Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat khususnya keluarga penerima manfaat (KPM) dari program bantuan sosial (bansos) pemerintah, agar masuk dalam ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa dengan kerja sama ini KPM Bansos seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai hingga keluarga dari siswa Sekolah Rakyat (SR) dapat menjadi anggota Kopdes/Kel Merah Putih. Melalui bergabung menjadi anggota Kopdes, KPM akan mendapatkan berbagai manfaat lebih karena posisi mereka tidak hanya sekedar penerima bantuan tapi dapat menjadi bagian aktif dalam ekosistem usaha Kopdes.

"Hari ini Kemenkop menandatangani kerja sama dengan Kemensos. Kerja sama kolaborasi ini diharapkan bisa membantu program Presiden untuk mengangkat (kesejahteraan) masyarakat penerima manfaat agar menjadi anggota Kopdes," ujar Menkop Ferry usai menandatangani MoU di Jakarta, Jumat (23/1).

Turut hadir dalam acara MoU tersebut Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi (SesKemenkop) Ahmad Zabadi serta sejumlah pejabat tinggi/pratama di lingkungan Kemenkop dan Kemensos.

Dengan bergabung menjadi anggota Kopdes, KPM Bansos akan memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam usaha produktif dan mendapatkan bagian yang lebih dari seluruh usaha yang dijalankan oleh koperasi seperti Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi dan berbagai kemudahan mendapatkan kebutuhan bahan pokok.

Melalui Kopdes, pemberdayaan KPM Bansos akan dapat lebih mudah diimplementasikan sehingga taraf hidup mereka juga akan meningkat secara bertahap.

"MoU ini akan ditindaklanjuti bersama dan akan dilaksanakan di desa-desa yang sudah siap Kopdesnya(beroperasi) yang kita targetkan pada Maret-April mendatang," kata Menkop Ferry.

Menkop Ferry menambahkan bahwa progres pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya dari Kopdes/ Kel Merah Putih secara nasional saat ini mencapai 27.191 unit. Sejalan dengan upaya melakukan upaya percepatan pembangunan aset fisik tersebut, Kemenkop juga intensif melakukan persiapan untuk memastikan para pengurus, pengelola, serta sistem manajemen Kopdes/Kel Merah Putih juga siap.

"Yang kami bicarakan dengan Pak Mensos juga terkait dengan rencana uji coba dalam tahap pertama di bulan Maret-April," jelasnya.

Selain menjadi wadah usaha, Kopdes/Kel Merah Putih juga ke depannya dapat berfungsi sebagai saluran baru dari penyaluran program pemerintah seperti Bansos. Namun untuk mekanismenya saat ini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa MoU ini merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden (InPres) Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstremdan InPres Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih.

Mensos menambahkan dengan sinergi antara Kemenkop tersebut, para KPM Bansos dapat memanfaatkan Kopdes/Kel Merah Putih sebagai tempat untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Bahkan Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat menjadi tujuan utama dari para KPM Bansos untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan begitu, KPM memperoleh manfaat ganda sebagai konsumen sekaligus pemilik usaha.

"Ada banyak manfaat bagi KPM untuk bertransaksi di Kopdes. Karena KPM di samping sebagai konsumen juga pemilik dari Kopdes. Nanti akan dapat SHU di akhir tahun," tegasnya.

Ia memastikan bahwa implementasi MoU akan dilakukan di lapangan dengan memilih desa yang paling siap, baik dari sisi bangunan maupun pengelolaan usaha. Ke depan, Kemensos juga akan menyesuaikan mekanisme penyaluran Bansos melalui Kopdes/Kel Merah Putih yang selama ini dilakukan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menerima audiensi tamu kehormatan Sekretaris Negara Urusan Koperasi Timor Leste, Arsenio Pereira da Silva, di kantornya, Jumat (5/12).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda penting, yakni tindak lanjut Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang diteken pada Februari 2024.

Audiensi itu dilakikan untuk menyamakan persepsi terkait pentingnya peran koperasi dalam pembangunan ekonomi suatu negara yang akan disampaikan pada agenda internasional, khususnya ASEAN Cooperative Ministerial Meeting (ACMM) dan Dili Cooperative Expo 2026 di Timor Leste.

Menkop Ferry mengatakan kunjungan delegasi Timor Leste merupakan kehormatan besar bagi Indonesia dalam rangka memperkuat kerja sama bilateral terutama dalam upaya pengembangan koperasi di dua negara.

