JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan tidak ada zona aman bagi pelanggaran integritas di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Penegasan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan integritas dan pemberantasan korupsi, terutama menjelang pengadaan barang dan jasa tahun 2026.

“Kita tahu kemarin ada pidato presiden soal integritas. Ketika presiden pidato, itu pada dasarnya adalah perintah bukan imbauan. Kemensos wajib menangkap pesannya,” kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam Rapat Pimpinan (Rapim) secara hybrid di Kantor Kemensos, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, penguatan integritas harus menjadi kesadaran sekaligus cara berpikir baru seluruh jajaran Kemensos. Ia menegaskan tidak ada lagi ruang aman bagi pelaku pelanggaran.

Gus Ipul memastikan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono berkomitmen penuh melakukan pembenahan internal dan tidak akan mundur dalam menjaga tata kelola yang bersih. Ia juga mengingatkan setiap pelanggaran pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan.

“Tidak ada zona aman untuk korupsi. Tidak kena (kasus) sekarang, nanti. Tidak kena nanti, pensiun kena,” tegas Gus Ipul.

Lihat juga: BGN DAN IMIGRASI: DUA KASUS KORUPSI YANG MENGUJI JANJI BERSIH-BERSIH NEGERI

Dalam rapat tersebut, Gus Ipul memberikan sejumlah arahan kepada seluruh jajaran Kemensos untuk memperkuat integritas. Pertama, evaluasi internal harus segera dilakukan tanpa menunggu audit dari pihak luar.

“Kedua, kita diawasi dari atas. Maka kita wajib mengawasi ke bawah. Itu tanggung jawab setiap pimpinan unit,” kata Gus Ipul.

Kemensos, lanjutnya, menargetkan penerapan zero tolerance terhadap gratifikasi, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, setiap pimpinan unit diminta bertanggung jawab penuh terhadap integritas di lingkungan kerjanya.

“Jika ada yang menyimpang di satuan kerja (Satker) anda dan anda tidak tahu, itu kelalaian. Jika tahu tapi diam, itu keterlibatan. Setiap pimpinan unit bertanggung jawab atas integritas Satkernya. Ini bukan pilihan, tapi kewajiban jabatan,” ujar Gus Ipul.

Terakhir, Gus Ipul menegaskan Kemensos harus menjadi contoh kementerian/lembaga yang bergerak tanpa diminta, bukan bergerak karena didesak. Integritas, menurut Gus Ipul, menjadi kunci agar-program strategis Kemensos berjalan tepat sasaran dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

“Jadi ini saya minta menjadi perhatian kita bersama jelang pengadaan di tahun 2026. Saatnya kita benar-benar menguatkan tekad, membersihkan diri, istilah presiden itu, agar program strategis ini dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat,” pungkas Gus Ipul.

BOGOR - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menggelar open house Sekolah Rakyat menjelang satu tahun penyelenggaraannya pada Juli 2026. Melalui kegiatan ini, para tamu yang hadir bisa melihat langsung proses pembelajaran di Sekolah Rakyat.

Sebelumnya, open house telah diawali oleh kedatangan Pengurus Nasional Karang Taruna ke Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Bekasi pada Mei lalu (13/5). Kali ini giliran para calon siswa (casis) bersama orang tuanya yang mendapat kesempatan untuk mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10 Bogor.

"Hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam rangka kegiatan Open House Sekolah Rakyat menjelang satu tahun dimulainya penyelenggaraan Sekolah Rakyat pada Juli tahun 2025 lalu," kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat berdialog dengan casis di SRMP 10 Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Kedatangan casis dan orang tua casis disambut oleh penampilan yel-yel, pidato 4 bahasa asing, dan paduan suara dari siswa SRMP 10 Bogor serta penampilan tari. Pada kesempatan ini mereka juga berkesempatan untuk berdialog dengan Gus Ipul.

Acara dipandu oleh MC yang merupakan siswa SRMA 13 Bekasi, bernama Misfan Nazriel Faturrahman. Dia membuka dan memandu acara menggunakan Bahasa Inggris, menunjukkan bahwa kepercayaan dirinya telah tumbuh selama hampir satu tahun di Sekolah Rakyat.

"Alhamdulillah di Sekolah Rakyat saya mendapatkan pendidikan dan fasilitas yang sangat baik. Mendukung saya secara akademik dan juga membuat cita-cita saya jadi lebih jelas," kata Misfan.

Salah satu calon siswa yang hadir yaitu Muhammad Revaldi, ibunya merupakan penyandang disabilitas daksa, dan ayah angkatnya bekerja sebagai ojek dengan penghasilan yang tidak menentu.

Remaja berusia 17 tahun ini, tepaksa putus sekolah saat kelas 2 SD karena kesulitan ekonomi. Sejak saat itu dia lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan, termasuk memulung.

Namun kini setelah kurang lebih 9 tahun tidak tersentuh pendidikan, Sekolah Rakyat memberikan harapan baru kepada Revaldi.

Iis Anggel selaku orang tua Revaldi tidak kuasa meneteskan air mata saat berdialog dengan Gus Ipul. Iis berharap melalui Sekolah Rakyat, anaknya bisa sukses dan mengangkat derajat keluarga.

"Karena dari kecil udah susah lah, ibaratnya udah seharusnya berpendidikan, dia tidak berpendidikan, jadi ikut susah," kata Iis haru.

Dalam arahannya, Gus Ipul menyampaikan Sekolah Rakyat merupakan gagasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang memberikan atensi dan perhatian khusus kepada keluarga yang paling tidak mampu dan belum terbawa dalam proses pembangunan.

"Karena Bapak Presiden ingin seluruh anak Indonesia memperoleh pendidikan yang baik, tidak ada yang tertinggal, sehingga nanti anak-anakku sekalian bisa menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa yang akan datang," ujar Gus Ipul.

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran, rekrutmen casis dilakukan melalui penjangkauan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Pada saat ada penjangkauan, jadi menjangkaunya kita pakai data, tidak boleh memanipulasi data, tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun. Jadi para orang tua wali, para pendamping, tidak boleh ada pungutan, tidak boleh ada yang titip-titip," tegasnya.

Dalam acara ini, Gus Ipul turut didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin, Plt. Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono, dan pejabat Kemensos lainnya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ikut merespons pencopotan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Saat ini posisi Kepala BGN diemban oleh Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.

Gus Ipul menegaskan bahwa pergantian Kepala BGN merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo. "Kita mengikuti arahan Bapak Presiden. Jadi yang kita... Saya sepenuhnya ikut apa yang menjadi keputusan Presiden," katanya kepada awak media usai menghadiri acara Open House Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Gus Ipul memastikan bahwa baik Kementerian Sosial maupun BGN sama-sama melaksanakan program dari Presiden Prabowo. "Saya kira BGN-Kementerian Sosial, sama-sama melaksanakan program Bapak Presiden, arahan Bapak Presiden. Jadi yang kami laksanakan adalah arahan dari Bapak Presiden," ujarnya.

Sementara terkait program kolaborasi Kementerian Sosial dengan BGN terkait MBG lansia dan disabilitas, Mensos memastikan bahwa sudah melaporkan program ini kepada Presiden Prabowo. Dia pun telah mengajukan agar segera diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

"Iya, kami sudah melapor kepada Bapak Presiden beberapa minggu yang lalu untuk mengajukan usulan MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas yang dalam... yang belum ada dalam Perpres (Peraturan Presiden). Maka itu kami mengajukan dan Presiden meminta kami untuk berkoordinasi dengan Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara)," kata Gus Ipul.

"Usulan-usulan yang disampaikan pada dasarnya Presiden menyetujui, dan tindak lanjutnya bersama Mensesneg untuk dimasukkan di dalam Perpres MBG untuk lansia dan penyandang disabilitas. Ya nanti jalan terus saya kira ya," pungkasnya.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri open house antara orang tua dan calon siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026). Sejumlah orang tua calon siswa tampak hadir sejak pagi untuk mengikuti rangkaian kegiatan sekaligus menunggu kedatangan Kepala Negara.

Pantauan SindoNews, pengamanan mulai diperketat menjelang kedatangan Kepala Negara. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sudah terlihat melakukan sterilisasi di sejumlah titik area sekolah. Petugas juga memasang metal detector di pintu masuk utama guna memastikan keamanan selama kegiatan berlangsung.

