Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan meningkatkan pemahaman tentang menghargai nilai kekayaan intelektual (intellectual property/IP) pada konten lokal dapat mendorong lahirnya karya yang dapat bersaing di panggung global.

“Jadi saya pikir kultur untuk menghargai IP dari kreator Indonesia adalah suatu keharusan. Ini salah satu kunci yang harus kita dorong dalam kebijakan regulasi untuk membuat masyarakat mengerti ini buatan Indonesia, masyarakat harus lebih mendukung,” kata Neil dalam acara diskusi panel bersama Coda di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan selama ini konten seperti gim buatan Indonesia lebih menjual di luar negeri karena kultur negara luar yang telah memahami dan menghargai nilai dari kekayaan intelektual suatu karya.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual (IP) menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi industri kreatif Indonesia.

Akibatnya, gim lokal sering kali kurang mendapat apresiasi dibandingkan di luar negeri, sementara penggunaan gim bajakan masih menjadi persoalan.

Neil mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan gim berbasis budaya lokal. Kekayaan budaya, sejarah, kuliner, serta lebih dari 700 bahasa daerah dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembang gim dan merupakan aset ekonomi yang menjanjikan.

Gim yang mengangkat tema Indonesia, seperti sejarah kerajaan Majapahit dan Sriwijaya atau budaya lokal lainnya, berpotensi menarik minat pasar global sekaligus menjadi sarana edukasi melalui gamifikasi.

“Jadi kita harus mendorong, bukan untuk mengatur tapi lebih dari itu, untuk memberikan dukungan lebih untuk memungkinkan ekosistem ini terjadi, daripada mencoba mencapai 2 miliar dolar AS untuk pasar gim Indonesia, kenapa kita tidak menciptakan 2 juta dolar ekspor di sektor gim,” kata Neil.

Neil mengatakan diperlukan pembangunan ekosistem gim nasional yang kuat dari hulu hingga hilir untuk mewujudkan industri gim Indonesia yang sukses dalam 5–10 tahun ke depan.

Hal ini mencakup pengembangan talenta, akses pembiayaan, akses pasar, penerbitan gim lokal, hingga peningkatan ekspor gim Indonesia. Berbagai program yang telah dijalankan selama satu dekade terakhir diarahkan untuk memperkuat ekosistem tersebut agar gim buatan Indonesia tidak hanya dikenal di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing secara global.

Dari sisi regulasi, pemerintah tengah berupaya memperbarui kebijakan terkait pengembangan industri gim nasional melalui revisi Peraturan Presiden yang diharapkan dapat lebih mendukung pertumbuhan ekosistem gim Indonesia.

Ke depan, pemerintah dan pelaku industri berharap dapat menciptakan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan industri saat ini sekaligus menghadapi tantangan global, termasuk kondisi ekonomi dan geopolitik.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan komunitas, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing serta memperbesar kontribusi sektor gim terhadap ekonomi kreatif nasional.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah adalah besarnya kekayaan Indonesia yang terus mengalir ke luar negeri. Prabowo mengibaratkan kondisi tersebut seperti tubuh manusia yang kehilangan darah secara terus-menerus hingga akhirnya mengalami kolaps.

“Kalau sekarang ada yang mengatakan rupiah kita lemah ini dan itu, ya karena kekayaannya keluar,” kata Prabowo saat memberikan sambutan pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Senin (23/6/2026).

Prabowo Panggil Komite Stabilitas Sistem Keuangan ke Istana, Bahas Kejatuhan Rupiah?



“Kalau darah kita tiap hari keluar, ujungnya badan kita kolaps, mati. Begitu kayanya republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menjelaskan, bahwa berdasarkan data selama 22 tahun terakhir nilai dana yang keluar dari Indonesia mencapai USD343 miliar. Sementara keuntungan yang diperoleh mencapai 436 miliar dolar AS, sehingga porsi kekayaan yang benar-benar tinggal di dalam negeri dinilai sangat minim.

Desain Cetak Biru RAPBN 2027, Prabowo Patok Kurs Rupiah Rp16.800–Rp17.500 per Dolar AS



“Jadi kita lihat dari neraca itu, inflow, outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun uang yang keluar itu 343 miliar. Jadi keuntungan 436, yang keluar 343. Yang tinggal sedikit sekali dibandingkan yang keluar. Ini angka di depan, di depan kita saudara-saudara sekalian,” katanya.

