Bencana demi bencana yang dialami masyarakat Aceh dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa ketangguhan bukan sekadar warisan sejarah, melainkan kebutuhan hidup yang terus diperbarui. Di tanah yang sama, lebih dari satu abad silam, sebuah masyarakat pernah memilih jalan panjang dan mahal untuk mempertahankan martabatnya dari kolonialisme. Kiwari, keteguhan itu kembali diuji, bukan oleh meriam imperium, tetapi oleh kerusakan lingkungan, tata kelola sumber daya nan rapuh, dan perubahan iklim yang mempersempit ruang aman kehidupan.

Belanda datang ke Aceh dengan peta, meriam, dan rasa percaya diri imperium. Mereka berhadapan dengan masyarakat yang memiliki memori panjang tentang kedaulatan, jaringan keagamaan yang lentur, dan tradisi politik yang tidak bergantung sepenuhnya pada satu pusat kekuasaan. Pertemuan dua dunia ini melahirkan perang yang bukan saja terpanjang dalam sejarah kolonial Belanda, tetapi juga paling membingungkan bagi para perencana kolonialnya.

Tak Pernah Sepenuhnya Takluk

Sebelum tembakan pertama dilepaskan tahun 1873, Aceh adalah sebuah kesultanan dengan reputasi regional. Selama berabad-abad, ia berdiri di simpang jalur perdagangan Samudra Hindia, menjadi penghubung dunia Islam di Asia Barat dengan kepulauan Asia Tenggara. Sejarah panjang ini membentuk rasa percaya diri politik yang silang selimpat dipatahkan. Aceh tidak memandang dirinya sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai penjaga gerbang dan tradisi.

Anthony Reid dalam The contest for North Sumatra: Atjeh, the Netherlands and Britain 1858-1898 (Oxford University Press, 1969) meneroka bahwa posisi Aceh dalam persaingan Inggris dan Belanda membuatnya menjadi sasaran geopolitik yang sensitif. Inggris melihat Aceh sebagai mitra dagang yang berguna, sementara Belanda menilainya sebagai anomali yang mengganggu konsolidasi Hindia Belanda. Tatkala Perjanjian Sumatra 1871 membuka jalan bagi agresi Belanda, Aceh menyadari bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar wilayah, tetapi kehormatan sebagai entitas berdaulat.

Perang sebagai Pertahanan Negara

Agresi Belanda pada 1873 pada mulanya dipahami Aceh sebagai perang antarnegara. Sultan, bangsawan, dan struktur kenegaraan bergerak mempertahankan ibu kota. Serangan pertama Belanda gagal. Penyakit, logistik yang subal, dan perlawanan lokal membuat pasukan kolonial mundur dengan kerugian besar. Kegagalan ini memberi pesan penting bagi masyarakat Aceh bahwa kekuatan imperium tidak selalu identik dengan kemenangan cepat.

Akan tetapi, Belanda belajar dari kekalahan. Serangan kedua pada 1874 berhasil menduduki pusat kerajaan dan menghancurkan simbol-simbol kekuasaan. Aceh di atas kertas dinyatakan takluk. Dalam kenyataan, perang baru saja dimulai. Pernyataan kemenangan kolonial ini kelak dikenang sebagai salah satu ilusi terbesar dalam sejarah militer Belanda.

Dari Istana ke Desa

Setelah jatuhnya pusat kesultanan, perang Aceh berubah watak. Ia tidak lagi dipimpin sepenuhnya oleh negara, tetapi oleh komunitas. Ulèëbalang di wilayah wilayah dan para ulama di jaringan keagamaan mengambil peran sentral. Kepemimpinan menjadi terdesentralisasi, adaptif, dan sulit diprediksi. Dalam kondisi ini, kekalahan strategis justru melahirkan keuletan baru.

Ibrahim Alfian dalam Perang di jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912 (Pustaka Sinar Harapan, 1987) mencatat bahwa fase inilah yang menjadikan Perang Aceh sangat panjang. Perlawanan tidak lagi bergantung pada satu figur atau satu pusat komando. Ia hidup dalam desa, surau, dan hutan. Ketika satu pemimpin gugur, yang lain muncul. Ketika satu wilayah ditaklukkan, perlawanan berpindah ke wilayah lain.

Perang Sabil sebagai Bahasa Bersama

Salah satu kekuatan terbesar Aceh terletak pada kemampuan mengubah penderitaan menjadi makna. Ulama memainkan peran kunci dalam proses ini. Melalui hikayat dan khutbah, perang diterjemahkan sebagai ibadah. Konsep perang sabil menjadikan perlawanan sebagai jalan spiritual, bukan sekadar kewajiban politik.

Dalam bingkai ini, kematian tidak dipahami sebagai akhir, melainkan sebagai pemenuhan tugas suci. Ide ini menyebar cepat karena ia beresonansi dengan pengalaman sehari-hari masyarakat yang hidup di bawah tekanan militer. Perang sabil menjadi bahasa bersama yang menyatukan petani, pedagang, dan bangsawan dalam satu imajinasi kolektif.

Perlawanan Tiada Akhir

Belanda merespons dengan pendekatan baru. Mereka memadukan kekuatan militer dengan pengetahuan etnografis. Snouck Hurgronje, seorang orientalis, mempelajari struktur sosial Aceh dan menyarankan pemisahan peran ulama dan bangsawan. Strategi ini efektif secara administratif, tetapi tidak sepenuhnya memadamkan perlawanan.

Justru pada saat sumber daya Aceh semakin menipis, serangan sporadis terus terjadi. Bahkan setelah para pemimpin utama ditangkap atau diasingkan, perlawanan lokal tidak pernah benar-benar berhenti. Reid menunjukkan bahwa pada titik ini, perang telah berubah menjadi masalah ketertiban kolonial, bukan lagi konflik diplomatik.

