JENEWA - Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin, salah satu kandidat yang dirumorkan akan memimpin Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) berikutnya, belum secara resmi mengumumkan pencalonannya untuk jabatan tersebut. Meski demikian, dia mengatakan kepada Devex bahwa ia telah membahasnya dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

“Saya akan mengkonfirmasi setelah negara mengirimkan surat resmi, karena menjadi direktur jenderal WHO bukanlah pengajuan individu; itu harus diajukan oleh negara,” katanya kepada Devex di sela-sela Sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa.

Mantan bankir itu mengkonfirmasi bahwa presiden telah membahas kesempatan itu dengannya, mencatat bahwa “beliau sangat bangga jika Indonesia dapat mengambil peran.”

Belum ada orang Indonesia dalam sejarah yang memimpin badan khusus utama Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menteri Kesehatan Indonesia yang terkenal, Budi Gunadi Sadikin, belum secara resmi mengumumkan pencalonannya untuk menjadi direktur jenderal WHO berikutnya, tetapi pembicaraan sedang berlangsung secara khusus dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, seperti yang ia katakan kepada kolega saya Jenny Lei Ravelo.

“Saya akan mengkonfirmasi setelah negara mengirimkan surat resmi, karena menjadi direktur jenderal WHO bukanlah pengajuan individu; itu harus diajukan oleh negara,” katanya kepada Jenny. Tetapi jika ia terpilih, katanya, ia siap untuk mengabdi.

“Saya seorang bankir, saya seorang fisikawan berdasarkan pendidikan saya… tetapi jika [Prabowo Subianto] meminta saya untuk pergi, maka saya akan pergi. Jika dia meminta saya untuk menjadi menteri kesehatan, saya akan tetap di sini,” ujar dia.

Persaingan untuk posisi Direktur Jenderal WHO secara resmi dibuka pada bulan April, dengan Direktur Jenderal saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyebarkan surat kepada negara-negara anggota yang mengundang mereka untuk mengajukan kandidat untuk posisi tersebut.

Batas waktu pengajuan adalah pada bulan September. Dewan eksekutif WHO akan menyusun daftar pendek hingga tiga kandidat pada Januari atau Februari 2027.

Beberapa kandidat potensial lainnya akan bergabung dengan kami di Devex Impact House mulai hari ini di sela-sela Sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-79, atau WHA79, termasuk Dr. Jarbas Barbosa, direktur Organisasi Kesehatan Pan Amerika, dan Dr. Sania Nishtar, CEO Gavi, Aliansi Vaksin.

Bersiap untuk yang Terburuk

Sementara itu, Sidang Majelis Kesehatan Dunia tahun ini juga beroperasi di bawah bayang-bayang wabah Ebola saat ini di Republik Demokratik Kongo dan Uganda yang telah menewaskan sekitar 139 orang dari hampir 600 kasus yang diduga, menurut angka resmi yang dirilis hari ini.

Sejumlah pembicara harus membatalkan penampilan mereka di Jenewa untuk kembali ke wilayah tersebut dan membantu mengkoordinasikan respons di sana.

Dan mereka yang tertinggal sedang meluangkan waktu untuk memikirkan cara terbaik untuk mencegah wabah di masa mendatang. Satu jawabannya: lebih banyak uang.

Baik Uni Eropa maupun Singapura kemarin mengumumkan kontribusi kepada Koalisi untuk Inovasi Kesiapan Epidemi (CEPI). Dana tersebut — €73,7 juta (USD85,4 juta) dari Uni Eropa untuk pekerjaan CEPI dari tahun 2026-2027 dan USD12 juta dari Singapura untuk periode 2027-2030 — akan mendukung upaya lembaga tersebut untuk mengembangkan vaksin sebagai respons terhadap ancaman pandemi baru dalam waktu 100 hari.

