Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) memprakirakan kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada kuartal II/2026 tetap berada pada fase ekspansi, terlepas dari data S&P Global terkait Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang terkontraksi per April 2026.

Dalam laporan Prompt Manufacturing Index BI (PMI-BI) Kuartal I/2026, bank sentral Tanah Air memperkirakan kinerja industri pengolahan meningkat menjadi 52,26% pada kuartal II/2026. Ekspansi ini terutama didorong oleh volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan.

“Mayoritas sublapangan usaha [LU] diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri furnitur, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, serta industri makanan dan minuman,” tulis BI dalam laporan tersebut, dikutip pada Senin (1/6/2026).

Pada kuartal pertama tahun ini, BI mencatat kinerja industri pengolahan sebesar 52,03%, lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar 51,86%.

Menilik komponen pembentuknya, ekspansi tercatat pada volume persediaan barang jadi yang sebesar 54,07%, volume produksi (54,07%), dan volume total pesanan (53,20%).

Namun demikian, terdapat dua komponen yang berada di zona kontraksi alias kurang dari 50%, yaitu kecepatan penerimaan barang input (49,06%) dan jumlah tenaga kerja (48,76%).

“PMI-BI pada sebagian besar sub-LU juga berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri kertas dan barang dari kerta; percetakan dan reproduksi media rekaman, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, serta industri makanan dan minuman,” demikian laporan BI.

Sebelumnya, data S&P Global menunjukkan PMI Manufaktur Indonesia kembali masuk zona kontraksi pada April 2026. PMI manufaktur Indonesia tercatat turun dari 50,1 pada Maret menjadi 49,1 pada April 2026.

Sebagai konteks, posisi di bawah ambang batas 50,0 menandakan penurunan kondisi operasional sektor manufaktur, sekaligus menjadi kontraksi pertama dalam sembilan bulan terakhir.

“Sektor manufaktur Indonesia mulai merasakan tekanan inflasi yang semakin intensif di tengah perang Timur Tengah,” ujar Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya aktivitas produksi. Volume output tercatat mengalami kontraksi selama dua bulan berturut-turut, dengan laju penurunan yang semakin cepat dan menjadi yang terdalam dalam hampir satu tahun terakhir.

Bhatti menyebut, pelaku usaha mengaitkan kondisi ini dengan lonjakan harga bahan baku, gangguan pasokan, serta melemahnya daya beli konsumen.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah terus memonitor penurunan Purchasing Managers' Index atau PMI Manufaktur yang kembali ke zona kontraksi pada April 2026.

Untuk diketahui, data S&P Global menunjukkan abhwa PMI Manufaktur Indonesia turun dari 50,1 pada Maret 2026 ke 49,1 pada April 2026. Posisi di bawah ambang batas netral 50,0 menandakan penurunan kondisi operasional sektor manufaktur, sekaligus menjadi kontraksi pertama dalam sembilan bulan terakhir.

Airlangga tidak memungkiri bahwa disrupsi jalur logistik akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran turut berdampak ke kinerja industri manufaktur.

"Manufaktur sangat tergantung kepada logistik, dan berikut bagaimana terkait dengan demand side. Jadi ini masih kami monitor saja," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Menko Perekonomian sejak 2019 itu menilai penurunan indeks manufaktur ini menggambarkan masa depan dari perang yang masih tidak pasti. Disrupsi rantai pasok yang mulanya menyasar komoditas energi diprakirakan turut merambat ke komoditas atau produk lain.

"Karena dari segi, dari energi biasanya dia pindah ke petrochemical product, plastik dan yang lain, plastic packaging, berikut ke logistik," ujarnya.

Adapun dalam laporan S&P Global, PMI Manufaktur kembali ke zona kontraksi setelah sembilan bulan dalam level ekspansi. Ini disebabkan oleh kinerja sektor manufaktur yang semakin tertekan akibat konflik global sehingga berdampak ke ketersediaan bahan baku maupun distribusi logistik.

“Sektor manufaktur Indonesia mulai merasakan tekanan inflasi yang semakin intensif di tengah perang Timur Tengah,” ujar Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya aktivitas produksi. Volume output tercatat mengalami kontraksi selama dua bulan berturut-turut, dengan laju penurunan yang semakin cepat dan menjadi yang terdalam dalam hampir satu tahun terakhir.

Bhatti menyebut, pelaku usaha mengaitkan kondisi ini dengan lonjakan harga bahan baku, gangguan pasokan, serta melemahnya daya beli konsumen.

“Perusahaan mencatat kontraksi solid pada output pada bulan April, dengan bukti anekdotal mengarah pada dampak kenaikan harga bahan baku dan kekurangan pasokan produksi,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur Indonesia merosot ke level 50,1 pada Maret 2026, dari bulan sebelumnya yang berada di angka 53,8. Namun, angka ini masih berada di zona ekspansi.

S&P Global melaporkan indeks yang menggambarkan aktivitas manufaktur nasional itu menunjukkan bahwa tidak ada perubahan berarti pada kondisi operasional.