Keteguhan Manusia

Sejarah Aceh juga adalah sejarah individu. Cut Nyak Dien, Teuku Umar, dan Teungku Cik di Tiro bukan hanya simbol heroik, tetapi representasi dari pilihan sulit. Mereka bergerak dalam dunia yang penuh kompromi, pengkhianatan, dan pengorbanan. Keteguhan mereka memperlihatkan bahwa kegigihan tidak selalu berarti kemenangan, tetapi kesediaan untuk terus berdiri ketika alasan untuk menyerah sangat banyak.

Kisah-kisah ini bertahan karena ia menyentuh sisi manusiawi sejarah. Di balik strategi dan ideologi, terdapat keluarga yang tercerai, desa yang porak-poranda, dan generasi yang tumbuh dalam bayang-bayang perang.

Warisan dalam Sejarah Indonesia

Ketika Perang Aceh mereda pada awal abad kedua puluh, Belanda mungkin memperoleh kendali administratif. Namun Aceh tidak pernah sepenuhnya kehilangan otonomi moralnya. Pengalaman panjang melawan kolonialisme membentuk sikap kritis terhadap kekuasaan eksternal dan menanamkan memori kolektif tentang harga kemerdekaan.

Dalam sejarah Indonesia modern, Aceh menempati posisi unik. Ia menjadi wilayah yang paling lama berperang melawan kolonialisme dan salah satu yang paling konsisten mempertahankan identitasnya. Warisan ini terasa hingga hari ini dalam cara Aceh memaknai hubungan dengan negara dan dunia luar.

Pelajaran dari Ujung Barat

Sejarah kegigihan Aceh mengajarkan bahwa kekuatan tidak selalu berasal dari persenjataan atau teknologi. Ia tumbuh dari makna bersama, jaringan sosial yang lentur, dan kemampuan menafsirkan penderitaan sebagai tujuan. Dalam dunia kontemporer yang kembali menyaksikan ketimpangan kekuasaan global, kisah Aceh mengingatkan kita bahwa ketahanan sebuah masyarakat sering kali berakar pada pelbagai hal yang tidak mudah menjadi tolok ukur.

Arkian, Aceh mungkin tidak lagi berhadapan dengan perang kolonial, tetapi ia menghadapi medan perjuangan baru yang tak kalah senyap, nestapa, dan melelahkan. Banjir, longsor, dan krisis ekologis menuntut ketangguhan yang berbeda, namun berakar pada sumber yang sama, yakni solidaritas komunitas, makna bersama, dan kemampuan bertahan di tengah keterbatasan.

Jika dulu kegigihan Aceh membentuknya sebagai subjek sejarah melawan imperium, hari ini kegigihan itu menentukan apakah ia mampu bertahan sebagai masyarakat yang bermartabat di tengah krisis ekologis. Dalam ketekunan menghadapi bencana, Aceh kembali mengajarkan bahwa bertahan hidup bukan hanya soal selamat, tetapi soal menjaga martabat di hadapan zaman yang berubah.

Sejarah sering lahir dari tanah yang bergetar jauh sebelum suara meriam terdengar. Jawa pada akhir abad ke delapan belas adalah pulau yang menyimpan ketegangan di bawah permukaannya. Peter Carey dalam Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 (2011) melukiskan dunia Yogyakarta sebagai kerajaan yang tampak megah tetapi rapuh, seperti istana yang berdiri di atas tanah yang terus bergerak. Lapisan bangsawan, petani, ulama, dan aparat kolonial hidup bersama dalam tatanan yang musykil. Setiap lapisan membawa harapan yang tidak selalu sejalan. Carey menunjukkan bahwa lebih dari dua juta jiwa akhirnya terseret dalam pusaran perang yang akan datang, dengan hampir 200 ratus ribu orang Jawa kehilangan nyawa.

Ketidakstabilan ini bukan hanya persoalan politik. Ia menumpuk dalam tubuh sosial. Harga beras naik, wabah kolera merayap dari desa ke desa, dan kebijakan kolonial mencengkeram perdesaan melalui pungutan, tol, dan monopoli opium. Carey mencatat bahwa tahun-tahun sebelum Perang Jawa diwarnai keluhan petani yang semakin kehilangan ruang hidupnya akibat pajak dan kontrol perdagangan yang menjerat mereka dari berbagai arah. Jawa menunggu seseorang yang mampu menerjemahkan keresahan itu menjadi gerakan yang menyala. Ketika banyak petani mulai membisikkan nama “Ratu Adil”, sejarah membuka pintunya bagi seorang pangeran yang hidup di pinggir istana: Diponegoro.

Kelebat di Tegalreja

Diponegoro memiliki momen itu di Tegalreja. Ia tumbuh di luar keraton, tetapi dekat dengan denyut batin rakyat yang kelak datang mengikutinya. Carey menunjukkan bagaimana ia hidup bersama ulama desa, fakir, pemimpin tarekat, serta komunitas santri yang memperkuat intuisi religiusnya dan mendorongnya melihat dunia bukan sebagai benteng istana, melainkan sebagai lanskap moral yang harus diperbaiki.

Ia bukan tokoh yang mencari kekuasaan. Ia mencari keteraturan. Ia membaca tanda-tanda. Ia memaknai mimpi, tapa, dan wahyu sosial yang muncul di tengah penderitaan rakyat. Tatkala Merapi meletus pada Desember 1822, banyak orang menganggapnya sebagai penanda keruntuhan tatanan lama. Carey mencatat betapa kuatnya keyakinan rakyat bahwa gejala alam ini terhubung dengan nubuat Jayabaya, yang menanti datangnya pemimpin adil yang menegakkan kembali kemuliaan agama dan kehidupan sosial. Bagi rakyat yang hidup dalam tekanan ekonomi, itu bukan sekadar mitos. Itu adalah bahasa harapan.

Pecahnya Ketegangan

Perang Jawa pecah bukan karena satu insiden saja. Ia adalah ledakan panjang dari akumulasi krisis ekonomi dan kegagalan negara kolonial memahami perubahan sosial yang terjadi. Carey meneroka bahwa kebijakan pajak tanah, penghapusan sistem sewa, dan pengetatan kendali administratif membuat desa-desa kehilangan otonomi ekonominya. Sistem gerbang tol menekan barang dagangan dan memperlambat perdagangan. Di sisi lain, monopoli opium dan kontrol kopi membuat banyak petani terjebak dalam “lingkaran setan” ketergantungan yang menggerus kesejahteraan.