Dana dari Gates Foundation juga tampaknya akan segera datang. Chris Elias, presiden pengembangan global yayasan tersebut, mengatakan selama acara sampingan yang diselenggarakan bersama CEPI kemarin, “Kami akan memberikan komitmen pada waktu dan tempat yang tepat.”

Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) mengungkap kerugian ekonomi Indonesia akibat persoalan keamanan pangan dan kasus keracunan makanan diperkirakan menembus Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan Nani Hendiarti mengatakan kerugian tersebut berasal dari dampak berantai pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat, mulai dari biaya kesehatan, produktivitas tenaga kerja yang hilang, UMKM tutup, ekspor ditolak, hingga sektor pariwisata yang ikut terpukul.

"Kalau kita lihat Indonesia secara makro, ini juga cukup besar, Rp20 triliun sampai Rp30 triliun per tahun. Kerugiannya bukan hanya dari aspek kesehatan, tetapi juga terkait aktivitas ekonomi, UMKM ditutup, ekspor ditolak, pariwisata drop, juga produktivitas tenaga kerja turun," ujar Nani dalam acara Food Summit 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (27/4).

Nani menjelaskan persoalan keamanan pangan kini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan langsung dengan mandat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memimpin koordinasi lintas kementerian, termasuk untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan tanpa menimbulkan risiko kesehatan.

Menurut dia, pemerintah menilai regulasi keamanan pangan harus diperkuat karena masih maraknya bahan pangan yang tidak aman beredar dan dikonsumsi masyarakat.

Di saat bersamaan, sejumlah kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan juga dinilai menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang selama ini berjalan.

"Nah, ini yang diatur dalam regulasi intinya ada tiga hal. Pertama, bagaimana kita mencegah bahan pangan yang tidak aman dikonsumsi masyarakat. Kedua, memperkuat pengawasan keamanan pangan nasional secara terpadu. Dan terakhir, memitigasi kejadian luar biasa keracunan makanan," ujarnya.

Dalam paparannya, kerugian akibat pangan tidak aman bahkan dibagi dalam tiga level. Secara global, nilainya mencapai US$110 miliar atau sekitar Rp1.760 triliun per tahun berdasarkan data Bank Dunia.

Sementara pada level Indonesia makro, kerugian dipatok Rp20 triliun-Rp30 triliun per tahun.

Adapun pada level dampak langsung kesehatan, biaya yang harus ditanggung Indonesia disebut berkisar Rp2,4 triliun hingga Rp3,1 triliun per tahun hanya dari pengobatan kejadian luar biasa keracunan pangan.

Nani menyebut kerugian itu tak hanya bersumber dari insiden pangan rumah tangga atau industri makanan biasa, tetapi juga bisa menjalar ke program pemerintah yang melibatkan distribusi makanan dalam jumlah besar.

Ia mencontohkan ketika terjadi penghentian sementara atau suspend dalam pelaksanaan MBG akibat masalah makanan, maka manfaat ekonomi dan sosial yang seharusnya diterima masyarakat ikut tertahan dan menambah kerugian.

"Termasuk dari program MBG yang ada sekarang, kalau Bapak Ibu dengar suspend atau pemberhentian sementara, itu tentu berdampak juga dari sisi kerugian benefit yang seharusnya diterima," katanya.

Selain dampak ekonomi, Nani membeberkan ancaman kesehatan akibat lemahnya keamanan pangan juga tidak kecil. Mengacu data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pangan yang tidak aman dapat memicu sekitar 200 jenis penyakit, mulai dari diare hingga kanker.

Ia juga menyebut rata-rata 1,6 juta orang jatuh sakit setiap hari akibat persoalan pangan yang tidak aman. Kelompok paling rentan adalah anak-anak usia di bawah lima tahun yang paling mudah terdampak penyakit bawaan makanan.

"WHO juga menyampaikan bahwa keamanan pangan ini bisa mengancam sangat besar. Banyak jenis penyakit, bahkan sampai 200 jenis penyakit, dan anak-anak di bawah lima tahun juga terdampak akibat penyakit bawaan pangan," ujar Nani.

Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan penguatan regulasi keamanan pangan nasional dengan tiga fokus utama, yakni mencegah peredaran pangan tidak aman, memperkuat pengawasan terpadu lintas lembaga, serta menyiapkan mitigasi khusus untuk menekan kejadian keracunan makanan.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah menyiapkan kebijakan pelabelan kandungan gula pada makanan dan minuman sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Keamanan Pangan.

"Menurut laporan berbagai pihak, ternyata kita itu banyak yang muda-muda sudah kena penyakit gula," ujar Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi terbatas lintas kementerian dan lembaga terkait implementasi PP Nomor 1 Tahun 2026 seperti dikutip Antara, Senin (9/2).

Menurut Zulhas, konsumsi gula menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam rapat, menyusul meningkatnya kasus penyakit tidak menular di masyarakat, termasuk pada kelompok usia muda.

Selanjutnya, pemerintah akan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan skema pelabelan pada makanan dan minuman terkait kandungan gula, agar masyarakat memahami risiko sebelum mengonsumsinya.

"Jadi nanti makanan dan minuman yang kandungannya gulanya tinggi itu dilabeli seperti apa, agar orang tahu kalau saya minum ini risikonya," ujar dia.

Selain kebijakan pelabelan, rapat juga menyepakati pembentukan satuan tugas atautask forcekeamanan pangan di tingkat pusat dan daerah untuk merespons cepat berbagai persoalan, termasuk kasus residu, gangguan keamanan pangan, maupun kondisi darurat pangan.

Satuan tugas tersebut akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, kepolisian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Lebih lanjut, pemerintah juga membahas penataan tata kelola pangan olahan, termasuk produk pangan olahan yang beredar luas di masyarakat, agar seluruhnya memenuhi ketentuan keamanan pangan sesuai regulasi yang berlaku.

"Olahan itu nanti yang boleh beredar di tempat kita itu seperti apa, termasuk halal tidak halal itu yang juga nanti akan dibicarakan," tuturnya.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan pihaknya tengah melakukan harmonisasi aturan turunan sebagai tindak lanjut PP Nomor 1 Tahun 2026, termasuk penyusunan regulasi pelabelan ataunutri gradeuntuk kandungan gula, garam, dan lemak.

"BPOM sekarang dalam progres melakukan harmonisasi aturan yang akan kita buat peraturan BPOM tentang pelabelan ataunutri grade," ujar Taruna di tempat yang sama.

Penyusunan aturan tersebut mengacu pada standar internasional, termasuk Codex, serta rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), dengan penyesuaian terhadap kondisi nasional.

"Kalau targetnya selesai, secepatnya. Tetapi tentu ada masa penyesuaian sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah," terangnya.

Lebih lanjut, pemerintah menyatakan kebijakan pelabelan dan pembentukan satuan tugas tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memperjelas mekanisme penanganan keamanan pangan berdasarkan PP 1/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Saat ini, diabetes melitus menjadi masalah utama di kesehatan dunia karena dampaknya meluas, tidak hanya terhadap kualitas hidup individu, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan ekonomi, dengan jumlah penderita mencapai sekitar 537 juta orang pada 2021 dan diproyeksikan meningkat hingga 783 juta pada tahun 2045.

Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah penderita diabetes yang besar, dengan kasus yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Lonjakan ini terutama terlihat di kawasan perkotaan, seiring pola hidup tidak sehat, meningkatnya obesitas, serta berbagai faktor risiko lain yang turut mendorong tingginya angka diabetes.

Dilansir dari Kementerian Kesehatan, Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat hampir setengah penduduk Indonesia berusia di atas 3 tahun mengonsumsi minuman manis lebih dari satu kali per hari. Selain itu, sekitar 43,3 persen lainnya mengonsumsinya satu hingga enam kali dalam seminggu.

Kementerian Kesehatan juga menyebut Indonesia sebagai negara dengan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan tertinggi di kawasan Asia Pasifik. Padahal, satu kemasan 250 ml rata-rata mengandung 22,8 gram gula atau hampir setengah dari batas konsumsi gula harian yang dianjurkan.

Tingginya konsumsi gula tersebut memperberat upaya pengendalian diabetes, sehingga pemantauan kadar gula darah secara rutin menjadi langkah penting untuk mencegah komplikasi. Oleh karena itu, penderita diabetes dianjurkan menjaga kadar gula darah tetap dalam rentang target yang direkomendasikan.

Kadar gula darah yang dianjurkan:
- Sebelum makan: 80–130 mg/dL.
- Dua jam setelah mulai makan: kurang dari 180 mg/dL.
Namun, sasaran kadar gula darah tidak bersifat sama untuk semua orang. Usia, kondisi kesehatan penyerta, serta arahan dokter atau tenaga medis perlu dijadikan pertimbangan utama dalam menentukan target yang paling aman.

Selain pola makan, berbagai kondisi sehari-hari juga berperan dalam meningkatnya kadar gula darah. Karena itu, penderita diabetes perlu mengenali pemicunya agar bisa lebih waspada dan segera melakukan pencegahan.

Penyebab kadar gula darah tinggi (hiperglikemia):
- Sedang sakit atau mengalami infeksi.
- Mengalami stres fisik maupun emosional.
- Mengonsumsi makanan lebih banyak dari biasanya.
- Kekurangan insulin atau obat diabetes.
Apabila sedang sakit dan kadar gula darah mencapai 240 mg/dL atau lebih, pemeriksaan keton sangat dianjurkan. Kadar keton yang tinggi dapat menjadi tanda awal ketoasidosis diabetik, yaitu kondisi gawat darurat yang membutuhkan penanganan medis segera.

Cara Mencegah Diabetes

Untuk mencegah diabetes perlu memahami batas aman asupan gula dan risiko kesehatan yang ditimbulkannya, penerapan kebiasaan sehari-hari untuk menekan konsumsi gula menjadi hal yang perlu segera dilakukan.

Berikut cara pencegahannya:

1. Membaca Label Makanan

Biasakan memeriksa label nilai gizi pada kemasan makanan dan minuman, terutama informasi kandungan gula per sajian. Dengan membaca label, Anda bisa mengetahui apakah produk tersebut mengandung gula tambahan yang sering ditulis dengan berbagai nama, sehingga lebih mudah memilih makanan yang lebih aman.

2. Memilih Pemanis Alami

Saat membeli makanan atau minuman, pilih produk yang tidak mengandung pemanis buatan atau tambahan. Beberapa pilihan dengan rasa manis alami antara lain buah segar, oatmeal, dan susu kedelai tanpa gula.

3. Mengombinasikan Gula dengan Makanan Lain

Mengonsumsi gula secara berlebihan dapat membuat kadar gula darah naik dan turun dengan cepat sehingga mudah lapar. Untuk menghindarinya, kombinasikan makanan manis dengan protein, serat, atau lemak sehat agar rasa kenyang bertahan lebih lama.

4. Membiasakan Pola Makan Rendah Gula

Terapkan pola makan rendah gula dengan mengurangi makanan tinggi karbohidrat sederhana dan memperbanyak asupan serat serta protein. Sayur, buah, dan produk susu rendah lemak dapat menjadi pilihan untuk membantu menjaga kestabilan gula darah.

Selain menjaga pola makan, rutin beraktivitas fisik dan menerapkan gaya hidup sehat juga berperan penting dalam mengontrol kadar gula darah. Semua upaya ini sebaiknya dimulai dari diri sendiri agar kesehatan tetap terjaga dalam jangka panjang. (Angel Rinella)