Orang tua calon siswa tampak berkumpul di area yang telah disediakan panitia. Sebagian di antaranya terlihat berbincang sembari menunggu dimulainya agenda kunjungan Presiden Prabowo.

Hingga berita ini ditulis, persiapan penyambutan Presiden Prabowo masih berlangsung. Aparat keamanan terus melakukan pengamanan di sekitar lokasi, sementara orang tua calon siswa menantikan kedatangan Presiden Prabowo untuk menghadiri kegiatan di SRMP 10 Kabupaten Bogor.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah meninjau kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut pada Selasa (2/6/2026). Dalam kunjungan itu, keduanya berdialog dengan siswa, calon siswa, serta orang tua untuk mendengarkan pengalaman dan harapan mereka terhadap program Sekolah Rakyat.

Sebelumnya Gus Ipul menyampaikan, banyak anak dari keluarga prasejahtera yang memiliki semangat besar untuk belajar, tetapi terkendala kondisi ekonomi keluarga. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat datang sebagai jawaban atas permasalahan tersebut.

"Orang tuanya mungkin belum sukses, tetapi anak-anaknya harus menjadi orang-orang yang sukses. Yang paling penting, apa pun keadaan orang tuamu, kamu harus tetap bangga dan hormat kepada ayah dan ibumu, kepada keluargamu yang bekerja keras untuk bisa memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya," kata Gus Ipul.

Sebagai contoh, ia mengundang salah seorang siswa SRMP 10 Bogor untuk berbagi pengalaman. Vikar Ziyad Rasya (13) menceritakan perubahan yang ia rasakan setelah masuk Sekolah Rakyat.

"Jadi sebelum di sini, saya hidup dengan keluarga yang kurang mampu dan waktu itu hampir putus sekolah. Tetapi semenjak ada Sekolah Rakyat, saya di sini sangat berkecukupan, mulai dari makan, kasih sayang, sampai kegiatan sekolah," ujar Rasya.

Ia juga menceritakan bahwa suasana belajar di Sekolah Rakyat membuatnya merasa lebih nyaman dan percaya diri. "Di sini tidak ada bullying. Semuanya diberi kasih sayang yang setara. Benar-benar berbeda sekali rasanya. Biasanya di rumah ikut dagang, tetapi di sini benar-benar kita fokus belajar dan mengikuti kegiatan-kegiatan lain dari wali asuh atau wali asrama," katanya.

Gus Ipul kemudian bertanya tentang proses belajar di kelas.

"Ceritakan, bagaimana kalau kamu belajar di kelas?" katanya.

Ia menjawab bahwa para guru mengajar dengan jelas dan membuat suasana kelas menyenangkan.

"Di sini, sama guru-gurunya dijelaskan dengan jelas, dengan detail, benar-benar agar kami bisa belajar dan fokus belajar. Guru-guru di sini selain mengajar, juga membuat permainan kecil-kecilan untuk membuat suasana kelas seru," ujar Rasya.

JAKARTA - Kementerian Sosial ( Kemensos ) akan melelang logam mulia serta perhiasan emas dan mutiara yang ditaksir senilai Rp10 miliar lebih. Barang-barang ini merupakan hadiah tidak tertebak (HTT) dan hadiah tidak diambil pemenangnya (HTDP) yang kemudian sesuai aturan diserahkan ke Kemensos.

"HTT itu hadiah tidak tertebak. Jadi hadiahnya sudah ada, tapi tidak ada yang mengambil. Ada juga HTDP, hadiah tidak diambil pemenangnya. Kalau HTDP itu pemenangnya sudah ada, tapi tidak diambil," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, dikutip Kamis (21/5/2026).

Adapun barang yang dilelang merupakan barang hasil Undian Gratis Berhadiah (UGB) sejak tahun 2008, terdiri dari:

- logam mulia sebanyak 738 keping dengan total berat 3.230 gram;

- perhiasan emas sebanyak 832 keping dengan total berat 2.967 gram; dan

- perhiasan mutiara sebanyak 756 pasang.

Total nilai limit lelang ditetapkan sebesar Rp10.176.929.000.

Gus Ipul menyampaikan bahwa hasil lelang akan digunakan untuk membantu keluarga yang membutuhkan dukungan sosial maupun ekonomi, mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni hingga dukungan pemberdayaan ekonomi.

"Nanti hasilnya sepenuhnya membantu keluarga-keluarga yang memang secara nyata membutuhkan bantuan, baik itu untuk pembangunan rumah supaya lebih layak huni atau bantuan-bantuan usaha sebagai dukungan agar mereka bisa lebih mandiri secara ekonomi."

Pelaksanaan aanwijzing akan dilakukan pada Kamis, 21 Mei 2026 pukul 13.30 WIB hingga 15.00 WIB melalui Zoom Meeting. Sementara, proses lelang berlangsung sejak 13 Mei 2026 hingga 25 Mei 2026 pukul 14.35 WIB sesuai waktu server.

Gus Ipul menegaskan bahwa lelang terbuka untuk masyarakat umum dan diharapkan mendapat banyak peminat sehingga hasil lelang dapat semakin optimal membantu masyarakat.

"Ini terbuka, siapa pun yang ingin ikut silakan. Semakin banyak peminat tentu semakin bagus, lebih-lebih kalau nilainya juga meningkat terus. Niatnya juga membantu mereka yang membutuhkan."

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap dua calon kuat yang berpotensi maju sebagai Ketua Umum (Ketum) PBNU. Gus Ipul menyebut kedua calon itu yakni Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Pria yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) ini mengaku tak risau terkait siapa yang akan jadi penerus pemimpin organisasi warga Nahdliyin.

"Salah satu yang berpotensi ya, kalau bicara itu salah satu yang berpotensi karena Pak Nasaruddin Umar juga pernah jadi Katib Aam sebelumnya, Gus Yahya dulu juga pernah jadi Katib Aam sebelumnya, Kyai Said kalau nggak salah sebelumnya juga pernah jadi Katib Aam," kata Gus Ipul di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

"Jadi semuanya sebenernya punya potensi ya punya potensi, tinggal berkenan apa nggak," sambungnya.

Ia menegaskan, sejauh ini belum ada pihak yang menyatakan diri maju sebagai calon ketua umum.

"Ya calon-calon belum ada secara khusus, tetapi ya semua diberi kesempatan, semua diberi kesempatan untuk bisa mencalonkan diri, apalagi Nahdlatul Ulama ini besar, tidak akan kekurangan kader untuk menjadi ketua umum," ujarnya.

Saat disinggung perihal peluang dirinya maju sebagai caketum, Gus Ipul menyatakan tidak ada niatan. Sebab, ia menilai dirinya belum memenuhi syarat.

"Saya udah sampaikan berulang-ulang ya, saya merasa tidak mencukupi syarat untuk bisa jadi ketua umum," ujarnya.

Ia menambahkan, Muktamar PBNU dijadwalkan pada Agustus 2026 mendatang. Sebelum itu, pada Juni akan digelar Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) merespons salam yang disampaikan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut). Salam itu disampaikan Gus Yaqut ke Gus Ipul saat keduanya sama-sama diGedung KPK pada Jumat (8/5/2026).

"Terima kasih, terima kasih disampaikan, terima kasih salamnya, ya," kata Gus Ipul .

Meski sama-sama di KPK, nasib keduanya itu berbeda. Gus Yaqut merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK hari ini terkait perpanjangan masa penahanan yang kedua selama 30 hari.

Sedangkan Gus Ipul tengah konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan di Kementerian Sosial (Kemensos).

Diberitakan, Gus Yaqut menyampaikan salam ke Gus Ipul setelah menyelesaikan proses perpanjangan penahanan. Sebelum memasuki mobil tahanan untuk dibawa kembali ke rutan.

"Salam buat Gus Ipul, ya," kata Gus Yaqut.

Perpanjangan Penahanan Gus Yaqut

KPK memperpanjang masa penahanan Gus Yaqut terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Perpanjangan ini merupakan kali kedua.

"Perpanjangan penahanan kedua ini, untuk 30 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Perpanjangan pertama diteken pada 31 Maret 2026 yang lalu untuk 40 hari. Artinya, perpanjangan itu akan berakhir pada 9 Mei 2026 atau besok.