Aparat kolonial memperlihatkan wajahnya yang paling keras. Kekerasan menjadi alat untuk mengamankan pendapatan negara. Setiap penolakan diperlakukan sebagai ancaman. Setiap keraguan dianggap pembangkangan. Carey menunjukkan bahwa aparat kolonial sering mengabaikan struktur sosial Jawa, sehingga mereka gagal membaca tanda-tanda perubahan dan gelombang kerusuhan kecil yang berserakan sebelum 1825.

Tatkala rumah ziarah di Tegalreja akan dihancurkan, hal ihwal itu bukan sekadar sengketa tanah. Ia adalah simbol bahwa negara tidak lagi menghormati ruang spiritual rakyat. Moralitas pun berubah menjadi kemarahan.

Api di Tanah Jawa

Perang Jawa pecah pada Juli 1825. Diponegoro bergerak dengan taktik yang efektif. Ia menggunakan jaringan pesantren, laskar santri, bangsawan kecewa, dan petani yang selama bertahun-tahun merasa tertindas. Carey menulis bahwa perang ini adalah perang rakyat yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Jawa. Ia bukan perebutan tahta, tetapi pergulatan untuk mempertahankan dunia yang runtuh di hadapan kolonialisme modern.

Tiga ciri penting menonjol dalam perang ini. Pertama, militansi spiritual. Diponegoro menggabungkan simbol agama dengan retorika moral untuk menyalakan solidaritas. Perang sabil menjadi seruan yang menggugah. Bukan hanya sebagai perang fisik, tetapi sebagai perjuangan memulihkan keseimbangan dunia.

Kedua, kekerasan negara yang semakin terorganisasi. Martin Bossenbroek dalam bukunya Pembalasan dendam Diponegoro: Awal dan Akhir Hindia Belanda (2023) menegaskan bahwa kolonialisme Belanda mulai menunjukkan bentuk modernnya sejak perang ini. Ia menjadi negara yang mengatasi ancaman dengan teknologi militer yang lebih maju, strategi benteng, dan disiplin pasukan yang diarahkan untuk menekan perlawanan dengan cara-cara yang sistematis.

Ketiga, penderitaan sosial yang tidak terukur. Carey mencatat bahwa sepertiga penduduk Jawa bagian tengah dan timur terpapar dampak perang. Dua ratus ribu orang tewas. Desa-desa berubah menjadi ladang kosong. Perdagangan lumpuh. Rakyat kehilangan tempat kembali setelah semua terbakar. Perang ini melampaui batas fisik. Ia menghancurkan imajinasi kolektif tentang masa depan.

Negosiasi yang Retak

Bossenbroek membuka salah satu fragmen penting tentang akhir perang melalui adegan penangkapan Diponegoro. Ia menyebutnya sebagai babak yang menghancurkan kepercayaan rakyat Jawa terhadap komitmen moral Belanda. Adegan itu, kata Bossenbroek, selalu terbayang sebagai bentuk pengkhianatan yang membekas dalam ingatan sejarah Indonesia.

Diponegoro datang ke Magelang untuk bernegosiasi. Ia percaya ada jalan damai. Ia percaya bahwa masa depan masih dapat dinegosiasikan. Carey menggambarkan betapa kejutan itu menghantam para pengikutnya. Penangkapan itu mengubah pangeran menjadi simbol perlawanan yang lebih besar tinimbang dirinya sendiri.

Ia diasingkan. Pertama ke Manado. Lalu ke Makassar. Ia wafat jauh dari tanah yang ia perjuangkan. Tetapi ide-ide yang ia tinggalkan tetap hidup di desa-desa yang pernah terbakar.

Setelah perang berakhir, Belanda tidak merayakan kemenangan. Mereka membuka pembukuan. Perang menghabiskan lebih dari 20 juta gulden. Banyak serdadu dan serdadu pribumi mati. Walakin dari puing-puing itu, kolonialisme Belanda di Jawa memasuki fase baru yang jauh lebih terstruktur.

Bossenbroek menunjukkan bahwa kemenangan dalam Perang Jawa membuka jalan bagi Cultuurstelsel yang dimulai tahun 1830. Sistem tanam paksa ini menjadi mesin ekonomi yang mengalirkan kekayaan dari Nusantara ke negeri induk. Ia dibangun di atas pemahaman anyar bahwa negara hanya bisa bertahan jika desa-desa Jawa dimasukkan ke dalam sistem produksi global secara paksa dan sistematis.

Indonesia modern lahir dari luka itu. Perang Jawa menjadi cermin yang memperlihatkan bagaimana negara dapat berubah menjadi kekuatan yang menggilas rakyatnya sendiri ketika ekonomi menjadi tujuan tunggal.

Cermin Indonesia

Perang Jawa bukan sekadar episode sejarah. Ia adalah lensa besar untuk melihat perjalanan panjang Indonesia. Pertama, ia memperlihatkan bahwa krisis ekonomi selalu menjadi akar paling kuat dari ledakan sosial. Rakyat tidak bergerak hanya karena simbol politik, tetapi karena tanah mereka dirampas, pasar mereka dikunci, dan harga makanan mereka naik. Indonesia hari ini masih belajar dari dinamika itu.

Kedua, ia menyingkap bagaimana negara dapat berubah menjadi entitas yang keras ketika berhadapan dengan krisis legitimasi. Pola reaksinya berulang dalam sejarah Indonesia, baik pada masa kolonial maupun sesudahnya.

Ketiga, ia memperlihatkan bahwa kesadaran kolektif rakyat dapat tumbuh di luar pusat kekuasaan. Diponegoro adalah pangeran perbatasan. Ia berada di pinggir istana. Dari pinggir itulah Indonesia berkali-kali menemukan pemimpin moralnya.

Keempat, ia menunjukkan bahwa modernitas datang dengan harga yang mahal. Jawa memasuki dunia global bukan melalui perdagangan yang seimbang, tetapi melalui perang yang menghancurkan fondasi sosial.

