PEMERINTAH menargetkan penghentian impor solar pada 2026. Realisasi target tersebut bergantung pada beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, jika RDMP Balikpapan beroperasi penuh, kapasitas produksi solar dalam negeri akan melampaui kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuka peluang terwujudnya swasembada Solar.

“Solar nanti tahun 2026 itu, kalau RDMP kita sudah jadi, kita akan surplus kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta kiloliter. Jadi agenda kami di 2026 itu tidak ada impor solar lagi,” kata Bahlil dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 30 Desember 2025.

Meski optimistis, Bahlil mengatakan penghentian impor solar tetap menyesuaikan kesiapan infrastruktur kilang dan jadwal operasional yang ditetapkan PT Pertamina (Persero). Kementerian ESDM, kata dia, terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan.

Menurut Bahlil, apabila RDMP Balikpapan baru beroperasi penuh pada Maret 2026, maka impor solar masih berpotensi dilakukan secara terbatas pada awal tahun guna menjaga ketahanan stok nasional.

“Tergantung dari Pertamina ya. Kalau katakanlah bulan Maret baru bisa beroperasi penuh, berarti Januari dan Februari mungkin masih ada sedikit impor yang kita eksekusi. Kalau memang Januari-Februari tidak perlu impor, ya tidak usah,” katanya.

Selain mengejar swasembada, pemerintah juga menyiapkan langkah peningkatan mutu solar di dalam negeri. Saat ini, solar yang beredar memiliki angka setana 51. Ke depan, pemerintah menargetkan kualitas BBM setara dengan standar Euro 5.

Bahlil mengakui peningkatan kualitas tersebut masih menghadapi kendala kesiapan infrastruktur kilang. Namun, ia memastikan pemerintah berkomitmen melakukan pembaruan teknologi agar standar lingkungan yang lebih baik dapat dicapai.

RDMP Kilang Balikpapan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi sekitar US$ 7,4 miliar atau setara Rp126 triliun. Proyek ini menjadi salah satu investasi terbesar yang dijalankan BUMN di sektor energi, dengan tujuan utama mengurangi ketergantungan impor BBM dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Proyek RDMP ini dikerjakan PT Kilang Pertamina Internasional sejak 2017. Dua tahun berselang, Pertamina membentuk anak perusahaan untuk mengelola proyek ini, yakni PT Kilang Pertamina Balikpapan.

Proyek ini akan meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah dari sekitar 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

Pejabat Sementara Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional Milla Suciyani menyebutkan, kilang juga memproduksi BBM berkualitas Euro V, dengan kandungan sulfur maksimal 10 parts per million. Adapun kualitas BBM di Indonesia saat ini masih Euro III atau IV.

Selain itu, RDMP Balikpapan memungkinkan kilang Balikpapan menghasilkan produk petrokimia sekitar 283 ribu ton per tahun. Melalui proyek RDMP Balikpapan, Kilang Balikpapan akan mampu menghasilkan produk petrokimia berupa propilena dan sulfur.

Jumlah produksi petrokimia yang akan dihasilkan dari Kilang Balikpapan diproyeksikan mencapai 283 ribu ton per tahun, produk propilena sekitar 225 ton per tahun, dan sisanya produk sulfur.

RDMP Balikpapan juga memproduksi propilena, bahan baku utama dalam industri plastik, tekstil, dan berbagai produk kimia lain. Untuk memperkuat manajemen inventori produk propilena, Kilang Pertamina Internasional bahkan membangun delapan tangki baru berbentuk bola untuk menyimpan produk propilena berbentuk gas.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan alokasi volume bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk 2026 sebesar 15,65 juta kiloliter.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 439.K/EK.01/MEM.E/2025 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak (BU BBM), Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) Jenis Biodiesel, serta Alokasi Volume Biodiesel untuk pencampuran dengan minyak solar sepanjang 2026.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listyani menjelaskan, dari total alokasi tersebut, pemerintah membaginya ke dalam dua skema utama. Sebanyak 7.454.600 kL dialokasikan untuk sektor Public Service Obligation (PSO), sementara 8.191.772 kL dialokasikan untuk sektor non-PSO.

“Pelaksanaan mandatori biodiesel tahun 2026 akan didukung oleh sinergi 32 badan usaha BBM dan 26 badan usaha BBN yang telah ditetapkan pemerintah. Skema insentif untuk sektor PSO tetap dipertahankan seperti tahun sebelumnya,” ujar Eniya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2025.

Ia mengatakan, penetapan alokasi produksi biodiesel ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

Selain itu, Eniya mengatakan kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat transisi energi, meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca.

Program biodiesel juga dinilai mampu memperkuat kemandirian energi nasional di tengah dinamika harga energi global. Berdasarkan perhitungan Kementerian ESDM, implementasi biodiesel pada 2026 diproyeksikan memberikan dampak ekonomi signifikan. Eniya memperkirakan peningkatan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) menjadi biodiesel hingga Rp 21,8 triliun, menghemat devisa impor solar sekitar Rp 139 triliun. Nilai itu diklaim mampu menyerap lebih dari 1,9 juta tenaga kerja. Selain itu, emisi gas rumah kaca diperkirakan dapat ditekan hingga 41,5 juta ton CO2 ekuivalen.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal, pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola dan pengawasan program biodiesel. Pengawasan dilakukan melalui penetapan alokasi berbasis kapasitas dan kinerja, pemantauan mutu biodiesel, pengawasan distribusi di titik serah, hingga pelibatan surveyor independen untuk memverifikasi volume dan kualitas biodiesel.

Langkah pengawasan tersebut ditujukan agar program Biodiesel 40 persen (B40) dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan. “Pemerintah juga membuka peluang penyesuaian kebijakan mandatori biodiesel apabila di kemudian hari terjadi perubahan kebutuhan energi atau kebijakan strategis nasional,” kata Eniya.

DIREKTORAT Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani kontrak pekerjaan Engineering, Procurement, and Construction (EPC) pipa transmisi gas bumi Riau-Sumut. Pipa ini bakal menghubungkan ruas Dumai–Sei Mangkei sepanjang 541 kilometer.

Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman mengatakan proyek ini akan menjadi tulang punggung distribusi energi yang menghubungkan pasokan gas antarpulau serta memperkuat penyaluran gas ke kawasan industri strategis di Aceh, Sumatera Utara, hingga Riau.

“Pembangunan ini bertujuan memberikan akses energi yang lebih luas kepada sektor industri, komersial, dan masyarakat,” kata Laode dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 18 Desember 2025.

Proyek pipa transmisi gas bumi ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dibagi menjadi dua segmen utama. Segmen pertama membentang dari Stasiun Kompresor Gas Belawan hingga Stasiun Labuhan Batu sepanjang sekitar 279,8 kilometer. Pekerjaan segmen ini dilaksanakan oleh konsorsium PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Nindya Karya.

Adapun segmen kedua menghubungkan Stasiun Labuhan Batu hingga fasilitas di Duri sepanjang kurang lebih 262 kilometer. Pekerjaan segmen ini dikerjakan oleh konsorsium PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Sumber Bangun Sentosa, dan PT Singgar Mulia. Laode menambahkan, pelaksanaan proyek pipa gas transmisi ini ditargetkan rampung pada akhir 2027.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Agung Kuswardono, mengagakan penetapan penyedia jasa telah melalui proses seleksi yang ketat. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya.

Agung menyebut seluruh kontraktor telah menyatakan kesiapan pelaksanaan pekerjaan. Kesiapan tersebut meliputi ketersediaan personel inti, peralatan utama, jadwal pengadaan material, serta komitmen penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Ia juga meminta para kontraktor menjaga koordinasi dengan pejabat pembuat komitmen, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat agar proyek berjalan lancar. Pipa transmisi ini, kata dia, punya kapasitas penyaluran mencapai 109,2 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut ada 23 izin tambang yang berlokasi di tiga wilayah terdampak bencana banjir dan longsor, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Ada total 23 izin tambang, ada Izin Usaha Pertambangan, ada kontrak karya,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.

Adapun sebanyak 23 izin tambang itu terdiri atas empat pemegang Kontrak Karya (KK) dan 19 IUP komoditas logam yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Komoditas dari 23 izin tambang itu meliputi emas, bijih besi, timbal, dan seng.