Data survei Maret menunjukkan tingkat penurunan output atau produksi tergolong sedang. Namun, tajam dalam 9 bulan atau sejak Juni 2025.

Panelis melaporkan bahwa penurunan tersebut umumnya mencerminkan kelangkaan pasokan bahan baku dan kenaikan harga material, yang sebagian dipengaruhi oleh perang di Timur Tengah serta gejolak perekonomian global.

"Menurut laporan anggota panel, salah satu faktor utama di balik penurunan pada akhir triwulan pertama adalah pecahnya perang di Timur Tengah. Bukti anekdotal menunjukkan bahwa perang menyebabkan tekanan signifikan pada harga dan pasokan bahan baku, berdampak pada produksi dan permintaan, serta mendorong inflasi biaya ke level tertinggi dalam 2 tahun," ujar Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti melalui keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).

Volume permintaan baru melambat untuk pertama kali dalam 8 bulan pada Maret. Penurunan hanya pada kisaran marginal, tetapi menggambarkan perubahan besar dari ekspansi besar-besaran pada periode survei sebelumnya.

Produsen menyebutkan bahwa penurunan permintaan dan peningkatan kompetisi membebani arus bisnis baru. Pesanan ekspor baru juga turun setelah naik pada Februari 2026.

Sementara itu, penurunan penjualan menyebabkan kenaikan inventaris pascaproduksi karena produk yang tidak terjual tertahan sebagai stok.

"Melemahnya produksi dan kebutuhan kapasitas mendorong perusahaan memasuki fase pengetatan, dengan menurunkan aktivitas pembelian dan tingkat ketenagakerjaan," kata Bhatti.

Perusahaan menurunkan tingkat tenaga kerja dua kali dalam 3 bulan meski hanya sedikit. Pada saat yang sama, produsen mengurangi aktivitas pembelian untuk pertama kalinya sejak Juli 2025, bukti anekdotal juga menunjukkan bahwa kenaikan harga material dan kelangkaan pasokan menjadi faktor utama di balik penurunan tersebut.

Bahkan, waktu tunggu rata-rata pengiriman input lebih lama selama 6 bulan berturut-turut, di tengah laporan kelangkaan material dan keterlambatan pengiriman setelah pecahnya perang di Timur Tengah. Keterlambatan pengiriman ini merupakan yang paling
tajam sejak Oktober 2021.

Meski demikian, perusahaan berupaya untuk menaikkan stok input untuk mengatasi penundaan dan kenaikan harga.

Adapun, produsen barang di Indonesia melaporkan adanya kenaikan harga input pada periode survei terbaru di tengah kenaikan harga bahan baku dan penundaan pengiriman. Tingkat inflasi sangat kuat dan mencapai titik tertinggi selama 2 tahun.

Perusahaan berupaya mengalihkan kenaikan biaya input kepada klien dengan menaikkan harga pabrik secara maksimal sejak Juni 2022.

Namun, produsen manufaktur di Indonesia masih optimistis permintaan akan kembali membaik dengan harapan tidak terjadi eskalasi lebih lanjut dari konflik di Timur Tengah.

"Perusahaan manufaktur tetap percaya diri bahwa output akan naik pada tahun ini. Meski demikian, data bulan Maret
menyoroti kerentanan sektor manufaktur Indonesia terhadap perang, khususnya dari sisi harga dan pasokan," tutur Bhatti.

Jakarta (ANTARA) - Rekor Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 54,12 poin pada Januari 2026 menjadi sinyal ekspansi terkuat dalam 49 bulan terakhir.

Capaian tersebut membuktikan optimisme pelaku usaha terhadap kepastian hukum dan arah kebijakan nasional pada awal tahun.

Di balik angka tersebut, tersimpan tantangan prosedural serius. Meski pertumbuhan industri pengolahan non-migas mencapai 5,17 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, kontribusi tenaga kerja industri justru tertahan di angka 13,83 persen.

Kesenjangan angka makro dengan distribusi kesejahteraan melalui penyerapan tenaga kerja nyata terlihat di titik tersebut. Ketimpangan dimaksud berakar pada persoalan kepastian prosedur dan perlindungan hukum industri domestik.

Data Rapat Panja DPR pada 26 Januari 2026 menunjukkan industri kecil dan menengah (IKM) masih terhimpit beban administratif serta maraknya produk impor ilegal.

Sementara sektor padat modal, seperti logam, tumbuh masif hingga 16,04 persen, daya serap tenaga kerja sektor tersebut belum sebanding dengan industri agro yang menaungi 10 juta pekerja.

Tanpa harmonisasi kebijakan dan instrumen hukum kuat, rekor kepercayaan tadi hanya akan menjadi statistik, tanpa kedaulatan ekonomi yang dirasakan masyarakat luas secara merata.

Lemahnya sinkronisasi prosedur lintas lembaga sering kali memicu tumpang tindih regulasi serta ketidakpastian biaya logistik.

Dokumen Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian menyebut strategi Smart Business Industrial Network (SBIN) telah dirancang untuk memangkas hambatan dimaksud.