Indonesia terus mewarisi pelajaran itu. Diponegoro adalah cermin itu. Perang Jawa adalah gambarnya. Konflik itu mengajarkan bahwa bangsa dapat bersetai-setai jika tekanan ekonomi menggerus martabat rakyatnya. Ia mengajarkan bahwa negara kehilangan wibawa ketika kekerasan menggantikan dialog. Ia menunjukkan bahwa masyarakat dapat bangkit dari ketidakadilan dengan energi spiritual yang kadang tidak dimengerti oleh penguasanya.

Indonesia hari ini masih berada dalam bayang-bayang perang itu. Dalam setiap krisis pangan. Dalam setiap ketimpangan. Dalam setiap perdebatan tentang kekuasaan dan moralitas. Dalam setiap ingatan tentang pemimpin yang diasingkan karena menolak tunduk.

Perang Jawa adalah sejarah. Namun ia juga masa kiwari. Selama Indonesia terus mencari keadilan sosial, suara dari Tegalreja akan selalu bergema.

Bisakah sebuah bangsa dijajah tanpa tembakan, tanpa kapal perang, tanpa bendera asing berkibar di istana negara? Pertanyaan itu terdengar menggugah, tetapi jawabannya sangat mungkin: penjajahan itu bernama kolonialisme mental. Inilah bentuk penjajahan paling halus, yang tidak menaklukkan tanah dan wilayah fisik, tetapi menguasai cara berpikir sebuah bangsa.

Kapal penjajah mungkin sudah pulang, kekuasaan politik mungkin sudah diserahkan, tetapi jika rasa rendah diri tertanam dalam pikiran rakyat, maka penjajahan belum berakhir. Itulah kolonialisme yang paling lama bertahan, karena musuhnya bukan lagi orang lain, melainkan sikap dan prasangka di dalam diri sendiri.

Di Nusantara, pengalaman berabad-abad berada di bawah kekuasaan kolonial menciptakan warisan psikologis yang tidak mudah hilang. Kita diajari bahwa diri kita “terbelakang”, dan yang datang dari luar selalu lebih maju. Pengetahuan, budaya, bahasa, teknologi, bahkan cara menilai kemajuan—semuanya harus merujuk ke standar asing agar dianggap “benar”. Maka lahirlah bangsa yang pandai meniru, tetapi ragu mencipta; bangga memakai ukuran dunia, tetapi tidak percaya diri membangun ukuran sendiri.

Akar Sejarah

Kolonialisme mental tidak lahir tiba-tiba. Ia tumbuh dari sistem pendidikan kolonial yang dirancang untuk mencetak pelaksana, bukan pemikir. Pada masa penjajahan, pendidikan dibuat agar pribumi bisa menjalankan administrasi kolonial, namun tidak cukup berbahaya untuk menjadi penantang intelektual. Kita diajari membaca buku Barat, tetapi tidak diajari membaca gunung, laut, angin, dan tanah tempat kita hidup. Kita diperkenalkan sejarah Eropa, tapi tidak sejarah desa kita sendiri. Kita dilatih menghafal logika formal yang tidak salah, tetapi tidak pernah diberi ruang untuk mengembangkan logika kosmologis nenek moyang.

Akibatnya, sejak awal rakyat dibentuk menjadi penerima pengetahuan, bukan penghasil pengetahuan. Dan kebiasaan itu terus hidup hingga hari ini: banyak lulusan perguruan tinggi merasa berhasil jika mampu mengutip teori asing sebanyak mungkin, tetapi jarang yang berani membangun teori dari pengalaman bangsanya. Pendidikan semacam ini menciptakan mentalitas yang percaya bahwa pikiran orang lain lebih ilmiah daripada pikiran sendiri.

Bahasa Penilaian

Kolonialisme mental juga bekerja melalui bahasa penilaian yang kita dengar setiap hari. Kita sering menggunakan istilah seperti “best practice”, “world class”, atau “standar internasional” sebagai ukuran tertinggi. Tidak salah memakai standar global, tetapi persoalannya: mengapa standar nasional atau lokal hampir tidak pernah diberi posisi setara?

Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat hierarki yang tidak diucapkan namun diam-diam diyakini. Sesuatu dianggap lebih baik jika berasal dari luar negeri, dan menjadi kurang bernilai jika berasal dari sendiri. Ilmu dari luar lebih ilmiah, adat dianggap kurang rasional. Kota lebih maju, desa lebih ketinggalan. Modern lebih bernilai daripada tradisi. Bahasa asing lebih prestisius daripada bahasa ibu. Tanpa perlu penjajah datang lagi, cara berpikir semacam ini otomatis menempatkan bangsa sendiri di posisi inferior.

Pertanyaan kritis pun muncul: apakah benar yang datang dari luar selalu lebih baik? Ataukah kita hanya belum percaya bahwa dari tanah ini, dari pengalaman rakyat sendiri, kita juga mampu menghasilkan ilmu baru dan standar baru?

Budaya Minder

Kolonialisme mental juga merasuki gaya hidup dan cita rasa. Kita bangga memakai jas dalam acara resmi, tetapi merasa kurang berwibawa memakai busana adat sendiri. Kita memuji restoran asing dengan harga mahal, tetapi merasa biasa saja terhadap masakan yang diwariskan nenek. Kita kagum pada film internasional, tetapi belum tentu menonton film bangsa sendiri sebelum menilainya rendah. Dalam arsitektur, kita membangun gedung kaca ala Barat yang boros energi, tetapi mengabaikan rumah tropis tradisional yang jauh lebih cocok bagi iklim Nusantara.

Tanpa disadari, bangsa ini belajar mencintai yang jauh sebelum menghormati yang dekat. Nilai kebanggaan kita terbalik: menjadi modern berarti menjadi seperti mereka, bukan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Ini adalah kolonialisme yang bekerja melalui rasa malu. Tidak ada panser, tidak ada meriam, tetapi rasa minder yang terinternalisasi membuat kita tunduk pada standar orang lain.

Akademisi Jadi Konsumen

Dalam dunia ilmu pengetahuan, gejala kolonialisme mental tampak jelas. Mahasiswa Indonesia sering diajari mencari referensi teoretis dari Barat, kemudian mengambil contoh kasus dari desa sendiri untuk menyesuaikan teori tersebut. Jarang ada yang melakukan kebalikannya: menulis teori dari pengalaman lokal lalu memperlihatkannya kepada dunia. Maka ilmuwan Indonesia banyak menjadi pemasok data, bukan penentu perspektif. Kita menjadi konsumen pengetahuan global, bukan produsen.

Seorang akademisi muda bisa sangat percaya diri mengutip pemikiran tokoh dunia, tetapi ragu menyatakan gagasan sendiri. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena sistem pengetahuan kita sudah lama membisikkan bahwa pikiran kita tidak mungkin setara. Inilah kolonialisme mental yang tidak lagi butuh tentara untuk menaklukkan. Kita sendiri yang menjalankannya atas nama “kemajuan”.

Ukuran Kemajuan

Kolonialisme mental juga bekerja dalam cara kita mengukur pembangunan. Banyak kebijakan nasional menilai kemajuan dari indeks internasional: Human Development Index, ranking pendidikan global, pertumbuhan ekonomi berdasarkan angka PDB, kualitas kota berdasarkan tinggi gedung atau jumlah kendaraan. Jika angka naik, kita bersorak, meski kenyataan sosial belum tentu berubah signifikan.

Masalahnya bukan pada angka, melainkan pada logika dasarnya: kita menyerahkan definisi kemajuan bangsa kepada lembaga luar negeri. Nilai yang dibangun dari pengalaman lokal tidak selalu muncul. Masyarakat dianggap maju jika sesuai ukuran dunia, bukan sesuai kebutuhan dan martabat bangsanya sendiri.

Pertanyaannya: kapan bangsa ini menjadi pemilik definisi kemajuannya sendiri?

Jalan Pemulihan

Dekolonisasi mental bukan berarti menolak pengetahuan luar. Kita bukan bangsa anti-dunia. Pertukaran gagasan tetap penting, belajar dari luar tetap perlu. Yang harus ditolak adalah kepasrahan intelektual—cara berpikir yang meyakini bahwa kita hanya mungkin menjadi pengikut, bukan pemimpin; hanya mungkin menjadi pelaksana, bukan penemu.

Dekolonisasi mental berarti menegakkan kembali kepercayaan pada kemampuan diri. Menulis teori dari pengalaman sendiri, menilai kualitas bangsa menggunakan nilai sendiri, memandang masa depan dengan sudut pandang sendiri. Bangsa yang merdeka secara mental tidak alergi pada dunia, tetapi juga tidak kehilangan keberanian untuk memimpin percakapan global dengan identitasnya sendiri.

Penutup

Kolonialisme mental adalah penjajahan yang tidak terlihat. Tidak ada kapal perang, tetapi ada struktur psikologis yang membuat bangsa ini terus memandang dirinya dari kacamata orang lain. Selama kemajuan hanya dimaknai sebagai keberhasilan mengikuti ukuran luar, selama kita bangga sebagai peniru tetapi takut menjadi pencipta, maka kolonialisme belum selesai.

Kemerdekaan sejati baru dimulai ketika bangsa ini melihat dirinya dengan matanya sendiri, menilai dirinya dengan nilainya sendiri, dan percaya bahwa pikiran anak negeri mampu menjadi mercusuar bagi dunia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sebelum melancarkan serangan besar yang menewaskan ratusan warga Aceh, tentara Amerika Serikat diam-diam menyusun strategi penyamaran sebagai pedagang. Fregat USS Potomac yang dipimpin Kapten John Downes menerima pesan langsung dari Presiden Andrew Jackson (1767-1845) agar bersiaga tempur dan siap mengambil tindakan tegas di wilayah Hindia Timur.

Instruksi itu muncul setelah kapal dagang Amerika, Friendship, diserang warga Kuala Batu, Aceh, pada Februari 1831, sehingga membuat Presiden Jackson murka. Sebagai panglima tertinggi militer, ia memerintahkan Downes untuk menilai situasi dan, bila perlu, melakukan operasi balasan demi menjamin keamanan kapal-kapal dagang AS.

Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, dia memerintahkan Downes untuk segera bertindak. Tugasnya adalah menilai situasi hingga diperbolehkan mengambil langkah apa pun demi memberi pelajaran agar kapal-kapal dagang AS di perairan Hindia Timur terjamin keselamatannya.

John Downes sendiri bukan perwira sembarangan. Dalam buku America's Forgotten Wars (2021) diketahui, dia dikenal sebagai komandan tempur tangguh yang telah berkali-kali memimpin dan memenangi operasi militer di kawasan Pasifik.

Maka, begitu perintah diterima, Downes langsung bergerak. Dia memuat 300 tentara dan meriam ke dalam kapal. Dari Brasil, kapal Potomac melanjutkan pelayaran ribuan kilometer menuju Afrika Selatan, lalu menyeberangi Samudra Hindia demi mencapai Aceh.

Downes sadar betul tak bisa tiba di perairan Aceh dengan meriam terbuka di geladak dan bendera AS berkibar di tiang kapal. Pendekatan semacam itu hanya akan memicu perlawanan. Maka, strategi pun diubah.

"Seluruh meriam ditarik ke belakang geladak dan pintu meriam ditutup," tulis Farish A. Noor dalam "Attack, Reprisal and Dealing with the Media Fall-Out: The Battle of Quallah Battoo in 1832" (2014).

Sebagai gantinya, USS Potomac akan menyamar sebagai kapal dagang milik Belanda. Ini merupakan pilihan cerdik sebab Belanda memang sudah terbiasa berdagang dengan Aceh. Hubungan dagang itu membuat kehadiran kapal asing berbendera Belanda tak akan menimbulkan kecurigaan.

Perlu dicatat, meskipun Belanda punya koloni besar di Nusantara, Aceh bukan bagian dari jajahan mereka. Aceh saat itu adalah kerajaan independen yang tangguh dan berdaulat.

