Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Doddy Izwardy memastikan jumlah ahli gizi di Indonesia memadai untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Enggak (langka). Jadi kan begini, pendidikannya itu (ahli gizi) produksinya sampai 11 ribu setahun. Cuma kan kita tidak tahu mereka ada di mana," kata Doddy di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/11).

Ia menilai keluhan sebagian SPPG soal kesulitan mendapatkan ahli gizi lebih disebabkan distribusi dan mekanisme penugasan, bukan kekurangan tenaga secara nasional.

Doddy menjelaskan sejak SPPG dibentuk, sebagian pengelola dapur MBG merasa kesulitan mencari tenaga gizi. Untuk menjembatani kebutuhan itu, Persagi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 11 November lalu.

"Kami sudah mengonsolidasi DPD (dewan pimpinan daerah) kami yang ada 35 di semua provinsi di Indonesia, ada 500 lebih DPC (dewan pimpinan cabang)-nya," ujar Doddy.

Ia menambahkan Kementerian Kesehatan telah melakukan pemetaan tenaga gizi, termasuk yang selama ini masih bertugas secara sukarela. Namun, proses perpindahan mereka ke SPPG tetap membutuhkan keputusan pemerintah daerah.

"Apakah mereka bisa pindah ke SPPG, harus ada aturan dari Pak Bupati, Gubernur, seperti itu," katanya.

Dalam pemetaan kebutuhan nasional, Doddy menyampaikan ketersediaan tenaga ahli gizi mencukupi untuk mendukung seluruh SPPG di Indonesia.

"Cukup, seluruh Indonesia. Kami akan membantu itu," ujarnya.

Detail penempatan di setiap provinsi masih dibahas dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS). Persagi juga telah berkoordinasi dengan asosiasi perguruan tinggi gizi dan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) untuk menyinkronkan jumlah lulusan baru dengan kebutuhan SPPG.

"Mereka tuh banyak lulusan-lulusan yang setiap tahunnya akan tamat," ujar Doddy.

Ia mengatakan Persagi memberi edukasi dan pembekalan agar para lulusan siap bekerja di dapur MBG, terutama karena sebagian khawatir dengan jam kerja yang panjang.

Terkait kebutuhan ideal, Kepala Divisi Ilmiah, Kebijakan, Penelitian dan Inovasi Persagi Marudut Sitompul menilai dua ahli gizi dibutuhkan untuk setiap SPPG.

"Yang selama ini ada yang direkrut oleh negara itu kan satu orang (ahli gizi). Nah, satu orang ini karena dia kerjanya sangat banyak dan perlu tidur juga, saya kira. Pada saat dia tidur, bahan makanan datang. Jadi yang ngecek itu siapa?" ujarnya.

Jika perekrutan dua tenaga sulit dilakukan, Persagi menyarankan upgrading tenaga dapur yang dinilai kompeten agar dapat membantu pengecekan bahan makanan.

Isu kelangkaan ahli gizi mencuat setelah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan produksi sarjana gizi belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga ahli program MBG.

"Prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi, tetapi kita tahu bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan," kata Dadan.

Untuk mengisi kekosongan, BGN membuka peluang bagi lulusan kesehatan masyarakat, teknologi pangan, dan bidang lain yang memiliki mata kuliah gizi.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan klarifikasi terkait video saat dirinya berbicara dalam sebuah forum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai peran ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral di media sosial.

Klarifikasi tersebut disampaikan usai melaksanakan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ahli Gizi (Persagi) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurut Cucun, pernyataannya di video itu menindaklanjuti pembahasan soal tenaga ahli gizi berangkat dari hasil RDP Komisi IX DPR, yang sedang mencari solusi atas kelangkaan tenaga gizi di berbagai dapur MBG di berbagai daerah.

“Berangkat dari hasil rapat dengan pendapat [RDP] dengan Komisi IX. Itu sudah tersiar, rapat DPR juga terbuka. Teman-teman ahli gizi sudah tahu bahwa ada kesepakatan minta dicari solusi,” ujar Cucun dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan salah satu persoalan yang muncul di lapangan adalah perpindahan ahli gizi dari satu dapur ke dapur lain sehingga menghambat operasional.

“Yang ini bisa jalan, tapi yang sana macet, karena belum ada ‘kawin’ antara Persagi dengan BGN sehingga tidak bisa menindak ahli gizinya. Ini momentum yang bagus,” ucapnya.

Menurut Cucun, justru di forum tersebut muncul usulan dari peserta yang meminta agar tidak ada lagi istilah ahli gizi dalam regulasi. Namun, usulan tersebut sulit dijalankan karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 83/2024 tentang MBG.

“Kalau mau mengubah Perpres, ya harus ada komponennya: ahli gizi, akuntan, dan lainnya. Yang usul itu putrinya beliau. Saya respons, kalau keinginan demikian, nanti profesi panjenengan semua diganti. Habis,” ujarnya.

Cucun menegaskan dirinya tidak pernah menyatakan MBG tidak membutuhkan ahli gizi, justru kebutuhan tenaga gizi harus dimaksimalkan terlebih dahulu.

“Sebagai wakil rakyat saya sampaikan, ‘tolong Pak, maksimalkan dulu saja’. Titik temunya nanti ketika ada perjanjian kerja sama ini,” kata dia.

Apabila hingga Desember target 20 ribu dapur tidak terpenuhi karena kekurangan tenaga ahli gizi, lanjut Cucun, maka Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) bersama pengurusnya akan mengambil langkah salah satunya melatih tenaga non ahli gizi

“Kalau misalkan tidak ada ahli gizi dan usulannya seperti itu, kita latih. Tetap, karena ini berbicara gizi. Ada UU 17/2023, Kolegium, assessment, uji kompetensi. Itu tetap harus diikuti untuk skill worker,” pungkasnya.

Sebelumnya, Cucun meminta semua elemen masyarakat mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Pengawasan itu guna mencegah adanya permainan dari pihak-pihak terkait serta problematika makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.

Hal itu dikatakan Cucun saat Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung dalam rangka Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis di Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025).

Salah satu problematika yang kini terjadi adalah kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Bahkan dia berencana akan menghapus diksi ahli gizi menjadi tenaga yang menangani gizi.

"Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan 'karena saya ahli gizi'. Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan kasih sertifikasi BNSP [Badan Nasional Sertifikasi Profesi]," jelas Cucun.

Dia kembali mengingatkan bahwa program MBG untuk anak-anak sekolah didanai menggunakan APBN. Cucun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi program tersebut bersama pihak terkait.

"Kita sampaikan kepada para mengingatkan kepada semuanya, karena yang digunakan ini APBN. Saya tadi ingatkan, di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, kepada tenaga yang mengawasi gizi. Ya, mohon maaf, tenaganya mengawasi gizi tadi. Jadi, fungsi pengawasan saya ini harus berjalan. Jangan sampai tadi ada problematika," kata Cucun.

Dia mengimbau kepada seluruh SPPG agar mengikuti aturan yang telah diatur dari mulai dapur hingga kualitas makanan. Dia juga berharap seluruh elemen masyarakat mengawasi program tersebut apabila menemukan adanya kejanggalan.

"Jangan sekarang terima insentif banyak tetapi kondisi dapur tidak sesuai SOP. Kemudian juga pelayanannya, tidak boleh terjadi lagi mengganggu uang yang hak anak-anak bangsa kita yang Rp10.000. Kalau terjadi demikian, semua teman-teman media, publik, ya, siapapun juga berhak mengawasi, laporkan ke kami," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan klarifikasi terkait video saat dirinya berbicara dalam sebuah forum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengenai peran ahli gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral di media sosial.

Klarifikasi tersebut disampaikan usai melaksanakan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Persatuan Ahli Gizi (Persagi) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Menurut Cucun, pernyataannya di video itu menindaklanjuti pembahasan soal tenaga ahli gizi berangkat dari hasil RDP Komisi IX DPR, yang sedang mencari solusi atas kelangkaan tenaga gizi di berbagai dapur MBG di berbagai daerah.