Prabowo juga menyoroti praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, praktik tersebut menyebabkan kerugian besar bagi negara karena sebagian penerimaan tidak tercatat secara benar.

“Apa yang harus kita ambil kesimpulan? Ternyata sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut under-invoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” ujarnya.

Prabowo pun membeberkan bahwa Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga USD908 miliar dalam kurun waktu 34 tahun. Nilai tersebut setara sekitar Rp15.000 triliun.

“Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun atau 15.000 triliun. 15.000 triliun! Saudara-saudara ini semua data keluar,” paparnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan mengusulkan Kementerian Ekonomi Kreatif membuat skema guarantor atau lembaga penjamin risiko dengan lintas kementerian untuk menanggung pelaku usaha industri kreatif yang ingin menggunakan kekayaan intelektual (KI) sebagai pengajuan kredit di bank.

“Saya mengusulkan agar Kemenekraf bisa menginisiasi pembentukan semacam BLU (Badan Layanan Umum), atau skema guarantor, atau lembaga penjamin resiko dengan Kementerian Keuangan untuk menanggung beban gagal kredit berbasis KI (kekayaan intelektual),” kata Putra dalam Rapat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Putra mengatakan usulan ini berdasarkan kunjungannya ke salah satu studio animasi di Cimahi, Jawa Barat, yang menemukan sektor perbankan konvensional, himbara maupun bank di daerah menolak kekayaan intelektual sebagai agunan kredit karena dinilai tidak likuid, fluktuatif, dan belum memiliki standar valuasi.

Menurutnya hal ini dapat mematikan industri kreatif karena agunan kredit dapat membantu siklus produksi, termasuk animasi yang membutuhkan investasi pada teknologi dan waktu pembuatan yang panjang.

“Karena itu menurut saya harus ada bukan hanya dorongan, tapi paksaan sistemik dari negara dalam bentuk intervensi kebijakan, tidak bisa hanya sekedar himbauan,” kata Anggota Fraksi PDIP ini.

Menanggapi hal ini, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan terus membangun kepercayaan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini perbankan dan berkoordinasi dengan OJK untuk sosialisasi mengenai kredit berbasis KI.

Riefky mengatakan pihaknya dari direktorat terkait juga terus melakukan sosialisasi mulai dari lembaga kekayaan intelektual tingkat global atau WIPO hingga MAPI untuk membangun kepercayaan perbankan untuk agunan kredit kekayaan intelektual

“Building trust ini sangat penting kita mulai meskipun success ratio-nya sangat kecil sekali tapi memang harus kita mulai,” kata Riefky.

Kementerian Ekraf juga telah berkolaborasi dengan Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemenkum serta OJK dalam pengembangan berbagai regulasi terkait kekayaan intelektual (KI) antara lain dengan Jasa Penilai KI (IP Valuator), Pembiayaan berbasis KI (Fasilitas Kredit Komersial dan KUR) bagi sektor ekonomi kreatif.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Maskapai penerbangan dan kelompok bisnis di Amerika Serikat (AS) memperingatkan potensi kekacauan besar jika pemerintah membatasi pemrosesan penerbangan internasional di sejumlah bandara utama. Kebijakan tersebut dinilai dapat mengganggu perjalanan jutaan penumpang serta distribusi barang global.

"Penghentian operasional bea cukai di bandara utama berpotensi menimbulkan kekacauan yang tidak perlu dalam sistem transportasi udara nasional," demikian pernyataan bersama U.S. Chamber of Commerce, Airlines for America, dan sejumlah asosiasi industri lainnya dikutip dari Reuters, Sabtu (30/5/2026).

Peringatan ini muncul setelah Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Markwayne Mullin menyatakan pemerintah berpotensi menghentikan pemrosesan penumpang dan kargo internasional di Bandara Newark Liberty, New Jersey. Kebijakan tersebut dipicu minimnya dukungan aparat lokal terhadap otoritas imigrasi federal.

Selain Newark, pemerintah juga mempertimbangkan langkah serupa di lebih dari selusin bandara di kota-kota yang disebut sebagai "sanctuary cities", seperti Boston, Denver, Philadelphia, Chicago, Los Angeles, Seattle, dan San Francisco.

Kelompok industri menilai kebijakan ini akan berdampak luas karena jaringan penerbangan internasional saling terhubung. Gangguan di beberapa bandara utama berpotensi merambat ke seluruh sistem, memengaruhi penumpang, pengiriman kargo, rantai pasok, hingga aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

Asosiasi perjalanan AS memperkirakan penutupan layanan internasional di 18 bandara tersebut dapat menimbulkan kerugian ekonomi lebih dari USD70 miliar per tahun dan berdampak pada sekitar 68 juta penumpang internasional. Bandara Newark sendiri melayani lebih dari 20.000 penumpang internasional setiap hari.

Dampak juga diperkirakan semakin besar menjelang ajang Piala Dunia FIFA yang akan digelar di Amerika Serikat bersama Kanada dan Meksiko. Gangguan penerbangan dikhawatirkan merusak citra AS sebagai tujuan wisata global serta menghambat kedatangan jutaan pengunjung.

Selain sektor perjalanan, pembatasan ini juga berisiko mengganggu distribusi kargo bernilai tinggi seperti farmasi dan semikonduktor. Pelaku industri menegaskan bahwa pengalihan jalur kargo udara tidak dapat dilakukan tanpa konsekuensi ekonomi yang signifikan.

Sejumlah eksekutif maskapai menilai pemerintah belum tentu segera menerapkan kebijakan tersebut. Namun, pelaku industri tetap mengingatkan bahwa setiap perubahan kebijakan di bandara utama harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari dampak sistemik terhadap ekonomi global.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan penyebab gaji pekerja, termasuk guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum kecil. Menurut dia, sekitar USD343 miliar atau setara Rp5.500 triliun kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri dalam kurun 22 tahun terakhir. Sehingga, kondisi itu menjadi salah satu penyebab terbatasnya kemampuan fiskal negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo mengatakan, Indonesia selama bertahun-tahun secara konsisten mencatat surplus perdagangan karena nilai ekspor nasional selalu lebih besar dibanding impor. Kondisi itu seharusnya membuat Indonesia tidak pernah mengalami krisis ekonomi.

Namun demikian, dia menilai manfaat ekonomi dari surplus perdagangan tersebut belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri akibat aliran kekayaan nasional ke luar negeri melalui berbagai mekanisme perdagangan dan investasi.

"Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita selama 22 tahun sebesar USD436 miliar, yang keluar adalah USD343 miliar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah USD436 miliar dikurangi USD343 miliar," ujar Prabowo.

"Saudara-saudara sekalian, ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu membuat anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya," lanjutnya.

Prabowo juga menyoroti praktik under invoicing yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun yakni pelaporan nilai transaksi ekspor di bawah nilai sebenarnya sehingga sebagian keuntungan dan devisa tidak tercatat secara penuh di dalam negeri.

"Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya," ungkapnya.

Sebagian pelaku usaha diduga membentuk perusahaan afiliasi di luar negeri, lalu menjual komoditas dari Indonesia kepada perusahaan tersebut dengan harga yang dicatat jauh di bawah harga pasar sebenarnya.

Praktik itu menyebabkan sebagian keuntungan dan nilai tambah komoditas Indonesia tercatat di luar negeri, sehingga potensi penerimaan negara dan devisa tidak sepenuhnya masuk ke dalam negeri. Akibatnya, Indonesia mengalami kekurangan penerimaan ekspor hingga USD908 miliar atau setara Rp15.400 triliun.

"Saya bukan mau jatuhkan moral siapa pun, tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita, kita bicara jujur kepada rakyat kita. Sembilan ratus miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau sembilan ratus miliar dolar kita nikmati, kita pakai negara apa Indonesia ini," kata Prabowo.

Presiden juga menyoroti maraknya penyelundupan di sejumlah pintu ekspor, termasuk pelabuhan yang dinilai turut menyebabkan kebocoran penerimaan negara.

"Kita sudah hitung, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50 persen. Yang dilaporkan adalah 50 persen dari keadaan sebenarnya," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam sebagai langkah strategis memperkuat pengawasan dan mencegah kebocoran ekspor, termasuk praktik under invoicing. Melalui kebijakan tersebut, prosedur ekspor komoditas sumber daya alam akan dikelola melalui satu entitas BUMN yang ditunjuk pemerintah.

"Untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan PP tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam," katanya.

JAKARTA - Arc’teryx Equipment, suatu divisi dari Amer Sports Canada Inc. (Arc’teryx) dan perusahaan desain global dengan spesialisasi pada pakaian dan perlengkapan berkualitas tinggi, menyampaikan apresiasinya atas putusan yang mengabulkan gugatan pembatalan kedua yang diajukan oleh Arc’teryx di Pengadilan Niaga terkait pendaftaran merek Logo Arc’teryx di Indonesia atas nama perusahaan asal Tiongkok yang tidak mendapatkan persetujuan dari Arc'teryx.