Bahkan, seperti dijelaskan Lee Kam Hing dalam The Sultanate of Aceh (1995), Kesultanan Aceh memiliki hubungan resmi dengan Kesultanan Ottoman di Turki dan Kerajaan Inggris pada abad ke-19.

Saat USS Potomac tiba di Aceh, Kapten Downes menjalankan siasatnya. Kapal perang itu disamarkan sebagai kapal dagang Belanda. Tak ada yang curiga.

Setelah merapat, tentara disuruh turun dengan dalih berdagang. Padahal, mereka sedang memetakan wilayah dan menculik pedagang lokal untuk mengukur kekuatan pertahanan Kuala Batu.

Dari sini, Downes menyusun serangan. Tepat pada fajar, 6 Februari 1832, 300 tentara Amerika Serikat melancarkan serbuan mendadak ke permukiman warga Kuala Batu.

Warga jelas tak siap perang. Mereka mengira tamu asing itu datang untuk berdagang. Meski akhirnya sempat melawan, mereka tetap kalah total.

"Kapten Downes mendaratkan 300 orang ke kota, dan dalam waktu kurang dari tiga jam berhasil merebut tiga benteng serta menewaskan antara 80 hingga 100 warga lokal," tulis New York Observer (7 Juli 1832).

Dalam laporan itu disebutkan, korban di pihak AS hanya dua orang tewas dan 80-100 warga lokal. Meski begitu, laporan lain menyebut jumlah korban jauh lebih besar, yakni 500 warga sipil.

Disebut Biadab

Menurut Farish A. Noor, serangan USS Potomac ke permukiman di Sumatra memicu perubahan mengejutkan dalam opini publik Amerika Serikat. Awalnya, tentara AS dipuji sebagai pahlawan, tapi kemudian dikecam sebagai pembunuh biadab.

Ini disebabkan tentara AS melakukan strategi penyamaran sebagai pedagang, melakukan serangan saat penduduk tertidur, tidak melakukan negosiasi, serta membunuh perempuan dan anak-anak.

Meski gelombang kritik sempat membesar, Presiden Andrew Jackson berhasil meredamnya. Namun, sejarah tetap mencatat luka itu. Baru ratusan tahun kemudian diketahui, warga Aceh tidak sepenuhnya bersalah.

Dalam Death on an Empire (2011), sejarawan Robert Booth menjelaskan bahwa serangan terhadap kapal Friendship dipicu sikap frustrasi warga atas praktik dagang yang curang. Pedagang AS kerap mengurangi takaran dan merugikan warga Aceh. Ketika Friendship datang, kemarahan yang lama terpendam akhirnya meledak.

Ironisnya, serangan balasan dari USS Potomac justru membuka jalan bagi invasi Belanda ke Aceh beberapa tahun kemudian. Serangan itu menjadi awal dari perang panjang dan berdarah yang mengubah lantas mengubah sejarah Aceh.

Jakarta, CNBC Indonesia - Perkembangan AI yang makin masif juga membuat banyak orang menggunakannya. Baik untuk pekerjaan maupun hanya aktivitas sehari-hari.

Namun Ketua Umum PDIP dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri minta anak muda agar tak tergila-gila dengan teknologi itu. Dia juga mengingatkan agar kecanggihan AI tidak boleh menghilangkan rasa kemanusiaan.

Saat berbicara dalam seminar internasional peringatan 70 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Perpustakaan Bung Karno, Blitar Jawa Timur, dia mengatakan AI tidak bisa menggantikan kemampuan manusia. Karena kemampuan itu diberikan langsung oleh Tuhan.

"Jadi saya bilang begini, menyimpang sedikit, supaya semua itu jangan terperangah melihat AI, AI, AI. Saya bilang kok jadi lupa ya, the best mind for me is my brain because this is from The God. Jadi enggak bisa digantikan. Jadi waktu itu saya bilang, ini bukan mainan saya," kata Megawati, dikutip dari Detik.com, Rabu (5/11/2025).

AI disebut Megawati cenderung merusak. Menurutnya, keilmuan juga ada batasannya.

Kembali Megawati mengingatkan anak muda untuk tidak terlalu terbuai dengan AI. Sebab teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan manusia.

"Sekarang saja saya melihat kecenderungan AI itu lebih banyak kepada sesuatu yang bisa merusak. Jadi menurut saya, keilmuan itu juga ada batasnya. Saya mohon anak-anak muda jangan tergila-gila dengan AI, karena apa pun juga, feeling kita ini datangnya dari Allah, dari God. Saya belum pernah dengar loh, tetap manusia yang harus membetulkan robot. Jadi jangan terlalu melambung ke udara. Itu supaya kita punya kemanusiaan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan penjajahan juga telah berubah dengan keberadaan teknologi. Dari penggunaan senjata, sekarang melalui algoritma dan data.

Megawati juga menyoroti potensi teknologi untuk disalahgunakan dan berakhir dengan merugikan umat manusia.

"Jika dulu penjajahan hadir dengan meriam dan kapal perang, kini ia datang melalui algoritma dan data, melalui kendali ekonomi dan teknologi digital. Belum lagi ditambah AI. Artificial intelligence, big data, dan sistem keuangan digital lintas data telah melahirkan kolonialisme gaya baru, yakni neo-kolonialisme digital," tegas Megawati.

Jakarta, CNBC Indonesia - Guru besar bidang hukum di Universitas Indonesia, Gertrudes Johannes Resink, pada 1968 silam membantah mitos yang berkembang di masyarakat, tentang Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun.

Bantahan itu ia tuangkan dalam karyanya berjudul 'Indonesia's History Between the Myths: Essays in Legal History and Historical Theory (1968)'.

Narasi 350 tahun penjajahan Belanda di Tanah Air itu sendiri bermula dari kedatangan orang Belanda untuk pertama kalinya di Indonesia pada 1596 sampai kemerdekaan pada 1945.

Kendati demikian, penting dicatat, periode awal kedatangan Belanda ke Indonesia bukan untuk menjajah, melainkan sebatas berdagang, sekalipun dari perdagangan itu proses kolonialisme tercipta.