Budi melanjutkan, perpanjangan dilakukan lantaran proses penyidikan belum rampung. Menurutnya, proses penyidikan perkara ini masih mengumpulkan keterangan saksi.

"Perpanjangan ini dibutuhkan, karena penyidikan masih berprogress, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi," ujarnya.

JAKARTA - Mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut menyampaikan salam untuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Hal itu disampaikan Gus Yaqut saat keluar dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai perpanjangan masa tahanan.

Pantauan di lokasi, Gus Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, sekitar pukul 09.41 WIB. Tidak sampai satu jam berada di kantor Lembaga Antirasuah, Gus Yaqut terlihat keluar dari gedung.

"Assalamualaikum, saya minta jalan," kata Gus Yaqut.

Ia enggan menerangkan terkait kedatangannya hari ini. Ia malah menitipkan salam ke Gus Ipul.

"Salam buat Gus Ipul ya," ujar Gus Yaqut.

Diketahui, keduanya sama-sama berada di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (8/5/2026) pagi. Berbeda dengan Gus Yaqut yang sebagai tersangka, Gus Ipul di KPK untuk minta nasihat hingga kritik ke KPK terkait pengadaan di Kemensos.

"Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, minta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di kemensos," kata Gus Ipul.

"Sekaligus kami minta nasihat, minta masukan, mintakritik, minta saran karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis bapak presiden khususnya Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi," sambungnya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026) pagi. Gul Ipul beserta rombongan tiba di kantor Lembaga Antirasuah sekitar pukul 09.35 WIB dengan mengenakan mobil listrik.

"Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, minta nasihat, dan sekaligus menyampaikan perkembangan-perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kemensos," kata Gus Ipul.

Dia mengungkapkan datang bersama semua pihak yang memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan barang dan jasa di Kemensos. Sementara Wamensos Agus Jabo Priyono hadir lebih awal pada pukul 09.13 WIB.

Ia melanjutkan, tidak ada persiapan khusus terkait kedatangannya ke KPK ini. Menurutnya, kesempatan ini sekaligus akan meminta nasihat hingga kritik terkait pengadaan program Sekolah Rakyat.

"Sekaligus kami minta nasihat, minta masukan, minta kritik, minta saran karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026, kita ingin program strategis Bapak Presiden khususnya Sekolah Rakyat tidak dikotori oleh praktik korupsi," ujarnya.

"Oleh karena itu kami sejak awal sudah menyatakan terbuka, dan menyampaikan segala hal yang sudah kami lakukan kepada publik, maupun kepada lembaga-lembaga pemeriksa seperti BPK, atau BPKP, dan juga lembaga-lembaga nonpemerintah untuk mengawasi dan ikut mengawal pelaksanaan pengadan barang di lingkungan Kemensos," sambungnya.

Sebelumnya, Gus Ipul mengaku siap diperiksa terkait anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang mencapai Rp27 miliar. Bahkan, ia mengaku akan melaporkan hal itu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/5/2026).

“Tentu kami terbuka. Jika ada waktu, besok kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kita lewati,” kata Gus Ipul kepada awak media di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya atensi dari KPK merupakan kesempatan yang baik untuk evaluasi pengadaan barang dan jasa di Kemensos.

“Ini adalah kesempatan baik buat kami untuk melakukan evaluasi sebelum nanti akan melakukan proses-proses pengadaan barang dan jasa pada tahun 2026 ini," ungkapnya.

Tidak hanya dengan KPK, Gus Ipul memastikan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan hingga Kepolisian.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membentuk tim khusus (timsus) untuk mendalami isu terkait pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat. Dia menjelaskan, timsus tersebut bakal dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Plt Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono.

“Hari ini kami membuat tim khusus untuk mendalami isu pengadaan yang kita tahu di berbagai pemberitaan dan media sosial. Saya menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen untuk melakukan penelusuran, pendalaman dan melaporkannya dalam minggu depan,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).

Dia menekankan, langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh terkait isu yang berkembang di masyarakat, khususnya mengenai pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat. Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial perlu disikapi secara hati-hati karena belum tentu seluruhnya akurat.

