secara internal, Satgas Haji telah melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pengamanan dan perlindungan jemaah asal Indonesia.

“Penguatan koordinasi, pemanfaatan teknologi, peningkatan literasi masyarakat, serta sinergi antara Satgas Haji, Kementerian Haji dan Umrah RI, perwakilan Pemerintah Indonesia di Arab Saudi, dan otoritas Kerajaan Arab Saudi menjadi kunci untuk memastikan jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan sesuai ketentuan,” imbuhnya.

Lebih jauh, kata Isir, tantangan penyelenggaraan haji ke depan tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan dan pengelolaan jemaah.

Namun, penguatan tata kelola haji, pengawasan yang adaptif, serta kerja sama yang semakin erat antara Indonesia dan Arab Saudi akan menjadi langkah strategis yang perlu terus diperkuat.

"Dengan demikian, perlindungan terhadap jemaah dapat dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses pendaftaran, keberangkatan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke Tanah Air," pungkasnya.

MEDAN - Petugas Imigrasi Bandara Internasional Kualanamu, Medan menggagalkan keberangkatan 13 orang yang diduga hendak menunaikan ibadah haji secara nonprosedural pada Kamis (21/5/2026). Rombongan tersebut diketahui sudah dua kali mencoba berangkat melalui jalur berbeda.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan mengatakan, rombongan itu terdeteksi saat petugas mencocokkan data subjek mencurigakan di sistem keimigrasian. Mereka diketahui hendak terbang ke Kuala Lumpur menggunakan maskapai Malaysia Airlines MH0861 dengan alasan wisata.

"Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Malaysia. Namun, setelah pendalaman, mereka mengakui tujuan akhirnya adalah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji tanpa prosedur resmi," ujar Parlindungan dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Kepala Kantor Imigrasi Medan, Uray Avian menjelaskan, data perlintasan menunjukkan rombongan tersebut sebelumnya telah dua kali mencoba berangkat, masing-masing melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Batam.

Dari 13 orang itu, petugas juga mendeteksi satu penumpang bernama Santo Aseano yang diduga berperan sebagai koordinator lapangan.

"Keberhasilan pencegahan calon jemaah haji nonprosedural di tiga gerbang utama perlintasan Indonesia merupakan buah dari penyelarasan data keimigrasian nasional yang terintegrasi secara real-time," imbuh Avian.

Saat ini, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara untuk penanganan dan penegakan hukum lebih lanjut terhadap koordinator rombongan.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Haji Polri mencatat ada 320 orang korban terkait kasus penyelenggaraan ibadah haji non-prosedural Januari-Mei 2026 dengan kerugian Rp10 miliar.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan ratusan korban diperoleh dari 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI) yang diterima.

Dia mengemukakan bahwa dari puluhan laporan itu pihaknya telah menetapkan 13 tersangka terkait penyelenggaraan haji ilegal.

"Jumlah korban mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat sebesar Rp10,02 miliar," ujar Isir dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).

Kemudian, Isir mengemukakan bahwa pihaknya telah menggagalkan keberangkatan 32 Warga Negara Indonesia (WNI) calon jemaah haji non-prosedural di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (15/5/2026).

Pencegahan ini bermula saat pemeriksaan WNI yang mengaku akan melakukan perjalanan wisata menuju Provinsi Hainan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui penerbangan Batik Air rute Jakarta–Singapura.

Namun, hasil pemeriksaan petugas imigrasi menemukan 31 orang memiliki visa kerja Arab Saudi jenis single entry dengan masa berlaku 90 hari.

Setelah didalami lebih lanjut, Satgas Haji menemukan lima orang yang akan menjalankan haji melalui jalur tertentu, sedangkan sebagian lainnya menyatakan tujuan perjalanan wisata. Sementara itu, satu orang lagi diketahui berperan sebagai tour leader sekaligus manajer operasional agen perjalanan Travel FEIGO.

Dalam pencegahan haji ini, tim Satgas Haji turut mengamankan 32 paspor RI, 32 boarding pass penerbangan Jakarta–Singapura, serta 31 visa kerja Arab Saudi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Sebagai tindak lanjut, Isir mengatakan pihaknya bakal melakukan pelengkapan administrasi penyelidikan, koordinasi dengan kementerian terkait, klarifikasi terhadap pihak travel, hingga penguatan koordinasi dengan Satgas Penanganan Haji Ilegal.