Resink lalu membedah dokumen-dokumen hukum dan surat perjanjian milik kerajaan-kerajaan. Selama proses pembedahan, dia mengetahui banyak kerajaan dan negara di Indonesia yang belum pernah ditaklukkan Belanda sampai era 1900-an.

Pada abad ke-17, misalnya, kerajaan-kerajaan lokal bisa menjalin hubungan diplomatik dengan bangsa-bangsa lain tanpa diatur oleh kolonialisme VOC. Lalu, sepanjang 1900-an, masih banyak kerajaan lokal yang belum dijajah Belanda. Seperti, Aceh yang baru dikalahkan pada 1903, Bone pada 1905 dan Klungkung, Bali, pada 1908.

Dari sini, Resink mengambil kesimpulan: Tidak ada satupun wilayah Indonesia yang benar-benar dijajah selama 350 tahun. Jika menarik garis dari pendudukan di Klungkung, Bali, pada 1908 saja, maka Belanda baru menjajah Indonesia 37 tahun.

Klaim Belanda

Walaupun fakta itu terungkap, Belanda tetap saja ngotot menjajah Indonesia selama 350 tahun. Sikap ini sebetulnya ditunjukkan untuk gagah-gagahan.

Pada 1936, misalnya, Gubernur Jenderal de Jonge dengan bangga menyebut sudah menjajah Indonesia selama 300 tahun supaya orang tahu betapa kuatnya Belanda. Padahal, Belanda saja baru bisa menguasai seluruh wilayah pada periode 1900-an.

Berkat jasanya mematahkan mitos penjajahan, Resink sangat dihormati di Indonesia. Dia pun diberi kewarganegaraan Indonesia oleh Soekarno pada 1950.

Sayangnya, sekalipun sudah ada yang mematahkan mitos tersebut, banyak orang telanjur percaya Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Mesir pada Senin (14/10/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang membahas perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza.

Agenda ini bukan kali pertama seorang Presiden Indonesia datang ke Mesir membawa misi besar bagi dunia. Jauh sebelum Prabowo, Presiden ke-1 RI, Soekarno, pernah melakukan hal serupa dan sambutannya kala itu mengguncang Kairo.

Pada 20 Juli 1955, Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan pertama ke Mesir. Menurut koran Locomotief (3 Mei 1955), kedatangan Soekarno merupakan undangan dari Perdana Menteri Mesir, Gamal Abdel Nasser, untuk mempererat hubungan kedua negara serta meningkatkan solidaritas Asia-Afrika pasca Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada April 1955.

Selama di Mesir, Soekarno mendapat sambutan luar biasa. Pesawat kepresidenan Indonesia dijemput langsung oleh satu skuadron jet tempur Angkatan Udara Mesir sejak di perbatasan hingga tiba di Bandara Internasional Kairo. Begitu pesawat mendarat, Soekarno langsung disambut oleh PM Nasser dan diarahkan untuk melakukan upacara kenegaraan.

"Setelahnya Presiden Soekarno mengenakan seragam militer memeriksa barisan kehormatan. Setelah itu, lagu Indonesia Raya dikumandangkan," ungkap koran Java Bode (20 Juli 1955).

Nasser kemudian mengajak Bung Karno menaiki mobil beratap terbuka menuju istana. Sepanjang perjalanan, ratusan ribu warga Mesir berbaris di kiri-kanan jalan sejauh 25 kilometer.

"Sekitar 100.000 warga Mesir bersorak menyambut Presiden Soekarno saat beliau berkendara bersama PM Nasser dalam sebuah Cadillac Hitam terbuka menuju kantor PM," tulis Java Bode (21 Juli 1955).

Tak lupa, mereka juga membawa foto Soekarno, mengibarkan bendera merah-putih, serta meneriakkan "Hidup Soekarno" dan "Hidup tamu agung Mesir". Sorak sorai dan tepuk tangan mengiringi iring-iringan. Bahkan beberapa warga turut membangun gapura di sepanjang jalur yang dilalui. Antusiasme itu membuat jalanan padat luar biasa.

"Presiden Sukarno tiba setelah berkendara selama satu setengah jam, sementara perjalanan normalnya hanya memakan waktu setengah jam," tulis Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode (21 Juli 1955).

Selama di Mesir, Soekarno menerima penghargaan "Grand Cordon of the Nile" yang merupakan penghargaan tertinggi dari pemerintah Mesir. Menurut Java Bode (26 Juli 1955), Bung Karno juga sempat mengunjungi Piramida Giza bersama PM Nasser.

Besarnya popularitas Soekarno tak terlepas dari pandangan rakyat Mesir yang menganggap proklamator tersebut membawa perdamaian dan politik netralitas yang konsisten menentang kolonialisme dan imperialisme.

Saat itu dunia tengah diwarnai kebangkitan kekuatan Barat yang berusaha menghidupkan kembali praktik neokolonialisme. Soekarno, yang peka terhadap situasi tersebut, secara tegas menyuarakan penolakan yang kemudian mencapai puncaknya melalui penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika.

"Pemimpin Indonesia tersebut menggaungkan sentimen revolusioner untuk kebebasan dari kolonialisme dan penegakan keadilan sosial bagi rakyat Mesir," tulis Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode (1 Agustus 1955).

Kebijakan dan semangat Soekarno inilah yang kemudian memengaruhi arah politik luar negeri Mesir. Menurut koran tersebut, Mesir mulai menjauh dari pengaruh Barat dan ikut mengusung sikap anti-penjajahan. Ini selaras dengan semangat Asia-Afrika yang dibawa pria kelahiran 1901 itu.

Atas dasar inilah, beberapa media Mesir menganggap Presiden ke-1 RI itu sosok yang bisa menyatukan perbedaan.

"Sukarno menyatukan dalam satu pribadi budaya luhur, semangat membara, kepemimpinan yang bijaksana, simpati massa, rasa religius, dan kepribadian yang mengesankan,"ungkap koran Al Ahram, dikutip media Indonesia Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode (1 Agustus 1955).

