Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingatkan ancaman ruang digital pada anak adalah sebuah kenyataan, bukan lagi potensi. Di tengah meningkatnya penetrasi internet pada kelompok usia muda di Indonesia, anak perlu perlindungan yang lebih baik.

Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Muhammad Ihsan Mengatakan transformasi digital tidak lagi dapat dihindari.

“Sebenarnya teknologi digital ini bersifat netral, anak bisa mengakses informasi luas, dan mengembangkan kreativitas, kemudian mendukung pembelajaran, namun disisi lain ada dampak negatifnya,” Ujar Ihsan dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Rabu (20/5/2026).

Namun, dibalik peluang tersebut, ihsan juga menjelaskan terdapat risiko serius yang membutuhkan kebijakan yang lebih terstruktur dan terarah. Data yang dipaparkan oleh Ihsan, anak indonesia ternyata memiliki intensitas penggunaan internet yang sangat tinggi. sekitar 80% anak-anak di indonesia mengakses internet setiap hari dengan rata-rata penggunaan harian mencapai sekitar tujuh jam.

Menurutnya, lonjakan ini tidak lepas dari percepatan digitalisasi yang terjadi sejak pandemi COVID-19, ketika pembelajaran jarak jauh membuat internet menjadi kebutuhan utama. Kondisi tersebut kemudian berlanjut hingga saat ini dan membentuk pola ketergantungan baru terhadap perangkat digital.

“Tetapi tantangannya adalah bagaimana mengelolanya agar tetap memberikan dampak positif,” ujarnya.

Di sisi lain, Ihsan menggarisbawahi meningkatnya risiko yang dihadapi anak di ruang digital. Berdasarkan survei pengalaman hidup anak dan remaja, ditemukan sebagian anak pernah mengalami kekerasan seksual non-kontak di ruang digital.

Bentuk kekerasan tersebut mencakup pemaksaan untuk melihat konten seksual, keterlibatan dalam produksi konten bermuatan seksual, hingga permintaan pengiriman gambar atau video tidak senonoh.

Selain itu, risiko lain yang turut mengemuka meliputi grooming, cyber grooming, eksploitasi seksual daring, penyalahgunaan data pribadi, hingga paparan konten berbahaya.

“Ancaman di ruang digital bukan lagi potensi, tetapi sudah menjadi kenyataan yang dialami anak,” kata Ihsan.

Dalam pendekatan kebijakan terbaru PP Tunas, pemerintah juga menyoroti pentingnya evaluasi risiko pada platform digital. Terdapat tujuh aspek utama yang digunakan untuk menilai tingkat risiko sebuah layanan terhadap anak, di antaranya potensi kontak dengan orang asing, keamanan data pribadi, risiko adiksi, dampak kesehatan mental dan fisik, serta potensi kekerasan digital.

Dalam kerangka kebijakan nasional, pemerintah telah menerbitkan dua regulasi utama pada tahun 2025.

Pertama adalah PP Tunas, yang menitikberatkan pada akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik (PSE). Regulasi ini mewajibkan platform digital untuk merancang produk, layanan, dan fitur yang ramah anak sejak tahap awal pengembangan.

Kedua adalah PRP 87 Tahun 2025, yang mengatur peta jalan perlindungan anak di ruang digital melalui penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga.

Kedua regulasi tersebut disebut saling melengkapi, dengan PP Tunas berfokus pada tanggung jawab industri, sementara PRP 87 menekankan orkestrasi kebijakan lintas sektor. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa TikTok telah menonaktifkan 1,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun per Selasa (28/4/2026). Langkah ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengapresiasi langkah tersebut. TikTok dinilai menjadi platform pertama yang menyampaikan komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas sekaligus transparansi data penindakan terhadap akun anak.

“Jadi kalau 10 April lalu, kami sudah melaporkan TikTok telah menonaktifkan kurang lebih 780.000 akun, maka per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform TikTok dari 28 Maret,” kata Meutya di Kantor Komdigi pada Selasa (28/4/2026).

Meutya menambahkan, TikTok juga telah memaparkan rencana aksi kepatuhan yang lebih rinci dan terukur ke depan. Perusahaan tidak hanya fokus pada penonaktifan akun anak, tetapi juga memperkuat penanganan kejahatan digital, termasuk pemberantasan judi online di platformnya.

Selain itu, TikTok disebut berkomitmen memperketat pemantauan pengguna guna memastikan kebijakan perlindungan anak berjalan efektif. Meutya mengakui, pengetatan sistem tersebut berpotensi menimbulkan gangguan, termasuk kemungkinan akun pengguna dewasa ikut terdampak.

Namun, dia menegaskan TikTok telah menyediakan mekanisme pelaporan bagi pengguna dewasa yang akunnya terdampak secara tidak sengaja agar dapat segera dipulihkan.

Sementara itu, Head of Public Policy TikTok Indonesia Hilmi Ardianto menegaskan bahwa keamanan pengguna menjadi prioritas utama perusahaan. Dia menyebut TikTok terus menyesuaikan kebijakan internal dengan regulasi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Hilmi menambahkan, perusahaan juga terus memperkuat investasi dalam aspek keamanan digital serta kolaborasi dengan pemerintah.