"Ini kunjungan dan kehormatan bagi kami, semoga kita bisa melanjutkan lagi kerja sama yang sudah pernah ada MoU antara Kemenkop dengan Kementerian terkait Koperasi Timor Leste," ujar Menkop Ferry dalam keterangan resmi, Jumat (5/12).

Ferry menekankan MoU yang telah disepakati kedua negara perlu dilakukan peninjauan ulang sekaligus penajaman, agar ke depan kerja sama pengembangan ekosistem koperasi dapat lebih mudah diimplementasikan.

Selain itu Menkop Ferry menekankan perlunya revisi MoU agar sesuai dengan kebijakan terbaru di kedua negara. Menurutnya, capaian yang tertunda dari MoU sebelumnya harus diinventarisasi, termasuk kendala yang dihadapi, sehingga kolaborasi dapat diperkuat secara nyata.

Oleh karena itu diperlukan pembentukan Joint Technical Working Group sebagai wadah untuk memperkuat kerja sama teknis antara Indonesia dan Timor Leste. Bahkan tim ini juga diperlukan untuk menyusun materi secara bersama yang akan disampaikan dalam forum internasional di tahun depan.

"Saya mengharapkan bisa dibentuk dan dibahas bersama dalam joint technical working group. Kami tentunya sangat bersemangat karena semakin banyak negara terlibat terutama di kawasan Asean untuk memajukan koperasi akan semakin baik," kata Menkop Ferry.

Lebih lanjut Ferry turut memberikan apresiasi yang tinggi kepada Timor Leste setelah secara resmi diterima sebagai Anggota Penuh ASEAN pada 26 Oktober 2025. Masuknya Timor Leste sebagai anggota ASEAN ini dinilai akan memperkuat ruang kolaborasi regional di berbagai bidang, termasuk dalam memajukan dan mengembangkan koperasi.

"Kolaborasi terkait ASEAN ini yang terpenting. Selamat menjadi anggota penuh ASEAN, kami siap hadir dalam ACMM di Dili," kata Ferry.

Dalam konteks kebijakan terbaru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menkop Ferry menyampaikan Kemenkop mendapat mandat besar untuk menjadikan koperasi sebagai salah satu pilar terpenting dalam pembangunan ekonomi nasional melalui program pembangunan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Melalui program ini, Menkop Ferry membuka kesempatan untuk bagi pemerintahan Timor Leste untuk bersinergi terutama dalam penguatan SDM koperasi.

Menkop Ferry optimistis kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste akan memberikan manfaat besar bagi kedua negara khususnya dalam hal kemajuan koperasi. Ia menekankan bahwa program Kopdes/Kel Merah Putih akan mampu menyelesaikan berbagai persoalan di desa seperti kemiskinan, ketimpangan pembangunan dan lainnya.

"Mudah-mudahan kerja sama ini akan memberikan manfaat bagi kedua negara. Kami terbuka bagi siapapun untuk berkolaborasi membangun ekosistem bisnis koperasi yang lebih baik termasuk dengan Timor Leste," ucapnya.

Sementara itu Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menekankan komitmen pemerintah untuk membangkitkan koperasi di Indonesia harus digaungkan hingga ke tingkat internasional. Terlebih 2025 merupakan tahun Koperasi Internasional sehingga hal ini menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mendorong rebranding koperasi di tingkat ASEAN melalui program Kopdes/Kel Merah Putih.

Sekretaris Negara Urusan Koperasi Timor Leste Arsenio Pereira da Silva mengapresiasi sambutan hangat dari seluruh jajaran di Kementerian Koperasi atas kunjungannya. Ia menyatakan akan banyak belajar dengan Indonesia terkait pengelolaan dan pengembangan koperasi yang nantinya akan direplikasi di Timor Leste.

Arsenio juga mengapresiasi sekaligus menyambut baik program Kopdes/Kel Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo. Menurutnya koperasi menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi negara sehingga perlu diprioritaskan.

"Adanya Program Koperasi Desa Merah Putih sangat baik dan saya akan membicarakannya dengan Perdana Menteri supaya gerakan koperasi di Timor Leste bisa dibangkitkan semangatnya," kata Arsenio.

Ia berharap melalui pertemuan tersebut, beberapa poin-poin kesepakatan yang telah ditandatangani sebelumnya dapat segera ditindaklanjuti dan diperkuat. Setelah ada revisi dari MoU, ia berharap akan segera ada aksi nyata yang dapat mendorong kemajuan dan pengembangan koperasi terutama di negaranya.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mempercepat modernisasi koperasi desa khususnya Kopdes Merah Putih.

Menkop menyatakan melalui Kopdes, perputaran uang di desa akan lebih besar sehingga peningkatan transaksi antar masyarakat desa dengan memanfaatkan teknologi menjadi salah satu kebutuhan utama.

"Mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di desa-desa secara agregat akan bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi secara nasional, seperti yang Presiden ini kan bisa mencapai angka 8 persen," kata Menkop Ferry pada Acara Raker Faculty Member BINUS University dengan Tema "Menyatukan Langkah Menuju BINUS 2035" di Tangerang, Jumat (14/11).

Sebagai upaya memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi di desa melalui Kopdes/Kel Merah Putih ini, Menkop mengajak BINUS University terlibat aktif dalam penyelesaian berbagai persoalan modernisasi koperasi. Ia menilai perguruan tinggi memiliki kapabilitas yang dibutuhkan untuk mendorong koperasi menjadi lebih modern.

"Keinginan-keinginan untuk menjadi modern tadi perlu sentuhan dari seluruh civitas akademika termasuk dari BINUS University," ujarnya.

Menkop Ferry optimistis bahwa kolaborasi dengan BINUS akan menghadirkan lompatan teknologi dan manajerial di Kopdes/Kel Merah Putih yang lebih maju dan modern.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memastikan percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, termasuk memonitor kesiapan lahan dan bangunan.

Tito menjelaskan bahwa pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memastikan percepatan pembangunan Kopdeskel Merah Putih, termasuk memonitor kesiapan lahan dan bangunan.

Oleh karena itu, dia meminta Pemda memastikan percepatan penyiapan lahan dan bangunan untuk Kopdeskel. Dia meminta Pemda untuk mendukung Kopdeskel ini yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN).

"Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden, Program Strategis Nasional [yang harus didukung oleh Pemda]," ujar Mendagri.

Tito menegaskan dengan adanya Satgas, setiap capaian, hambatan, dan tantangan di daerah akan terpantau lebih tepat dan komprehensif. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan solusi guna mempercepat operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih.

"[Kita] melihat progresnya saja. Progresnya sudah nyampai belum, yang kira-kira kabupaten/kota progresnya lamban [dapat] didatangi (ditinjau oleh Satgas)," tandasnya.

Satgas ini akan dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto bersama Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta didukung pejabat tinggi Kemendagri yang akan memantau progres operasional Kopdeskel di seluruh daerah.

Bekasi, Jawa Barat, (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama kementerian/lembaga terkait mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih.

Hal itu ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan kopdes tersebut di Koperasi Desa Merah Putih Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

“Tahap operasional bulan Oktober ini dimulai dengan peletakan batu pertama pembangunan fisik gudang-gudang, gerai-gerai, dan juga sarana kelengkapan pendukung dari Kopdes/kel Merah Putih ini,” kata Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono di sela-sela seremoni tersebut.

Menurut dia, kegiatan itu sekaligus dilaksanakan secara daring di 800 Kopdes/kel Merah Putih di berbagai daerah lainnya di Indonesia.

Lebih lanjut, Ferry mengatakan pembangunan gudang, gerai dan kelengkapan pendukung di 800 Kopdes Merah Putih itu akan diikuti terus secara bertahap secepatnya.

Menurut dia, upaya itu sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang membangun koperasi desa sebagai alat perjuangan ekonomi masyarakat.

Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, serta keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kemenkop berhasil meluncurkan dan melegalisasi pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

Setelah resmi beroperasi, koperasi desa, lanjut Ferry, akan bisa menyalurkan barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari masyarakat desa.

“Selain itu, Kopdes Merah Putih juga bisa berfungsi sebagai offtaker, membeli hasil produk dari masyarakat desa, baik tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, kerajinan, kuliner dan lain sebagainya,” kata Ferry.

Ia mengatakan berharap Kopdes/kel Merah Putih akan menjadi instrumen terbawah yang bisa menjadikan program-program dari pemerintah pusat tepat sasaran.

“Dan ketika itu terjadi, Insya-Allah, manfaat dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ferry.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025