Pada putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa merek Arc’teryx tersebut adalah merek terkenal dan pendaftaran merek di Indonesia atas nama perusahaan asal Tiongkok tersebut memiliki persamaan dengan merek milik Arc’teryx, dan juga menyatakan pendaftaran tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik.

Menilik Keaslian Brand Produk Outdoor Arc’teryx di Indonesia



Putusan gugatan pembatalan kedua yang dikeluarkan pada akhir Februari 2026 memberikan penilaian lebih substantif terhadap pokok perkara yang diajukan oleh Arc'teryx. Hal ini berbeda dengan putusan gugatan pembatalan merek pertama pada akhir Desember 2025, yang menolak gugatan dari Arc'teryx terhadap perusahaan asal Tiongkok yang kini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

“Kami menyambut baik putusan ini sebagai bentuk pengakuan yang jelas atas hak Arc’teryx sebagai pemilik asli merek. Hasil saat ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap merek terkenal dari pendaftaran dengan iktikad tidak baik oleh pihak ketiga, serta mencerminkan penilaian yang adil dan menyeluruh oleh pengadilan. Kami berkomitmen untuk terus melindungi kekayaan intelektual kami sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang positif di Indonesia,” ucap Vice President of Legal, Arc’teryx, Cameron Clark.

Arc’teryx berharap putusan yang adil saat ini dapat terus dipertahankan dalam proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Niaga, termasuk kasasi di Mahkamah Agung maupun pendaftaran lainnya yang dilakukan tanpa izin oleh pihak ketiga mana pun. Putusan ini juga mencerminkan pengakuan Indonesia terhadap perlindungan merek terkenal dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi perkara serupa.

JAKARTA - Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-1 Danantara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menekankan, pentingnya mengelola kekayaan nasional untuk masa depan Indonesia. Prabowo menjelaskan bahwa Danantara merupakan konsolidasi berbagai aset milik bangsa dan negara yang memiliki tanggung jawab besar.

Menurutnya, nama Danantara merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Ia menjelaskan bahwa kata daya berarti kekuatan atau energi, sementara anagata berarti masa depan.Danantara Diragukan Fitch, Menko Airlangga: Masih Baru, Belum Semua Kenal



“Danantara adalah suatu konsolidasi dari semua aset yang dimiliki bangsa dan negara kita artinya Danantara diberi tugas dan kepercayaan yang cukup berat yaitu mengelola dan memanage kekayaan bangsa kita beri nama Danantara yaitu Daya Anagata Nusantara, Daya (artinya) kekuatan, energi. Anagata, masa depan. Jadi Danantara, harus menjaga dan mengelola kekuatan energi bangsa kita untuk masa depan demikian pentingnya Danantara,” ujar Prabowo di Menara Danantara, Rabu (11/3/2026).

Prabowo juga mengajak seluruh pihak untuk bersyukur atas perjalanan satu tahun Danantara. “Ini adalah ulang tahun Danantara yang pertama. Tentunya selalu kita bersyukur kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT Tuhan Maha Kuasa. Kita juga bersyukur atas segala berkat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada bangsa dan negara kita,” kata Prabowo dalam sambutannya.

Presiden juga menyampaikan bahwa dirinya sebenarnya ingin memberikan pengarahan yang lebih komprehensif. Namun, karena waktunya berdekatan dengan azan magrib dan waktu berbuka puasa, ia memutuskan untuk melanjutkan arahannya setelah berbuka.

“Saya sebenarnya ingin menyampaikan suatu pengarahan yang cukup komprehensif tapi Saya khawatir nanti akan tabrakan dengan adzan maghrib dan buka puasa. Karena itu saya akan lanjutkan kalau begitu nanti adzan maghrib kita break dan kita bisa lanjutkan pengarahan saya di lantai satu sesudah apa sesudah batal,” katanya.

Danantara Siap Suntik Modal ke Manajer Investasi Global, Ini Tujuannya



Sebelumnya, CEO Rosan P. Roeslani juga menyampaikan sambutan dalam acara tersebut. Ia mengatakan bahwa meskipun satu tahun terasa singkat, perjalanan Danantara memiliki makna besar karena lembaga tersebut diberi mandat langsung oleh presiden untuk membangun sesuatu yang berdampak besar bagi masa depan Indonesia.