Hanya saja, implementasi di lapangan tetap membutuhkan "regulasi pintar" yang lebih tajam.

Instrumen hukum prosedural harus menjadi katalis agar rekor IKI bertransformasi menjadi fondasi industrialisasi berkeadilan yang tahan terhadap guncangan eksternal maupun perlambatan ekonomi global.

Hilirisasi inklusif

Langkah pertama adalah memperkuat instrumen hukum perlindungan pasar melalui hambatan teknis perdagangan yang tegas.

Laporan Direktorat Jenderal ILMATE menekankan bahwa pengawasan HS Code dan pencegahan penyalahgunaan asal-usul barang sangat krusial guna menekan praktik dumping.

Solusinya bukan sekadar pengawasan fisik, melainkan penguatan dasar hukum neraca komoditas sebagai pengendali impor transparan.

Prosedur izin impor berbasis data riil kebutuhan industri akan memastikan kapasitas produksi nasional tidak tergerus barang impor ilegal yang mengabaikan standar SNI wajib.

Reformasi prosedural penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK) juga harus dipertajam bagi sektor penyerap tenaga kerja tinggi.

Bahan evaluasi kinerja Menteri Perindustrian mencatat realisasi KIPK mencapai Rp787 miliar pada tahun lalu.

Untuk 2026, prosedur akses plafon baru sebesar Rp549,5 miliar harus dipangkas birokrasinya agar menjangkau subsektor strategis, seperti industri rambut dan bulu mata palsu.

Subsidi bunga 5 persen merupakan bukti keberpihakan hukum bagi sektor padat karya yang kerap rentan terhadap gejolak arus kas maupun biaya modal tinggi.

Diplomasi hukum ekonomi juga diperlukan dalam menghadapi hambatan global yang semakin proteksionis.

Paparan Direktorat Jenderal IKFT menyoroti tarif resiprokal 19 persen dari Amerika Serikat pada produk alas kaki yang harus dinegosiasikan melalui perjanjian dagang, seperti IEU-CEPA.

Pemerintah perlu segera merumuskan prosedur insentif fiskal alternatif sebagai pengganti tax holiday pasca-pemberlakuan pajak minimum global.

Kepastian hukum dalam pemberian insentif bakal menjaga kepercayaan pelaku usaha agar tetap berada dalam zona ekspansi yang stabil dan berkelanjutan.

Vokasi industri hijau

Standarisasi industri menjadi instrumen hukum kedua untuk meningkatkan daya saing global. Laporan BSKJI membuktikan penerapan national lighthouse Industri 4.0 meningkatkan produktivitas hingga 101 persen pada perusahaan percontohan.

Biaya prosedur sertifikasi hijau sering kali masih membebani pelaku IKM. Negara harus menyediakan skema sertifikasi terintegrasi dan murah agar surplus neraca dagang sektor agro sebesar 51,85 miliar dolar AS tidak terancam regulasi lingkungan global, seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Solusi konstruktif selanjutnya adalah pembentukan pelayanan terpadu satu atap yang mengonsolidasikan perizinan di bawah koordinasi teknis kementerian pembina.

Rencana aksi Menteri Perindustrian mengusulkan sistem pengawasan satu atap yang mewajibkan seluruh lembaga terkait tunduk pada data tunggal industri.

Kepastian prosedur tersebut bakal mengeliminasi hambatan administratif yang selama ini dikeluhkan asosiasi industri dalam dokumen Ditjen IKMA secara sistemik.

Keberadaan satu data akan mempermudah monitoring utilisasi industri yang saat ini rata-rata berada di angka 67,73 persen.

Regulasi vokasi juga harus diarahkan pada penyiapan SDM ekonomi masa depan yang adaptif. Rencana pengembangan BPSDMI mencatat lulusan STEM Indonesia baru mencapai 18,47 persen, padahal industri membutuhkan 5,3 juta tenaga kerja ramah lingkungan pada 2029.

Perubahan kurikulum yang adaptif memerlukan regulasi prosedural yang mewajibkan keterlibatan industri dalam penyusunan standar kompetensi.

Selain itu, integrasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan platform ketenagakerjaan menjadi prasyarat mutlak guna memetakan kebutuhan tenaga kerja secara real-time di seluruh wilayah.

Ke depan, tantangan industri menuntut adanya anticipatory law yang mampu melampaui regulasi reaktif.

Pemerintah harus mulai mengonstruksi payung hukum bagi industri strategis masa depan, seperti semikonduktor, melalui pembentukan Indonesia Chip Design Collaborative Center.

Langkah visioner tersebut mencakup penyederhanaan izin investasi teknologi tinggi dan perlindungan kekayaan intelektual bagi inovator domestik.

Digitalisasi pengawasan melalui optimalisasi teknologi blockchain dalam rantai pasok industri juga harus masuk ke dalam agenda besar hukum manufaktur kita guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dari hulu hingga ke hilir.