Bagi Indonesia, Mesir merupakan negara yang sangat penting. Sebab, Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Hubungan ini pun terlihat dari dukungan politik Indonesia terhadap negeri Firaun itu.

Salah satunya terjadi saat Israel menyerang Mesir pada 1956. Kala itu, Soekarno langsung bereaksi keras atas serangan tersebut dan menyatakan solidaritas dengan Mesir.

"Dalam tanggapannya, Presiden Soekarno, yang berbicara atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, mengatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia berdiri bersama Mesir dalam melawan agresi," tulis koran Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode (5 November 1956).

Sampai sekarang kebesaran nama Soekarno masih terasa di Mesir. Salah satunya terlihat dari penamaan salah satu jalanan di Kairo, yakni Jl. Ahmed Sukarno.

Jakarta, CNBC Indonesia — Pada tahun 1767-1845, Presiden Amerika Serikat, yakni Andrew Jackson memerintahkan Kapten USS Potomac, John Downes untuk siap bertempur di Aceh, Indonesia. Kala itu, Downes tengah berlayar di di perairan Brasil.

Alasannya, pada Februari 1831, kapal dagang milik Amerika, Friendship, diserang oleh warga Kuala Batu, Aceh, saat sedang melakukan pembelian lada. Insiden itu membuat Jackson murka.

Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, dia memerintahkan Downes untuk segera bertindak. Tugasnya adalah menilai situasi hingga diperbolehkan mengambil langkah apa pun demi memberi pelajaran agar kapal-kapal dagang AS di perairan Hindia Timur terjamin keselamatannya.

John Downes sendiri bukan perwira sembarangan. Dalam buku America's Forgotten Wars (2021) diketahui, dia dikenal sebagai komandan tempur tangguh yang telah berkali-kali memimpin dan memenangi operasi militer di kawasan Pasifik.

Maka, begitu perintah diterima, Downes langsung bergerak. Dia memuat 300 tentara dan meriam ke dalam kapal. Dari Brasil, kapal Potomac melanjutkan pelayaran ribuan kilometer menuju Afrika Selatan, lalu menyeberangi Samudra Hindia demi mencapai Aceh.

Selama dua bulan pelayaran, Downes menyusun siasat.

Downes sadar betul tak bisa tiba di perairan Aceh dengan meriam terbuka di geladak dan bendera AS berkibar di tiang kapal. Pendekatan semacam itu hanya akan memicu perlawanan.

Maka, strategi pun diubah.

"Seluruh meriam ditarik ke belakang geladak dan pintu meriam ditutup," tulis Farish A. Noor dalam "Attack, Reprisal and Dealing with the Media Fall-Out: The Battle of Quallah Battoo in 1832" (2014).

Sebagai gantinya, USS Potomac akan menyamar sebagai kapal dagang milik Belanda. Ini merupakan pilihan cerdik sebab Belanda memang sudah terbiasa berdagang dengan Aceh. Hubungan dagang itu membuat kehadiran kapal asing berbendera Belanda tak akan menimbulkan kecurigaan.

Perlu dicatat, meskipun Belanda punya koloni besar di Nusantara, Aceh bukan bagian dari jajahan mereka. Aceh saat itu adalah kerajaan independen yang tangguh dan berdaulat.

Bahkan, seperti dijelaskan Lee Kam Hing dalam The Sultanate of Aceh (1995), Kesultanan Aceh memiliki hubungan resmi dengan Kesultanan Ottoman di Turki dan Kerajaan Inggris pada abad ke-19.

Saat USS Potomac tiba di Aceh, Kapten Downes menjalankan siasatnya. Kapal perang itu disamarkan sebagai kapal dagang Belanda. Tak ada yang curiga.

Setelah merapat, tentara disuruh turun dengan dalih berdagang. Padahal, mereka sedang memetakan wilayah dan menculik pedagang lokal untuk mengukur kekuatan pertahanan Kuala Batu.

Dari sini, Downes menyusun serangan. Tepat pada fajar, 6 Februari 1832, 300 tentara Amerika Serikat melancarkan serbuan mendadak ke permukiman warga Kuala Batu.

Warga jelas tak siap perang. Mereka mengira tamu asing itu datang untuk berdagang. Meski akhirnya sempat melawan, mereka tetap kalah total.

"Kapten Downes mendaratkan 300 orang ke kota, dan dalam waktu kurang dari tiga jam berhasil merebut tiga benteng serta menewaskan antara 80 hingga 100 warga lokal," tulis New York Observer (7 Juli 1832).

Dalam laporan itu disebutkan, korban di pihak AS hanya dua orang tewas dan 80-100 warga lokal. Meski begitu, laporan lain menyebut jumlah korban jauh lebih besar, yakni 500 warga sipil.

Disebut Biadab

Menurut Farish A. Noor, serangan USS Potomac ke permukiman di Sumatra memicu perubahan mengejutkan dalam opini publik Amerika Serikat. Awalnya, tentara AS dipuji sebagai pahlawan, tapi kemudian dikecam sebagai pembunuh biadab.

Ini disebabkan tentara AS melakukan strategi penyamaran sebagai pedagang, melakukan serangan saat penduduk tertidur, tidak melakukan negosiasi, serta membunuh perempuan dan anak-anak.

Meski gelombang kritik sempat membesar, Presiden Andrew Jackson berhasil meredamnya. Namun, sejarah tetap mencatat luka itu. Baru ratusan tahun kemudian diketahui, warga Aceh tidak sepenuhnya bersalah.

Dalam Death on an Empire (2011), sejarawan Robert Booth menjelaskan bahwa serangan terhadap kapal Friendship dipicu sikap frustrasi warga atas praktik dagang yang curang. Pedagang AS kerap mengurangi takaran dan merugikan warga Aceh. Ketika Friendship datang, kemarahan yang lama terpendam akhirnya meledak.

Ironisnya, serangan balasan dari USS Potomac justru membuka jalan bagi invasi Belanda ke Aceh beberapa tahun kemudian. Serangan itu menjadi awal dari perang panjang dan berdarah yang mengubah lantas mengubah sejarah Aceh.