“Kami diberikan mandat, diberikan kepercayaan untuk menjadi bagian sejarah, sejarah yang pertama kali didirikan oleh Bapak Presiden langsung di Danantara ini untuk memberikan asas manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia,” ujar Rosan.

Acara tasyakuran tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kabinet, di antaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan.

Kemudian, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

JAKARTA, iNews.id - Setengah dari 10 taipan di dunia mengalami perubahan posisi dalam daftar orang terkaya di dunia. Separuh miliarder bertukar posisi dalam data terbaru sepanjang Januari 2026.

Melansir Forbes, Elon Musk tetap menjadi orang terkaya di dunia dengan selisih yang sangat jauh dengan posisi di bawahnya. Kekayaannya ditaksir mencapai 775 miliar dolar AS atau setara Rp13,04 kuadriliun (kurs Rp16.840 per dolar AS).

Pundi-pundi milik Musk berjarak hampir setengah triliun dolar dibandingkan pesaing terdekatnya, salah satu pendiri Google, Larry Page yang memiliki kekayaan sekitar 277 miliar dolar AS atau setara Rp4,66 kuadriliun.

Musk kini di ambang menjadi orang pertama dalam sejarah yang memiliki kekayaan 800 miliar dolar AS berkat perusahaan kecerdasan buatan dan media sosial miliknya, xAI Holdings yang berhasil menghimpun dana 20 miliar dolar AS dari investor swasta dengan valuasi 250 miliar dolar AS awal bulan ini. 

Baca Juga

Real Madrid Klub Terkaya di Dunia, Pendapatan Tembus Rp23,7 Triliun

Hal ini meningkatkan valuasi Musk di perusahaan sekitar 49 persen menjadi 122 miliar dolar AS. Musk sebelumnya menjadi orang pertama yang mencapai kekayaan 500 miliar dolar AS pada Oktober, 600 miliar dolar AS pada 15 Desember, dan 700 miliar dolar AS pada 19 Desember, seiring melonjaknya nilai dua aset terbesarnya, SpaceX dan Tesla. 

Larry Page, yang menjadi orang terkaya kedua di dunia selama tiga bulan berturut-turut, mencatat kenaikan terbesar kedua setelah Musk dengan tambahan 20 miliar dolar AS, seiring saham perusahaan induk Google, Alphabet, naik 8 persen. 

Baca Juga

Fantastis! Kekayaan Gabungan 10 Orang Terkaya di Dunia Tembus Rp41,76 Kuadriliun

Rekan sesama pendiri Google, Sergey Brin, naik dua peringkat ke posisi ketiga dalam daftar kekayaan dunia Forbes berkat kenaikan 18 miliar dolar AS sehingga total kekayaannya diperkirakan mencapai 255 miliar dolar AS atau setara Rp4,29 kuadriliun.

Baca Juga

Daftar 10 Orang Terkaya di Indonesia, Ada Pendatang Baru!

Sementara, kekayaan Mark Zuckerberg juga mencatat kenaikan sepanjang Januari setelah saham perusahaan induk Facebook, Meta naik 8 persen. Hal ini cukup untuk meningkatkan kekayaannya sebesar 19 miliar dolar AS menjadi sekitar 246 miliar dolar AS atau setara Rp4,14 kuadriliun.

Larry Ellison menjadi pihak yang paling merugi pada Januari, setelah saham Oracle merosot 17 persen dan memangkas kekayaannya sebesar 34 miliar dolar AS menjadi sekitar 211 miliar dolar AS atau setara Rp3,55 kuadriliun. 

Berikut daftar 10 orang terkaya di dunia menurut data Forbes:

1. Elon Musk 775 miliar dolar AS (setara Rp13,04 kuadriliun)
2. Larry Page: 277 miliar dolar AS (setara Rp4,66 kuadriliun)
3. Sergey Brin: 255 miliar dolar AS (setara Rp4,29 kuadriliun)
4. Jeff Bezos: 250 miliar dolar AS (setara Rp4,20 kuadriliun)
5. Mark Zuckerberg: 246 miliar dolar AS (setara Rp4,14 kuadriliun)
6. Larry Ellison: 211 miliar dolar AS (setara Rp3,55 kuadriliun)
7. Bernard Arnault: 169 miliar dolar AS (setara Rp2,84 kuadriliun)
8. Jensen Huang: 166 miliar dolar AS (setara Rp2,79 kuadriliun)
9. Amancio Ortega: 145 miliar dolar AS (setara Rp2,44 kuadriliun)
10. Warren Buffett: 142 miliar dolar AS (setara Rp2,39 kuadriliun).

Editor: Aditya Pratama

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (KI) sebagai langkah strategis untuk mendorong industri kecil menengah (IKM) naik kelas dan berdaya saing global. ‎

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pernyataan di Jakarta, Senin menegaskan bahwa pelindungan kekayaan intelektual menjadi faktor krusial dalam menentukan keberlanjutan dan daya saing IKM. ‎

Produk dan unit usaha IKM menurutnya tidak hanya dituntut memiliki kualitas serta nilai tambah, tetapi juga harus dilindungi secara hukum agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global.‎

“Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem industri berbasis inovasi melalui pelindungan kekayaan intelektual yang berkelanjutan, sehingga IKM tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dan berdaya saing global,” ujar Menperin. ‎

Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) secara konsisten mendorong penguatan ekosistem pelindungan KI sebagai salah satu strategi pengembangan industri nasional. ‎

Upaya ini diarahkan agar inovasi, merek, desain, dan karya intelektual IKM dapat dikelola sebagai aset usaha yang bernilai ekonomi dan terlindungi secara hukum. ‎

Sebagai bentuk komitmen, Ditjen IKMA mengoperasikan fasilitas Klinik Kekayaan Intelektual (Klinik KI) yang telah berjalan sejak 1998. ‎

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita menyampaikan Klinik KI merupakan layanan pendampingan terpadu untuk mendekatkan pelaku IKM dengan regulasi kekayaan intelektual, serta mendorong pemanfaatan KI sebagai instrumen strategis dalam penguatan daya saing dan keberlanjutan usaha. ‎

“Pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menghadirkan regulasi pelindungan kekayaan intelektual yang efektif, serta memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai nilai strategis kekayaan intelektual,” kata Reni.‎

Melalui Klinik KI, pelaku IKM mendapatkan layanan konsultasi dan pendampingan terkait merek, hak cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, hingga indikasi geografis. ‎

Selain itu, tersedia fasilitasi pendaftaran KI, edukasi, serta sosialisasi bagi pelaku IKM dan aparat pembina industri di pusat maupun daerah.‎

Sepanjang 2025, Klinik KI mencatat 680 layanan konsultasi kepada pelaku IKM dan aparatur pembina industri, baik secara langsung maupun daring. Klinik KI juga memfasilitasi pendaftaran 292 merek dan pencatatan empat hak cipta.

Sementara secara kumulatif sejak 1998 hingga Desember 2025, Klinik KI telah memfasilitasi pendaftaran 7.256 merek, 1.284 hak cipta, 19 paten, 92 desain industri, serta 5 indikasi geografis.‎

Capaian tersebut kata Reni, menunjukkan konsistensi peran Klinik KI dalam memperkuat perlindungan aset kekayaan intelektual IKM guna mendukung peningkatan daya saing industri nasional. ‎

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bagi pelaku usaha, kecepatan dalam mengamankan identitas bisnis merupakan langkah awal yang krusial. Dalam skala regional, Indonesia kini menawarkan efisiensi layanan pendaftaran merek yang sangat kompetitif.

Melalui optimalisasi sistem pemeriksaan, para pemohon di tanah air dapat menyelesaikan seluruh proses pendaftaran hingga selesai dalam waktu rata-rata 6 bulan. Komitmen tersebut tercermin dari posisi Indonesia yang kini sangat kompetitif jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual , Hermansyah Siregar memberikan keterangan, di Jakarta pada 29 Januari 2026 bahwa kemudahan akses ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mendukung ekosistem usaha nasional. Ia menekankan, bahwa pelayanan yang transparan dan terjangkau akan mendorong kesadaran masyarakat untuk segera melegalkan aset berharganya melalui sistem yang kian terintegrasi.

DJKI Perkenalkan Layanan Konsultasi Kekayaan Intelektual melalui Video Call



"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang inklusif serta adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Dengan prosedur yang lebih ringkas, kami ingin memastikan bahwa masyarakat khususnya pemohon merek mendapatkan kepastian hukum dengan cara yang paling efisien," ujar Hermansyah.

Jika menilik perbandingan dengan negara tetangga seperti Malaysia, proses serupa melalui MyIPO umumnya memerlukan waktu yang lebih panjang dengan biaya pendaftaran sekitar Rp3,3 juta per kelas. Standar waktu dan biaya di Indonesia yang lebih efisien ini tentu menjadi dukungan moral dan finansial bagi pengusaha lokal agar dapat segera fokus pada pengembangan dan promosi produknya.

Efisiensi ini bahkan tetap terlihat stabil saat disandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Di Jepang, pendaftaran merek melalui JPO memerlukan biaya sekitar Rp4,8 juta dengan durasi 7 hingga 12 bulan.

Sementara di Amerika Serikat, pemohon perlu menyiapkan biaya sekitar Rp5,5 juta dengan waktu tunggu yang mencapai 18 bulan. Bahkan di wilayah Eropa, biayanya dapat mencapai belasan juta rupiah.

Di sisi lain, Indonesia menetapkan biaya pendaftaran bagi kategori umum sebesar Rp1,8 juta per kelas. Keberpihakan negara juga sangat terlihat melalui penyediaan tarif khusus bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang hanya sebesar Rp500 ribu.

Skema ini menjadikan akses terhadap pelindungan kekayaan intelektual di tanah air terasa lebih merangkul semua kalangan masyarakat. Meskipun menawarkan kemudahan dari sisi durasi dan tarif, DJKI memastikan bahwa kualitas perlindungan tetap menjadi poin utama.

Kemenkum: Pendaftaran Merek di DJKI untuk Melindungi Kekayaan Intelektual



Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fajar Sulaeman Taman mengataka, bahwa meskipun proses kini jauh lebih cepat dan terjangkau, aspek ketelitian dalam pemeriksaan tetap menjadi prioritas utama. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap merek yang terdaftar memiliki daya pembeda yang kuat dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga meminimalisir risiko sengketa hukum di masa depan.

"Kecepatan durasi enam bulan ini tidak mengurangi standar ketelitian kami. Pemeriksaan dilakukan secara mendalam dan komprehensif untuk menjamin kualitas merek yang terdaftar. Kami ingin masyarakat merasa aman karena merek mereka telah melalui proses validasi yang akurat, sehingga pondasi hukum produk asli Indonesia tetap kokoh di pasar global," tutur Fajar.

Kini akses untuk mendapatkan pelindungan hukum bukan lagi sebuah tantangan yang rumit maupun mahal. Dengan durasi pemeriksaan yang singkat dan biaya yang sangat kompetitif, saat inilah momentum terbaik bagi para pemilik usaha untuk memberikan jaminan keamanan pada identitas bisnis mereka. Jangan biarkan kerja keras Anda tanpa payung hukum hanya karena menunda langkah pendaftaran yang sebenarnya sudah sangat dipermudah oleh negara.

Mari jadikan merek Anda sebagai aset berharga yang diakui secara legal. Seluruh prosedur pendaftaran mandiri dapat dilakukan dengan praktis melalui laman resmi merek.dgip.go.id. Dengan prosedur yang kian efisien, mari wujudkan kemandirian ekonomi melalui pelindungan kekayaan intelektual sejak dini.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)Kementerian Hukum memperkenalkan SIVIKI (Sistem Informasi Virtual Kekayaan Intelektual) sebagai layanan konsultasi daring resmi bagi masyarakat dan pemohon Kekayaan Intelektual (KI) . Layanan ini dihadirkan untuk memberikan akses informasi yang akurat dan tepercaya guna mendukung proses pelindungan KI sejak tahap awal.

SIVIKI merupakan sarana konsultasi virtual berbasis video conference yang memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan langsung terkait prosedur, persyaratan, serta tahapan permohonan KI. Melalui layanan ini, DJKI berupaya meningkatkan pemahaman pemohon agar setiap proses pengajuan KI dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemenkum: Pendaftaran Merek di DJKI untuk Melindungi Kekayaan Intelektual



Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar menyampaikan, bahwa kehadiran SIVIKI merupakan bagian dari komitmen DJKI dalam menghadirkan layanan publik yang mudah diakses. Melalui SIVIKI, pemohon dapat berinteraksi langsung dengan petugas untuk memperoleh layanan dan informasi yang tepat, sehingga proses pengajuan dapat berjalan lancar hingga selesai.

“Melalui SIVIKI, DJKI menyediakan layanan konsultasi resmi yang mudah diakses oleh masyarakat. Layanan ini diharapkan dapat membantu pemohon memahami prosedur Kekayaan Intelektual secara tepat, sehingga proses pengajuan berjalan sesuai ketentuan dan pelindungan KI dapat diberikan secara optimal,” ujarnya saat ditemui di kantor DJKI, Senin 02 Februari 2026.