“Pak Menteri (ESDM Bahlil Lahadalia) akan tegas mengevaluasi, akan memberi sanksi bagi yang merusak lingkungan,” ujar Anggi.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, di Provinsi Aceh tercatat satu KK dengan komoditas emas yang izinnya diterbitkan pada 2018.

Selain itu, terdapat tiga IUP komoditas emas yang mulai berlaku pada tahun 2010 dan 2017, tiga IUP komoditas besi yang mulai berlaku dalam rentang 2021 hingga 2024, serta tiga IUP komoditas bijih besi DMP yang diterbitkan dalam rentang 2011 hingga 2020. Provinsi ini juga memiliki dua IUP komoditas bijih besi yang masa mulai berlakunya berada pada rentang 2012 hingga 2018.

Kemudian terdapat satu Kontrak Karya (KK) yang beririsan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, dengan komoditas timbal dan seng yang mulai berlaku sejak tahun 2018.

Di Provinsi Sumatera Utara tercatat pula dua KK komoditas emas DMP yang diterbitkan pada tahun 2017 dan 2018, serta satu IUP komoditas tembaga DMP yang mulai berlaku pada tahun 2017.

Di Provinsi Sumatera Barat tercatat empat IUP komoditas besi yang izinnya keluar pada tahun 2019 dan 2020, satu IUP bijih besi yang berlaku sejak tahun 2013, satu IUP Timah Hitam yang ada sejak tahun 2020, dan satu IUP emas yang mulai berlaku pada tahun 2019.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan siap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pertambangan yang diduga menjadi salah satu faktor pemicu banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

"Di Sumatera Barat, di Aceh pun kami sedang melakukan pengecekan. Kalau di Sumut, tim evaluasi, kami sedang melakukan evaluasi," kata Bahlil.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadwalkan uji jalan biodiesel 50 atau B50 pada 3 Desember 2025. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan uji jalan dilakukan terhadap kendaraan penumpang, kapal, alat dan mesin pertanian, kendaraan sektor pertambangan, kereta api, genset. Pengujian dimulai secara serentak tetapi akan selesai dalam waktu berbeda.

"Ada yang dua bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 8 bulan paling lama," kata Eniya di sela acara Indonesia Palm Oil Conference 2025 di Nusa Dua, Bali, pada Kamis, 13 November 2025.

Menurut Eniya, tidak perlu ada yang dikhawatirkan dari uji jalan B50. Ia berujar proses ini akan dilakukan secara transparan, termasuk ketika terjadi masalah. "Jika mesin jebol di 50 ribu kilometer, di 30 ribu kilometer, atau genset tidak bisa jalan, ya kami laporkan," ucapnya.

Pemerintah berencana menerapkan pemakaian B50 pada semester II 2026. Program ini dilakukan sebagai upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada impor solar. Sebelumnya, pemerintah telah menjalankan kebijakan mandatori biodiesel sejak 2016. Setelah melalui tahap B10, B20, dan B30, kini campuran biodiesel di Indonesia sudah mencapai B40.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengklaim kebijakan tersebut berdampak positif bagi petani sawit. Ia juga mengatakan rencana penerapan B50 telah direstui Presiden Prabowo Subianto. "Kalau CPO (crude palm oil) bisa dimanfaatkan di dalam negeri, nilai jual petani akan naik," katanya.

Meski demikian, Guru Besar IPB Bayu Krisnamurti meminta pemerintah berhati-hati sebelum menerapkan B50. Menurut dia, kenaikan campuran dari B40 ke B50 bisa menambah beban subsidi, menekan ekspor CPO, serta memicu kenaikan harga minyak goreng. “Kalau tidak hati-hati, daya saing industri sawit bisa turun,” kata Bayu seperti dikutip Antara, Senin, 20 Oktober 2025.

Bayu berpendapat keberhasilan B50 bergantung pada keseimbangan tiga hal: kemandirian energi, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani. Berdasarkan simulasi, B50 memang bisa menghemat devisa impor solar hingga Rp 172 triliun, tetapi potensi kehilangan devisa akibat turunnya ekspor CPO bisa mencapai Rp 190 triliun.

Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan seluruh pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta sepakat bernegosiasi dengan Pertamina ihwal pembelian bahan bakar minyak.