Rekor IKI 54,12 poin adalah mandat bagi pemerintah untuk menuntaskan reformasi regulasi secara menyeluruh.

Kepastian hukum prosedural menjadi kunci utama agar optimisme pelaku usaha terkonversi menjadi investasi riil dan lapangan kerja berkualitas bagi rakyat.

Jika prosedur administratif tetap menjadi penghambat, rekor kepercayaan tersebut hanya akan menjadi peluang emas yang terbuang sia-sia.

Indonesia memerlukan keberanian untuk menerapkan regulasi pintar yang melindungi, memudahkan, dan memajukan industri nasional di tengah kompetisi global yang kian tanpa kompromi.

*) Rioberto Sidauruk adalah analis industri strategis dan saat ini bertugas sebagai Tenaga Ahli AKD DPR RI

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai target pemerintah untuk meningkatkan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto (PDB) sekaligus mendorong pertumbuhan manufaktur hingga di atas 8% membutuhkan langkah kebijakan yang kuat dan terobosan struktural.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perindustrian 2025-2029 disebutkan bahwa pemerintah menargetkan kontribusi industri pengolahan nonmigas sebesar 20,56% terhadap PDB dan pertumbuhan manufaktur 8,14% pada 2029.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan, sasaran tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengembalikan sektor manufaktur sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah.

“Kami memandang target tersebut sebagai target yang aspiratif dan harus didukung, sekaligus mencerminkan keinginan kuat pemerintah untuk mengembalikan manufaktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi,” kata Shinta kepada Bisnis, dikutip Senin (12/1/2025).

Dari sudut pandang dunia usaha, target tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai kelanjutan dari pola bisnis yang selama ini berjalan. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi manufaktur terhadap PDB cenderung stagnan di kisaran 18–19%, dengan laju pertumbuhan yang relatif moderat.

Kondisi ini juga tecermin dari kinerja industri manufaktur nonmigas pada 2024 yang sempat mengalami kontraksi sekitar –0,86 poin persentase. Selain itu, dalam 10 tahun terakhir, sembilan dari 15 subsektor manufaktur tercatat mengalami penyusutan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

“Dengan demikian, kami melihat pencapaian target Renstra memerlukan perubahan struktural yang signifikan, bukan sekadar perbaikan inkremental. Artinya, target tersebut realistis secara arah, tetapi menantang dari sisi implementasi,” ujarnya.

Apindo menilai Rencana Strategis Kementerian Perindustrian lebih tepat diposisikan sebagai peta jalan transformasi industri nasional, bukan sekadar deretan target angka yang harus dikejar dalam waktu singkat.

Selain mengejar ekspansi kapasitas produksi, dunia usaha juga menekankan pentingnya kualitas pertumbuhan manufaktur agar mampu menciptakan lapangan kerja formal dan memperkuat kelas menengah domestik, bukan hanya menambah investasi yang bersifat padat modal, tetapi rendah serapan tenaga kerja.

“Jika tidak terdapat policy shift yang signifikan, kami memandang pertumbuhan manufaktur dalam 5 tahun ke depan akan berada pada pola measured growth, mengikuti tren historis sehingga kontribusinya terhadap PDB meningkat secara gradual. Namun, bukan akseleratif,” tuturnya.

Menurut Apindo, tanpa terobosan kebijakan yang konkret, upaya mendorong manufaktur masuk ke fase industrial take-off secara konsisten akan tetap menghadapi tantangan besar, meskipun potensi sektor ini masih sangat besar.

“Bukan karena kurangnya potensi, tetapi karena hambatan struktural yang belum sepenuhnya diselesaikan,” tambahnya.

Sebaliknya, apabila Renstra diikuti dengan reformasi lintas sektor yang konsisten, terutama dalam menurunkan biaya berusaha serta memperkuat daya saing dan produktivitas industri, target tersebut dapat menjadi jangkar kebijakan yang mendorong akselerasi pertumbuhan manufaktur nasional.

“Penurunan cost of doing business harus menjadi agenda lintas kementerian, mulai dari energi, logistik, pembiayaan hingga cost of compliance. Tanpa perbaikan struktur biaya, sulit mengharapkan lonjakan kontribusi manufaktur. Dengan kebijakan yang konsisten, kami percaya reindustrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek sektor manufaktur Indonesia pada 2026 masih dibayangi berbagai tantangan struktural dan sektoral. Hal ini tecerminkan dari kinerja industri yang tertahan sepanjang tahun ini.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo DP Irhamna menilai tahun ini industri pengolahan belum menunjukkan pemulihan yang solid meski terdapat sejumlah sinyal ekspansi.

Ariyo menjelaskan, aktivitas manufaktur selama 2025 bergerak fluktuatif. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Oktober 2025 di level 51,2, ekspansi 3 bulan beruntun.

Namun, secara rata-rata PMI manufaktur 2025 masih berada di kisaran tipis sekitar level 50. Awal tahun ini, beberapa bulan manufaktur tercatat terkontraksi akibat lemahnya permintaan global dan tekanan biaya produksi.