Hermansyah menjelaskan, kehadiran SIVIKI dirancang untuk kebutuhan konsultasi yang lebih komprehensif. Layanan ini memungkinkan interaksi langsung melalui video, dilengkapi dengan fitur share screen yang memudahkan petugas maupun pemohon menjelaskan dokumen, sistem, atau materi tertentu secara visual.

Selain itu, tersedia pula fitur obrolan teks (chat) selama sesi berlangsung, termasuk fasilitas unggah dokumen sebagai bahan pendukung konsultasi.

“Layanan SIVIKI mencakup konsultasi berbagai rezim Kekayaan Intelektual, seperti misalnya merek, paten, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, serta rahasia dagang. Konsultasi ini dilakukan secara daring dengan petugas DJKI yang berkompeten sesuai bidangnya,” terang Hermansyah.

Selain SIVIKI, DJKI juga menyediakan layanan Webchat sebagai kanal konsultasi berbasis percakapan teks. Melalui Webchat, pengguna dapat berkomunikasi secara real time dengan petugas layanan informasi untuk konsultasi singkat, klarifikasi informasi, maupun penyampaian pertanyaan terkait layanan KI.

Waspada! DJKI Soroti Risiko Pelanggaran KI Akibat Teknologi AI



Webchat dilengkapi dengan fitur pengiriman lampiran dokumen yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk menyampaikan dokumen pendukung secara cepat dan praktis. Kanal ini dinilai efektif untuk kebutuhan konsultasi yang bersifat sederhana dan tidak memerlukan pembahasan mendalam.

DJKI menegaskan bahwa pemanfaatan layanan resmi seperti Webchat dan SIVIKI menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sistem pelindungan KI nasional. Selain menjamin keakuratan informasi, layanan ini juga berperan penting dalam menjaga keamanan data pemohon serta memastikan proses layanan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Informasi mengenai jadwal layanan dapat diakses di hari senin - kamis jam 08.00 - 15.00 dan jumat jam 08.00 - 15.30, Layanan SIVIKI dan Webchat dapat diakses melalui laman resmi DJKI di dgip.go.id. Selain SIVIKI & Webchat, kanal lain seperti Call Center 152, email [email protected], lapor lapor.go.id tetap aktif digunakan. DJKI juga terus melakukan sosialisasi agar masyarakat semakin mengenal dan memanfaatkan layanan konsultasi resmi ini.

Melalui pengenalan berbagai kanal layanan digital tersebut, DJKI berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual semakin meningkat, sehingga KI dapat dikelola secara tepat sebagai aset hukum dan ekonomi yang bernilai.

Sekarang kami sedang menyiapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Nah nanti tunggu tanggal mainnya kapan akan dilantik para penilai kekayaan intelektual ini,

Jakarta (ANTARA) - Deputi Pengembangan Strategis Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) Cecep Rukendi mengatakan, pemerintah masih mematangkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada tahun ini.

“Sekarang kami sedang menyiapkan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Nah nanti tunggu tanggal mainnya kapan akan dilantik para penilai kekayaan intelektual ini,” kata Cecep saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, hal ini senada dengan upaya pemerintah melalui regulasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual Permenekraf Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilai Kekayaan Intelektual.

Sebelum benar-benar diimplementasikan di lapangan, Cecep mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba dan evaluasi terlebih dahulu sehingga target atau manfaat dari program ini dapat menjangkau pelaku usaha ekonomi kreatif dengan lebih luas dan efisien.

“Dan nanti akan segera diimplementasikan dengan membuat seperti pilot project dulu dengan menyalurkannya di dalam kredit usaha rakyat (KUR) yang kecil dulu sebelum nanti yang lebih besar,” ujar Cecep.

Adapun Kemenekraf sendiri telah menyediakan KUR berbasis kekayaan intelektual sebesar Rp10 triliun.

Cecep mengatakan, kebijakan berbasis kekayaan intelektual atau IP-based regulation pun diharapkan akan membuka peluang akses pembiayaan non-konvensional bagi pelaku ekonomi kreatif, komersialisasi karya kreatif secara berkelanjutan, dan peningkatan nilai tambah produk kreatif secara nasional.

Lebih lanjut, Cecep mengatakan, langkah ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan dari para pelaku industri ekonomi kreatif di Indonesia seperti peningkatan kapasitas talenta, hingga perluasan akses pembiayaan dan pemasaran yang lebih inklusif.

“Pemasaran baik digital maupun non-digital juga (didorong) supaya market-nya semakin luas terutama ke luar negeri,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026