“Pengamanan dan pengawasan haji bukan hanya menyangkut aspek penegakan hukum, tetapi bagian dari perlindungan negara terhadap masyarakat," imbuh Isir.

Isir juga mengimbau masyarakat agar memastikan legalitas penyelenggara perjalanan dan dokumen lainnya sebelum berangkat untuk beribadah haji. Dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran haji cepat melalui saluran ilegal.

“Pastikan seluruh dokumen dan mekanisme keberangkatan sesuai aturan demi keamanan, perlindungan hukum, dan kelancaran pelaksanaan ibadah. Jangan sampai niat ibadah justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan melalui modus penipuan,” pungkas Isir.

JAKARTA - Satgas Haji Polri terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum selama musim Haji 2026 guna memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik penyelenggaraan ibadah non-prosedural alias haji ilegal. Tercatat dari hasil pengawasan di titik keberangkatan, Subsatgas Gakkum Satgas Haji telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum dengan menetapkan 13 orang tersangka atas puluhan laporan yang diterima Kepolisian.

“Hingga saat ini tercatat 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI) telah ditangani, dengan 13 tersangka berhasil ditetapkan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Selasa (19/5/2026).

Menurut Isir, para pelaku kerap memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk melangsungkan ibadah haji dengan modus penyalahgunaan visa yang merugikan calon jemaah.

“Dari penanganan perkara tersebut, jumlah korban mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat sebesar Rp10.025.000.000,” ujar Isir.

Selain penegakan hukum, upaya pengawasan juga dilakukan dengan keberhasilan mencegah keberangkatan 32 Warga Negara Indonesia (WNI) calon jemaah haji non-prosedural di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (15/5/2026).

“Pencegahan dilakukan oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta setelah menemukan indikasi penggunaan jalur perjalanan yang tidak sesuai ketentuan,” ucap Isir.

Seluruh penindakan ini, kata Isir, merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat agar pelaksanaan ibadah haji berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan.

“Pengamanan dan pengawasan haji bukan hanya menyangkut aspek penegakan hukum, tetapi bagian dari perlindungan negara terhadap masyarakat,” kata Isir.

Bisnis.com, SURABAYA – Sebanyak 18 calon jemaah haji non-prosedural atau ilegal digagalkan petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya. Belasan orang tersebut disebut mencoba berangkat melalui rute Surabaya–Kuala Lumpur sebelum melanjutkan perjalanan menuju Tanah Suci.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya Agus Winarto menjelaskan 18 orang yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut terdiri atas 8 laki-laki dan 10 perempuan.

Mereka berasal dari berbagai daerah di penjuru Tanah Air seperti Bangkalan, Sampang, Semarang, Gunungkidul, Banjarmasin, Kuala Kapuas, hingga Bone.

"Mereka diketahui mencoba berangkat melalui rute Surabaya–Kuala Lumpur sebelum melanjutkan perjalanan menuju Arab Saudi," kata Agus dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Dalam menjalankan praktik haji non-prosedural tersebut, Agus mengungkapkan para terduga pelaku berusaha menjalankan berbagai modus untuk mengelabui petugas.

Di antaranya berpura-pura berwisata ke Malaysia sampai mengaku untuk kembali bekerja ke Arab Saudi menggunakan iqomah dan visa kerja.

Namun, saat dilakukan penelusuran mendalam, petugas menemukan indikasi kuat bahwa tujuan sesungguhnya dari keberangkatan belasan orang tersebut adalah untuk melaksanakan ibadah haji tanpa prosedur resmi.

Beberapa di antaranya mengaku sampai merogoh biaya antara Rp200 juta hingga Rp290 juta kepada pihak tertentu untuk melakukan pengurusan tiket pesawat, hotel, visa, tasreh, dan nusuk.

"Bahkan terdapat penumpang yang mengaku dokumen tasreh dan nusuk baru akan diberikan saat tiba di Malaysia atau Arab Saudi," jelasnya.

Agus membeberkan dalam salah satu kasus petugas juga menemukan adanya penumpang yang masuk dalam daftar Subject of Interest (SOI), di mana sebelumnya pernah mengalami penundaan keberangkatan melalui Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dengan dugaan kasus yang sama.

Dalam pengungkapan temuan ini, Agus menyatakan sistem aplikasi perlintasan keimigrasian turut membantu mendeteksi penumpang dengan skor HIT SOI identik yang mengarah pada upaya keberangkatan haji non-prosedural.