“Kami terus berinvestasi dan kami sangat-sangat mengapresiasi dari Komdigi yang sudah menjadi partner kami selama ini untuk terus menggiatkan baik itu literasi digital maupun berbagai kampanye lainnya seperti anti judi online dan lainnya yang gunanya adalah untuk bisa meningkatkan kembali literasi digital dari masyarakat di Indonesia,” kata Hilmi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan penundaan akses anak di bawah 16 tahun ke platform digital bertujuan untuk melindung di ruang digital. Sedikitnya 19 negara juga mulai mengkaji kebijakan serupa.

Diketahui, sebelum Indonesia menerapkan aturan PP Tunas dan turunannya pada Maret 2026, beberapa negara di dunia telah lebih dahulu memperketat pengawasan anak di ruang digital dan menuntut platform terlibat aktif.

Inggris mewajibkan platform untuk melakukan "Duty of Care". Platform harus secara proaktif menghapus konten berbahaya (bukan hanya ilegal) bagi anak-anak. Australia membentuk eSafety Commissioner, lembaga pemerintah pertama di dunia yang khusus menangani keamanan daring.

Kemudian, Uni Eropa menetapkan standar tinggi untuk perlindungan anak di seluruh negara anggotanya, adapun China membatasi waktu bermain game online dan mewajibkan platform video pendek seperti Douyin (TikTok versi China) memiliki "Mode Remaja" yang membatasi konten dan waktu akses.

Indonesia memiliki PP Tunas yang salah satu poinnya adalah mewajibkan platform digital untuk menunda sementara anak di bawah 16 tahun untuk mengakses layanan digital.

Meutya menuturkan Komdigi terus memperkuat pengawasan ruang digital, termasuk mempercepat penanganan konten bermuatan kekerasan dan meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum.

“Kami bukan membatasi akses internetnya, tetapi akses anak memiliki akun sendiri sampai usia 16 tahun. Ini untuk memproteksi anak-anak, dari bahaya yang nyata terhadap mereka ketika belum siap di ruang digital yang begitu luas,” kata Meutya, dikutip Selasa (21/4/2026).

Meutya juga mengingatkan bahwa perempuan dan anak makin rentan menjadi korban kejahatan di ruang digital, mulai dari sextortion, penipuan berbasis manipulasi konten, hingga perdagangan orang.

Meutya menilai ancaman ini tidak bisa lagi dipandang sebagai gangguan biasa di internet, melainkan sebagai persoalan keselamatan yang memerlukan perlindungan lebih tegas.

“Ranah digital mempermudah orang melakukan pemerasan, penipuan, human trafficking, terhadap perempuan. Ini menunjukkan bahwa kita harus sama-sama melindungi perempuan di ruang digital,” ujarnya.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah telah menerapkan kebijakan pembatasan akses akun digital bagi anak di bawah usia 16 tahun sejak Maret 2025. Indonesia menjadi negara kedua setelah Australia yang mengambil langkah ini.

Meutya menjelaskan kebijakan ini lahir dari kekhawatiran atas tingginya intensitas penggunaan internet di kalangan anak, yang berpotensi mengganggu kesehatan mental, konsentrasi belajar, hingga membuka celah terhadap paparan konten berbahaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah orang tua memberikan tanggapannya terhadap kebijakan Pemerintah yang melarang anak di bawah usia 16 tahun mengakses platform digital berisiko tinggi.

Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.17/2025 tentang Perlindungan Anak (PP TUNAS).

Martha seorang ibu dengan anak perempuan berusia 13 tahun, mengaku telah memanfaatkan fitur kontrol orang tua dan pembatasan durasi layar atau screen time. Namun, perangkat tersebut dinilai belum mampu menyaring konten secara menyeluruh.

“Kalau screen time habis, anak tidak bisa pakai ponsel lagi. Namun, untuk kontennya masih belum ada filter, dia tetap bisa akses konten mana pun,” ujar Martha kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Metode yang selama ini Martha terapkan membuat anaknya harus meminta izinnya terlebih dahulu jika jam yang ditentukan telah habis. Sehingga, sang anak dipaksa harus bisa menggunakan waktu menggunakan smartphone miliknya sebaik mungkin.

Dia juga menambahkan bahwa melarang sepenuhnya anak untuk bermain sosial media merupakan keputusan yang kurang bijak. Pasalnya, seperti tugas-tugas di sekolah sekarang sudah memerlukan smartphone dan sosial media, ungkapnya.

Kekhawatiran serupa disampaikan oleh Sarah, yang memiliki anak berusia 15 tahun. Dia mengaku hanya memberikan peringatan kepada anaknya. Meski terus memberikan pengingat secara verbal, dia menilai pengawasan manual memiliki batas ruang gerak yang sempit di tengah arus informasi digital.

