Teheran: Pemerintah Iran mengumumkan pembentukan sebuah lembaga baru yang akan bertanggung jawab atas pengelolaan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi global.

Langkah ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Teluk.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan bahwa perkembangan terkait operasi di Selat Hormuz akan disampaikan secara berkala melalui platform media sosial X.

Namun, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai struktur organisasi, kewenangan, maupun mekanisme kerja otoritas baru tersebut.

Mekanisme baru pengaturan lalu lintas laut

Sebelumnya, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema pengaturan arus kapal di Selat Hormuz.

Skema tersebut disebut mencakup jalur pelayaran tertentu yang akan diatur secara lebih ketat oleh pihak Iran. Azizi juga menyebut adanya rencana penerapan biaya untuk layanan khusus dalam penggunaan jalur tersebut.

“Dalam mekanisme ini, hanya kapal dagang dan pihak yang bekerja sama dengan Iran yang dapat memperoleh manfaat,” ujarnya melalui unggahan di X.

Meski demikian, detail teknis mengenai tarif, kategori kapal, maupun otoritas pelaksana belum dijelaskan secara terbuka.

Selat Hormuz kembali jadi sorotan

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia, menghubungkan Teluk Persia dengan perairan internasional melalui Teluk Oman. Jalur ini menjadi rute utama distribusi minyak dan gas dari negara-negara produsen di Timur Tengah ke pasar global.

Setiap gangguan di kawasan tersebut kerap memicu kekhawatiran internasional terkait stabilitas pasokan energi dan potensi lonjakan harga minyak dunia.

Latar ketegangan di kawasan

Pengumuman ini datang di tengah situasi keamanan yang masih dinamis di kawasan Teluk. Sebelumnya, eskalasi militer sempat terjadi antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, yang diikuti dengan serangan balasan di sejumlah titik strategis.

Pada akhir Februari, serangan yang melibatkan AS dan Israel dilaporkan memicu respons militer dari Iran, termasuk aksi balasan terhadap sejumlah kepentingan kedua negara di kawasan Teluk. Situasi tersebut sempat berujung pada penutupan sementara Selat Hormuz.

Meski gencatan senjata kemudian diberlakukan pada awal April melalui mediasi pihak ketiga, kesepakatan jangka panjang hingga kini belum tercapai.

Ketegangan maritim masih berlanjut

Sejak pertengahan April, Amerika Serikat juga disebut menerapkan pembatasan terhadap aktivitas pelayaran yang terkait dengan Iran di kawasan Selat Hormuz. Kebijakan ini memperumit situasi keamanan maritim di jalur yang sangat strategis tersebut.

Dengan pembentukan otoritas baru ini, Iran tampaknya berupaya memperkuat kontrol atas salah satu titik paling sensitif dalam perdagangan energi global, meski langkah tersebut berpotensi memicu respons dari negara-negara lain yang berkepentingan di kawasan.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Keamanan PBB kemungkinan akan melakukan pemungutan suara atas resolusi mengenai Selat Hormuz paling cepat Jumat (3/4), kata Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif bin Rashid Al Zayani.

"Resolusi yang diusulkan akan memberi wewenang kepada negara-negara anggota untuk menggunakan "semua cara pertahanan yang diperlukan dan sesuai dengan keadaan, di Selat Hormuz dan perairan sekitarnya, termasuk di dalam perairan teritorial negara-negara pesisir di dalam atau yang berbatasan dengan Selat Hormuz," kata Al Zayani dilansir dari Antara.

Menurutnya upaya tersebut untuk mengamankan jalur transit dan mencegah upaya menutup, menghalangi, atau mengganggu navigasi internasional melalui Selat Hormuz. Selain itu, resolusi tersebut juga menuntut agar Iran segera menghentikan semua serangan terhadap kapal dagang dan komersial di selat itu.

"Kami berharap adanya posisi yang bersatu dari Dewan yang terhormat ini selama pemungutan suara yang akan berlangsung pada rancangan resolusi besok," kata Al Zayani dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.

Dokumen rancangan tersebut sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional, tambah Al Zayani.

Namun, menurut jadwal kerja Dewan Keamanan, tidak ada pertemuan yang direncanakan untuk Jumat.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil. Iran merespons dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah, sebagai bentuk pertahanan diri.

Peningkatan ketegangan di sekitar Iran telah menyebabkan blokade de facto Selat Hormuz, jalur utama untuk pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global, yang mendorong melonjaknya harga energi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom melihat adanya potensi kerugian 44% hingga 80% terhadap margin para eksportir sebagai dampak ditutupnya ruang udara dan laut di Timur Tengah akibat konflik AS—Israel vs Iran.

Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menjelaskan, keputusan kapal-kapal untuk memutar lewat Tanjung Harapan bukanlah sekadar perkara ganti rute, melainkan perubahan besar dalam struktur biaya perdagangan.

Secara persentase, dalam perhitungan kasar, margin eksportir berpotensi terpangkas hingga lebih dari 80% dari proyeksi laba awal.

“Tergantung struktur biaya dan kemampuan negosiasi masing-masing perusahaan. Namun, ini perhitungan kasar dan akan ditentukan oleh banyak faktor antarperusahaan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (3/3/2026).

Hal itu bukan tanpa sebab. Rute yang lebih panjang berarti waktu tempuh bertambah, konsumsi bahan bakar naik, biaya sewa kapal meningkat, dan premi asuransi ikut terdorong. Pada akhirnya, tarif pengiriman melonjak.

Bagi eksportir Indonesia, terutama yang menjual komoditas seperti CPO, karet, atau tekstil ke Eropa, kenaikan ongkos ini langsung memangkas margin.

Yusuf memberikan contoh untuk Crude Palm Oil (CPO) dengan pengiriman ke Pelabuhan Rotterdam.

Jika dalam kondisi normal melalui Terusan Suez harga CPO CIF Eropa berada di kisaran US$900 per metrik ton, dengan biaya angkut sekitar US$60–US$80 per ton dan margin bersih eksportir rata-rata 10%–15% (atau sekitar US$90–US$135 per ton), maka struktur keuntungan masih relatif sehat.

Namun, ketika kapal harus memutar melalui Tanjung Harapan, waktu pelayaran bertambah 10–14 hari sehingga biaya freight berpotensi melonjak 80%–100% menjadi sekitar US$140–US$150 per ton.

“Artinya ada tambahan beban sekitar US$70 per ton, ditambah biaya dana tertahan akibat perpanjangan cash conversion cycle sekitar US$3–US$5 per ton, sehingga total ekstra beban bisa mendekati US$75 per ton,” jelasnya.

Karena pasar CPO sangat kompetitif dan bersaing dengan jenis minyak nabati lainnya, eksportir sering kali tidak bisa sepenuhnya meneruskan kenaikan biaya ini kepada pembeli. Akibatnya, tambahan beban tersebut langsung memangkas margin.

Yusuf menghitung, jika margin awal berada di kisaran US$90–US$135 per ton lalu dikurangi tambahan biaya sekitar US$75 per ton, maka sisa margin hanya tinggal sekitar US$15–US$60 per ton.

Di dalam negeri, pengusaha logistik tengah mencari rute alternatif ekspor ke Eropa. Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto menyampaikan, maskapai enggan mengangkut muatan ekspor ke Eropa, sementara jalur laut yang melewati Timur Tengah juga berisiko.

Pihaknya pun tengah menentukan jalur alternatif, baik udara maupun laut, agar barang tetap dapat dikirim meski biaya otomatis membengkak. Mengingat, saat ini tidak ada penerbangan langsung (direct flight) dari Indonesia ke Eropa.

Dari sisi laut, pengiriman ekspor rutin dari Sumatra dan Jakarta pun tertahan hingga waktu yang belum dapat ditentukan.

Sementara itu, barang yang harus segera dikirim, misalnya alat medis, terpaksa dikirim melalui jalur memutar lewat Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope di Afrika Selatan.

“Itu akan menambah biaya angkutan lautnya [dengan jalur memutar]. Dengan harga BBM saat ini, tarifnya kemungkinan bisa naik 50%,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (3/3/2026).

Jakarta, CNBC Indonesia — Pada tahun 1767-1845, Presiden Amerika Serikat, yakni Andrew Jackson memerintahkan Kapten USS Potomac, John Downes untuk siap bertempur di Aceh, Indonesia. Kala itu, Downes tengah berlayar di di perairan Brasil.

Alasannya, pada Februari 1831, kapal dagang milik Amerika, Friendship, diserang oleh warga Kuala Batu, Aceh, saat sedang melakukan pembelian lada. Insiden itu membuat Jackson murka.

Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, dia memerintahkan Downes untuk segera bertindak. Tugasnya adalah menilai situasi hingga diperbolehkan mengambil langkah apa pun demi memberi pelajaran agar kapal-kapal dagang AS di perairan Hindia Timur terjamin keselamatannya.

