Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia resmi memperluas jaringan diplomatiknya di luar negeri dengan membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Chengdu, Republik Rakyat China.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2026 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Maret 2026, sebagai langkah strategis memperkuat kerja sama ekonomi sekaligus meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia (WNI).

Dalam pertimbangannya, pemerintah menegaskan urgensi pembukaan perwakilan baru ini.

“Dalam rangka meningkatkan dan memperkokoh hubungan dan kerja sama bilateral antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok terutama di kota Chengdu khususnya di bidang kerja sama ekonomi dan pelindungan Warga Negara Indonesia, perlu membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu,” demikian isi beleid tersebut.

Dalam Pasal 1 ditegaskan secara langsung bahwa Negara Republik Indonesia membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Chengdu, Republik Rakyat China.

KJRI ini akan menjadi bagian dari jaringan diplomatik Indonesia di China dan memiliki hubungan struktural dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing.

Hal ini diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan, merupakan Perwakilan Konsuler yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara operasional kepada Kepala Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di Beijing.

Nantinya, KJRI Chengdu tidak hanya melayani satu kota, tetapi mencakup wilayah kerja yang luas di kawasan barat China. Adapun, dalam Pasal 3 disebutkan, wilayah kerja meliputi Provinsi Sichuan, Kota Chongqing, Provinsi Yunnan, Provinsi Shaanxi, dan Provinsi Gansu.

Wilayah tersebut dikenal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di China, sekaligus jalur penting dalam inisiatif perdagangan regional.

Perpres ini juga mengatur bahwa kebutuhan organisasi dan sumber daya manusia KJRI akan ditentukan lebih lanjut oleh Kementerian Luar Negeri. Nantinya, penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan akan diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri.

Hal serupa berlaku untuk susunan organisasi dan tata kerja yang akan ditetapkan setelah mendapat persetujuan kementerian terkait aparatur negara.

Pendanaan dari APBN

Dari sisi anggaran, operasional KJRI Chengdu akan dibiayai oleh negara. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian Anggaran Kementerian Luar Negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Wang Lutong di Kantor Kementerian Keuangan, tak lama usai sebut mengungkapkan rencana memberi pajak tambahan untuk produk-produk online asal China.

Lewat unggahan di akun Instagram resmi @menkeuri, pertemuan tersebut berlangsung pada Senin (30/3/2026) siang. Adapun, agenda pembicaraan seputar perkuatan kolaborasi, khususnya di bidang ekonomi, antara kedua negara.

"Melalui diskusi ini, Menkeu Purbaya, Indonesia dan Tiongkok dapat memperluas potensi kerja sama ke depannya, termasuk di bidang pengembangan sumber daya manusia [SDM] dan perdagangan internasional," tulis keterangannya unggahan @menkeuri, Senin (30/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, bendahara negara mengekspresikan optimismenya terhadap prospek hubungan bilateral RI-China. Di sisi lain, inisiatif penguatan hubungan ekonomi disambut positif oleh pihak perwakilan Beijing di Jakarta.

"Duta Besar Wang mengapresiasi inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa Tiongkok turut memberikan dukungan atas penguatan kerja sama ini," tulis keterangan Kementerian Keuangan.

Rencana Pajaki Produk China

Sebelumnya, Purbaya mengaku tengah mengkaji penerapan pajak tambahan bagi produk-produk online asal China, sebagai imbas semakin dominannya barang impor asal Negeri Panda di platform loka pasar daring alias e-commerce.

Purbaya mengungkapkan bahwa rencana tersebut menguat setelah dirinya melakukan serangkaian diskusi dengan pelaku usaha di berbagai daerah, seperti dari Sulawesi dalam sebuah live di media sosial TikTok hingga ketika berkunjung ke kawasan industri di Jawa Barat.

Menurutnya, konfirmasi di lapangan menunjukkan bahwa masifnya perdagangan online telah memukul telak kelangsungan bisnis offline. Apalagi, sambungnya, ekosistem online di dalam negeri rupanya tidak didominasi oleh pelaku usaha lokal.

"Yang saya pikir tadinya online sebagian besar kan orang Indonesia juga, rupanya yang banyak juga dikuasai bukan orang Indonesia. Jadi, kita akan pikirkan langkah yang lebih taktis nanti supaya yang offline bisa hidup, dan kalaupun switch ke online, harusnya orang Indonesia yang hidup," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip pada Kamis (26/3/2026).

Lebih lanjut, dia menyoroti kelemahan struktural yang membuat produk lokal kalah saing dari sisi harga. Dia mengaku mendapat laporan bahwa eksportir asal China mengantongi subsidi ekspor hingga 15% dari pemerintahnya.

Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Keuangan tengah melakukan verifikasi mendalam terkait data tersebut. Jika benar maka otoritas fiskal akan membuat kebijakan untuk membuat barang buatan dalam negeri bisa lebih bersaing di pasar sendiri.

Hanya saja, Purbaya masih enggan merinci lebih jauh kebijakan yang dimaksud. Dia hanya memberi sinyal akan menerapkan instrumen pajak e-commerce atau pajak pegadang online, yang sejak tahun lalu implementasinya masih tertunda.

Kementerian Keuangan, katanya, saat ini tengah menghitung ulang kalkulasi dampak pengenaan pajak tersebut agar kebijakan yang keluar nantinya bisa tepat sasaran tanpa mematikan ekosistem digital itu sendiri.

"Ada satu pajak yang saya tunda-tunda terus, kan, pajak untuk [pedagang] online. Nah kalau seperti itu, kalau [diminta] terapkan, sebelah mana yang harus kita terapkan, sehingga online-nya tetap hidup, tapi yang offline-nya hidup lagi," jelas Purbaya.

Dengan demikian, dia berharap tercipta keseimbangan antara pelaku usaha domestik dan asing. Purbaya merasa selama ini seolah platform perdagangan digital yang terbangun justru menjadi karpet merah bagi penguasaan pasar oleh negara lain.

"Kalau kita hitung kemarin sebagian besar keuntungan lari ke pihak China sana, kan itu tidak benar sistemnya. Seolah-olah kita buat trading platform digital yang awalnya bagus, tapi sebenarnya kita menyerahkan pasar kita ke China sepenuhnya. Apakah itu kebijakan yang tepat atau enggak? Itu yang harus dipikirkan lagi, kan," tutupnya.