Agus menegaskan bahwa penerapan Mecca Route di Bandara Juanda Sidoarjo juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat langkah-langkah pengawasan terhadap keberangkatan jemaah haji non-prosedural atau ilegal.

Hal tersebut, tutur dia, adalah komitmen Imigrasi dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus menjaga ketertiban penyelenggaraan ibadah haji.

"Kami memastikan seluruh proses berjalan cepat, tepat, dan akurat dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan kehati-hatian," tegasnya.

Lebih lanjut, terhadap seluruh calon penumpang yang terindikasi melaksanakan haji non-prosedural bakal dilakukan penundaan keberangkatan dan diperiksa lebih lanjut oleh petugas imigrasi.

Imigrasi Surabaya juga mengimbau masyarakat agar tidak terpincut dengan tawaran keberangkatan haji non-prosedural yang menjanjikan kemudahan tanpa jalur resmi karena berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun permasalahan hukum di negara tujuan.

"Ke depan, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya berkomitmen menjaga kualitas pelayanan keimigrasian, memperkuat sinergi lintas instansi serta meningkatkan deteksi dini terhadap pola-pola keberangkatan mencurigakan," kata dia.

SURABAYA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggagalkan upaya keberangkatan 18 calon jemaah haji yang hendak melakukan ibadah haji secara ilegal atau nonprosedural. Para calon jemaah menggunakan berbagai modus seperti berpura-pura berwisata ke Malaysia hingga mengaku kembali bekerja di Arab Saudi menggunakan iqomah dan visa kerja.

Adapun, dari jumlah keseluruhan jemaah yang dicegah ke Tanah Suci, delapan orang merupakan laki-laki dan 10 perempuan, yang berasal dari sejumlah wilayah di Indonesia. Beberapa di antaranya diketahui telah membayar biaya antara Rp200 juta hingga Rp290 juta kepada pihak tertentu untuk pengurusan tiket, hotel, visa, tasreh, dan nusuk.

Petugas bahkan menemukan adanya penumpang yang telah masuk dalam daftar Subject of Interest (SOI) dan sebelumnya pernah ditunda keberangkatannya di Bandara Soekarno-Hatta karena dugaan serupa.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto menyatakan pihaknya terus memperkuat pelayanan keimigrasian dalam penyelenggaraan ibadah haji melalui penerapan layanan Makkah Route di Embarkasi Surabaya.

Melalui layanan tersebut, pemeriksaan dokumen keimigrasian Arab Saudi dilakukan sebelum keberangkatan, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat tiba di Tanah Suci.

Lihat video: SIAP MENUJU ARMUZNA! Kondisi Terkini Jemaah Haji Indonesia di Makkah Jelang Puncak Haji



“Penerapan Makkah Route merupakan bentuk pelayanan keimigrasian yang berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan jemaah. Kami memastikan seluruh proses berjalan cepat, tepat, dan akurat dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan kehati-hatian,” kata Agus, Senin (18/5/2026).

Agus menegaskan penggunaan visa kerja maupun visa ziarah untuk haji tidak diperbolehkan oleh pemerintah Arab Saudi. Sebab hanya visa haji resmi yang diperbolehkan untuk menjalankan ibadah tersebut.

Di sisi lain, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menyampaikan bahwa sebanyak 37.179 calon jemaah haji telah diberangkatkan menuju Arab Saudi melalui Embarkasi Surabaya. Mereka masuk dalan pemberangkatan Kloter 1 pada 22 April 2026, hingga Kloter 99 pada 17 Mei 2026.

Kloter pertama Timwas Haji DPR RI mulai berangkat ke Tanah Suci pada Sabtu (16/5) dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (16/05).

Salah satu anggota Timwas Haji DPR RI Selly Andriany Gantina menjelang berangkat mengatakan Timwas Haji DPR akan melakukan pengawasan langsung terhadap pelayanan jemaah haji Indonesia di Madinah dan Makkah.

Pengawasan akan difokuskan pada kawasan Markaziyah Madinah, layanan kesehatan, katering, hingga kelayakan hotel yang ditempati jemaah.

Selly mengatakan pihaknya telah memetakan sejumlah titik krusial yang akan menjadi perhatian selama proses pengawasan haji berlangsung.