“Misalnya, industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki masih tertekan oleh biaya produksi tinggi, kenaikan upah yang tidak sejalan dengan produktivitas, serta persaingan ketat dari Vietnam dan Bangladesh,” kata Ariyo," ujar Ariyo kepada Bisnis, Selasa (30/12/2025).

Kondisi tersebut mencerminkan pemulihan yang rapuh dan belum menyentuh seluruh subsektor. Industri padat karya masih menjadi kelompok yang paling terdampak, terutama di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya persaingan regional.

Selain tekanan pada industri padat karya, struktur manufaktur nasional juga dinilai semakin berat ke arah hilirisasi berbasis komoditas. Menurut Ariyo, pergeseran ini belum sepenuhnya mampu menopang penciptaan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja dalam skala besar.

Di sisi lain, dunia usaha juga masih menghadapi persoalan regulasi yang menghambat daya saing. Berbagai insentif fiskal dinilai belum efektif karena implementasinya rumit, perizinan masih tumpang tindih, serta biaya logistik dan energi yang relatif mahal dibandingkan negara pesaing.

“Dari sisi regulasi, dunia usaha masih menghadapi ketidakpastian, insentif yang rumit, perizinan yang tumpang tindih dan struktur biaya logistik dan energi yang belum kompetitif. Ini membuat daya saing ekspor manufaktur sulit menanjak,” tegasnya.

Persoalan paling krusial, menurut dia, justru terletak pada lemahnya fondasi industri modern, yakni inovasi teknologi. Selama ini, berbagai kebijakan seperti pengembangan kawasan industri dan tax holiday dinilai belum diarahkan untuk mendorong penguatan produktivitas berbasis riset dan teknologi.

“Selama ini, kawasan industri, tax holiday, dan berbagai insentif fiskal hanya menjadi ‘icing on the cake’ karena tidak diarahkan untuk mendorong komersialisasi hasil riset dan inovasi teknologi dalam negeri,” tuturnya.

Apalagi, belum terbentuknya ekosistem yang menghubungkan industri dengan kampus, lembaga riset, dan startup teknologi membuat inovasi tidak pernah menjadi tulang punggung manufaktur nasional.

Padahal, dalam persaingan global saat ini, keunggulan tidak lagi ditentukan oleh harga murah semata. Ariyo menekankan bahwa produktivitas dan efisiensi berbasis teknologi menjadi kunci utama menghadapi kompetisi global.

Untuk itu, ke depan pemerintah perlu mengaitkan kebijakan upah dengan produktivitas, memperkuat rantai pasok lokal, menurunkan biaya logistik dan energi, serta mereformasi insentif fiskal agar fokus pada komersialisasi inovasi.

"Jika ini dilakukan, Indonesia bisa mengembalikan momentum reindustrialisasi, meningkatkan daya saing global, dan membuka lapangan kerja berkualitas dalam skala besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut, pada 2026, masih terdapat peluang pertumbuhan bagi sektor-sektor manufaktur tertentu yang mampu beradaptasi terhadap risiko iklim dan geopolitik.

Namun, Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menyebut, kombinasi dampak perubahan iklim dan meningkatnya ketegangan geopolitik menjadi faktor utama yang saling menambah tekanan terhadap dunia usaha nasional.

“Sepanjang 2025, kami melihat sektor industri nasional berada dalam kondisi bertahan karena tekanan global yang tidak ringan, mulai dari krisis iklim hingga konflik geopolitik,” ujar Saleh, dikutip Minggu (28/12/2025).

Menurut Saleh, situasi global tersebut menciptakan ketidakpastian yang memengaruhi hampir seluruh lini industri. Dia menjelaskan, cuaca ekstrem dan meningkatnya frekuensi bencana alam telah mengganggu proses produksi serta sistem logistik domestik.

Pada saat yang sama, konflik geopolitik dan fragmentasi perdagangan global menekan kinerja ekspor nasional serta memperbesar ketidakpastian pasar internasional.

“Industri yang berorientasi pada pasar domestik relatif lebih resilien, sedangkan sektor yang sangat bergantung pada rantai pasok global menghadapi tekanan yang jauh lebih besar,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekspansi manufaktur Asean mengalami peningkatan ke level 53,0 pada November 2025 atau naik dari bulan sebelumnya 52,7. Indeks tersebut menunjukkan performa yang menguat sepanjang semester kedua tahun ini.

Laporan S&P Global, Senin (1/12/2025) menyebut peningkatan Purchasing Managers Index (PMI) Asean ditopang oleh pertumbuhan pesanan baru, output produksi yang lebih kuat, serta ekspansi solid.

Namun, pelaku industri di negara-negara Asean masih berhari-hari dalam penambahan tenaga kerja baru dengan pertumbuhan lapangan kerja yang rendah pada November 2025.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Maryam Baluch mengatakan industri manufaktur Asean sejauh ini menunjukkan penguatan pada kuartal terakhir, dengan data November menampilkan pertumbuhan output dan pesanan baru yang kuat.