“Berangkat dari hasil rapat dengan pendapat [RDP] dengan Komisi IX. Itu sudah tersiar, rapat DPR juga terbuka. Teman-teman ahli gizi sudah tahu bahwa ada kesepakatan minta dicari solusi,” ujar Cucun dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan salah satu persoalan yang muncul di lapangan adalah perpindahan ahli gizi dari satu dapur ke dapur lain sehingga menghambat operasional.

“Yang ini bisa jalan, tapi yang sana macet, karena belum ada ‘kawin’ antara Persagi dengan BGN sehingga tidak bisa menindak ahli gizinya. Ini momentum yang bagus,” ucapnya.

Menurut Cucun, justru di forum tersebut muncul usulan dari peserta yang meminta agar tidak ada lagi istilah ahli gizi dalam regulasi. Namun, usulan tersebut sulit dijalankan karena sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 83/2024 tentang MBG.

“Kalau mau mengubah Perpres, ya harus ada komponennya: ahli gizi, akuntan, dan lainnya. Yang usul itu putrinya beliau. Saya respons, kalau keinginan demikian, nanti profesi panjenengan semua diganti. Habis,” ujarnya.

Cucun menegaskan dirinya tidak pernah menyatakan MBG tidak membutuhkan ahli gizi, justru kebutuhan tenaga gizi harus dimaksimalkan terlebih dahulu.

“Sebagai wakil rakyat saya sampaikan, ‘tolong Pak, maksimalkan dulu saja’. Titik temunya nanti ketika ada perjanjian kerja sama ini,” kata dia.

Apabila hingga Desember target 20 ribu dapur tidak terpenuhi karena kekurangan tenaga ahli gizi, lanjut Cucun, maka Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) bersama pengurusnya akan mengambil langkah salah satunya melatih tenaga non ahli gizi

“Kalau misalkan tidak ada ahli gizi dan usulannya seperti itu, kita latih. Tetap, karena ini berbicara gizi. Ada UU 17/2023, Kolegium, assessment, uji kompetensi. Itu tetap harus diikuti untuk skill worker,” pungkasnya.

Sebelumnya, Cucun meminta semua elemen masyarakat mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disediakan oleh dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Pengawasan itu guna mencegah adanya permainan dari pihak-pihak terkait serta problematika makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.

Hal itu dikatakan Cucun saat Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung dalam rangka Pengawalan Program Makan Bergizi Gratis di Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (16/11/2025).

Salah satu problematika yang kini terjadi adalah kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Bahkan dia berencana akan menghapus diksi ahli gizi menjadi tenaga yang menangani gizi.

"Saya enggak mau dengar orang-orang sombong mengatakan 'karena saya ahli gizi'. Nanti tinggal ibu Kadinkes melatih orang, bila perlu anak-anak SMA cerdas fresh graduate dilatih tiga bulan kasih sertifikasi BNSP [Badan Nasional Sertifikasi Profesi]," jelas Cucun.

Dia kembali mengingatkan bahwa program MBG untuk anak-anak sekolah didanai menggunakan APBN. Cucun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi program tersebut bersama pihak terkait.

"Kita sampaikan kepada para mengingatkan kepada semuanya, karena yang digunakan ini APBN. Saya tadi ingatkan, di ujung akan ada pos audit kepada mitra, KSPPG, kepada tenaga yang mengawasi gizi. Ya, mohon maaf, tenaganya mengawasi gizi tadi. Jadi, fungsi pengawasan saya ini harus berjalan. Jangan sampai tadi ada problematika," kata Cucun.

Dia mengimbau kepada seluruh SPPG agar mengikuti aturan yang telah diatur dari mulai dapur hingga kualitas makanan. Dia juga berharap seluruh elemen masyarakat mengawasi program tersebut apabila menemukan adanya kejanggalan.

"Jangan sekarang terima insentif banyak tetapi kondisi dapur tidak sesuai SOP. Kemudian juga pelayanannya, tidak boleh terjadi lagi mengganggu uang yang hak anak-anak bangsa kita yang Rp10.000. Kalau terjadi demikian, semua teman-teman media, publik, ya, siapapun juga berhak mengawasi, laporkan ke kami," imbuhnya.