"Kami akan memerhatikan beberapa titik krusial seperti rumah sakit yang berkaitan dengan layanan kesehatan jemaah, termasuk pelaksanaan asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Saudi," ujar Selly.

Selain kesehatan, Tim Pengawas Haji DPR juga menyoroti kualitas  layanan katering yang dikonsumsi jemaah haji. Selly menyebut menu katering yang kurang sesuai dengan selera Nusantara mulai dikeluhkan dan berpotensi menimbulkan kejenuhan bagi jemaah selama berada di Tanah Suci.

Timwas Haji DPR juga menyoroti fasilitas hotel bagi jemaah. Ia mengatakan Timwas Haji DPR sudah menerima laporan adanya hotel yang dinilai tidak layak untuk kembali digunakan pada musim haji mendatang.

Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dalam rapat bersama Kementerian Agama.

Selly juga mengungkap adanya persoalan overkapasitas hotel di Makkah. Berdasarkan laporan yang diterima DPR, sejumlah hotel di sektor 4 dan sektor 9 diduga menempatkan enam tempat tidur dalam kamar yang seharusnya hanya berkapasitas empat orang.

"Ini menjadi evaluasi kami, apakah karena kamar tidak cukup atau memang dipaksakan oleh pihak terkait," kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Menurut Selly, dengan total sekitar 203 ribu jemaah haji reguler, seharusnya kapasitas hotel yang telah disiapkan pemerintah mampu menampung seluruh jemaah di 10 sektor wilayah Makkah tanpa harus memaksakan kapasitas kamar.

Di sisi lain, DPR mengapresiasi langkah pemerintah dalam mencegah keberangkatan haji ilegal. Selly menilai koordinasi lintas kementerian, imigrasi, dan aparat bandara cukup efektif menekan praktik pemberangkatan menggunakan visa nonhaji.

Namun demikian, ia menilai sosialisasi terkait aturan baru dari Pemerintah Arab Saudi masih lemah. Salah satu aturan yang perlu segera diinformasikan kepada jemaah adalah larangan mendokumentasikan area privat milik warga Saudi yang dapat berujung sanksi hukum.

"Informasi seperti ini harus disampaikan jauh-jauh hari agar tidak terlambat diterima jemaah," ujarnya.

Selly juga menyoroti laporan adanya jemaah yang terpisah dari rombongannya di hotel, sehingga distribusi makanan menjadi terganggu. Ia menilai pemisahan rombongan dalam satu kloter tidak seharusnya terjadi karena dapat menyulitkan pendistribusian konsumsi.

"Tidak boleh ada katering yang terpisah-pisah dari satu kloter karena itu akan menyulitkan distribusi makanan," tegasnya.

Bisnis.com, MAKKAH — Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah mengungkap sebanyak 19 warga negara Indonesia (WNI) ditangkap aparat keamanan Arab Saudi selama musim haji 2026 akibat dugaan berbagai pelanggaran hukum, mulai dari promosi haji ilegal, penjualan dam, hingga pelanggaran privasi dengan merekam perempuan warga Saudi.

Kasus tersebut menjadi sorotan di tengah semakin ketatnya pengawasan pemerintah Arab Saudi terhadap aktivitas jemaah dan warga asing selama operasional ibadah haji berlangsung. Konsul Jenderal KJRI Jeddah, Yusron Bahauddin Ambary, mengatakan seluruh WNI yang diamankan saat ini masih menjalani proses pemeriksaan aparat keamanan Arab Saudi.

"Dari semua kasus ini, kami semua dari pihak KJRI, tim perlindungan jemaah KJRI Jeddah telah mendatangi kantor polisi yaitu saat ini ada 15 orang yang diperiksa di mana namanya di Khororoh dan ada 4 di Al-Mansyur," ujarnya saat wawancara dengan tim Media Center Haji (MCH) 2026 di Arafah, Arab Saudi, Rabu (13/5/2026).

Menurut Yusron, dari total 19 WNI yang diamankan, dua orang telah mendapatkan pembebasan bersyarat.

Salah satunya merupakan WNI yang sempat diamankan akibat merekam seorang perempuan warga Saudi tanpa izin di kawasan Masjid Nabawi, Madinah.

“Untuk saat ini dia memang masih dibebaskan dan boleh melaksanakan ibadah haji, melanjutkan pelaksanaan ibadah hajinya sampai dengan nanti KJRI akan terus memantau apakah akan ada tuntutan hak khusus dari pihak perempuan yang diambil videonya itu,” katanya.

