Pemerataan ini tujuan akhirnya kita harapkan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa itu sendiri

Palangka Raya (ANTARA) - Sekretaris Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI Ahmad Zabadi menekankan sejumlah desa di Kalimantan Tengah (Kalteng) harus mampu menjadi pusat dari kegiatan-kegiatan ekonomi.

"Tidak boleh lagi segala hal yang kegiatan ekonominya di desa, tapi dananya, sumber dayanya ditarik keluar desa. Sumber daya ekonominya harus terus berputar dan berkembang di desa," kata Zabadi di Palangka Raya, Rabu.

Hal itu dia sampaikan di sela rapat kerja daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) Kalimantan Tengah yang dihadiri ratusan kepala desa dari berbagai kabupaten.

Zabadi menyampaikan apabila desa dapat menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan adanya pemerataan dari sisi ekonomi di seluruh wilayah.

"Pemerataan ini tujuan akhirnya kita harapkan kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa itu sendiri," terangnya.

Dia memaparkan saat ini sumber daya dari negara diarahkan untuk mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan ekonomi baru di desa, yakni melalui Program Koperasi Desa Merah Putih.

"Setidak-tidaknya dimulai dengan adanya investasi negara bagi setiap desa dengan adanya pembangunan, gerai, pergudangan dan lainnya," ucapnya.

Melalui rancangan bisnis utama dari koperasi yang multiguna, baik unit usaha simpan pinjam, logistik dan distribusi, sembako serta lainnya diharap dapat memacu aktivitas perekonomian di desa.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, tetapi memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.

"Karena itu desa harus mulai membangun kemandirian ekonomi melalui inovasi dan pengelolaan potensi lokal yang dimiliki," katanya.

Gubernur menjelaskan setiap desa memiliki keunggulan berbeda, ada yang kuat di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, ekonomi kreatif maupun jasa.

Diharapkan potensi tersebut mampu dikelola dengan baik, agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menambah pendapatan asli desa.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kolaborasi antara Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan BPJS Kesehatan kian diperkuat demi memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke tingkat desa.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan perlindungan kesehatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.

Melalui sinergi ini, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih diproyeksikan mengambil peran sebagai garda terdepan dalam penyediaan akses kesehatan, termasuk layanan apotek dan klinik di desa-desa.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang telah diteken Menteri Koperasi bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan pada 23 Desember 2024.

Sekretaris Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi, menyebut pemerintah tengah menyiapkan peluncuran operasional 30.000 Kopdes Merah Putih pada Agustus mendatang. Langkah ini diharapkan mampu menyentuh puluhan juta masyarakat desa secara langsung.

"Kalau kita hitung rata-rata anggotanya seribu orang saja, berarti minimal ada 30 juta masyarakat desa dan kelurahan yang akan terfasilitasi di tahap pertama," ujar Zabadi dikutip Senin (13/4).

Zabadi menambahkan, potensi cakupan ini masih sangat luas mengingat terdapat total 83.393 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Menurutnya, jika seluruh wilayah tersebut memiliki koperasi dengan rata-rata 1.000 anggota, maka terdapat lebih dari 80 juta orang yang harus dipastikan mendapatkan hak layanan kesehatan.

Koperasi Sebagai Sentra Layanan Kesehatan

Salah satu poin krusial dalam sinergi ini adalah pemanfaatan gerai Kopdes Merah Putih sebagai penyedia layanan kesehatan masyarakat.

Zabadi menekankan bahwa koperasi ke depan tidak hanya bergerak di sektor ekonomi, tetapi juga menjadi penyedia akses medis melalui kehadiran apotek dan klinik.

"Gerai apotek dan klinik akan menjadi bagian penting. Kami ingin memastikan masyarakat desa bisa mendapatkan akses obat-obatan dan layanan kesehatan melalui apotek Koperasi Desa Kelurahan Anggota Putih," jelasnya.

Lebih lanjut, Zabadi menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kopdes Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurutnya, kedua entitas ini adalah "satu nyawa" yang bertujuan menyejahterakan masyarakat desa. Dengan total 139.000 koperasi yang saat ini eksis di Indonesia, potensi untuk mendorong kepesertaan BPJS Kesehatan dinilai sangat besar.

"Kami menyambut baik kerja sama ini dan akan terus mendorong seluruh anggota koperasi untuk menjadi peserta BPJS. Ini adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak," ucap Zabadi.