“Semua sudah bernegosiasi sekarang. Sebelumnya kan ada yang belum, sekarang yang belum itu sudah bernegosiasi,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika dijumpai setelah Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang digelar di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.

Berdasarkan informasi sebelumnya, terdapat tiga perusahaan yang sudah menjalin negosiasi dengan Pertamina, yakni PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU BP).

Di sisi lain, per pekan kedua Oktober, Exxon dan Shell diinformasikan belum dapat melanjutkan pembicaraan karena Shell perlu berkoordinasi dengan kantor pusat, sedangkan Exxon akan berdiskusi untuk kebutuhan November sebab masih memiliki stok yang memadai.

“Nah, sebelumnya ada yang belum negosiasi, sekarang semuanya sudah bernegosiasi. Tapi, hasil akhirnya seperti apa, itu kita tunggu dulu sampai BBM di SPBU-nya,” kata Laode.

Dari keseluruhan perusahaan yang bernegosiasi dengan Pertamina, Laode menyampaikan ada tiga perusahaan yang sudah sepakat untuk membeli. Akan tetapi, ia belum bisa mengungkapkan perusahaan mana saja sebelum BBM-nya tersedia di SPBU masing-masing.

Adapun poin terpenting yang diperbaharui dalam negosiasi yang berlangsung adalah pengecekan kualitas BBM di titik awal pengiriman atau loading port.

“Itu (pengecekan di loading port) menjadi titik penting dalam negosiasi terakhir, yang disepakati sekarang,” ujar Laode.

Per 15 Oktober, SPBU Vivo turut mengalami kelangkaan BBM, menyusul SPBU Shell dan BP yang telah mengalami kelangkaan BBM sejak pertengahan Agustus.

Dalam rangka mengatasi permasalahan kelangkaan BBM di SPBU swasta, pemerintah menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk bekerja sama dengan Pertamina.

Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyampaikan PT Vivo Energy Indonesia (Vivo) dan PT Aneka Petroindo Raya (APR)-AKR Corporindo Tbk (pengelola SPBU BP) sepakat menindaklanjuti kerja sama impor bahan bakar minyak (BBM) ke pembicaraan yang lebih teknis.

Setelah menuai kesepakatan badan usaha swasta ihwal pemenang pengadaan, maka akan dibicarakan soal aspek komersial dan inspeksi bersama yang dilakukan.

Roberth menekankan bahwa proses tersebut berjalan dengan kesepakatan dari tiga badan usaha swasta tersebut, sebab pengiriman kargo dalam satu pengadaan yang sama dan tidak terpisah-pisah.

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut dari 190 izin usaha pertambangan (IUP) yang ditangguhkan, baru empat perusahaan yang telah memenuhi kewajiban menyetor jaminan reklamasi.

“Saat ini ada empat perusahaan yang IUP-nya sudah kami buka kembali dari 44 yang mengajukan permohonan pembatalan penangguhan,” kata Bahlil usai membuka acara Minerba Convex 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.

Bahlil menegaskan, kebijakan penangguhan izin tidak dimaksudkan untuk mempersulit pelaku usaha. Menurut dia, langkah ini dilakukan untuk memperkuat tata kelola tambang yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

“Kami ingin perusahaan tambang mematuhi aturan dan menjalankan kewajiban reklamasi agar tidak merusak lingkungan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menjatuhkan sanksi penangguhan terhadap 190 IUP mineral dan batu bara karena perusahaan tidak menunaikan kewajiban menyetor dana jaminan reklamasi dan pascatambang. Sanksi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Minerba Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025 yang diterbitkan pada 18 September 2025.

Keputusan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang serta Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik. Dalam aturan tersebut, setiap pemegang IUP maupun IUPK wajib menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang.

Jika kewajiban itu diabaikan, pemerintah berhak memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan izin.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, penangguhan izin tidak hanya disebabkan oleh persoalan dana reklamasi, tetapi juga karena pelanggaran terhadap rencana kerja perusahaan.

“Beberapa perusahaan diketahui melanggar Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), misalnya berproduksi melebihi kapasitas yang disetujui,” ujar Yuliot di sela Green Energy Summit 2025 di Jakarta, Selasa, 23 September 2025.