"Untuk penunjang meningkatnya kebutuhan produksi, perusahaan juga menunjukkan peningkatan pembelian input yang lebih kuat," kata Baluch dalam laporan tersebut, dikutip Senin (1/13/2025).

Meskipun kinerja sektor secara keseluruhan masih positif, ada beberapa area yang menjadi perhatian. Di samping itu, tingkat optimisme tetap terjaga walaupun angkanya masih berada di bawah rata-rata historis, sehingga mengindikasikan pandangan yang relatif berhati-hati terhadap pertumbuhan dalam beberapa bulan mendatang.

Sentimen tersebut juga tercermin dalam keputusan perusahaan terkait perluasan ketenagakerjaan, yang sejauh ini sangat terbatas selama tiga bulan terakhir penciptaan lapangan kerja.

Akibatnya, kondisi ini mendorong perusahaan manufaktur mengakumulasi tumpukan pekerjaan pada laju terkuat sepanjang sejarah survei.

"Selain itu, tekanan harga semakin meningkat pada November, yang berpotensi menimbulkan tantangan bagi pertumbuhan pada masa mendatang," tuturnya.

Secara rinci, PMI Manufaktur di sejumlah negara Asean yang meningkat yaitu Indonesia di level 53,3 pada November 2025 atau naik dari sebelumnya 51,2. Peningkatan ini didorong kenaikan volume produksi dan tumbuhnya pesanan baru domestik.

Tak hanya RI, manufaktur Vietnam juga tumbuh ekspansi yang tercerminkan dari PMI di angka 53,8 pada November 2025. Namun, angka tersebut turun dari bulan sebelumnya 54,5.

Namun, manufaktur Vietnam masih menandakan peningkatan bulanan yang solid dalam kondisi bisnis di sektor manufaktur. Kondisi operasional kini telah menguat dalam lima bulan berturut-turut.

Selain itu, aktivitas industri pengolahan di Myanmar juga masih ekspansi di angka 51,4 atau turun tipis dari 51,5. Sektor manufaktur Myanmar terus mengalami peningkatan pesanan baru, meskipun laju pertumbuhannya sedikit melambat.

Kekhawatiran paling mendesak bagi industri ini pada bulan kedua terakhir tahun ini adalah tantangan dari sisi pasokan, terutama kelangkaan bahan baku.

Di sisi lain, PMI manufaktur Filipina turun drastis ke level kontraksi 47,4 pada November 2025. Output dan pesanan baru mengalami kontraksi tercepat sejak Agustus 2021, didorong oleh lemahnya permintaan pelanggan. Ekspor, pembelian dan lapangan kerja juga menurun, mencerminkan tantangan manufaktur yang lebih luas di negara tersebut.

Lebih lanjut, aktivitas manufaktur Malaysia tumbuh ke level ekspansi 50,1 pada November 2025 atau naik dari kontraksi bulan sebelumnya 49,5. Produsen Malaysia melihat kondisi operasional kembali positif. Pesanan baru menjadi titik kunci perbaikan pada November, meningkat ke tingkat tertinggi sejak April 2022.

Hal ini mendorong peningkatan aktivitas pembelian yang lebih kuat dan peningkatan tingkat kepegawaian yang baru, yang merupakan yang terkuat sejak September 2022.

Sementara itu, manufaktur Thailand juga tumbuh melesat hingga ke level 56,8 pada November atau naik dari bulan sebelumnya 56,6. Peningkatan didorong oleh pesanan baru yang masuk meningkat memicu peningkatan output yang substansial.

Hal ini terjadi meskipun terjadi penurunan pesanan ekspor baru yang lebih besar. Para produsen meningkatkan jumlah staf dan pembelian sebagai respons terhadap arus masuk pekerjaan baru yang lebih tinggi. Kepercayaan bisnis juga meningkat sejak Oktober.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri pengolahan atau manufaktur Indonesia mengalami pasang surut dalam 4 dekade terakhir. Motor penggerak ekonomi ini sempat tumbuh pesat di masa Orde Baru. Namun, kini cenderung stagnan, bahkan disebut-sebut mulai menunjukkan gejala deindustrialiasasi dini.

Pasca-krisis keuangan Asia pada 1997-1998, merujuk data Bank Dunia, pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia hanya bergerak di rentang 4-6%. Padahal, pada dasawarsa sebelum krisis moneter, sektor ini mencatatkan pertumbuhan yang impresif.

Sektor manufaktur pernah merasakan laju pertumbuhan di rentang 9-12% pada periode 1986-1996. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut yang bergerak di kisaran 5-8%.

Kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) juga terus tergerus sejak 2002, yang sempat mencatatkan rekor tertinggi sebesar 32%. Meski masih menjadi tulang punggung utama perekonomian, kontribusi manufaktur dalam 1 dekade terakhir hanya bercokol di level 18-21%.

Perlambatan tersebut oleh sejumlah kalangan pengusaha maupun ekonom dipandang sebagai sinyal deindustrialisasi dini, yakni manufaktur melambat lebih cepat sebelum benar-benar mencapai potensi maksimalnya. Dengan kata lain, manufaktur Indonesia layu sebelum berkembang.

Kebangkitan Manufaktur Era Orde Baru

Menengok jauh ke belakang, industrialisasi di Indonesia tumbuh pesat pada periode 1980-an hingga 1990-an. Hal ini tak lepas dari berakhirnya masa kejayaan minyak pada 1982.

Kala itu, pemerintah mulai menggeser fokusnya ke pengembangan sektor nonmigas. Kebijakan industri berbalik arah dari strategi substitusi-impor ke promosi-ekspor. Orientasinya berubah dari melihat ke dalam (inward looking) ke strategi melihat ke luar (outward looking).

Terutama dimulai pada 1986, ketika ekonomi Indonesia terguncang imbas harga minyak jatuh ke titik nadir, pemerintah mengambil langkah untuk melakukan reformasi besar-besaran dengan menderegulasi kebijakan perdagangan dan investasi.

Sebuah paket insentif ekspor, devaluasi, dan beberapa penyederhanaan prosedur ekspor-impor meluncur pada tahun itu. Kemudian, pemerintah juga menderegulasi kebijakan investasi swasta, baik domestik maupun asing.

Kebijakan deregulasi tersebut sukses mengembalikan stabilitas makro ekonomi. Dalam laporan Bank Dunia bertajuk 'The East Asian Miracle' (1993), pulihnya perekonomian Indonesia ditandai dengan meningkatnya output manufaktur, ekspor, dan investasi. Pertumbuhan ekonomi terakselerasi sejak 1988, seiring dengan bangkitnya kembali permintaan domestik yang disertai pertumbuhan ekspor nonmigas yang berkelanjutan.

Kayu lapis dan tekstil tetap menjadi komoditas ekspor manufaktur utama. Namun, ekspor produk manufaktur lain seperti sepatu, pakaian jadi, dan elektronik mulai tumbuh sangat pesat.

Boediono dalam Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah (2016), yang mengutip data Bank Dunia, mencatat ekspor nonmigas Indonesia meningkat dua kali lipat dari US$6,5 miliar pada 1986 menjadi US$13,9 miliar pada 1989. Tujuh tahun kemudian, ekspor nonmigas naik empat kali lipat menjadi US$26,1 miliar pada 1993 dan melipat enam kali menjadi US$36,3 miliar pada 1996.

Booming investasi asing juga terjadi. Mengutip laporan 'Pre-Investment Studies and Development Strategy Formulation for Industrial Estates in Indonesia' (1991) yang dipublikasikan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), investasi asing di Indonesia melesat mencapai US$4,7 miliar pada 1989 dari sebelumnya hanya US$826 juta pada 1986. Mayoritas investasi asing ini berorientasi ekspor dan merupakan industri ringan padat karya, seperti tekstil, pakaian, dan sepatu.

Perkembangan-perkembangan tersebut menandai terjadinya transformasi struktur perekonomian Indonesia. Sumbangan manufaktur terhadap PDB mulai menyalip sektor pertanian pada 1991.

Sebagai perbandingan, jika pada 1983 sumbangan sektor manufaktur ke PDB hanya sebesar 13%, pada 1996 peran manufaktur meningkat menjadi 26%. Sebaliknya, sektor pertanian yang semula berkontribusi sebesar 24,1% pada 1983, terjun bebas ke 16,7% pada 1996.

Manufaktur Pasca-Krisis Moneter 1997-1998

Sayangnya, industrialisasi di Indonesia tiba-tiba terhenti ketika krisis moneter melanda dan tidak pernah pulih seperti sebelum krisis. Terlebih setelah ekonomi mulai pulih, terjadi ledakan harga komoditas (resource boom) yang membuat ide untuk memperkuat industrialisasi menjadi terganggu.

Pertumbuhan manufaktur terkontraksi sangat dalam hingga -11,4% pada 1998, meski kontribusinya terhadap PDB masih tinggi di level 25%. Walaupun manufaktur relatif cepat bangkit kembali pasca-krisis, tingkat pertumbuhannya sulit kembali ke tingkat pertumbuhan rata-rata sebelum krisis.

Mengutip Laporan Bank Dunia bertajuk 'Mempercepat Laju: Revitalisasi Pertumbuhan di Sektor Manufaktur Indonesia', penurunan kinerja sektor manufaktur Indonesia pasca-krisis Asia sangat kontras dengan sektor manufaktur di negara-negara lain di kawasan regional. Bersama Malaysia dan Thailand, Indonesia dianggap sebagai salah satu dari negara-negara 'Macan Asia baru' pada tahun 1990an–yaitu negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat yang didorong oleh laju industrialisasi yang cepat. Akan tetapi, sektor manufaktur di negara-negara lain di kawasan regional mengalami pemulihan yang lebih cepat dari krisis Asia.

Hampir semua sub-kategori manufaktur mengalami penurunan pertumbuhan output, khususnya subsektor berbasis ekspor seperti tekstil, pakaian dan alas kaki, serta produk-produk kayu. Kondisi tersebut disinyalir disebabkan oleh lesunya permintaan domestik dan memburuknya lingkungan usaha pada tahun-tahun setelah krisis.