Karena itu, Kemensos membuka saran dan kritik bagi masyarakat luas penelusuran lebih lanjut. “Sikap kami jelas dari awal bahwa kami terbuka dan menyambut baik serta mengapresiasi seluruh kritik, saran dari masyarakat. Dan itu kita cermati, kita ikuti, yang memang memerlukan tindak lanjut kami tindak lanjuti,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan tim khusus akan mendalami secara intensif proses pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan sepatu dan seragam bagi siswa Sekolah Rakyat.

“Salah satunya adalah kami menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen untuk melakukan penelusuran, mendalami, sekaligus mendapatkan gambaran yang utuh tentang isu pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat. Semua sepatu dan seragam tentu untuk siswa Sekolah Rakyat. Ada juga untuk para guru,” kata Gus Ipul.

Dia memastikan semua pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme lelang dan proses yang transparan sesuai ketentuan yang berlaku. “Semuanya itu dilakukan dengan proses yang transparan melalui proses lelang yang semestinya. Namun demikian karena ada hal-hal yang mungkin perlu penjelasan lebih jauh, sekali lagi kami minta Pak Wamen dan Pak Irjen untuk mendalami isu ini dan melaporkannya dalam minggu depan,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjawab isu mark up harga sepatu siswa Sekolah Rakyat yang belakangan viral di media sosial. Dia menegaskan, informasi tersebut hoaks dan memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif.

"Itu fitnah, hoaks,” tegasnya didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam konferensi pers di kantor Kemensos, dikutip Rabu (6/5/2026).

Gus Ipul lantas menunjukkan potongan narasi beserta foto melalui layar digital yang memuat foto dirinya dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah memberikan sepatu ke siswa Sekolah Rakyat. Foto tersebut merupakan potongan dokumentasi kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada 2 Mei 2025.

Sementara, sepatu yang diberikan adalah hadiah dari Gubernur Khofifah kepada 10 siswa Sekolah Rakyat yang bersumber dari APBD Pemprov Jawa Timur, bukan hasil pengadaan dari Kemensos. "Sepatu yang dari Bu Khofifah, itu pemberian, itu bantuan dari Bu Khofifah untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur," jelas Gus Ipul.

Dengan demikian, lanjut dia, membandingkan satu foto sepatu bermerek tertentu yang beredar di media sosial dengan keseluruhan pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat adalah tidak tepat, karena setiap jenis sepatu memiliki fungsi, spesifikasi, dan harga yang berbeda.

Terlepas dari polemik yang bergulir akibat informasi yang tidak tepat di atas, Gus Ipul tetap memberikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif mengawal jalannya program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat.

"Kita berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan pendapat, telah melakukan pengawasan, mengingatkan, juga terus mengawal program-program Kementerian Sosial," katanya.

Sebagai bukti transparansi, dalam kesempatan ini Gus Ipul memaparkan secara gamblang proses pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat lengkap dengan spesifikasi dan harganya. Dia menjelaskan bahwa harga Rp700 ribu untuk sepasang sepatu yang beredar dan dinarasikan berbeda, merupakan pagu anggaran (batas maksimal), bukan harga pembelian riil.

Dia memastikan, seluruh proses pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan, melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif, dengan prinsip penawaran terbaik yang memenuhi spesifikasi sebagai dasar penetapan pemenang. Informasi yang berkembang perlu dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru terhadap pelaksanaan program.

"Dalam pengadaan sepatu ini untuk siswa Sekolah Rakyat tentu melalui prosedur yang telah ditetapkan, mekanisme pengadaan. Penanggungjawabnya adalah tentu PPK atau Pokja, mereka yang bertanggung jawab untuk itu. Prosesnya dilakukan dengan pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya," jelasnya.

Ia menambahkan, penetapan pagu dilakukan melalui survei dan mekanisme yang berlaku, kemudian proses pengadaan dilakukan secara kompetitif. "Pemenangnya tentu yang paling murah dan memenuhi spesifikasi, memenuhi standar yang telah ditetapkan."

Pada tahun 2025, tercatat pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat. Setiap siswa menerima beberapa jenis sepatu untuk menunjang berbagai aktivitas, yaitu:

• Sepatu PDL (Pakaian Dinas Lapangan) untuk aktivitas luar ruang

• Sepatu PDH (Pakaian Dinas Harian) untuk kegiatan belajar di kelas

• Sepatu olahraga untuk aktivitas fisik

• Sepatu harian/santai untuk penggunaan di lingkungan asrama

Seluruh jenis sepatu tersebut sudah termasuk kaos kaki, sehingga kebutuhan dasar siswa terpenuhi tanpa biaya tambahan. Selain sepatu PDL dengan pagu anggaran Rp700.000 dan harga realiasi di bawahnya, terdapat jenis sepatu lain dengan harga lebih rendah, di kisaran Rp200 ribu hingga Rp300 ribu, sesuai jenis dan peruntukannya.

Gus Ipul menegaskan, dirinya bersama Agus Jabo serta seluruh jajaran Kemensos berkomitmen menjaga integritas dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

"Saya dan Pak Wamen komitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip, tidak akan mengarahkan proses-proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial," katanya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan berada dalam pengawasan dan terbuka terhadap audit. Dengan demikian, segala bentuk penyimpangan akan terdeteksi dan diproses secara hukum.

"Kalau memang ada bukti yang kuat adanya penyimpangan, ya akan diproses secara hukum. Maka saya berulang-ulang, saya sampaikan bersama Pak Wamen ini kepada jajaran Kementerian Sosial untuk tidak melakukan penyimpangan. Jika ada bukti, kami menjadi pihak pertama yang akan melaporkan ke aparat penegak hukum," tegas Gus Ipul.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menanggapi kasus meninggalnya siswa SMK di Samarinda, Kalimantan Timur. Gus Ipul menekankan perlunya pembenahan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

Menurut Gus Ipul, pemerintah menyadari masih adanya persoalan dalam distribusi bansos di lapangan. “Jadi memang kita selama ini menyadari ada bansos yang tidak tepat sasaran,” kata Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026).

Gus Ipul menjelaskan, pemerintah telah memiliki instrumen untuk memperbaiki persoalan tersebut melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang diterbitkan melalui Instruksi Presiden. Data tersebut menjadi acuan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.

“Maka itulah kemudian Presiden menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai alat ukur kita untuk melihat apakah keluarga tersebut layak atau tidak layak menerima bansos,” jelasnya.

Gus Ipul mengakui, dari hasil pengukuran yang dilakukan masih ditemukan kesalahan dalam penyaluran bansos, baik berupa inclusion error maupun exclusion error. Artinya, ada warga yang berhak namun tidak menerima bantuan, sementara yang tidak berhak justru mendapatkannya.

“Berdasarkan pengukuran baru sejak tahun 2025, kita temukan banyak sekali keluarga-keluarga yang sebenarnya berhak menerima bansos malah justru tidak terima. Tapi mereka yang sebenarnya harusnya menerima bansos ternyata malah justru tidak terima, yang terima yang mestinya tidak berhak terima malah justru terima,” paparnya.

Lihat video: Siswa Akhiri Hidup Akibat Tekanan Ekonomi, Mensesneg, Cak Imin, hingga Mensos Buka Suara



Gus Ipul menyebut, temuan tersebut menjadi masukan penting yang juga disampaikan melalui berbagai kanal, termasuk Ombudsman, DPR, hingga laporan masyarakat. Pemerintah, kata dia, kini menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi lapangan dan pemutakhiran data.

“Maka itu saya sangat berterima kasih justru ya masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat yang lewat aplikasi, lewat command center, maupun juga lewat DPR dan lewat Ombudsman,” ucapnya.

Gus Ipul optimistis perbaikan data dan digitalisasi bansos dapat meminimalkan kesalahan penyaluran ke depan. “Saya yakin ke depan kalau ini konsisten kita lakukan ya, inklusinya akan terus diperkecil, exclusion error-nya akan terus diperkecil. Apalagi sekarang sesuai arahan bapak presiden kita ada yang namanya digitalisasi bansos. Ini juga akan memperkecil kesalahan,” tandasnya.

Diketahui, kasus ini bermula dari kisah memilukan seorang siswa yatim di SMK Negeri 4 Samarinda, Mandala Rizky Saputra (16), yang meninggal dunia setelah mengalami pembengkakan pada kaki diduga akibat penggunaan sepatu yang tidak sesuai ukuran.