Kasus Rekam Perempuan Saudi Masih Diproses

Yusron menjelaskan, proses hukum terhadap kasus pelanggaran privasi tersebut masih dapat berkembang tergantung ada atau tidaknya tuntutan dari pihak korban.

Apabila korban tidak melanjutkan tuntutan, WNI tersebut dimungkinkan dapat kembali ke Indonesia bersama kepulangan jemaah haji lainnya. Namun apabila korban mengajukan tuntutan khusus, proses hukum dapat terus berjalan sesuai sistem hukum Arab Saudi.

“Kalau memang tidak ada, artinya yang bersangkutan nanti saat waktu kepulangan bisa kembali. Kalau tidak ya berarti akan ada tuntutan lain dan kita belum tahu sampai saat ini tuntutannya,” ujarnya.

Menurut Yusron, sistem hukum Arab Saudi mengenal dua jenis pidana, yakni pidana umum dan pidana khusus yang bergantung pada laporan serta tuntutan korban.

Kasus tersebut menambah daftar perhatian pemerintah Indonesia terhadap pentingnya edukasi hukum dan budaya bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi, terutama terkait penghormatan terhadap privasi warga setempat.

Empat Kasus Penjualan Dam Ilegal

Selain pelanggaran privasi, KJRI Jeddah juga menangani empat kasus dugaan penjualan dam ilegal yang melibatkan WNI. Satu orang di antaranya telah memperoleh pembebasan bersyarat karena aparat belum menemukan bukti yang cukup.

“Kita masih menunggu hasilnya karena bukti-bukti yang tidak cukup,” kata Yusron.

Pemerintah Arab Saudi diketahui memperketat pengawasan terhadap praktik penjualan dam ilegal selama musim haji untuk mencegah penipuan terhadap jemaah.

Yusron menjelaskan, dalam sistem hukum Arab Saudi, aparat keamanan memiliki waktu lima hari untuk mengumpulkan bukti sejak penangkapan dilakukan. Jika bukti dianggap belum lengkap, masa pemeriksaan dapat diperpanjang hingga 20 hari.

“Jadi prosesnya masih terus berlangsung dan KJRI sudah mendatangi kantor polisi dan berbicara langsung dengan para tertuduh, belum tersangka ya masih tertuduh,” ujarnya.

KJRI Jeddah memastikan terus memberikan pendampingan hukum dan perlindungan kekonsuleran terhadap seluruh WNI yang menjalani proses pemeriksaan di Arab Saudi.

Pemerintah juga kembali mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk mematuhi seluruh aturan yang berlaku selama berada di Tanah Suci, termasuk larangan promosi haji ilegal, transaksi dam di luar ketentuan resmi, hingga penggunaan kamera yang dapat melanggar privasi orang lain.

Bisnis.com, MAKKAH — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperketat pengawasan terhadap praktik haji nonprosedural alias haji ilegal menjelang fase puncak haji 2026, di tengah meningkatnya kedatangan jemaah Indonesia ke Makkah.

Juru Bicara Kemenhaj Ichsan Marsha menegaskan pelaksanaan ibadah haji hanya dapat dilakukan menggunakan visa haji resmi sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi. Jemaah tidak akan bisa berhaji dengan visa ziarah, visa wisata, visa kerja, maupun visa umrah, sehingga pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur tawaran-tawaran seperti itu.

“Praktik haji nonprosedural bukan sekadar pelanggaran administratif. Lebih dari itu, praktik ini dapat membahayakan keselamatan jemaah, menghilangkan akses terhadap layanan resmi, menyulitkan perlindungan, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dari otoritas Arab Saudi,” ujar Ichsan dalam keterangan resmi, Minggu (10/5/2026).

Menurutnya, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Nonprosedural yang melibatkan Kemenhaj, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Bareskrim Polri.

Satgas tersebut bertugas memperkuat pencegahan terhadap praktik pemberangkatan haji tanpa visa resmi, termasuk menindak pihak-pihak yang menawarkan keberangkatan ilegal.

“Kami mengajak masyarakat untuk lebih waspada, memeriksa setiap informasi dengan cermat, dan memastikan seluruh proses keberangkatan haji dilakukan melalui jalur resmi,” katanya.

Operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga hari ke-20 disebut berjalan lancar. Sebanyak 323 kloter dengan 125.243 jemaah dan 1.289 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.

Sebanyak 204 kloter dengan 78.946 jemaah dan 816 petugas telah tiba di Makkah untuk melaksanakan umrah wajib dan mempersiapkan diri menuju puncak haji. Adapun, kedatangan jemaah gelombang kedua melalui Bandara King Abdul Aziz International Airport, Jeddah, tercatat mencapai 47 kloter dengan 17.861 jemaah dan 189 petugas.

Kemenhaj juga mengingatkan jemaah gelombang kedua untuk mengenakan kain ihram sejak di embarkasi karena pengambilan miqat dilakukan dalam perjalanan menuju Arab Saudi sebelum bergerak ke Makkah.

JAKARTA - Ketegasan pemerintah dalam memberantas sindikat keberangkatan haji ilegal kembali dibuktikan melalui aksi pencegahan berlapis di sejumlah bandara internasional. Sebanyak 80 Warga Negara Indonesia (WNI) terpaksa ditunda keberangkatannya akibat terindikasi kuat akan menunaikan ibadah haji secara nonprosedural pada Jumat (8/5/2026).

Langkah pencegahan ini dieksekusi langsung oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penegakan Hukum Haji Nonprosedural yang baru dibentuk oleh Kemenhaj pada 18 April lalu. Satgas gabungan ini merupakan kolaborasi lintas lembaga yang menyatukan kekuatan Kemenhaj, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Bareskrim Polri.

Pengetatan pengawasan tersebut sangat krusial mengingat Pemerintah Arab Saudi kini memberlakukan regulasi mutlak yang hanya mengizinkan jemaah dengan visa haji resmi. Operasi penyisiran ini juga menjadi respons taktis atas tingginya potensi pelanggaran yang diperkirakan menyentuh angka 20 ribu kasus haji nonprosedural setiap tahunnya.

Berdasarkan catatan operasi Satgas di berbagai daerah, fokus pencegahan dan penegakan hukum telah menyasar titik-titik rawan seperti Jakarta, Medan, Yogyakarta, dan Surabaya. Langkah masif ini diambil sebagai garda pertahanan terakhir sebelum para calon jemaah telantar dan menjadi korban di negara orang.

"Pelaksanaan ibadah haji hanya diperbolehkan dengan visa haji, di luar itu tidak diperbolehkan dan Satgas ini menjadi upaya bersama untuk melindungi masyarakat dari praktik haji nonprosedural," tegas Sekretaris Ditjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Rizka Anungnata, di Media Center Haji.

Penjagaan di lapis pintu keluar negara dieksekusi dengan presisi oleh jajaran Ditjen Imigrasi yang mengawasi 14 bandara secara ketat. Penindakan paling masif terjadi di Bandara Soekarno-Hatta dengan total 57 penundaan, disusul Bandara Juanda 15 kasus, Kualanamu lima kasus, dan Yogyakarta tiga kasus.

Selain memblokir 80 WNI, pihak Imigrasi juga sukses mengendus 55 percobaan modus baru haji nonprosedural yang terus berevolusi di lapangan. Tim bahkan berhasil mengidentifikasi dua orang yang kini berstatus sebagai subject of interest untuk diinvestigasi lebih dalam bersama Polri dan Kemenhaj.

"Satgas ini saling menguatkan, kami di Imigrasi menjalankan peran secara maksimal bersama Kemenhaj dan Polri agar masyarakat terlindungi dari berbagai modus haji nonprosedural," ungkap Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Ditjen Imigrasi, Tessar Bayu Setyaji.

Geliat penegakan hukum ini diperkuat oleh Bareskrim Polri yang bertugas menyisir jaringan mafia visa sejak dari hulu. Kepolisian melaporkan telah menerima 95 laporan awal terkait praktik haji ilegal, di mana sebagian telah rampung ditangani dan sisanya masih dalam proses penyidikan.

"Kami mengimbau masyarakat agar melaksanakan ibadah haji sesuai aturan Kemenhaj, jangan sampai terkena tipu muslihat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tegas Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri, KBP Pipit Subiyanto.

Pemerintah kembali mengingatkan masyarakat luas untuk tidak mudah tergiur tawaran berangkat haji menggunakan visa ziarah, amil, maupun jalur cepat tidak resmi. Pelaksanaan ibadah haji mutlak harus menempuh mekanisme yang sah agar jemaah terjamin keamanan, ketertiban, dan keselamatannya di Tanah Suci.