Laporan Bank Dunia tersebut mencatat secara keseluruhan, pertumbuhan ekspor tahunan
produk manufaktur non-migas anjlok dari 21% pada periode 1990-1995 menjadi 8,8% pada periode 1996-2000. Kemudian, merosot menjadi hanya 5,1% pada pertengahan tahun 2000-an, sebelum pulih kembali menjadi 11,4% antara tahun 2005 dan 2010, yang terutama didorong oleh industri-industri berbasis sumber daya alam.

Bank Dunia memberikan catatan bahwa data tersebut tak menyembunyikan fakta bahwa banyak subsektor manufaktur telah kehilangan daya saing ekspor setelah krisis, terutama industri pakaian jadi dan alas kaki.

Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan penurunan daya saing manufaktur pasca-krisis disebabkan oleh tiga hal. Pertama, lebih mahalnya biaya tenaga kerja imbas terbitnya Undang-Undang (UU) No. 13/2003. Upah minimum yang ditetapkan UU tersebut berada pada tingkat di atas produktivitas untuk sebagian besar atau rata-rata pekerja dengan keterampilan rendah.

Penyebab kedua, adanya fenomena Dutch Disease akibat efek samping ledakan komoditas global. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya pergeseran insentif investasi di Indonesia ke arah sektor yang mengekstraksi sumber daya alam. Investasi di industri pengolahan menjadi kurang menarik, yang kemudian berpengaruh pada berkurangnya kapasitas
produksi industri tersebut.

Penyebab ketiga tergerusnya daya saing adalah tidak terjadinya investasi dalam rangka peningkatan kemampuan (upgrading). Pada saat yang bersamaan Indonesia menghadapi persaingan ketat dengan China dan Vietnam di pasar ekspor global.

Gejala Deindustrialisasi

Deindustrialisasi menjadi isu yang membayangi industri manufaktur. Mengutip Kajian Sektor Manufaktur Indonesia 2021 yang dirilis Bappenas, deindustrialiasi biasanya ditunjukkan dengan semakin menurunnya kinerja pertumbuhan sektor manufaktur di Indonesia, seperti misalnya persistensi tingkat pertumbuhan di level 5% per tahun, menurunnya produktivitas tenaga kerja, dan rendahnya tingkat partisipasi sektor manufaktur Indonesia dengan rantai produksi global.

Dalam 15 tahun terakhir, kontribusi manufaktur terhadap PDB terus tergerus, terutama setelah pandemi Covid-19, tidak pernah menyentuh 20%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi industri pengolahan terhadap PDB mencapai 19,15% dengan pertumbuhan secara tahunan 5,54% (yoy).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, penyebab utama dari lemahnya kontribusi manufaktur terhadap perekonomian Indonesia adalah karena berbagai tekanan seperti permintaan global yang belum stabil, tingginya biaya produksi, serta proses otomatisasi dan digitalisasi yang mulai menggantikan sebagian jenis pekerjaan tradisional.

"Selain itu, fenomena deindustrialisasi dini ikut berperan, di mana pertumbuhan sektor manufaktur melambat lebih cepat sebelum benar-benar mencapai potensi maksimalnya. Akibatnya, lapangan kerja baru di sektor ini belum tumbuh secepat yang diharapkan," terang Yusuf kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025),

Yusuf mengakui kebijakan-kebijakan deregulasi serta reformasi struktural yang didorong pemerintah berpotensi besar untuk mendorong penyerapan tenaga kerja ke depan. Namun, kunci keberhasilan upaya tersebut ada pada konsistensi pelaksanaannya.

Dia menekankan, deregulasi tidak boleh hanya berhenti di tataran aturan, tetapi juga harus diikuti dengan kemudahan berusaha yang nyata di lapangan, sekaligus perbaikan iklim investasi serta kepastian hukum.

Pemerintah juga diminta tidak hanya fokus pada sektor hilirisasi industri manufaktur saja, tetapi juga menyentuh sektor pendukung lainnya seperti logistik, energi, dan pendidikan vokasi.

"Kalau semua itu berjalan selaras, maka rantai pasok industri bisa lebih efisien dan daya serap tenaga kerja ikut meningkat," tuturnya.

Menurut Yusuf, untuk bisa kembali ke periode di mana manufaktur berkontribusi 20% terhadap PDB, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan sektor manufaktur yang bernilai tambah lebih tinggi.

"Bukan hanya berbasis komoditas mentah, tetapi juga yang mengandalkan inovasi, teknologi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan begitu, bukan hanya penyerapan tenaga kerja yang membaik, tapi juga kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB bisa kembali meningkat secara berkelanjutan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha manufaktur menunda penyerapan tenaga kerja baru di tengah meningkatnya aktivitas produksi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut, sejumlah industri memilih untuk berinvestasi pada permesinan, alih-alih menambah penyerapan tenaga kerja.