John Downes sendiri bukan perwira sembarangan. Dalam buku America's Forgotten Wars (2021) diketahui, dia dikenal sebagai komandan tempur tangguh yang telah berkali-kali memimpin dan memenangi operasi militer di kawasan Pasifik.

Maka, begitu perintah diterima, Downes langsung bergerak. Dia memuat 300 tentara dan meriam ke dalam kapal. Dari Brasil, kapal Potomac melanjutkan pelayaran ribuan kilometer menuju Afrika Selatan, lalu menyeberangi Samudra Hindia demi mencapai Aceh.

Selama dua bulan pelayaran, Downes menyusun siasat.

Downes sadar betul tak bisa tiba di perairan Aceh dengan meriam terbuka di geladak dan bendera AS berkibar di tiang kapal. Pendekatan semacam itu hanya akan memicu perlawanan.

Maka, strategi pun diubah.

"Seluruh meriam ditarik ke belakang geladak dan pintu meriam ditutup," tulis Farish A. Noor dalam "Attack, Reprisal and Dealing with the Media Fall-Out: The Battle of Quallah Battoo in 1832" (2014).

Sebagai gantinya, USS Potomac akan menyamar sebagai kapal dagang milik Belanda. Ini merupakan pilihan cerdik sebab Belanda memang sudah terbiasa berdagang dengan Aceh. Hubungan dagang itu membuat kehadiran kapal asing berbendera Belanda tak akan menimbulkan kecurigaan.

Perlu dicatat, meskipun Belanda punya koloni besar di Nusantara, Aceh bukan bagian dari jajahan mereka. Aceh saat itu adalah kerajaan independen yang tangguh dan berdaulat.

Bahkan, seperti dijelaskan Lee Kam Hing dalam The Sultanate of Aceh (1995), Kesultanan Aceh memiliki hubungan resmi dengan Kesultanan Ottoman di Turki dan Kerajaan Inggris pada abad ke-19.

Saat USS Potomac tiba di Aceh, Kapten Downes menjalankan siasatnya. Kapal perang itu disamarkan sebagai kapal dagang Belanda. Tak ada yang curiga.

Setelah merapat, tentara disuruh turun dengan dalih berdagang. Padahal, mereka sedang memetakan wilayah dan menculik pedagang lokal untuk mengukur kekuatan pertahanan Kuala Batu.

Dari sini, Downes menyusun serangan. Tepat pada fajar, 6 Februari 1832, 300 tentara Amerika Serikat melancarkan serbuan mendadak ke permukiman warga Kuala Batu.

Warga jelas tak siap perang. Mereka mengira tamu asing itu datang untuk berdagang. Meski akhirnya sempat melawan, mereka tetap kalah total.

"Kapten Downes mendaratkan 300 orang ke kota, dan dalam waktu kurang dari tiga jam berhasil merebut tiga benteng serta menewaskan antara 80 hingga 100 warga lokal," tulis New York Observer (7 Juli 1832).

Dalam laporan itu disebutkan, korban di pihak AS hanya dua orang tewas dan 80-100 warga lokal. Meski begitu, laporan lain menyebut jumlah korban jauh lebih besar, yakni 500 warga sipil.

Disebut Biadab

Menurut Farish A. Noor, serangan USS Potomac ke permukiman di Sumatra memicu perubahan mengejutkan dalam opini publik Amerika Serikat. Awalnya, tentara AS dipuji sebagai pahlawan, tapi kemudian dikecam sebagai pembunuh biadab.

Ini disebabkan tentara AS melakukan strategi penyamaran sebagai pedagang, melakukan serangan saat penduduk tertidur, tidak melakukan negosiasi, serta membunuh perempuan dan anak-anak.

Meski gelombang kritik sempat membesar, Presiden Andrew Jackson berhasil meredamnya. Namun, sejarah tetap mencatat luka itu. Baru ratusan tahun kemudian diketahui, warga Aceh tidak sepenuhnya bersalah.

Dalam Death on an Empire (2011), sejarawan Robert Booth menjelaskan bahwa serangan terhadap kapal Friendship dipicu sikap frustrasi warga atas praktik dagang yang curang. Pedagang AS kerap mengurangi takaran dan merugikan warga Aceh. Ketika Friendship datang, kemarahan yang lama terpendam akhirnya meledak.

Ironisnya, serangan balasan dari USS Potomac justru membuka jalan bagi invasi Belanda ke Aceh beberapa tahun kemudian. Serangan itu menjadi awal dari perang panjang dan berdarah yang mengubah lantas mengubah sejarah Aceh.

(mkh/mkh)