Kondisi sosiologis ini menjadi landasan kuat bagi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS sebagai respons atas meningkatnya kerentanan anak di ruang digital, seiring tingginya intensitas penggunaan internet oleh kelompok usia muda yang belum diimbangi kesiapan mental dan literasi digital.

Regulasi ini ditujukan untuk melindungi anak dari berbagai risiko seperti paparan konten tidak sesuai usia, perundungan siber, kecanduan digital, hingga eksploitasi data pribadi, sekaligus mewajibkan platform digital untuk menghadirkan sistem yang lebih aman melalui pembatasan akses berbasis usia, verifikasi pengguna, serta fitur perlindungan anak

Sebagai informasi, terdapat delapan platform yang akan diminta komitmennya dalam memberlakukan PP Tunas. Platform tersebut ialah YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Para orang tua yang diwawancarai secara khusus menyoroti TikTok sebagai platform yang dianggap paling berisiko bagi perkembangan anak. Hal ini sejalan dengan status TikTok yang kini dalam pengawasan ketat pemerintah melalui surat peringatan.

Martha menambahkan, kebijakan pemerintah untuk melarang anak di bawah 16 tahun mengakses platform berisiko tinggi adalah kebijakan yang tepat. Namun, dia menekankan perlunya sistem verifikasi yang lebih canggih agar anak tidak mudah memanipulasi data usia.

“Kami tetap tidak bisa memastikan 100% anak tidak terpapar konten. Bisa saja mereka membuat akun lain,” kata Martha menambahkan.

Di sisi lain, Pengamat teknologi informasi dan keamanan siber Alfons Tanujaya menilai keberhasilan PP Tunas tidak hanya bergantung pada kekuatan aturan, tetapi juga pada implementasi kebijakan dan tingkat literasi digital masyarakat.

Dia mengharapkan regulasi ini menjadi langkah krusial dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

"Regulasi ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia," pungkas Alfons dikutip siaran resmi Komdigi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) berlaku penuh mulai 28 Maret 2026. Aturan ini akan mengubah cara platform digital global, orang tua, dan pelaku industri mengelola akses anak ke layanan online berisiko tinggi.

Komdigi menegaskan kebijakan perlindungan anak di ruang digital ini tidak bertujuan melarang anak menggunakan internet, melainkan menunda akses terhadap platform digital berisiko tinggi hingga usia yang lebih aman.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan jumlah anak yang aktif di internet di Indonesia sangat besar dan menghadapi berbagai risiko serius di ruang digital. Dari sekitar 229 juta pengguna internet di Indonesia, hampir 80% anak sudah terhubung dengan internet.

“Ini angka yang sangat besar dan menjadi perhatian serius kita bersama,” kata Meutya dalam keterangan yang dikutip pada Jumat (6/3/2026).

Data United Nations Children’s Fund (UNICEF) pun menunjukkan sekitar 50% anak Indonesia yang menggunakan internet pernah terpapar konten seksual di media sosial. Sementara itu, 42% anak mengaku merasa takut atau tidak nyaman akibat pengalaman mereka di ruang digital.

Artinya, dengan jumlah pengguna internet anak yang besar, ruang digital belum memberikan keamanan dan kenyamanan, yang bahkan jika digunakan secara berlebihan dapat menimbulkan gangguan pada mental.

Meutya mengatakan setengah anak Indonesia sudah pernah melihat konten seksual di internet. Hal tersebut, menurutnya, menjadi peringatan serius. Dia menegaskan platform digital harus ikut bertanggung jawab dalam melindungi anak.

Selain itu, laporan pemerintah juga mencatat kasus eksploitasi anak secara daring mencapai sekitar 1,45 juta kasus. Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui PP Tunas.

Lebih lanjut, PP Tunas mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam melindungi anak dari berbagai risiko digital. Melalui aturan tersebut, pemerintah menunda usia akses anak ke platform digital berisiko tinggi hingga 16 tahun, dan untuk layanan dengan risiko lebih rendah mulai usia 13 tahun.

Meutya menegaskan kebijakan ini bukan pembatasan internet bagi anak, melainkan pengaturan usia akses terhadap layanan digital yang memiliki potensi risiko tinggi.

“Aturan ini tidak memberikan sanksi kepada anak maupun orang tua. Sanksi diberikan kepada platform digital yang tidak menjalankan kewajiban perlindungan anak,” katanya.

Menurut Meutya, pengaturan ini juga mempertimbangkan berbagai bentuk risiko di ruang digital, mulai dari paparan konten berbahaya, interaksi dengan orang tidak dikenal, potensi eksploitasi anak, hingga risiko kecanduan penggunaan platform digital. Bahkan ketika kontennya tidak bermasalah, penggunaan platform digital yang berlebihan juga dapat menimbulkan adiksi yang berdampak pada kesehatan mental dan pertumbuhan anak.

Meutya menambahkan keberhasilan implementasi PP Tunas memerlukan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, serta penegakan hukum.

“Dengan jumlah anak yang mencapai puluhan juta pengguna internet, tantangan implementasi di Indonesia tentu jauh lebih kompleks. Namun platform digital yang beroperasi di Indonesia harus menghormati hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Meutya.