Selain dengan Kemenkop, BPJS Kesehatan juga menandatangani dengan sejumlah Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa saat ini cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 98% dari total penduduk Indonesia.

Fokus utama dari kolaborasi ini, kata Prihati, adalah menjaga keberlangsungan program serta memastikan kualitas layanan kesehatan yang merata guna mencegah masyarakat jatuh miskin akibat beban biaya pengobatan.

"Hari ini kita melakukan penandatanganan MoU untuk bisa bekerja sama dalam rangka melaksanakan program JKN bisa sampai ke desa, masuk ke ekosistem Koperasi Merah Putih, kemudian ke ekosistem MBG dan SPPG ke daerah-daerah," ungkap Prihati.

Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat khususnya keluarga penerima manfaat (KPM) dari program bantuan sosial (bansos) pemerintah, agar masuk dalam ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyatakan bahwa dengan kerja sama ini KPM Bansos seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai hingga keluarga dari siswa Sekolah Rakyat (SR) dapat menjadi anggota Kopdes/Kel Merah Putih. Melalui bergabung menjadi anggota Kopdes, KPM akan mendapatkan berbagai manfaat lebih karena posisi mereka tidak hanya sekedar penerima bantuan tapi dapat menjadi bagian aktif dalam ekosistem usaha Kopdes.

"Hari ini Kemenkop menandatangani kerja sama dengan Kemensos. Kerja sama kolaborasi ini diharapkan bisa membantu program Presiden untuk mengangkat (kesejahteraan) masyarakat penerima manfaat agar menjadi anggota Kopdes," ujar Menkop Ferry usai menandatangani MoU di Jakarta, Jumat (23/1).

Turut hadir dalam acara MoU tersebut Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah, Sekretaris Kementerian Koperasi (SesKemenkop) Ahmad Zabadi serta sejumlah pejabat tinggi/pratama di lingkungan Kemenkop dan Kemensos.

Dengan bergabung menjadi anggota Kopdes, KPM Bansos akan memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam usaha produktif dan mendapatkan bagian yang lebih dari seluruh usaha yang dijalankan oleh koperasi seperti Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi dan berbagai kemudahan mendapatkan kebutuhan bahan pokok.

Melalui Kopdes, pemberdayaan KPM Bansos akan dapat lebih mudah diimplementasikan sehingga taraf hidup mereka juga akan meningkat secara bertahap.

"MoU ini akan ditindaklanjuti bersama dan akan dilaksanakan di desa-desa yang sudah siap Kopdesnya(beroperasi) yang kita targetkan pada Maret-April mendatang," kata Menkop Ferry.

Menkop Ferry menambahkan bahwa progres pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung lainnya dari Kopdes/ Kel Merah Putih secara nasional saat ini mencapai 27.191 unit. Sejalan dengan upaya melakukan upaya percepatan pembangunan aset fisik tersebut, Kemenkop juga intensif melakukan persiapan untuk memastikan para pengurus, pengelola, serta sistem manajemen Kopdes/Kel Merah Putih juga siap.

"Yang kami bicarakan dengan Pak Mensos juga terkait dengan rencana uji coba dalam tahap pertama di bulan Maret-April," jelasnya.

Selain menjadi wadah usaha, Kopdes/Kel Merah Putih juga ke depannya dapat berfungsi sebagai saluran baru dari penyaluran program pemerintah seperti Bansos. Namun untuk mekanismenya saat ini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.

Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa MoU ini merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden (InPres) Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstremdan InPres Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih.

Mensos menambahkan dengan sinergi antara Kemenkop tersebut, para KPM Bansos dapat memanfaatkan Kopdes/Kel Merah Putih sebagai tempat untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan. Bahkan Kopdes/Kel Merah Putih juga dapat menjadi tujuan utama dari para KPM Bansos untuk mendapatkan kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan begitu, KPM memperoleh manfaat ganda sebagai konsumen sekaligus pemilik usaha.

"Ada banyak manfaat bagi KPM untuk bertransaksi di Kopdes. Karena KPM di samping sebagai konsumen juga pemilik dari Kopdes. Nanti akan dapat SHU di akhir tahun," tegasnya.

Ia memastikan bahwa implementasi MoU akan dilakukan di lapangan dengan memilih desa yang paling siap, baik dari sisi bangunan maupun pengelolaan usaha. Ke depan, Kemensos juga akan menyesuaikan mekanisme penyaluran Bansos melalui Kopdes/Kel Merah Putih yang selama ini dilakukan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia.